Perlindungan Bagi Fakir Miskin

Tingkatkan Kualitas Bantuan Bagi Masyarakat Fakir Miskin

Fakir miskin akan menjadi program prioritas kedepan pada pemerintahan baru ini. Sehingga kita, Kementerian Sosial dituntut tidak lagi bekerja as usual, harus bekerja extra ordinary, bekerja all out terkait penanggulangan kemiskinan,” demikian yang ditegaskankan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Andi Dulung secara berulang-ulang pada pembukaan Kegiatan Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran 2015 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial di Hotel Grand Permata Bandung, beberapa waktu lalu.

Memasuki masa transisi tata kepemerintahan, dalam kaitan tersebut tentunya seluruh desain perencanaan program dan anggaran Kementerian Sosial harus mengantisipasi dan mampu menyesuaikan penjabaran dari visi misi presiden terpilih. Sebagai dasar pijakan penyusunan anggaran 2015 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahap III tahun 2015 – 2019, senantiasa bertolak pada evaluasi capaian hasil kinerja 5 tahun kebelakang (Pembangunan Jangka Panjang tahap II tahun 2010 – 2014) dengan mengedepankan isu-isu strategis yang berkembang. Sehingga perencanaan yang disusun mampu lebih efektif, efisien, akuntabel dan memberikan solusi. Serta menjadikan pelayanan masyarakat yang cepat dan tepat menjadi yang utama guna memperkuat peran Kementerian Sosial ke depan, khususnya dalam bidang Perlindungan Sosial.

Mencermati kondisi permasalahan dan kebijakan program penanganan kemiskinan yang ada, Andi menyampaikan bahwa perlu adanya perubahan konsep seperti; menyempurnakan seluruh data kemiskinan menjadi sebuah Data Base Terpadu berdasarkan sasaran kebutuhan program. Ada lebih dari 20 program penanggulangan kemiskinan, namun belum semua program tersebut menggunakan basis data yang sama dalam penetapan sasaran. Masing-masing kementerian/lembaga membuat kriteria sasaran yang tegas sesuai Data Base Terpadu dengan fokus keluarga, melakukan evaluasi terhadap program penanganan kemiskinan yang duplikasi sasaran atau kegiatan sehingga dapat disatukan dalam program yang lebih besar, semua program menggunakan basis data yang sama dalam penetapan sasaran sesuai dengan kesepakatan coverage yang akan disasar, harus bersifat sinergitas dan komplementaritas satu dengan yang lainnya untuk satu keluarga miskin baik program wajib maupun penunjang, diperlukan pendampingan keluarga, serta dilakukan resertifikasi dan evaluasi secara berkala terhadap keluarga sasaran sesuai dengan UU nomor 13 tentang penanganan fakir miskin.

Faktanya, kondisi Indonesia saat ini masih terdapat 4,5 juta rumah tangga yang tidak mampu keluar dari kemiskinan selama 3 tahun terakhir. Peningkatan ketimpangan Indonesia adalah tertinggi di Asia. Berdasarkan data Susenas tahun 2010, menunjukkan 51% penduduk Indonesia masih berpendidikan SD kebawah. Insfrastruktur masih buruk di beberapa daerah disertai persebaran penduduk yang tidak merata menjadi salah satu penyebab. Sudah saatnya penanganan fakir miskinan berbasiskan wilayah sesuai PP no 63 tahun 2013. Letak geografis pun menjadi kendala penyebaran program penanggulangan kemiskinan menjaungkau daerah terpencil, tertinggal dan daerah perbatasan yang tertinggal.

Oleh karena itu, penyempurnaan penggunaan basis data terpadu menjadi sangat penting. Sistem Kesejahteraan Sosial pun harus mampu memberikan skema pelayanan publik berupa bantuan subsidi/kompensasi (safety net), serta perlindungan dan jaminan sosial (social security) dalam bentuk jaminan (insurance), pendampingan (assisten) dan perlindungan sosial (social protection). Di sisi lain, skema pemberdayaan masyarakat (informal private or community based schemes) tetap di optimalkan guna membantu mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar bagi keluarga miskin dan rentan yang bersumber dari potensi dan sistem sumber sosial di masyarakat. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pemberian indeks atau kualitas bantuan kepada keluarga miskin kiranya lebih proporsional.

Sumber: www.depsos.go.id

Read More

Menteri PU GroundBreaking Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto meletakan batu pertama (Ground Breaking) pembangunan jalan Tol Medan-Kuala Namu-Tebing Tinggi dan meresmikan infrastruktur PU di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Provinsi Aceh, hari ini (23/9) dan dipusatkan di Deli Serdang, Provinsi Sumut.

Dalam kesempatan tersebut turut hadir Gubernur Sumatera Utara Gatot Puji Nugroho, Dirut Jasa Marga Adityawarman, Direktur Jenderal Bina Marga Djoko Murjanto dan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Zamharir Basuni.

Dalam sambutannya Menteri PU mengungkapkan, jalan Tol Medan-Kuala Namu-Tebing Tinggi merupakan bagian dari  Jalan Tol Trans Sumatera yang mempunyai peranan penting dalam melayani pergerakan manusia, barang dan jasa dari Bandara Kualanamu, sekaligus sebagai leverage untuk mendorong pertumbuhan perekonomian di Pulau Sumatera, khususnya di Provinsi Sumatera Utara.

“Jalan Tol ini juga merupakan salah satu infrastruktur Pekerjaaan Umum untuk mendukung program MP3EI melalui peningkatan kapasitas jaringan jalan di Pulau Sumatera sebagai bagian dari Koridor Ekonomi Sumatera,” tambah Djoko.

Jalan Tol Medan-Kuala Namu-Tebing Tinggi dengan total panjang 61,80 km terbagi dalam 2 (dua) seksi, yaitu: Seksi I (Medan-Perbarakan-Kuala Namu) sepanjang 17,80 km; dan Seksi II (Perbarakan-Tebing Tinggi) Sepanjang  44 km. Sedangkan konstruksinya direncanakan 2x2  lajur pada tahap awal dan 2x3 lajur pada tahap akhir dengan kecepatan rencana 100 km/jam.

Menteri PU menambahkan, pembangunan jalan tol ini layak secara ekonomi, namun kurang layak secara finansial, sehingga diperlukan dukungan Pemerintah agar layak secara finansial. Dukungan Pemerintah tersebut diberikan dalam bentuk pengadaan tanah untuk seluruh ruas jalan tol dan konstruksi pada Seksi I (Medan-Perbarakan-Kualanamu).

Pengusahaan Jalan Tol Medan-Kuala Namu-Tebing Tinggi akan dilaksanakan oleh Konsorsium BUMN, yang terdiri dari PT Jasa Marga (persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dan PT Hutama Karya (Persero) Tbk, yang merupakan pemenang lelang yang ditetapkan pada Tanggal 4 September 2014.

Konsorsium ini akan segera menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) dengan masa konsesi 40 tahun dengan lingkup pekerjaan meliputi: Pembangunan Jalan Tol Seksi II (Perbarakan-Tebing Tinggi), yang akan dilaksanakan peletakan batu pertamanya pada hari ini; serta pengoperasian dan pemeliharaan untuk Seksi I dan Seksi II selama masa konsesi.

“Pembangunan Seksi II membutuhkan biaya investasi sebesar Rp 5,6 Triliun, dimana biaya investasi tersebut akan dipenuhi melalui equity dari Badan Usaha Jalan Tol dan pinjaman dari lembaga keuangan,” tutur Menteri PU.

Sampai dengan saat ini, pengadaan tanah untuk Seksi I telah mencapai 81,32% dan Seksi II 81,40%. Diharapkan pengadaan tanah akan dapat diselesaikan keseluruhan pada Tahun 2015.

“Sejalan dengan hal tersebut, saat ini Pembangunan Seksi I telah dilaksanakan oleh Pemerintah dengan progres sebesar 13,5% dan diharapkan selesai pada Tahun 2016. Sedangkan pembangunan Seksi II diharapkan akan selesai pada Tahun 2017,” tambah Menteri PU.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PU juga meresmikan pengoperasian beberapa infrastruktur strategis di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh, yang telah siap untuk dioperasikan. Infrastruktur tersebut meliputi:

1.     Fly Over Kuala Namu (Sisi Kiri) Jalan Akses Bandara Kuala Namu Tahap II, sepanjang 1.000 meter, dibiayai dengan APBN TA 2011-2012 senilai Rp 120,10 Miliar.

2.     Jembatan Krueng Merbau, sepanjang 156 meter, dibiayai dengan APBN TA 2012-2014 senilai Rp 58,6 Miliar.

3.     SPAM IKK Syiah Kuala, kapasitas 40 liter/detik, di Kota Banda Aceh, dibiayai dari APBN dan APBD TA 2012-2013 senilai Rp 11,44 Miliar;

4.     SPAM IKK Simeulue Timur (Kolok), kapasitas 10 liter/detik, di Kab. Simeulue, dibiayai dari APBN dan APBD TA 2012 senilai Rp 6,28 Miliar;

5.     Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Blang Bintang, kapasitas 250 ton/hari di Kab. Aceh Besar, dibiayai dari hibah UNDP 2011-2012 senilai Rp 53,65 Miliar;

6.     TPA Cot Padang Lila, kapasitas 94 m3/hari, di Kab. Pidie, dibiayai dari hibah UNDP 2012 senilai Rp 8,94 Miliar;

7.     TPA Cot Buket, kapasitas 120 m3/hari, di Kab. Bireun, dibiayai dari Hibah UNDP 2012 senilai Rp 10,72 Miliar;

8.     SPAM IKK Rantau Selatan, kapasitas 40 liter/detik, di Kab. Labuhan Batu, dibiayai dari APBN TA 2012-2013 senilai Rp 9,22 Miliar;

9.     Pengembangan SPAM IKK Pantai Labu, kapasitas 20 liter/detik, di Kab. Deli Serdang, dibiayai dari APBN dan APBD TA 2012 senilai Rp 6,67 Miliar.**

Sumber: www.pu.go.id

Read More

Kemenag Putus Kontrak Katering yang ‎Sajikan Makanan Basi

---

Madinah (Pinmas) – Kementerian Agama (Kemenag) tak mau kompromi soal kesehatan jamaah haji. Perusahaan katering yang menyajikan makanan basi untuk jamaah haji pun diputus kontrak.
“Sikap ini diambil karena perusahaan tersebut telah berkali-kali melakukan pelanggaran termasuk produk makanan basi,” kata Kasi Katering PPIH Daker Madinah, Evi Nuryana, kepada wartawan, saat menemani Komisi Pengawas Haji Indonbesia memantau dapur katering haji di Madinah, Selasa (23/9).
Sebanyak 10 perusahaan katering mensuplai makanan untuk jamaah haji yakni dua kali makan pada saat siang dan malam, plus sekali snack di pagi hari. Perusahaan katering yang diputus kontrak adalah Visitor Taste.
Keputusan ini telah disetujui oleh pihak Kuasa Anggaran dari Teknis Urusan Haji. Keputusan ini diambil atas rekomendasi tim Katering PPIH Madinah yang setiap hari melakukan sidak ke dapur-dapur perusahaan katering dan memantau pelayanan katering ke jamaah, dan ketika ditemukan makanan basi langsung ditolak sebelum dikonsumsi oleh jemaah.
‎KPHI pun mengapresiasi langkah ini. KPHI menilai ini upaya terbaik agar perusahaan katering tak main-main dengan kesehatan jamaah haji.
“Kita mengucapkan salut kepada teman-teman yang mengurusi katering dan mereka sudah memutus satu kontrak dengan salah satu perusahaan katering. Kami mengucapkan terimakasih kepada Kadaker karena menugaskan satu ahli gizi, chef dari salah satu perguruan tinggi di Bandung dan mereka bergerak melakukan pengawasan, sehingga begitu ada makanan basi ditolak dan akhirnya diputus kontrak,” puji Ketua KPHI, Slamet Effendi Yusuf.

Sumber: www.kemenag.go.id

Read More

Kemlu Raih Penghargaan Keuangan Terbaik Tiga Kali Berturut – Turut

Sekretaris Jenderal Kemlu RI Y. Kristiarto S. Legowo beserta beberapa Pimpinan Kementerian Negara/Lembaga menerima penghargaan dari Wakil Presiden RepublikIndonesia Boediono atas Laporan KeuanganTahun Anggaran 2013 Wajar Tanpa Pengecualian (12/09).  
Penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini diberikan Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan dalam acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2014. 
Penghargaan yang diberikan Wakil Presiden kepada Kementerian/Lembaga beserta Pemerintah Daerah merupakan tanda apresiasi yang tinggi dari Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan pengelolaan APBN yang bersih, transparan dan akuntabel.  
Wakil Presiden Boediono menekankan mengenai pentingnya bagi setiap Lementerian Negara/Lembaga untuk terus merumuskan langkah-langkah yang diperlukan bagi masing-masing Kementerian Negara/Lembaga untuk dapat memperoleh kualitas laporan keuangan yang terbaik, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP).
Selain itu, Wakil Presiden juga menyampaikan mengenai pentingnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam mewujudkan good governance di lingkungan masing-masing Kementerian Negara/Lembaga.
Penghargaan ini merupakan usaha keras semua pihak di lingkungan Satuan Kerja Kementerian Luar Negeri baik di Pusat maupun di Perwakilan RI. 
Perolehan opini WTP bukanlah merupakan tujuan akhir, akan tetapi opini WTP merupakan sasaran antara bagi Kementerian Negara/Lembaga untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 

Sumber: www.kemlu.go.id

Read More

2009-2014, Setengah Dekade Perjuangkan Kepentingan Nasional Indonesia

Menlu RI Marty Natalegawa menghadiri rapat dengan Komisi 1 DPR RI di Jakarta untuk bahas capaian diplomasi RI periode 2009-2014 (17/09).

“Terdapat beberapa inti dalam semua capaian diplomasi RI, yakni memelihara kepentingan nasional Indonesia di dunia yang penuh gejolak serta memelihara keutuhan NKRI dengan mementingkan penghormatan pada kedaulatan Indonesia. Melihat situasi dewasa ini, kedaulatan bukanlah sesuatu yang rutin, namun harus terus diperjuangkan.”kata Menlu mengawali paparan beliau.

Bebas Aktif, Bridge-Builder, Trust

“Selama lima tahun terakhir, Indonesia meraih capaian diplomasi dengan mempertahankan prinsip bebas aktif yang diperkaya dengan pemikiran konstruktif dan kreatif. Bebas aktif bagi Indonesia adalah kapasitas untuk proses pembuatan keputusan yang mandiri, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan negara mana pun.”tegas Menlu RI.

Menlu Marty juga memaparkan bagaimana Indonesia adalah seorang pionir, a bridge builder, pelaku diplomasi yang aktif. Tak hanya G20 dan APEC, Indonesia juga menjadi anggota aktif di G77 dan G193, menyuarakan aspirasi masyarakat dunia ketiga sekaligus menjadi pemain ekonomi dunia.

Indonesia adalah pendorong dan pendobrak tatanan regional yang baru. Indonesia berkembang dengan pesat, dari suatu negara dengan trust-deficit menjadi penegah yang dipercaya masyarakat internasional, suatu modal yang sangat berharga dalam pelaksanaan politik luar negeri. Hal ini dibuktikan dengan terpilihnya Indonesia sebagai co-chair visi MDG pasca 2015.

Jika dulu Indonesia sangat berfokus pada diplomasi di fora multilateral, selama lima tahun terakhir, Indonesia juga sangat menitikberatkan pada hubungan bilateral. Kini Indonesia sudah mempunyai hubungan bilateral dengan 185 negara. Dari 898 perjanjian internasional yang ditandatangani, 75% merupakan perjanjian bilateral.

Prioritas Keamanan: IORA, MSG, Isu Perbatasan, Isu Lintas-Batas

“Keamanan nasional Indonesia tidak akan aman selama kawasan di sekitar Indonesia masih belum stabil.”cetus Marty. “Karenanya, Indonesia meningkatkan partisipasi di luar forum tradisional, seperti Indian Ocean Rim Association (IORA) dan Melanesian Spearhead Group (MSG).”

Tak hanya berstrategi mengelola potensi konflik dengan mengundang Menlu MSG ke Papua secara langsung sehingga klaim yang disampaikan pihak eksternal dapat dipatahkan, Indonesia juga terus mendorong negara ASEAN lainnya untuk lebih percaya diri menangani konflik di wilayah lain melalui Treaty Amity and Cooperation di Asia Timur serta mendorong dihentikannya proliferasi nuklir di wilayah mana pun.

“DoC yang sudah terkatung – katung selama 8 tahun diselesaikan dalam waktu 4 bulan. Dalam isu lintas batas seperti money laundering, bencana alam, HAM, dialog antar agama, semua memperlihatkan jejak aktif Indonesia sebagai pembentuk opini. Indonesia juga memberi perhatian khusus kepada isu perbatasan yang bisa dilihat dari ditandatanganinya perjanjian perbatasan dengan Filipina setelah negosisasi tak kenal lelah selama lebih dari 20 tahun dengan tetap memperhatikan prinsip UNCLOS.”

Posisi Indonesia yang proaktof terhadap isu sengketa daerah perbatasan mencerminkan keseriusan dan itikad baik Indonesia dalam menyelesaikan masalah sengketa perbatasan.

ASEAN Community dan Perlindungan WNI

Menteri Luar Negeri  tak lupa menyampaikan capaian Indonesia di dunia internasional yang kian cemerlang, seperti prestasi di ASEAN di mana Indonesia tanpa diminta, tanpa menunggu dan tanpa ragu mengambil inisiatif untuk terus mendorong performa ASEAN, khususnya menuju ASEAN Community.

“Dari beberapa juta WNI yang ada di luar negeri, 99% tidak mengalami masalah. Murni dari persentase, 0,28% WNI yang terlibat masalah hukum dengan akar permasalahan migrasi dan narkotika serta kasus pembunuhan. Namun dalam hal masalah perlindungan, tentu saja kasus satu WNI saja sudah terlalu banyak. Penting bagi para aktor yang terlibat untuk mengerti akar permasalahan agar perlindungan bisa dilakukan dengan tuntas.”tegas Menlu.   

Penanganan dan perlindungan TKI di luar negeri juga terus diperbaiki demi memberikan pelayanan terbaik bagi para WNI/TKI, termasuk penyediaan in-house legal adviser di beberapa perwakilan Indonesia dengan konsentrasi WNI/TKI yang tinggi.

Anggota Komisi I menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap kinerja dan capaian Kementerian Luar Negeri selama periode 2009-2014,  hal tersebut dinuktikan melalui pujian yang disampaikan para anggota Komisi I DPR atas penyelamatan 432 TKI dari hukuman mati, penurunan kasus WNI sebesar 29% per tahun, repatriasi lebih dari 14.000 orang WNI, serta relevansi Anggaran dengan capaian Kemlu dan berbagai capaian lainnya.

Sumber : www.kemlu.go.id

Read More

Menteri Armida: MP3EI, Langkah Awal untuk Dorong Indonesia Menjadi Negara Maju

Pemerintah Republik Indonesia menyelenggarakan event refleksi tiga tahun pelaksanaan MP3EI 2011 – 2025 pada Rabu (03/09) di Balai Sidang Jakarta Convention Center Jakarta. Hadir dalam kesempatan ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Armida Salsiah Alisjahbana; Deputi V Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sekaligus Sekretaris Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI),   Dr. Ir. Luky Eko Wuryanto, MSc; dan Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Dr. Ir. Imron Bulkin, MRP.

Dalam sambutannya, Ibu Menteri Armida menyatakan, MP3EI yang ditetapkan melalui Perpres No.32/2011 merupakan salah satu langkah awal untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju. “Kemajuan tersebut diukur diantaranya dengan dua hal berikut:pertama, Indonesia menjadi sepuluh negara besar di dunia pada tahun 2025; dan kedua, Indonesia menjadi enam negara besar dunia pada tahun 2045, melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan,” jelasnya.

Pengembangan MP3EI, lanjut Ibu Menteri Armida, telah dilakukan dengan pendekatanbreakthrough yang didasari oleh semangat Not Business As Usual, yaitu melalui perubahan pola pikir bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya tergantung pada Pemerintah saja, melainkan merupakan upaya kolaborasi bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha (Swasta, BUMN dan BUMD), serta Masyarakat.

Ibu Menteri Armida memaparkan, sampai saat ini MP3EI telah merealisasikan lebih dari 208 proyek infrastruktur dari 1.048 proyek dan 174 proyek sektor riil dari 350 proyek, dengan nilai tidak kurang dari Rp 854 triliun. “Sebagian besar pembangunan infrastruktur dan sektor riil terjadi di luar Jawa dengan total nilai proyek sebesar Rp 544 triliun,” katanya.

MP3EI yang telah dilakukan groundbreaking hingga Juni 2014, kata Ibu Menteri Armida, sebesar Rp. 157 triliun atau 38 persen merupakan investasi BUMN, Rp. 133 triliun atau 32 persen merupakan investasi pemerintah, Rp. 29 triliun atau 7 persen merupakan investasi swasta, dan Rp. 93 triliun atau 23 Persen  merupakan investasi campuran.

“Dalam jangka pendek – Juli sampai dengan Desember 2014 - akan terdapat proyek-proyek baru yang akan segera di-groundbreaking dengan nilai investasi yang cukup besar sekitar Rp. 443,5 triliun yang mencakup 132 proyek,” ungkap Ibu Menteri Armida.

Selain menjelaskan pencapaian, Ibu Menteri Armida juga menjelaskan beberapa kendala dan tantangan MP3EI yang selama ini ditemukan. Menurutnya, banyak proyek infrastruktur terhambat pelaksanaannya disebabkan oleh beberapa hal berikut: pertama, sulitnya pembebasan lahan karena tuntutan ganti rugi yang terlalu tinggi; kedua, konflik penggunaan lahan yang termanifestasi dalam konflik hutan lindung versus area pertambangan; ketiga, belum terselesaikannya Rencana Tata Ruang (RTR) Daerah  karena banyak yang belum diPerdakan; serta keempat, masih kurangnya pasokan energi listrik terutama di luar koridor ekonomi Jawa.

Empat persoalan tersebut, menurut Ibu Menteri, tetap menjadi pekerjaan rumah pemerintah mendatang. “Tidak mungkin Indonesia menjadi raksasa ekonomi Asia tanpa infrastruktur yang makin lengkap, berkualitas dan modern,” tegasnya.

Dengan percepatan pelaksanaan MP3EI, harap Ibu Menteri, akan lebih banyak lagi muncul pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan pembangunan infrastruktur baru di seluruh Indonesia. ”Kedepan, kita harapkan hasil yang sudah dicapai selama tiga tahun ini, dapat lebih ditingkatkan lagi demi keberlanjutan pembangunan menuju visi Indonesia 2025, yaitu Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur,” pungkasnya.

Sumber: www.bappenas.go.id

Read More

Sebuah Inovasi dari Kota Banjarbaru

 

Pembangunan Jalan Besar Tanpa Bayar

 

Sekilas terasa ganjil kalau membangun jalan besar tanpa membayar. Justeru yang sering terdengar adalah terjadinya kisruh antara pemilik tanah dengan pemerintah atau pengembang, mempersoalkan nilai ganti rugi  tanah. Karenanya wajar kalau  Kota Banjarbaru di Kalimantan Selatan ini dinobatkan sebagai salah satu dari Top 9 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2014.

 

Pasalnya, Pemerintah Kecamatan Landasan Ulin bersama-sama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Forum RT/RW, dan Tokoh Masyarakat setempat berhasil melaksanakan Pembangunan Jalan Besar Tanpa Bayar. Jalan dimaksud  untuk membuka akses jalan baru, maupun pelebaran jalan yang sudah ada di sekitar wilayah Kecamatan Landasan Ulin dengan hibah masyarakat tanpa ganti rugi.

 

Keberhasilan kegiatan ini membawa Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin menjadi kelurahan Terbaik I Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, dan Harapan I Tingkat Nasional pada Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tahun 2013. Lebih dari itu, kegiatan ini membawa dampak terhadap semakin meningkatnya animo masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, karena masyarakat merasakan manfaat dan hasilnya secara langsung dengan selesainya pembangunan jalan tersebut.

 

Inisiatif dan tindakan nyata ini merupakan suatu inovasi yang langka, mengingat di banyak daerah khususnya perkotaan, yang terjadi justeru sebaliknya. Boro-boro menghibahkan tanahnya, kalau ganti ruginya dinilai kurang, biasanya warga masyarakat enggan menyerahkan tanahnya untuk pembangunan termasuk pelebaran jalan.

           

Namun yang terjadi di Banjarbaru ini tampaknya memiliki latar belakang yang bisa dipahami, karena pembangunan jalan ini berawal dari keluhan masyarakat tentang kebutuhan infrastruktur dasar yaitu akses jalan baru dan pelebaran jalan.

 

Sebelum inisiatif itu muncul, di wilayan itu telah berlangsung pembebasan lahan oleh PT. Angkasa Pura II untuk pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi bandara bertaraf internasional berjalan alot dan menimbulkan polemic. Pasanya, sebagian besar masyarakat enggan berpindah tempat. Mereka ingin tetap bermukim di sekitar kawasan bandara.

 

Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Camat Landasan Ulin, dapat membuka akses keterlibatan masyarakat pada pembangunan. Pemerintah Kecamatan Landasan Ulin bersama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan Landasan Ulin menerima dana hibah dari Pemerintah Kota Banjarbaru sebesar Rp. 500.000.000 sebagai stimulan dalam rangka mengembangkan kawasan baru di sekitar Bandara Syamsudin Noor.

 

Sebagian besar dana tersebut digunakan untuk menyewa alat berat dan pembelian bahan material untuk pembangunan jalan. Sementara masyarakat yang tanahnya terkena pelebaran dan pembangunan jalan baru tidak diberikan ganti rugi, tetapi justeru menyerahkan dengan sukarela.

 

Dari pembukaan ruas jalan baru terjadi hibah tanah seluas 89.250 m²  , dan tanah untuk fasilitas umum seluas  30.000 m²,  sehingga total tanah hasil hibah masyarakat adalah 119.250 m².  Total luas tanah hibah tersebut jika dikonversi dengan asumsi harga per meter Rp. 150.000,- maka nilai hibah masyarakat sebesar Rp. 17.887.500.000. Jelas hal ini berdampak pada efisiensi anggaran, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan prioritas lainnya.

 

Masyarakat kini dapat menikmati ruas-ruas jalan baru yang memudahkan akses masyarakat dan meningkatkan perputaran roda ekonomi masyarakat. Hal itu memungkinkan berkembangnya kawasan baru di bagian utara Kota Banjarbaru, yang diharapkan nantinya menjadi kawasan ekonomi baru sehingga pertumbuhan dan perkembangan pembangunan dan ekonomi menjadi merata.  Tersedianya akses jalan baru yang lebar dan nyaman, tanpa disadari telah membuat masyarakat nyaman.

 

Sebagai pembelajaran bersama, pembangunan infrastruktur perkotaan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata tetapi juga dituntut peran serta masyarakat. Dengan keberhasilan ini, keinginan masyarakat untuk tetap bermukim di sekitar kawasan bandara dapat terpenuhi dan mengakhiri polemik yang terjadi.

 

Harus diakui, menyelenggarakan program yang melibatkan masyarakat sebagai aktor utama tidak pernah mudah. Selalu ada kendala dan masalah seperti saat sosialisasi dan meminta persetujuan warga, dalam menentukan lokasi tanah yang akan dibangun jalan.

 

Akan tetapi dengan pendekatan yang persuasif dan sosialisasi yang intensif akhirnya masyarakat menyadari akan pentingnya program ini, sehingga masyarakat dengan suka rela mau menghibahkan tanah yang terkena rencana pembangunan jalan. Kuncinya, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dilakukan dengan cara partisipasi semua pihak yang terlibat dalam proses kegiatan.

 

Inisiatif ini sangat mungkin diterapkan di tempat yang lain yang memiliki prakondisi yang sama, agar masyarakat jangan hanya menjadi korban pembangunan atau bahkan tidak dapat merasakan manfaat pembangunan yang dilakukan di sekitar tempat tinggal mereka. Buktinya, kegiatan seeprti ini juga dilakukan di tempat lain dalam lingkup wilayah Kota Banjarbaru. Inovasi ini juga menjadi best practice yang mulai diadopsi oleh daerah lain baik di Kalimantan maupun daerah lain di Indonesia.

Sumber: www.menpan.go.id

Read More

The 5th Assessment Report Intergovernmental Panel On Climate Change (IPCC) Outreach Event

Jakarta, 11 Juli 2014, Hari ini, Kementerian Lingkungan Hidup(KLH) bekerjasama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan IPCC Secretariat menyelenggara-kanThe 5th Assessment Report Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Outreach Event. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan hasil laporan IPCC terakhir (IPCC AR 5) oleh IPCC Secretariat ke 3 negara di Asia Tenggara. KLH sebagai government national focal point dari IPCC, dan BMKG sebagai national focal point dari World Meteorological Organization (WMO), mempunyai kepentingan untuk memahami IPCC AR 5 sebagai dasar masukan bagi kebijakan terkait perubahan iklim dan mendorong peningkatan penelitian mengenai perubahan iklim.

Indonesia selama ini cukup aktif dalam berbagai kegiatan IPCC seperti keterlibatan pada penyusunan AR4 dan AR5. Terlebih Indonesia menjadi tuan rumah IPCC sesi 31 di Bali tahun 2009 dimana disusun dasar struktur laporan AR5. Indonesia menempatkan Lead Author pada Working Group I dan juga anggota pada Task Force Greenhouse Gasses Inventory.

Indonesia melalui IPCC-Indonesia, telah menyelenggarakan Lokakarya Hasil IPCC AR 5 dan Upaya Pengendalian Dampak Perubahan Iklim di Indonesia pada tanggal 25 Juni 2014 yang lalu dengan kegiatan melakukan telaah hasil IPCC AR 5 untuk diinterpretasikan ke dalam konteks Indonesia dalam rangka penyusunan program aksi pengendalian dampak perubahan iklim. Dari lokakarya tersebut dihasilkan rekomendasi hasil IPCC AR 5 Working Group I, II dan III yang akan memberi penguatan peran bagi para peneliti dan pemangku kepentingan untuk mengembangkan dan mempublikasikan kajian ilmiah perubahan iklim Indonesia dalam jurnal nasional dan internasional.

Untuk menjawab tantangan terhadap tujuan dari event ini,maka hadir narasumber dariIPCCsecretariat untuk membahas hasil IPCC AR 5, diantaranya :

1. Working Group I (The Physical Science Basis) : Dr. David Wratt, Prof. Jean-Pascal van Ypersele, Prof. Fredolin Tangang
2. Working Group II (Impacts, Vulnerabilities and Adaptation) : Prof Christopher Field, Dr. Elvira Poloczanska, Dr. Arthur Webb
3. Working Group III(Mitigation of Climate Change): Prof Jim Skea, Prof. NH Ravindranath

IPCC Working Group III telah melaporkan bahwa emisi GRK antara tahun 2000-2010, adalah yang tertinggi pada 3 dekade terakhir. Di tahun 2000-2010, emisi GRK sebesar 2,2% per tahun sebesar 40-49 GtCO2eq, dibandingkan tahun 1970-2000 sebesar 1,3% per tahun yaitu 27-40 GtCO2eq. Sementara Working Group II dari laporannya menunjukkan bahwa perubahan iklim akan memberikan dampak terburuk bagi permukiman, spesies dan ekosistem, kesehatan manusia, produksi pangan dan pada aspek lainnya.

Pada kesempatan ini juga diselenggarakan special workshop yang merupakan bagian yang tidak terlepas dari pembahasan IPCC AR 5. Beberapa permasalahan yang urgent adalah melakukan link untuk sains Indonesia dapat berperan aktif dalam penyusunan laporan IPCC berikutnya dan bagaimana agar ilmuwan Indonesia dapat lebih banyak berperan dalam berbagai kegiatan lainnya serta sosialisasi IPCC atas proses dan bagaimana penyusunan sebuah laporan pada umumnya.

IPCC-Indonesia sebagai forum ilmiah bagi peneliti dan praktisi dalam melakukan penanganan perubahan iklim dan dampaknya, menganggap perlu diintegrasikannya hasil kajian ilmiah terkait perubahan iklim ke dalam penentuan kebijakan di lingkup nasional. Sekaligus akan meningkatkan keterlibatan Indonesia terhadap penyusunan assessment report IPCC, maka pada bagian akhir diselenggarakan sesi Climate Change in Indonesia: Integrating Science Into Policydan disampaikan oleh Bappenas,Kementerian ESDM (Koordinator Gugus Tugas Keamanan Energi, IPCC-Indonesia) dan CCROM-IPB (Wakil Koordinator Gugus Tugas Ketahanan Pangan, IPCC-Indonesia).

Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA yang hadir menyampaikan Keynote Speaker menegaskan “Indonesia telah mempergunakan assessment repot IPCC dan guideline-nya sebagai referensi dalam menyusun kebijakan iklim, kajian adaptasi dan kerentanan, inventarisasi emisi gas rumah kaca dan aksi mitigasinya, sebagai bagian dari penyusunan laporan National Communication untuk UNFCCC. Juga, beberapa ahli dan ilmuwan terlibat dalam penyusunan laporan tersebut. Lebih jauh, beberapa ahli perubahan iklim Indonesia di tahun 2013  juga terlibat dalam penyusunan masukan terhadap IPCC Guideline 2006 terkait dengan Inventarisasi GRK Nasional, khususnya “Wetland”, yang merupakan ciri khas utama Indonesia sebagai negara yang mempunyai lahan gambut terluas di dunia”.

Pembagian gugus tugas dalam IPCC-Indonesia sesuai dengan Pidato Presiden RI dalam prioritas penanganan perubahan iklim dan Keputusan Menteri LH No. 217 Tahun 2012 adalah Gugus tugas Keamanan Energi; Gugus tugas Ketahanan Pangan; Gugus tugas Kelautan; Gugus tugas Kehutanan dan Lahan; Gugus tugas Pendanaan.Sedangkan dalam IPCC terdiri dari WG I (Physical Science Base), WG II (Impact, Adaptation and Vulnerability) dan WG III (Mitigation of Climate Change). Terdapat sedikit perbedaan, akan tetapi dengan adanya perbedaan tersebut menyebabkan di setiap gugus tugas harus mempelajari dan peduli terhadap semua working group dalam IPCC.

Sumber: www.menlh.go.id

Read More

Waskita, Perusahaan Konstruksi Paling Ekspansif Tahun 2014

PT Waskita Karya (Persero) Tbk meraih penghargaan sebagai Perusahaan Konstruksi Bangunan Terekspansif Tahun 2014 versi Majalah Economic Review pada malam Penghargaan Perusahaan Terbuka 2014, Jumat (29/08/2014). Selain itu, dalam even yang sama Waskita juga mendapat penghargaan Peringkat 3 Bidang Konstruksi Bangunan Kelompok Properti dan Real Estate, serta Peringkat 5 Good Coroporate Governance (GCG).

Penghargaan Perusahaan Terbuka 2014 merupakan event pertama yang direncanakan menjadi agenda tahunan oleh Majalah Economic Review. Penganugerahan penghargaan ini dimaksudkan sebagai upaya mendorong perusahaan-perusahaan terbuka (Tbk) di Indonesia untuk terus meningkatkan kinerjanya baik dalam bidang finansial, sumber daya manusia, produksi dan inovasi, maupun dalam tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

Hadir dalam kesempatan ini pejabat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Wakil Ketua Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Fransiskus Welirang.

Sumber : www.bumn.go.id

Read More

Inilah Para Juara Nasional KSM Jilid III Tingkat Madrasah Aliyah

Makassar (Pinmas) —- Para juara Kompetisi Sains Madrasah (KSM) jilid III tingkat Nasional telah diumumkan. Sejumlah penghargaan pun diraih oleh ratusan siswa MI, MTs dan MA. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 4796/2014, para juara ditetapkan, dan dibacakan pada malam penutupan KSM pada Kamis (28/08) malam.
Pada tingkat Madrasah Aliyah, bidang Studi Matematika, Achmad Ridwan Chaniago asal MA Negeri Kudus Jawa Tengah meraih penghargaan The Best Theory. Dilanjutkan dengan Hamdi Ahmad Zuhri asal MA Negeri I Medan Sumatera Utara sebagai peraih The Best Exploration, sedangkan Yolanda Hertita Pratama asal MA Negeri Malang Jawa Timur mendapatkan predikat The Best Overall. Ketiganya juga memeroleh medali emas.
Masih dalam kategori yang sama, yakni bidang matematika, namun kompetisi yang khusus peserta siswa MAN Insan Cendekia, predikat The Best Theory diraih Agri Yazid Al Hamdani. Ia berasal dariMAN ICJambi yang juga sekaligus memeroleh medali perunggu. Sementara predikat The Best Exploration diraih Muhammad Imam Adi Wicaksana dari MAN IC Serpong bandung dan peraih The Best Overall diraih Andi Muh. Zakiy Mukhlis dari MAN IC Gorontalo.
Untuk bidang studi Biologi, Predikat The Best Theory diraih Melati Puspadewi dari MAN IV Jakarta. Laily Hunawatun Tsani dari MAN II Mataram Nusa Tenggara Barat mendapat penghargaan The Best Eksperiment dan Maulana Wildan S dari MAN III Malang Jawa Timur keluar sebagai pemenang The Best Overall. Ketiganya sama-sama memeroleh medali emas.
Dalam kategori yang sama khusus MAN IC, Muhammad Syafii asal MAN IC Gorontalo meraih medali emas. Medali perak diperoleh Ghozi Falul Ramadhan asal MAN IC Jambi sementara Muhammad Izzat Nugraha dari MAN IC Serpong memeroleh medali perunggu.
Pada bidang studi Fisika, A. Kholis Muhyid asal MA Amanatul Ummah Surabaya Jawa Timur memeroleh medali emas dan penghargaan The Best Overall. Predikat The Best Theory diraih Aris Maulana dari MAN Tigaraksa Banten dan peraih The Best Eksplanation diraih Nadiatul Khaira dari MAN I Bukittinggi Sumatera Barat.
Dalam kategori MAN IC, Abdurrahman Sidik dari MAN IC Gorontalo meraih emas, dilanjutkan dengan Miftahul Arifin asal MAN IC Serpong sebagai juara dua alias mendapat perak sementara Zainudin Efendi Rambe dari Jambi memeroleh perunggu.
Pada kategori bidang studi kimia, Nikma Farizmatur Riza asal MAN III Malang Jawa Timur memeroleh penghargaan The Best Overall. Predikat The Best Theory untuk kategori serupa diraih Aisyatul Mas’adah dari MAN II Kudus Jawa Tengah dan peraih The Best Experiment diperoleh Rival Abdul Aziz dari MAN Negara Bali.
Sementara itu, dari MAN IC, peraih emas diperoleh Muhammad Qori Alfadhli dari Serpong, juara dua diraih Berryl I. Yuditfiansyah dari Gorontalo sementara juara tiga diperoleh Teguh Imanullah dari Jambi.
Pada kategori bidang studi ekonomi, Fathan Mubinan dari MA Swasta Zakaria Jawa Barat memeroleh predikat The Best Overall, Arini Zannah Br Sinaga dari MAN II Model Pekanbaru Riau dengan predikat The Best Theory dan Nimas Zaky N dari MAN III Malang Jawa Timur meraih The Best Eksploration.
Sementara itu, dari MAN IC, juara satu diraih oleh Alifa Rahmania dari Gorontalo, juara II diraih Alvin Haidar dari Serpong, dan juara tiga diraih Ahmad Ramadhani dari Jambi.Kategori terakhir adalah bidang studi geografi. Predikat The Best Overall diperoleh Ridho Kurnia dari MAN Paron Ngawi Jawa Timur, The Best Theory diperoleh Shinta Maharani Putri dari MAN Purbalingga Jawa Tengah. Keduanya juga memeroleh medali emas.
Sementara itu, Muhammad Irfansyah dari MAN KIsaran Sumatera Utara memeroleh penghargaan The Best Eksploration sekaligus medali perak. Dari MAN IC dalam kategori serupa, juara satu diraih Husain A. Yahya dari Gorontalo, juara dua diraih Kamilah Dwi Kurniati dari Serpong dan juara tiga diperoleh M. Zahlan Waj-Hullah Jasmandari Jambi.
Sumber: www.kemenag.go.id

Read More