Pemerintah Republik Indonesia menyelenggarakan event refleksi tiga tahun pelaksanaan MP3EI 2011 – 2025 pada Rabu (03/09) di Balai Sidang Jakarta Convention Center Jakarta. Hadir dalam kesempatan ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Armida Salsiah Alisjahbana; Deputi V Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sekaligus Sekretaris Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI), Dr. Ir. Luky Eko Wuryanto, MSc; dan Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Dr. Ir. Imron Bulkin, MRP.
Dalam sambutannya, Ibu Menteri Armida menyatakan, MP3EI yang ditetapkan melalui Perpres No.32/2011 merupakan salah satu langkah awal untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju. “Kemajuan tersebut diukur diantaranya dengan dua hal berikut:pertama, Indonesia menjadi sepuluh negara besar di dunia pada tahun 2025; dan kedua, Indonesia menjadi enam negara besar dunia pada tahun 2045, melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan,” jelasnya.
Pengembangan MP3EI, lanjut Ibu Menteri Armida, telah dilakukan dengan pendekatanbreakthrough yang didasari oleh semangat Not Business As Usual, yaitu melalui perubahan pola pikir bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya tergantung pada Pemerintah saja, melainkan merupakan upaya kolaborasi bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha (Swasta, BUMN dan BUMD), serta Masyarakat.
Ibu Menteri Armida memaparkan, sampai saat ini MP3EI telah merealisasikan lebih dari 208 proyek infrastruktur dari 1.048 proyek dan 174 proyek sektor riil dari 350 proyek, dengan nilai tidak kurang dari Rp 854 triliun. “Sebagian besar pembangunan infrastruktur dan sektor riil terjadi di luar Jawa dengan total nilai proyek sebesar Rp 544 triliun,” katanya.
MP3EI yang telah dilakukan groundbreaking hingga Juni 2014, kata Ibu Menteri Armida, sebesar Rp. 157 triliun atau 38 persen merupakan investasi BUMN, Rp. 133 triliun atau 32 persen merupakan investasi pemerintah, Rp. 29 triliun atau 7 persen merupakan investasi swasta, dan Rp. 93 triliun atau 23 Persen merupakan investasi campuran.
“Dalam jangka pendek – Juli sampai dengan Desember 2014 - akan terdapat proyek-proyek baru yang akan segera di-groundbreaking dengan nilai investasi yang cukup besar sekitar Rp. 443,5 triliun yang mencakup 132 proyek,” ungkap Ibu Menteri Armida.
Selain menjelaskan pencapaian, Ibu Menteri Armida juga menjelaskan beberapa kendala dan tantangan MP3EI yang selama ini ditemukan. Menurutnya, banyak proyek infrastruktur terhambat pelaksanaannya disebabkan oleh beberapa hal berikut: pertama, sulitnya pembebasan lahan karena tuntutan ganti rugi yang terlalu tinggi; kedua, konflik penggunaan lahan yang termanifestasi dalam konflik hutan lindung versus area pertambangan; ketiga, belum terselesaikannya Rencana Tata Ruang (RTR) Daerah karena banyak yang belum diPerdakan; serta keempat, masih kurangnya pasokan energi listrik terutama di luar koridor ekonomi Jawa.
Empat persoalan tersebut, menurut Ibu Menteri, tetap menjadi pekerjaan rumah pemerintah mendatang. “Tidak mungkin Indonesia menjadi raksasa ekonomi Asia tanpa infrastruktur yang makin lengkap, berkualitas dan modern,” tegasnya.
Dengan percepatan pelaksanaan MP3EI, harap Ibu Menteri, akan lebih banyak lagi muncul pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan pembangunan infrastruktur baru di seluruh Indonesia. ”Kedepan, kita harapkan hasil yang sudah dicapai selama tiga tahun ini, dapat lebih ditingkatkan lagi demi keberlanjutan pembangunan menuju visi Indonesia 2025, yaitu Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur,” pungkasnya.
0 komentar:
Posting Komentar