Pertemuan Para Menteri Lingkungan Hidup ASEAN Atas Pencemaran Asap Lintas Batas

Jakarta, 10 April 2014

Brunei Darussalam,  2 April 2014. Hari ini berakhir 16^th Meeting of the Sub Regional Ministerial Steering Committee (MSC) on Transboundary Haze Pollution atau Pertemuan Para Menteri Lingkungan hidup ASEAN atas Pencemaran Asap Lintas Batas.  Pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand memberikan beberapa hasil kesepakatan seperti yang teruang dalam Media Release resmi ASEAN Secretariat terlampir. Delegasi Republik Indonesia yang hadir adalah perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Luar Negeri, BMKG dan LAPAN.

Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lahan dan Perubahan Iklim KLH, Ir. Arief Yuwono, MA yang hadir dalam pertemuan ini menyatakan bahwa Para Menteri dan perwakilan Menteri yang hadir dalam pertemuan ini menyatakan penghargaan atas upaya Indonesia dalam mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Apresiasi ditujukan terutama atas pemantauan “hotspot”, koordinasi antar pemerintah daerah, pemerintah pusat, sektor swasta dan masyarakat, serta tanggap darurat nasional yang telah dilakukan sejak 15 Maret 2014. Upaya ini termasuk berbagai penegakan hukum, mobilisasi tim nasional gugus tugas, penekanan tanah dan operasi udara (penyemaian awan dan pemboman air) serta perawatan kesehatan intensif untuk masyarakat terkena dampak.

Komitmen Indonesia mempercepat proses ratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) yang saat ini dalam pembahasan di DPR juga dipuji Para Menteri,  yang mendesak agar Indonesia menempatkan prioritas tertinggi pada ratifikasi untuk segera menyelesaikan. Persetujuan AATHP bertujuan mencegah dan menanggulangi pencemaran asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan/atau lahan yang harus dilaksanakan melalui upaya nasional, regional, dan internasional secara intensif. Pertemuan juga mengusulkan adanya Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia serta Indonesia dan Singapura untuk dibangun kembali untuk mengatasi masalah lintas batas kabut asap ini.

Sumber: www.menlh.go.id

Read More

Surabaya Raih Penghargaan Kota Masa Depan Dunia

Senin, 14 April 2014

SURABAYA -- Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim), meraih kategori kota masa depan (city of the future) dari Socrates Award 2014 dari Europe Business Assembly (EBA). 

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini memastikan bahwa Surabaya mendapat penghargaan Socrates Award. “Penghargaan itu akan diserahkan pada Rabu (16/4) malam di London, Inggris,” ujarnya di sela-sela acara pembukaan SHS 2014 di Surabaya, Ahad (13/4).

EBA adalah perusahaan independen berbasis di Inggris yang memberi perhatian terhadap pengembangan ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagai organisasi non-pemerintah, EBA mempromosikan transformasi ekonomi praktis, pendidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. 

Risma menjelaskan, EBA memandang berbagai permasalahan di Surabaya ditangani secara komprehensif. Indikatornya, intensitas banjir berkurang, kualitas udara membaik, sosial-pendidikan juga lebih baik, dan penanganan sosial dilakukan secara manusiawi. Untuk itu, Kota Surabaya tahun ini berhasil meraih Socrates Award untuk kategori city of the future. Kategori tersebut merupakan penghargaan tertinggi yang bisa dicapai setingkat kota. 

Selain menerima penghargaan, Risma juga diberi kehormatan untuk menyampaikan paparan dalam forum yang dihelat EBA. Dia menjelaskan, penilaian kategori ini (City of the Future) berdasarkan semua aspek. Rencananya, ia nanti akan memaparkan secara lengkap tentang Kota Surabaya, termasuk mengenai konstruksi. “Mereka ingin tahu bahwa Surabaya kota yang proses pembangunannya bergerak di segala bidang,” ujarnya.

Atas keberhasilan Surabaya meraih penghargaan internasional tersebut, ia berharap capaian ini dapat menumbuhkan motivasi warga kota untuk berani berkompetisi di lingkup global.  “Kalau sudah begini, warga Surabaya harus bisa mengambil keuntungan. Artinya, kita sudah diakui dunia selanjutnya tinggal komitmen kerja keras yang dibutuhkan agar bisa berhasil,” katanya.

Sumber :www.republika.co.id

Tag: www.kemendagri.go.id

Read More

Mensesneg: Pesawat Baru Kepresidenan Hemat Anggaran Negara

Jumat, 11 April 2014 JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi mengatakan pesawat baru kepresidenan bakal menghemat anggaran negara dan merupakan kebanggaan karena pertama kalinya RI memiliki pesawat kepresidenan sendiri. "Dari sisi anggaran negara, penggunaan pesawat kepresidenan jauh lebih hemat dibandingkan dengan menggunakan pesawat komersial," kata Sudi dalam acara penerimaan pesawat kepresidenan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (10/4). Menurut Sudi, berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan cermat oleh pemerintah, penghematan anggaran negara adalah Rp 114,2 miliar per tahun. Mekanisme penggunaan pesawat kepresidenan selama ini adalah dengan menggunakan sistem sewa pesawat komersial kepada maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Untuk itu, ujar Sudi, dari sisi efisiensi dan efektifitas, penggunaan pesawat khusus kepresidenan tentu tidak mengganggu jadwal dan kinerja maskapai penerbangan komersial. "Selama ini, perusahaan penerbangan harus mengatur ulang jadwal penerbangannya apabila ada tugas-tugas kenegaraan yang mengharuskan menggunakan pesawat bagi perjalanan dinas Presiden," kata Sudi. Sudi juga menegaskan dari sisi kebanggaan nasional sebagai negara besar Indonesia tentu lebih berbangga apabila Presiden RI menggunakan pesawat khusus kepresidenan yang canggih, modern, aman, dan benar-benar difungsikan untuk melayani tugas konstitusional presiden. "Pertama kali setelah lebih dari 60 tahun, Indonesia memiliki pesawat kepresidenan sendiri," ucap Sudi. Pengoperasian pesawat dilakukan TNI AU dan saat sedang tidak digunakan pesawat disimpan di hanggar TNI AU. Sedangkan kegiatan perawatan serta pemeliharaan dilakukan Garuda Indonesia, serta biaya perawatan dan pemeliharaan dikelola Kementerian Sekretariat Negara. Sumber :www.republika.co.id www.kemendagri.go.id

Read More

PLN Siap Beli Listrik EBT Dari Masyarakat

JUM'AT, 04 APRIL 2014 09:34 WIB

JAKARTA – PT PLN (Persero) melalui Direktur (Operasi Jawa Bali Sumatera) PLN, Ngurah Adnyana menyatakan kesediaanya untuk membeli listrik produksi dari Energi Baru Terbarukan (EBT) dari masyarakat secara individu. Produksi listrik dari EBT diharapkan dapat menjadi solusi ditengah terus meningkatnya kebutuhan. Selain ramah lingkungan, pembangkit listrik EBT ini tentunya akan sangat membantu dalam mengurangi konsumsi bahan bakar minyak bagi pembangkit listrik.

"Kebutuhan listrik di Indonesia masih sangat tinggi. Di sisi lain, kita sudah mempunyai Peraturan Menteri ESDM yang mengatur tentang harga beli listrik untuk daya dibawah 10 MW. Artinya, PLN bisa membeli listrik langsung dari masyarakat yang menggunakan energi terbarukan. Namun, dari Permen itu masih dibutuhkan pedoman untuk mengatur bagaimana listrik dibawah 10 MW bisa dibeli dengan cepat oleh PLN dengan prosedur yang sudah pasti. Dengan prosedur yang pasti, technical yang pasti, diharapkan kecepatan menyerap listrik dari energi terbarukan ini bisa turut memenuhi pertumbuhan listrik tersebut," ujar Adnyana dalam workshop pedoman penyambungan pembangkit listrik energi terbarukan ke sistem distribusi PLN, Kamis (3/4/2014).

Sebagai penyedia listrik terbesar di tanah air, PLN sangat mendukung upaya masyarakat menggunakan listrik dari energi terbarukan itu, Pertumbuhan listrik di Indonesia masih cukup tinggi. Pada 2013 saja tumbuh 7%, dan dalam dua bulan pertama tahun 2014, tumbuh rata-rata 9% meski tidak merata. Seperti di Jawa Bali, tumbuh 8,2%, di Sumatera 9,6% dan Indonesia Timur tumbuh 14%, lanjutnya.

fuel mix PLN pada 2013 mencapai 12,3% masih menggunakan bahan bakar minyak (BBM), atau lebih kecil dari tahun 2012 yang masih 15%. Diharapkan pada tahun 2014, penggunaan BBM lebih turun lagi menjadi jadi 9,3%.

"Dari fuel mix ini, penggunaan BBM di Jawa Bali hanya 2,3% dan penyerapan terbanyak di Bali. Sementara di Sumatera, penyerapan BBM masih 30% dan kebanyakan terjadi di Sumatera bagian utara. Nilai pedoman penyambungan pembangkit listrik energi terbarukan ke sistem distribusi PLN ini sangat penting bagi PLN. Tidak hanya memberikan manfaat bagi pln tapi juga bagi investor yang akan menjual listriknya ke PLN," tambah Adnyana. (SF)

Sumber: www.esdm.go.id

Read More

Gempa di Chile, KBRI Terus Pantau WNI di Wilayah Rawan

​Gempa bumi berkekuatan 8,2 SR terjadi di beberapa daerah di wilayah utara Chile yaitu Arica, Parinacota dan Antofagasta serta daerah sekitarnya (1/04). Hingga kini, KBRI masih melakukan koordinasi dan memastikan WNI dalam keadaan aman. Jumlah WNI di Region Tarapaca, wilayah rawan gempa, yang tercatat adalah sebanyak 23 WNI. 

"Guncangan gempa masih terus dirasakan walaupun WNI telah berada di tempat yang lebih tinggi dan aman sesuai arahan evakuasi dari Pemerintah Daerah setempat", jelas KBRI dalam rilisnya kepada Portal Situs Kemlu (2/04).
Berdasarkan keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Chile, Sr. Rodrigo Penailillo, melalui Televisi Nasional/TVN, gempa mulai terjadi sejak pukul 21.00 dan pada pukul 23.55 waktu setempat. 

Dilaporkan bahwa gelombang air laut masih terus bergejolak yang mampu menyebabkan peringatan tsunami warning system terus terdengar dan evakuasi warga masih berlangsung.
Badan penanggulangan bencana/ONEMI Pemerintah Chile terus melakukan evakuasi dengan cukup baik sehingga tidak menimbulkan kepanikan yang dapat menimbulkan banyak korban jiwa. 

Sejak beberapa minggu yang lalu telah diadakan simulasi evakuasi bencana gempa bumi dan tsunami di daerah-daerah rawan bencana. Diperkirakan bahwa guncangan dan peringatan tsunami akan berlangsung selama 6 jam. (Sumber: KBRI Santiago/ed.PY

Sumber: www.kemlu.go.id

Read More

Sore Ini Presiden Resmikan IPSC Sentul

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Senin (7/4) sore ini akan meresmikan Kawasan Indonesia Pace and Securiti center (IPSC) atau Pusat Misi Pemeliharaan dan Perdamaian (PMPP) di kawasan Santi Dharma, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Bersama Ibu Negara Hj. Ani Bambang Yudhoyono, Presiden akan didampingi sejumlah menteri, dan Gubernur Jawa Barat, meninjau sejumlah fasilitas IPSC yang terdiri atas:

1. IPSC menjadi Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (Peace Keeping Center).
2. IPSC menjadi Pusat Penanggulangan Terorisme (Counter Terrorism Training Ground)
3. Pusat Latihan Penanggulangan Bencana dan Bantuan Kemanusiaan (Humantarian And Disaster Relief Traning Center)
4. Pusat Pasukan Siaga (Standby Force Center)
5. Pusat Bahasa (Language Center)
6. Universitas Pertahanan
7. Pusat Olahraga Militer (Military Sport Center).

Pembangunan IPSC merupakan gagasan Presiden SBY, yang muncul sepulangnya tugas di   Bosnia pada 1996.
IPSC berada di lahan seluas 260 hektare di Dharma Santi, Sentul. Seluruh pembangunan IPSC dimulai pada tahun 2010, dan dijadwalkan rampung pada tahun anggaran 2014. Presiden sudah meresmikannya pada 9 Desember 2011.

Pendirian IPSC merupakan kerja sama antara Kementerian Pertahanan sebagai pelaksana anggaran, Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan jalan dan aneka fasilitas, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Universitas Pertahanan dan Pusat Bahasa.

Sejumlah negara sahabat juga membantu pembangunan IPSC. Amerika Serikat membantu pembangunan barak, Australia membantu pembangunan pusat bahasa.

Negara lainnya sudah mengirimkan pejabatnya untuk meninjau kawasan ini untuk memberikan dukungan. Bahkan pada Maret 2012 lalu Sekjen PBB Ban Ki Moon, mengunjungi Fasdiklat  di Sentul, Bogor.

Pada Mei 2012 , IPSC menjadi tuan ruamh Pelatihan Special Operations Group of the United Nation (UNSOG) dan United Nation Logistics Officers (UNLOG) yang diikuti 80 orang perwira TNI dan perwakilan delapan negara.

Sebelumnya Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Andrew Shapiro menghadiri upacara peletakan batu pertama fasilitas barak di IPSC di Sentul.

Setahun kemudian, Indonesia dan Amerika Serikat sebagai negara partner (plus country) dalam kerangka ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM Plus) atau Pertemuan Menteri Pertahanan se-ASEAN menyelenggarakan Latihan Bersama Counter Terrorism Exercise (CTx) atau Penanggulangan Terorisme, Senin (9/9/2013).

Latihan ini diikuti 10 negara ASEAN dan 8 negara partner ASEAN yaitu Amerika, Cina, Selandia Baru, Rusia, Australia, India, Korea Selatan, dan Jepang, di Kawasan IPSC, Sentul, Bogor, mulai tanggal 9 sampai 13 September 2013. 

Sumber :www.setkab.go.id

Read More

Menkes Kunjungi Poltekkes dan RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou di Manado

Di sela-sela rangkaian kegiatan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) tahun 2014 Regional Timur, Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, melakukan kunjungan kerja  ke Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Manado untuk meresmikan Gedung Jurusan Kebidanan, Analis Kesehatan dan Laboratorium Gizi. Pada kesempatan yang sama, Menkes juga meresmikan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Manado, serta Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKL-PP) Kelas I Manado, Senin (24/3).
 
Kementerian Kesehatan mempunyai berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di berbagai penjuru Tanah Air untuk memberikan berbagai pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat, diantaranya Poltekkes, KKP, BTKL-PP. Poltekkes bertugas menyediakan tenaga kesehatan yang diperlukan Pembangunan Kesehatan dalam jumlah dan jenis yang diperlukan dengan mutu terbaik, agar mereka mampu memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat, serta terdistribusi adil dan merata ke seluruh Tanah Air. Sedangkan, KKP bertugas melakukan pencegahan, deteksi dini, dan respon cepat untuk mencegah dan melindungi masyarakat dari penyebaran penyakit menular, pencemaran bahan kimia, dan pencemaran radio aktif, terutama dari luar negeri, yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau public health emergency of international concern (PHEIC). Sementara BTKL-PP berperan melaksanakan surveilans berbasis laboratorium melalui pemantauan kualitas media lingkungan yang merupakan faktor risiko penyakit menular dan tidak menular.

Pada kesempatan tersebut, Menkes meminta agar mutu pelayanan seluruh UPT Kementerian Kesehatan di Tanah Air selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu. Menkes juga meminta agar seluruh UPT Kementerian Kesehatan mendukung suksesnya pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang telah dicanangkan pada 1 Januari 2014.  
 
Guna meningkatkan mutu pelayanan, Menkes memberikan pengarahan agar Poltekkes Kemenkes RI melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Menjadikan setiap Poltekkes Kemenkes sebagai benchmark institusi pendidikan vokasi lain dan menggerakkan Poltekkes untuk berperan dalam produksi tenaga kesehatan yang bermutu dengan kompetensi  terbaik; 2) Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan guna meningkatkan mutu tenaga kesehatan; dan 3) Mengembangkan Dosen Poltekkes dengan kualifikasi sesuai aturan yang berlaku.

Usai kegiatan peresmian, Menkes meyerahkan Surat Keputusan RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou, Manado, menjadi RS Tipe B Pendidikan kepada Direktur Utama RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou, dr. Maxi R. Rondonuwu, DHSM, MARS
Sumber: www.depkes.go.id

Read More

MenLH keluarkan Peraturan Tentang Ekolabel

Untuk mewujudkan “Sustainable Consumption and Production (SCP)” di Indonesia perlu  pengakuan yang terukur, terverifikasi dan akuntabel terhadap barang/jasa ramah lingkungan dalam bentuk Ekolabel. Pengakuan ini dapat memberikan efek domino terhadap perubahan pola konsumsi menuju “green life-style”, peningkatan inovasi teknologi dan investasi ramah lingkungan, serta tumbuhnya pasar hijau dan ekonomi hijau.

Jakarta,  19 Maret 2014. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) meluncurkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pencantuman Logo Ekolabel, dalam rangka menerapkan pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta menindaklanjuti Kerangka Kerja 10 Tahun Penerapan Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan Indonesia. Pengembangan dan penerapan sistem label lingkungan (ekolabel) merupakan amanat Undang-Undang sebagai salah satu instrumen ekonomi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang menjangkau segenap pemangku kepentingan, dalam rangka menuju pembangunan berkelanjutan.

Di sisi konsumen, pencantuman logo ekolabel akan memberikan informasi kepada masyarakat dan memfasilitasi aksi nyata untuk merubah pola konsumsi melalui pemilihan produk yang ramah lingkungan, sehingga prinsip “green life-style” dan “green consumer” dapat terwujud. Dari sisi produsen, pencantuman logo ekolabel memberikan apresiasi atau insentif bagi produsen yang telah mulai “menghijaukan” barang/jasa dengan memenuhi standar/kriteria tertentu.  Insentif berupa “image” yang baik terhadap barang/jasa ramah lingkungan dapat meningkatkan daya saing di pasar domestik dan internasional. Standar/kriteria ekolabel juga  mendorong timbulnya inovasi dan investasi dalam menghasilkan barang/jasa yang ramah lingkungan.

Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, dalam Sambutannya saat Peluncuran Permenlh no 2 tahun 2014 menyampaikan, “Instrumen Ekolabel yang disediakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup ini perlu segera ditindaklanjuti dengan program aksi KADIN dan kalangan industri Indonesia,  serta kita semua dalam menumbuhkan pasar hijau (green market), menuju ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.”  Dalam pertemuan ini, Ketua KADIN Indonesia, Ibu Shinta Kamdani, hadir pula menyampaikan Sambutannya. Kementerian Lingkungan Hidup dan KADIN Indonesia siap untuk melaksanakan pembinaan tentang ekolabel, layanan terhadap permohonan registrasi barang/jasa ramah lingkungan, serta layanan informasi kepada masyarakat tentang penerapan sistem ekolabel tersebut.

Logo ekolabel yang diatur pencantumannya terdiri dari 2 jenis, yaitu:

1. Logo Ekolabel Indonesia untuk tanda sertifikasi terhadap produk, berdasarkan standar ekolabel multi-kriteria komprehensif yang mempertimbangkan hasil analisis daur hidup produk, mulai dari tahap bahan baku, produksi, konsumsi, hingga tahap habis masa pakai.
2. Logo Ekolabel Swadeklarasi untuk tanda verifikasi terhadap pernyataan (“klaim”) swadeklarasi  pada  satu atau lebih parameter lingkungan dari suatu produk, yang dideklarasikan oleh produsen.

Dalam mekanisme yang ditetapkan PermenLH tersebut, sertifikasi dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Ekolabel (LSE) yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), sementara verifikasi ekolabel swadeklarasi dilakukan oleh Lembaga Verifikasi Ekolabel yang di-registrasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan memenuhi persyaratan. Hak paten Logo Ekolabel Indonesia dan Logo Ekolabel Swadeklarasi dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Sumber: www.menlh.go.id

Read More

DJP Undur Batas Penyampaian SPT PPh Orang Pribadi Via e-Filing

Jakarta, 28/03/2014 MoF (Fiscal) News - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak (WP) untuk dapat menikmati fasilitas kemudahan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Tahun Pajak 2013 melalui e-Filing, dengan mengundur batas waktu penyampaiannya.

Hal tersebut didasarkan pada telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-62/PJ./2014. "Keputusan tersebut pada prinsipnya mengatur bahwa bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh menggunakan fasilitas e-Filing sampai dengan tanggal 30 April 2014 tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang KUP (Ketentuan Umum Perpajakan)," demikian dikatakan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Kismantoro Petrus pada Kamis (27/3).

Dengan terbitnya peraturan tersebut, bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2013 melalui e-Filing setelah tanggal 31 Maret 2014 sampai sebelum tanggal 1 Mei 2014 tidak dikenakan sanksi keterlambatan penyampaian SPT. "Oleh karena itu, bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum menyampaikan SPT Tahunan sampai dengan tanggal 31 Maret 2014, diharapkan dapat menggunakan kesempatan tersebut," jelasnya.(ak)

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Read More

Wapres Temui 17 CEO: Langkah Maju Tingkatkan Kerjasama Ekonomi RI-Belanda

​Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono menghadiri Business Round Table Meeting dengan 17 CEOs dari perusahaan-perusahaan besar Belanda di Den Haag (26/03).

Pertemuan bisnis ini dilakukan sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja Wakil Presiden RI ke Belanda yang dilakukan tanggal 23-27 Maret 2014.

Pertemuan bisnis dengan para CEOs perusahaan besar Belanda diorganisir oleh Kedutaan Besar RI Den Haag, bekerjasama dengan VNO-NCW (Confederation of Dutch Industries and Employers). Turut hadir, Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan, Liliane Ploumen dan Ketua VNO NCW Bernard Wientjes yang bertindak sebagai moderator.

Beberapa perusahaan yang hadir termasuk Unilever, Friesland Campina, Phillips, Royal Haskoning, Damen, Rabobank, Royal Dutch Shell, Port of Rotterdam, Heineken dan KLM. Sebagian besar perusahaan-perusahaan besar tersebut telah beroperasi lama di Indonesia dan terus meningkatkan aktivitasnya di Indonesia. Sementara itu, beberapa perusahaan saat ini sedang menjajaki kerjasama dengan Indonesia.

Duta Besar RI Den Haag, Retno Marsudi menyampaikan  bahwa hubungan bilateral kedua Negara berada pada tahap yang sangat baik (Relationship 2.0). Kunjungan PM Belanda ke Indonesia pada bulan November 2013 merupakan kunjungan yang bersejarah. 

Kedua negara meluncurkan “Joint Declaration on Comprehensive Partnership” yang telah banyak ditindaklanjuti, termasuk salah satunya pertemuan bisnis kali ini.

Sementara itu, Menteri Ploumen menyampaikan bahwa para CEO yang hadir sangat menyambut baik penyelenggaraan Business Round Table Meeting dan siap untuk  meningkatkan kerja sama ekonomi dengan Indonesia. Indonesia merupakan gateway Belanda ke pasar ASEAN, sebagaimana Belanda merupakan gateway Indonesia ke UE.  

Sebagian perusahaan yang hadir juga akan turut serta dalam kunjungan Menteri Infrastruktur dan LH Belanda Melanie Schultz van Haegen ke Indonesia tanggal 31 Maret-4 April 2014.

Menteri Ploumen juga menggarisbawahi arti penting hubungan bilateral paska diluncurkannya Joint Declaration on Comprehensive Partnership dan menyatakan bahwa pihaknya siap untuk meneruskan dan meningkatkan kerja sama bilateral 2.0 sebagaimana disampaikan Dubes Retno Marsudi.

Wapres RI dalam pertemuan tersebut telah menyampaikan sambutan yang antara lain menekankan bahwa Indonesia tengah berupaya untuk mendorong lebih lanjut pembangunan nasional. Dalam hal ini, Indonesia menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia serta penguatan institusi, sehingga terdapat pula banyak peluang untuk peningkatan kerja sama antara dunia usaha. Adapun kesinambungan kebijakan dasar makro ekonomi Indonesia diperkirakan akan dapat terus berjalan.

Dalam pertemuan tersebut, para pengusaha Belanda menyampaikan keinginan untuk lebih berperan dalam pembangunan ekonomi Indonesia, seperti proyek-proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). 

Sejumlah perusahaan Belanda telah berperan penting dalam tahap penyusunan masterplan  inisiatif NCICD tersebut. Beberapa sektor usaha lain yang diminati adalah energi, kesehatan, infrastruktur, industri kelautan, jasa keuangan, penerbangan, makanan olahan dan pertanian.

Penyelenggaraan Business Round Table Meeting tersebut merupakan cerminan konkret hubungan bilateral Indonesia - Belanda yang sangat baik dan jalinan hubungan bisnis yang sangat kuat antara kedua negara. (sumber: KBRI Den Haag/ed.VKH)

Sumber: www.kemlu.go.id

Read More