RI-Jepang Inisiasikan Kerjasama Pertahanan Melalui Forum Two Plus Two

RI dan Jepang adalah dua kekuatan bagi perdamaian di kawasan. Jepang dan Indonesia memiliki pandangan yang sama mengenai  betapa pentingnya pemeliharaan perdamaian dan keamanan di kawasan. Untuk merealisasikan hal ini, kedua negara akan segera melaksanakan forum kerjasama 2+2 (two plus two). Hal ini dikatakan Menlu RI, Dr. R.M. Marty Natalegawa saat menerima kunjungan Menlu Jepang, Fumio Kishida di Gedung Pancasila, Kemlu (01/03).

Selain berbagai masalah seputar politik luar negeri forum 2+2 ini merupakan pertemuan antara menteri luar negeri dan menteri pertahanan kedua negara. Secara bersama-sama, forum ini akan membahas mengenai masalah dan upaya untuk menjaga serta memajukan keamanan di kawasan. 

Sebelumnya, forum ini telah disepakati oleh kedua kepala pemerintahan pada saat pertemuan ASEAN – Jepang di Tokyo pada bulan Desember 2013. 

Adapun topik-topik yang dibahas tersebut antara lain kontribusi pada pasukan pemelihara perdamaian, penggunaan aset militer untuk penanggulangan bencana, dan kerjasama di bidang transnational crime.

“Saya kira forum ini adalah suatu jaringan kerjasama yang akan terus kita kembangkan dengan negara-negara lain, tidak hanya dengan Jepang. Nantinya kita akan melakukan kerjasama serupa dengan Tiongkok misalnya, dan juga negara-negara lain” sambung Menteri Luar Negeri RI. 

Masalah keamanan dan pertahanan kawasan yang saat ini sedang mengalami banyak tantangan menjadi salah satu landasan utama diadakannya forum ini.

Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Jepang bersepakat untuk menyatakan bahwa apapun rencana kebijakan dibidang pertahanan suatu negara, hal penting yang harus senantiasa dijaga adalah komunikasi dan transparansi. 

Kedua hal ini ditujukan agar tidak terjadi salah tafsir dan pemahaman. Forum 2+2 ini, akan menjadi wadah penting untuk memaparkan apa sebenarnya niat dan maksud yang ada dibelakang suatu kebijakan dalam bidang pertahanan negara. Menurut rencana, forum 2+2 ini akan digelar di Jepang sekitar April-Mei mendatang.  

Pertemuan bilateral kedua Menteri Luar Negeri ini di adakan disela-sela acara CEAPAD II (2nd Conference of Cooperation among East Asian for Palestinian Development) yang diadakan pada 28 Februari – 02 Maret 2014. 

Selain membahas mengenai kerjasama bidang pertahanan dan keamanan, agenda lain yang dibahas dalam pertemuan bilateral ini adalah kerjasama dibidang ekonomi dan perdagangan. 

Indonesia dan Jepang bertekad untuk terus memperkuat kerjasama bilateral bidang ekonomi dan perdagangan. Menteri Fumio Kishida dalam kesempatan ini sekaligus mengundang Menteri Marty Natalegawa untuk turut hadir dalam pertemuan NPDI (Non-Proliferation and Disarmament Initiative) 2014 pada April mendatang di Hiroshima, Jepang. (Sumber: Dit. Infomed/Az)

Sumber: www.kemlu.go.id

Read More

Kemenag dan DPR Sepakati BPIH 1435H/2014M

---

Jakarta (Pinmas) —- Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR RI menyepakati hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1435H/2014M  dengan rata-rata sebesar USD3.219. Jumlah ini turun USD308 dari BPIH yang ditetapkan pada penyelenggaraan haji 1434H/2013M dengan rata-rata USD3.527.
Penjelasan ini sebagaimana tertuang dalam Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama, Senin (03/02), yang ditandatangani oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Ida Fauziah dan Menteri Agama Suryadharma Ali.
Dengan asumsi nilai tukar rupiah APBN Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp10.500, maka besaran direct cost BPIH 1435H sebesar Rp33.799.500,- . Jumlah ini turun Rp59.000,- dibanding dengan direct cost BPIH 1434H yang jumlahnya mencapai Rp33.859.200,- (asumsi nilai tukar saat itu USD1=Rp9.600,-).
BPIH ini nantinya akan dialokasikan untuk pembayaran tiket dan airport tax, biaya pemondokan Makkah, serta living allowance. Sebagaimana tahun sebelumnya, pembayaran BPIH juga disesuaikan dengan nilai tukar yang berlaku pada saat pelunasan.
Selain BPIH 1435H, rapat kerja masa persidangan III Tahun Sidang 2013-2014 ini juga menyepakati beberapa hal penting berikut:
Pertama, dana indirect cost BPIH 1435H sebesar Rp2.779.723.354.556 atau naik sebesar Rp590.619.211.363 dibanding BPIH 1434H. Dana indirect cost ini nantinya akan dialokasikan untuk biaya langsung, biaya perjalanan jamaah di Arab Saudi dan dalam negeri, biaya operasional haji Arab Saudi dan dalam negeri, serta safeguarding/contingency;
Kedua, anggaran safeguarding/contingency sebesar Rp104.244.369.550 yang aakan dialokasikan untuk cadangan resiko nilai tukar, perubahan kebijakan Arab Saudi, serta resiko biaya penerbangan;
Ketiga, komponen DAM Haji Tamattu’ sebesar Rp206.691.712.800 dengan perhitungan alokasi per jamaah sebesar SAR475. Pengelolaan dana DAM ini akan diserahkan secara kolektif kepada Islamic Development Bank (IDB) melalui Kementerian Agama;
Keempat, seluruh perhitungan biasa dalam BPIH 1435H/2014M menggunakan mata uang rupiah setelah menyesuaikan apresiasinya terhadap dollar; dan
Kelima, jamaah haji lunas tunda tahun 1434H/2013M akan mendapatkan selisih BPIH sesuai embarkasi masing-masing yang bersumber dari hasil efisiensi BPIH1434H/2013M. (pinmas/mkd)

Sumber: www.kemenag.go.id

Read More

Pemerintah Indonesia Dukung Kemerdekaan dan Kedaulatan Negara Palestina

Senin, 03 Maret 2014

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima kunjungan kenegaraan PM Palestina, Rami Hamdallah Jumat (28/2) sore di Istana Merdeka, Jakarta. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan pertama PM Hamdallah ke Indonesia sejak dilantik menjadi PM Palestina pada Juni 2013 lalu.   Kedua pemimpin membahas kerja sama bilateral di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, dan people-to-people contact. Secara khusus, Presiden SBY dan PM Hamdallah juga mendiskusikan mengenai perkembangan situasi terkini di kawasan Timur Tengah, khususnya di Palestina. Dalam joint press statement, Presiden Yudhoyono menegaskan kembali komitmen penuh Pemerintah Indonesia untuk terus mendukung kemerdekaan dan kedaulatan Negara Palestina dengan konsep two-state solution. Pada kesempatan tersebut, PM Palestina menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas dukungan, konsistensi, dan keterlibatan Indonesia dalam mengupayakan proses perdamaian dan kemerdekaan negara Palestina. Untuk itu, perlu ditingkatkan hubungan kedua negara pada tataran people-to-people contact, salah satunya dibuktikan dengan kunjungan lebih dari 48 ribu wisatawan Indonesia ke Palestina dalam rangka melakukan wisata reliji. Beberapa topik pembahasan lain yang menjadi fokus bersama antara lain pembentukan Indonesia-Palestine Business Council untuk mencari peluang-peluang baru sektor kerja sama kedua negara, serta pemberian capacity building bagi warga Palestina melalui pendidikan dan pelatihan. Selain melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden SBY, PM Palestina berada di Jakarta untuk menghadiri Conference on Cooperation Among East Asian Countries for Palestinian Development (CEAPAD) ke-2, tanggal 1 Maret 2014. CEAPAD merupakan bagian dari mekanisme komitmen Kemitraan Strategis Asia Afrika (NAASP) yang terbentuk sejak tahun 2008, yang bertujuan untuk meningkatkan solidaritas dan kontribusi negara-negara peserta di kawasan Asia Timur terhadap upaya pembangunan perekonomian Palestina, terutama melalui program-program peningkatan kapasitas. Sejauh ini, Indonesia telah berkontribusi nyata dengan membantu melatih sekitar 1.257 warga Palestina. (DKHI-Humas) Sumber:

Read More

Wagub Jabar Lantik 287 Pejabat Esselon III/IV Pemprov.Jabar

BANDUNG-Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, Jum'at (28/2) melantik 287 pejabat Esselon III/IV di lingkungan Pemprov. Jabar, bertempat di Aula Barat Gedung Sate Bandung.

Selain melantik esselon III/IV, Wagubpun melantik satu orang Pejabat Esselon II, yaitu Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana, Nenny Kencanawati.

Wagub Demiz dalam sambutan usai pelantikan menegaskan, bahwa setiap organisasi pemerintah secara otomatis harus memiliki ciri berkualifikasi paripurna, menjadi pusat keunggulan dan kredibilitas yang terpercaya.

Untuk mencapai ciri organisasi pemerintah seperti itu, kunci utamanya adalah sumber daya manusia yang memiliki standar pengetahuan, keterampilan dan keakhlian yang diiringi dengan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sekaligus etika moral yang baik, ujarnya.

Melalui pendekatan tersebut, wagub berharap agar sosok aparatur pemerintah memiliki etos kerja produktif, terampil, kreatif, disiplin, profesional serta memiliki kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan serta kemampuan manajerial yang baik. Kualifikasi ini penting, karena tantangan pembangunan kedepan tidaklah semakin ringan.

Saat ini kita berpacu dengan waktu untuk mengatasi serangkaian permasalahan penghambat kemajuan masyarakat, khususnya akselerasi pada bidang-bidang strategis seperti pendidikan, kesehatan, kemandirian pangan, daya beli masyarakat, penanganan bencana dan pengendalian lingkungan hidup, infra struktur wilayah, pengembangan energi terbarukan, pembangunan perdesaan serta pengembangan budaya lokal, jelas Wagub.

Kualifikasi inilah yang saya harapkan ada dalam sosok-sosok pejabat struktural yang berdiri dihadapan saya, harap Wagub.

Dengan peran baru yang kini sedang disandang oleh saudara-saudara pejabat yang baru dilantik, tidak ada alasan lagi untuk hanya sekedar menjadi biasa atau hanya menjalankan kewajiban rutin tanpa makna, demikian pinta Wagub.

Sumber:

Read More

Tingkatkan Hubungan Antar Masyarakat, Raja Yordania Tekankan Komitmen Bantu TKI

Rabu, 26 Februari 2014

​Raja Yordania Abdullah II Ibn Al Hussein menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan hubungan antar masyarakat Indonesia dengan Yordania. Salah satunya adalah memberikan perhatian khusus terhadap TKI dan WNI di Yordania. Hal ini disampaikannya dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka, siang ini (26/02).

Dalam pertemuan tersebut, kedua Pemimpin Negara juga sepakat untuk mengoptimalkan kerja sama pendidikan sebagai salah satu faktor penting dalam meningkatkan people to people contact, ungkap Juru Bicara Presiden Bidang Hubungan Internasional, Teuku Faizasyah kepada insan media. "Banyak WNI kita yang saat ini mengenyam pendidikan di Yordania".

RI-Yordania juga mengalami kemajuan pesat di bidang investasi, khususnya di sektor Petrokimia. "Kedua Pemimpin mengakui bahwa ternyata jarak bukan kendala bagi peningkatan hubungan dagang dan investasi kedua negara", ujar Teuku Faizasyah.

Di bidang kerja sama pertahanan dan intelijen, kedua negara juga sepakat untuk mengambil langkah maju. Kedua negara sepakat untuk menindaklanjuti kemitraan dengan disusunnya concept paper.

Selain perkembangan hubungan kedua negara, Presiden RI bersama Raja Abdullah II Ibn Al Hussein juga membahas langkah penyelesaian masalah di Suriah. "Pemimpin kedua negara sepakat bahwa penyelesaian politik adalah sebuah keniscayaan", tutup Teuku Faizasyah. (Sumber: Dit. Infomed/PY)

sumber:

Read More

Bupati Ngada Gagas Pembentukan Provinsi Flores

Rabu, 26 Pebruari 2014 | Berita Daerah

Kupang - Bupati Ngada Marianus Sae memprakarsai pembentukan Provinsi Flores yang dimekarkan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Gagasan itu ditindaklanjuti dengan digelarnya Kongres Rakyat Flores di Bajawa, ibu kota Kabupaten Ngada, Rabu, 26 Februari 2014.

"Kongres ini diprakarsai oleh Bupati Ngada Marianus Sae terkait rencana pembentukan Provinsi Flores," kata asisten Pemerintah Provinsi NTT, Klemens Meba, kepada Tempo, Rabu.

Kongres tersebut digelar di Aula Multiguna Universitas Undana II, Bajawa, dengan mengusung tema "Melalui Kongres Rakyat Flores-Lembata-Alor (KR-FLA), Kita Satukan Persepsi dan Aksi Menuju Provinsi Flores Defenitif Tahun 2015".

Hadir dalam pertemuan tersebut para bupati, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan tokoh masyarakat dari masing-masing daerah. Di antaranya adalah Bupati Ngada Marianus Sae, Bupati Manggarai Christian Rotok, Bupati Nagekeo Elis Djo, Wakil Bupati Manggarai Barat Gasa Maksimus, dan Ketua DPRD Flores Timur Marius Payong Pati.

Kongres ini, menurut Klemens, untuk membentuk Forum Provinsi Flores yang akan bertugas untuk mengkaji dan menganalisis serta melakukan studi kelayakan pembentukan Provinsi Flores sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1978. "Dalam aturan itu, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, sehingga harus dilakukan kajian ilmiah," katanya.

Ketua Panitia Kongres Adrianus Jehamat mengatakan kongres tersebut juga membahas lokasi calon ibu kota Provinsi Flores berdasarkan masyawarah untuk mufakat yang diterima dan disetujui semua pihak otoritas dari sepuluh kabupaten. "Juga dibahas nama provinsi yang akan disetujui sepuluh kabupaten di daratan Flores, Lembata, dan Alor itu," katanya.

Sumber:

Read More

Wamenkeu I Soroti Masih Menumpuknya Penyerapan Anggaran pada Akhir Tahun

Jakarta, 25/02/2014 MoF (Fiscal) News - Wakil Menteri Keuangan I (Wamenkeu I) Anny Ratnawati menilai telah ada pola perbaikan dalam kinerja realiasi anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L). Namun demikian, pihaknya menilai, pola penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran masih terjadi.

"Walaupun ada pola perbaikan di dalam disbursement, tetapi kecenderungan menumpuk di tiga bulan  terkahir masih terjadi," kata Wamenkeu I di sela acara kick off meeting Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) yang berlangsung di Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin (24/2).

Terkait hal tersebut, pihaknya menyoroti dampak penumpukan penyerapan anggaran, salah satunya terhadap penerbitan surat utang negara. "Penumpukan belanja di belakang buat kita (pemerintah pusat) serba salah, mau front loading surat berharga negara argonya (bunga) dihitung dari awal, tapi belanjanya di belakang,” ungkapnya. Ketidaksesuaian antara penyerapan anggaran dengan pembiayaan tersebut, menurutnya, menjadi sesuatu yang harus segera diselesaikan. “Mismatch di dalam disbursement serta kaitannya dengan pembiyaan itu menjadi isu penting," jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga mengimbau agar kinerja realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah untuk tahun anggaran 2014 dapat ditingkatkan kualitasnya. "Persoalan belanja ini menjadi penting, dimana kita harus memperbaiki output dan outcome. Sedangkan dalam penyerapan belanja bukan hanya realisasi atau outcome secara kuantitatif, namun bagaimana menghasilkan serapan belanja yang berkualitas, sehingga kita nanti bukan hanya mengukur dari besaran disbursement yang dilakukan, tetapi juga sejauh mana output dan outcome-nya," imbuhnya.(ak)

Sumber:

Read More

GUBERNUR BALI BERSURAT KEEMPAT MENTERI TUTUP BANDARA

Denpasar, 25/2 (Antara) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika bersurat kepada empat menteri terkait penutupan sementara Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali, serangkaian Hari Suci Nyepi, Tahun Baru Saka 1936 pada hari Senin, 31 Maret 2014.

"Surat tersebut telah disampaikan sejak dini, dengan harapan dapat disebarluaskan kepada semua pihak yang terkait, baik di tingkat nasional maupun masyarakat internasional," kata Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi Bali, I Ketut Teneng didampingi Kabid Perhubungan Udara Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Ida Bagus Puja Astawa, SH, MSI di Denpasar, Selasa.

Ia mengatakan, surat Nomor 003.2/23168/DPIK tertangggal 30 Desember 2013 itu disampaikan kepada Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi serta Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring.

Selain itu, juga disampaikan kepada Dirjen Perhubungan Darat, Laut dan Udara di lingkungan Kementerian Perhubungan, di samping Ketua DPRD Bali dan seluruh bupati dan wali kota di Pulau Dewata.

Surat tersebut juga ditembuskan kepada 25 instansi terkait di tingkat pusat dan Bali, termasuk kepala kantor Otoritas Bandara Udara Wilayah IV Tuban serta seluruh kepala pelabuhan laut di daerah ini.

Ketut Teneng menambahkan, surat penutupan bandara dan seluruh pelabuhan laut pintu masuk ke Pulau Dewata sengaja dikirim lebih awal, yakni tiga bulan sebelum Hari Suci Nyepi saat penutupan seluruh pintu masuk.

Surat pemberitahuan kepada empat menteri terkait itu dengan harapan dapat meneruskan kepada seluruh perusahaan penerbangan di Indonesia maupun mancanegara.

Dengan demikian perusahaan penerbangan dalam dan luar negeri tidak menjadwalkan penerbangan ke Bali, saat umat Hindu melaksanakan Tapa Brata Penyepian pada hari Senin, 31 Maret 2014.

Empat pantangan yang dilakukan umat Hindu pada Hari Suci Nyepi meliputi amati geni (tidak menyalakan api), amati karya (tidak melakukan kegiatan), amati lelungan (tidak bepergian) dan amati lelanguan (tidak mengumbar hawa nafsu maupun tidak mengadakan hiburan/bersenang-senang).

Penutupan sementara Bandara Ngurah Rai kali ini, 31 Maret 2014 akan merupakan yang ke-16 kalinya sejak tahun 1999, yang berlangsung selama 24 jam sejak pukul 06.00 Wita hingga jam 06.00 waktu setempat keesokan harinya.

"Gubernur Pastika bersurat kepada menteri dan instansi terkait tentang penutupan Bandara Ngurah Rai itu diperkuat dengan surat Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, 1 September 1999, perihal pengoperasian Bandara Ngurah Rai," tutur Ketut Teneng.

Surat edaran Gubernur Bali tersebut berisi larangan yang wajib ditaati semua pihak di Bali, ditujukan kepada seluruh instansi pemerintah (sipil, TNI, dan Polri), serta lembaga swasta masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga adat, maupun perusahaan penerbangan, angkutan darat dan perusahaan pelayaran.

Menurut dia, PT (Persero) Angkasa Pura I Bandara Ngurah Rai jauh sebelumnya juga telah menyampaikan pengumuman tentang penutupan sementara Bandara Ngurah Rai tersebut kepada semua perusahaan penerbangan internasional, baik di dalam maupun luar negeri.

Sosialisasi dilakukan sejak dini, termasuk keterlibatan biro perjalanan wisata dan kalangan hotel untuk memberikan informasi sejak awal kepada wisatawan yang ingin berkunjung ke Bali.

Dengan mengetahui informasi Hari Raya Nyepi, sekaligus penutupan sementara Bandara Ngurah Rai, pelancong dari berbagai negara di belahan dunia diharapkan dapat terbang ke Bali sehari lebih awal atau menunda keberangkatannya sehari setelah Nyepi, harap Ketut Teneng.

Sumber :www.antaranews.com  kemendagri

Read More

Menpora Terima Adhyaksa Dault

Menpora Roy Suryo di ruang kerjanya menerima Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka Adhyaksa Dault dan pengurus lainnya, hari Selasa (25/2) sore.(foto: tyo/kemenpora.go.id)

Jakarta: Hari Selasa (25/2) sore Menpora Roy Suryo didampingi Plt Sesmenpora Alfitra Salamm, Deputi II Bidang Pengembangan Pemuda Sakhyan Asmara, Staf Ahli Revitalisasi Gerakan Pramuka Zubakhrum Tjenreng dan Staf Ahli Bidang Pengarustamaan Pemuda Adiati Noerdin menerima Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka Adhyaksa Dault dan pengurus lainnya di lantai 10, Kemenpora, Jakarta. 

Pada pertemuan tersebut Adhyaksa menyampaikan beberapa program dan rencana yang akan dilaksanakan oleh Kwarnas untuk periode 2013-2018, salah satunya mengenai masalah aset yang dimiliki Kwarnas seperti Taman Wiladatika, Cibubur. Adhyaksa menegaskan bahwa Taman Wiladatika  tidak akan dialih-fungsikan menjadi milik swasta. 

"Kami ingin melaporkan rencana beberapa kegiatan dan program yang akan kami jalankan, pertama kami akan menginventaris aset yang dimiliki oleh Kwarnas, salah satunya adalah Taman Wiladatika, Cibubur yang akan kami pertahankan dan tidak akan dikelola oleh swasta. Berikutnya program-program yang sebelumnya sudah berjalan akan kami lanjutkan," ujar Adhyaksa. 

Menpora Roy Suryo menyambut positif dan mendukung program-program yang akan dilaksanakan oleh Kwarnas Pramuka di bawah Ketua Adhyaksa Dault. "Mengenai masalah Taman Wiladatika, Cibubur saya sepakat jangan sampai taman itu jatuh ke pengelola swasta, mengenai kegiatan yang lain kami akan mendukung penuh," kata Menpora. (amr)

Sumber:

Read More

Pengelolaan Keuangan Haji Diusulkan Dipisah

---

Jakarta (Pinmas) —- Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PHU) Anggito Abimanyu mengusulkan pengelolaan keuangan haji dipisah dari Direktorat Jenderal yang dipimpinnya. Namun, Anggito menegaskan bahwa penyelenggaraan haji masih menjadi tanggung jawab Kementerian Agama.
“Penyelenggaraan haji masih tetap menjadi tanggung jawab Kemenag, karena penyelenggaraan itu mulai dari Arab Saudi, Jakarta, bahkan sampai ke level KUA,” tegas Anggito dalam kesempatan Rapat Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dengan Komisi VIII DPR RI, Senin (24/02).
Menurut Anggito, keterkaitan birokrasi penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama itu mulai dari Arab Saudi, Pusat, Kanwil-Kanwil, Kantor Kemenag Kabupaten/Kota , bahkan sampaiKUA. “Ini kalau mau dipisahkan, bagaimana caranya saya tidak tahu, kita masih belum terbayang bagaimana formatnya,” kata Anggito.
“Kalau pengelolaan keuangan haji itu kan hanya di pusat saja, dan itu yang bukan merupakan kompetensi dari Kementerian Agama,” tambahnya.
Anggito mengakui bahwa Kementerian Agama sudah sangat kompeten dalam mengelola penyelenggaraan, pembinaan, dan pelayanan ibadah haji. Namun, lanjut Anggito, pengelolaan keuangan itu bukan kompetensi Kementerian Agama.
“Itu lebih baik dipisahkan dalam bentuk badan yang profesional, yang bisa mengelola uang dengan lebih baik, dan bisa menunjukkan optimalisasi,” tutur Anggito.
“Itu akan mengurangi 50 % beban dari Kementerian Agama. Kalau ada badan tersendiri yang mengelola keuangan, berarti akan mengurangi beban Kementerian Agama,” imbuhnya.
Anggito menambahkan bahwa pemisana pengelolaan keuangan haji sama saja dengan memisahkan antara unsur regulasi dengan pengelola keuangan, sehingga akan memperkuat proses cek and balance.  (ba/mkd/mkd)

Sumber:

Read More