usaha berhasil

www.seputarkabinet.com

Tabloid "Seputar Kabinet", Media Informatif dan Edukatif - Alamat Redaksi : Perkantoran Notredome Blok F2 Kota Deltamas Jl. Boulevard Raya Bekasi - Email : redaksi@seputarkabinet.com ; seputarkabinet@gmail.com

www.seputarkabinet.com

Tabloid "Seputar Kabinet", Media Informatif dan Edukatif - Alamat Redaksi : Perkantoran Notredome Blok F2 Kota Deltamas Jl. Boulevard Raya Bekasi - Email : redaksi@seputarkabinet.com ; seputarkabinet@gmail.com

www.seputarkabinet.com

Tabloid "Seputar Kabinet", Media Informatif dan Edukatif - Alamat Redaksi : Perkantoran Notredome Blok F2 Kota Deltamas, Jl Boulevard Raya Bekasi - Email : redaksi@seputarkabinet.com ; seputarkabinet@gmail.com

Senin, 23 Desember 2013

Simposium Nasional Menyongsong Penerapan COSO 2013 dan ERM di Lingkungan BUMN


Foto 2Dalam rangka memberikan pemahaman yang memadai mengenai  Commite Of Sponsoring Organization Of The Treadway Commission 2013 dan Enterprise Risk Management (ERM), serta pengetahuan atas praktik-praktik terbaik (best practice) dari penerapan COSO dan ERM dilingkungan BUMN, Badan Pemeriksa Keuangan RI mengadakan simposium nasional dengan tema “Menyongsong Penerapan COSO 2013 dan ERM di Lingkungan BUMN” yang dilaksanakan pada Kamis 12 Desember 2013, di Auditorium Pusdiklat BPK RI, Jakarta.
Acara yang dihadiri oleh Auditor Utama Keuangan Negara VII, Abdul Latief, Inspektur Utama BPK RI, Mahendro Sumardjo, Direktur Kepatuhan/Direktur Keuangan BUMN, pejabat di lingkungan BPK RI, Forum Komunikasi Satuan Pengawas Internal (FKSPI) BUMN, Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Simposium ini menghadirkan nara sumber Sentot A. Sentausa, Managing Director PT Bank Mandiri (Persero), yang memberikan pemaparan mengenai COSO 2013: Menerjemahkan Prinsip-Prinsip Menjadi Tindakan, dan Hari Setianto, Direktur Akademis Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) yang memaparkan mengenai Enterprise Risk Management.
BUMN merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan mempunyai kewajiban untuk menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan. Disamping itu BUMN harus dapat mengelola risiko usaha dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan, mengingat dalam era globalisasi ini terjadi perubahan lingkungan bisnis yang sangat cepat.
Direksi BUMN wajib merancang dan menerapkan sistem pengendalian intern yang efektif dalam mengelola risiko perusahaan secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program good corporate governance (GCG). Penerapan sistem pengendalian intern yang efektif dan pengelolaan risiko perusahaan secara terpadu menjadi sangat penting jumlah aset negara yang dikelola oleh BUMN sangat signifikan.
Pada Tahun 2013 COSO telah mengeluarkan kerangka pengendalian intern  baru yang disebut Integreted Framework Internal Control atau lebih dikenal dengan COSO 2013. Pengendalian Internal menurut COSO 2013 merupakan suatu proses yang dilakukan oleh direksi, managemen, dan personal lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang reasonable dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan yang berhubungan dengan operasional, pelaporan, dan ketaatan pada peraturan.
COSO 2013 merupakan pengembangan dari COSO 1992 dalam rangka untuk menghadapi perubahan dalam lingkungan operasional dan bisnis. Dalam COSO 2013 tetap mempertahankan definisi pengendalian intern ke dalam lima unsur yaitu lingkungan pengendalian, risk assessment, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta monitoring.
Sedangkan ERM merupakan suatu proses yang dilakukan oleh board of directors, managemen, dan personel lainnya, diterapkan dalam penyusunan strategi perusahaan, dirancang untuk mengindentifikasi kejadian-kejadian yang dapat mempengaruhi perusahaan dan mengendalikan risiko dalam rangka memberikan keyakinan memadai untuk mencapai tujuan perusahaan.
Kerangka ERM yang diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan dikelompokan kedalam empat kategori, yaitu strategic (dalam rangka untuk mendukung misi perusahaan), operations (penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien), reporting (pelaporan yang dihandalkan), dan compliance (ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku).
Sehubungan dengan adanya beberapa perubahan dan perkembangan yang cukup signifikan dalam sistem pengendalian internal (COSO 2013) dan ERM, maka manajemen pada BUMN, internal auditor dan eksternal auditor termasuk para pemeriksa di BPK RI diharapkan dapat memiliki pemahaman yang memadai atas perkembangan tersebut sehingga dapat menerapkannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan sebaik-baiknya.

Menpera Ingin PNS Indonesia Punya Rumah Sendiri

BOGOR - Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz berharap ke depan seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia bisa memiliki rumah sendiri. Oleh karena itu, dirinya berharap kepada para pemimpin di kementerian/ lembaga pemerintah untuk membantu para PNS agar mereka bisa mempunyai rumah sehingga kesejahteraan para abdi negara bisa lebih meningkat. "Saya berharap setiap PNS minimal bisa miliki rumah sendiri. Kalau punya rumah berarti kan PNS sudah punya aset dan kebanggaan," ujar Menpera Djan Faridz di sela-sela acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Rumah Pegawai Kemenpera dan Kementerian PDT di Perumahan Griya Indah Serpong, Gunung Sindur, Bogor, Jum'at (20/12). Djan Faridz menjelaskan, program pembangunan rumah bagi pegawai khususnya Kemenpera merupakan impiannya sejak awal menjabat sebagai Menpera. Dirinya juga berharap program ini bisa diikuti dengan pembangunan rumah bagi para wartawan yang sempat tertunda. Berdasarkan informasi yang diterimanya selama ini ternyata masih banyak sekali PNS baik di pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang masih belum punya rumah. "Berdasarkan informasi banyak PNS yang masih mengontrak rumah ataupun tinggal bersama di rumah mertuanya. Tentu ini menjadi pekerjaan rumah bagi Kemenpera dan para pemimpin kementerian/ lembaga pemerintah," terangnya. Terkait dengan pembiayaan perumahan tersebut, nantinya akan dibantu dengan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari Bank BTN.Dirinya juga mempertimbangkan untuk membebaskan uang muka atau nol persen uang muka untuk rumah PNS tersebut. "BTN sudah siap membantu para PNS yang ingin memiliki rumah dengan KPR FLPP. Kalau bisa nanti uang mukanya nol persen saja," katanya. Menpera berharap proses pembangunan rumah ini bisa cepat selesai. Dengan demikian para PNS bisa segera menempati rumah tersebut. "Lokasi perumahan Griya Indah Serpong mudah dijangkau dari Kantor Kemenpera dan Kantor KPDT melalui sarana transportasi Kereta Api Rel Listrik (KRL) dengan waktu tempuh yang relatif pendek. Jadi para pegawai bisa menghemat biaya transportasi ke kantor. Semoga proses pembangunan rumah PNS Kemenpera dan Kementerian PDT ini bisa berjalan lancar dan diberkahi Allah," harapnya. Sementara itu, Ketua Panitia Pembangunan Rumah Pegawai yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Agus Sumargiarto mengungkapkan, pembangunan perumahan untuk pegawai ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi pegawai PNS/Non PNS. Pegawai juga dapat menghemat biaya pengeluaran untuk transportasi sehingga kesejahteraan mereka bisa lebih meningkat. Pembangunan perumahan dilaksanakan oleh PT. Khatulistiwa Indah Jaya Permai selaku developer dari Perumahan Griya Indah Serpong sebagai penyedia rumah. Perumahan untuk para pegawai ini berlokasi di Jalan Raya Serpong – Parung, Desa Gunung Sindur, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Proses pembangunan perumahan bagi pegawai di perumahan Griya Indah Serpong ini dilaksanakan secara bertahap. Pada tahap pertama ini, PT. Khatulistiwa Indah Jaya Permai selaku developer dari perumahan Griya Indah Serpong menyediakan 50 unit rumah dengan tipe 36 luas tanah 60 m2. Untuk Kementerian Perumahan Rakyat disediakan 25 Unit dan untuk Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal disediakan 25 Unit. Selanjutnya akan dibuka tahap kedua yang disediakan 70 unit rumah dengan tipe 36 luas tanah 72 m2, sekarang ini masih dalam proses penyelesaian perijinan. "Harga rumah untuk PNS Kemenpera dan Kementerian PDT ini hanya Rp 95 juta," terangnya. Pada kegiatan ini juga dilakukan Penandatanganan MoU antara Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat dengan Direktur Utama Bank BTN dan Penandatanganan MoU antara Sekretaris Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dengan Direktur Utama Bank BTN dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Direktur Utama Pusat Pembiayaan Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat dengan Direktur Utama Bank BTN. sumber : humas kemenpera

SEA Games Myanmar Menpora: Timnas U-23 Tetap Membanggakan

Menpora Roy Suryo dan istrinya Ismarindayani menyalami pemain Indonesia usai pengalungan medali, sepakbola SEA Games XXVII, hari Sabtu (21/12) malam di Stadion Zayar Thiri, Naypyitaw, Myanmar. Indonesia dikalahkan Thailand 0-1, dan mendapat medali perunggu. (foto: muchlis/kemenpora.go.id) Menpora Roy Suryo dan istrinya Ismarindayani menyalami pemain Indonesia usai pengalungan medali, sepakbola SEA Games XXVII, hari Sabtu (21/12) malam di Stadion Zayar Thiri, Naypyitaw, Myanmar. Indonesia dikalahkan Thailand 0-1, dan mendapat medali perunggu. (foto: muchlis/kemenpora.go.id) Naypyitaw: Menpora Roy Suryo tetap bangga pada Timnas U-23 yang meskipun kalah dari Thailand 0-1 dan hanya mendapatkan perak, tetapi semua bisa melihat bahwa Timnas U-23 telah bermain sangat baik dan membanggakan. Menpora yang bersama istrinya Ismarindayani Priyanti dan Staf Khusus Heru Nugroho menyaksikan langsung jalannya pertandingan di Stadion Zayar Thiri di pinggiran kota Naypyitaw hari Sabtu (21/12) malam menambahkan, secara teknis Timnas U-21 bermain lebih bagus. "Anak-anak sebenarnya sudah bermain bagus, hanya faktor keberuntungan tidak bersama kita," katanya. "Kita tidak perlu saling menyalahkan. Bahkan secara teknis kita menang, dan ball position anak-anak juga lebih besar dibanding tim Thailand. Bahkan kita bisa melihat, permainan Thailand tidak berkembang," tambahnya. Menurut Menpora, permainan Timnas U-21 sudah bagus. "Mereka tidak lagi bermain individual, tetapi bermain secara tim dengan operan-operan pendek yang akurat. Saya mencatat mereka memiliki tiga peluang yang sayangnya tidak ada yang berakhir dengan gol. Dan saya juga mencatat tiga kali wasit melakukan kesalahan yang menguntungkan lawan. Hasil ini saya kira sudah bagus, dan masyarakat di tanah air juga melihat anak-anak sudah berjuang optimal, tetapi memang keberuntungan tidak berpihak pada kita. Kita tidak perlu sesali mendapat perak, karena ada negara lain yang bahkan tidak mendapat apa-apa," kata Menpora di luar stadion Zayar Thiri usai menyaksikan pertandingan Indonesia lawan Thailand. (nas/cah) sumber : kemenpora

RI Negara Besar, Universitas di Bulgaria Ingin Belajar Bahasa Indonesia

Sabtu, 21 Desember 2013 Dubes RI Sofia Bunyan Saptomo dengan Gubernur Veliko Tarnovo ​”Bahasa Indonesia perlu diajarkan di Universitas Veliko Tarnovo, sebagaimana bahasa Jepang, China, dan Korea yang telah menjadi kurikulum di universitas tersebut”, demikian kata Gubernur Veliko Tarnovo, Dipl.Eng. Georgi Rachev, pada saat melakukan pertemuan dengan Dubes RI untuk Bulgaria, Bunyan Saptomo (19/12). Pentingnya Bahasa Indonesia bagi pemuda Bulgaria karena Indonesia dipandang sebagai negara besar yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan diharapkan masyarakat Bulgaria dapat menjalin hubungan yang lebih erat dengan masyarakat Indonesia. "Pemerintah kedua negara perlu mengupayakan terjalinnya hubungan yang lebih erat di bidang perdagangan dan investasi". Rachev menawarkan investasi di bidang industri gula dan tekstil dengan bahan baku impor benang dari Indonesia. Dubes Saptomo menyampaikan bahwa Universitas Sofia telah mempunyai Kelas Bahasa Indonesia dengan siswa yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. ”Pada saat ini KBRI Sofia sedang dalam proses mendirikan Indonesian Corner di universitas tersebut, yang akan dilengkapi dengan buku-buku mengenai Indonesia, guna dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa Universita Sofia”, kata Dubes Saptomo mengenai kerjasama yang telah dilakukan antara KBRI dengan Universitas Sofia. Perdagangan bilateral RI-Bulgaria yang di tahun 2012 mencapai USD.76,20 juta dipandang Dubes Saptomo belum mencapai potensi maksimal dan masih terdapat peluang yang besar untuk lebih ditingkatkan. Ekspor Indonesia ke negara ini berupa kopi, palm oil, lysine, minyak lemak nabati, tuna, ikan hias, ban kendaraan, kertas dan karton, sabun, benang serta furniture. Sedangkan impornya adalah ketumbar, makanan ternak, tembakau, kertas dan karton daur ulang, tembaga, rolls for metal-rolling mills, serta Electronic Integrated Circuits. Sementara itu, dalam pertemuan lainnya dengan Walikota Veliko Tarnovo, Daniel Panov, dibahas juga usul seorang pengusaha Veliko Tarnovo untuk mendirikan Pusat Informasi dan bisnis Indonesia/ASEAN. Di Pusat tersebut nantinya akan disediakan mengenai informasi kebudayaan, pariwisata, dan produk-produk Indonesia untuk keperluan masyarakat Veliko Tarnovo yang membutuhkannya. Panov menegaskan bahwa Pemkot siap menyediakan dua ruangan yang dapat dimanfaatkan sebagai Pusat Informasi Indonesia atau Pusat Informasi ASEAN. ”Setelah proyek Indonesian Corner di Universitas Sofia terselesaikan, maka KBRI akan memusatkan perhatian pada kerjasama pendirian Indonesian Corner atau Pusat Informasi dan Bisnis Indonesia/ASEAN di Veliko Turnovo”, demikian Dubes Saptomo meyakinkan Walikota Veliko Tarnovo. Pada tahap awal, KBRI akan mengupayakan penyediaan buku-buku dan katalog mengenai Indonesia dan meminta Pemerintah Indonesia untuk dapat memberi bantuan seorang pengajar Bahasa Indonesia di kota yang pernah menjadi ibukota Bulgaria pertama ini. Sebagai kota yang menjadi salah satu pusat kebudayaan Bulgaria, pada setiap tahunnya Veliko Tarnovo menyelenggarakan ”International Cultural Tourism Expo” di musim semi dan ”International Folklore Festival” di musim panas. Pada beberapa tahun terakhir, Indonesia secara aktif berpartisipasi dalam kedua event ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila warga Veliko Tarnovo sangat antusias untuk mengenal lebih dalam lagi budaya Indonesia, khususnya Bahasa Indonesia. (Sumber: KBRI Sofia) Kemenlu

Utang Luar Negeri Indonesia Terus Melambat

Jakarta, 23/12/2013 MoF (Fiscal) News – Tren perlambatan pertumbuhan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia berlanjut pada Oktober 2013. Departemen Statistik Bank Indonesia (BI) mencatat ULN Indonesia pada Oktober 2013 sebesar 262,4 miliar dolar AS, atau tumbuh melambat sebesar 5,8 persen (yoy) dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang mencapai 6,7 persen (yoy). Perlambatan pertumbuhan ULN ini terjadi baik pada sektor publik maupun sektor swasta. Posisi ULN sektor publik pada Oktober 2013 mencapai 125,8 miliar dolar AS atau tumbuh melambat menjadi 0,5 persen (yoy), dari bulan sebelumnya sebesar 2,1 persen (yoy). Sementara itu, posisi ULN sektor swasta tumbuh stabil dibanding bulan sebelumnya sebesar 11,1 persen (yoy) atau mencapai nilai 136,6 miliar dolar AS. Berdasarkan jangka waktu, komposisi ULN jangka panjang tetap mendominasi ULN Indonesia pada Oktober 2013. Posisi ULN Indonesia sebagian besar terdiri dari ULN berjangka panjang, yaitu sebesar 216,1 miliar dolar AS (82,4 persen dari total ULN), sementara sisanya sebesar 46,3 miliar dolar AS (17,6 persen dari total ULN) merupakan ULN jangka pendek. ULN berjangka panjang pada Oktober 2013 tumbuh 5,1 persen (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan periode sebelumnya 4,2 persen (yoy). Sementara itu, ULN berjangka pendek tumbuh sebesar 8,8 persen (yoy) atau turun dari bulan September 2013 yang sebesar 9,2 persen (yoy). Dari sisi kepemilikan, peran dominan ULN jangka panjang terjadi baik pada ULN publik maupun ULN sektor swasta. ULN publik berjangka panjang mencapai 118,8 miliar dolar AS atau 94,4 persen dari total ULN sektor publik. Sementara itu, ULN sektor swasta berjangka panjang mencapai 97,4 miliar dolar atau 71,3 persen dari total ULN swasta. ULN sektor swasta sebagian besar merupakan ULN swasta non-bank yang mencapai 83,8 persen, sedangkan ULN bank hanya mencapai 16,2 persen. Tiga sektor ekonomi terbesar ULN swasta terarah kepada sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, sektor industri pengolahan, dan sektor pertambangan dan penggalian. Dari sisi kreditur, sebagian ULN swasta merupakan utang kepada afiliasi yaitu mencapai 34,8 persen dari total ULN swasta. Baik ULN swasta kepada afiliasi maupun non-afiliasi pada Oktober 2013 tumbuh sekitar 11,0 persen (yoy). Sumber : kemenkeu

Kamis, 19 Desember 2013

Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim 2013-2018

Jumat, 20 Desember SAMARINDA – H Awang Faroek Ishak dan HM Mukmin Faisyal resmi dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) H Gamawan Fauzi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim periode 2013-2018. Pelantikan dilaksanakan di Gedung Olahraga Serbaguna Stadion Palaran Samarinda, Selasa (17/12), yang dihadiri sekitar 5.000 orang undangan dari berbagai daerah dan masyarakat Kaltim. Mendagri Gamawan Fauzi menilai pelaksanaan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim berlangsung dengan baik, khidmat dan lancar. Selain itu, Gamawan mengungkapkan kegembiraan atas antusiasme masyarakat untuk menghadiri pelantikan tersebut. “Antusias masyarakat terlihat sangat jelas. Mungkin ini akibat dari keberhasilan pembangunan yang terjadi lima tahun terakhir. Suasananya sangat kondusif, karena Kaltim punya tradisi bagus. Kaltim ini aman, tenteram dan damai. Benua etam itu kan artinya bagaimana menata keragaman ini dengan harmonis,” ungkap Gamawan usai pelantikan. Gamawan mengatakan selama lima tahun terakhir di bawah kepemimpinan Gubernur Awang Faroek Ishak dan Wakil Gubernur Farid Wadjdy (2008-2013), Kaltim berhasil melaksanakan program pembangunan di berbagai bidang. Dari beberapa indikator yang bisa dilihat, Kaltim mengalami kemajuan signifikan. Salah satunya, adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 2007-2012. Pada 2007 IPM Kaltim 73,30. Sedangkan pada 2012 meningkat signifikan menjadi 76,22 sehingga menempatkan Kaltim pada peringkat lima nasional. Capaian tersebut jauh berada diatas rata-rata nasional. Demikian halnya bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, pengelolaan keuangan negara, akuntabilitas kinerja pemerintahan dan keterbukaan informasi publik (KIP). Keberhasilan sejumlah bidang tersebut, lanjut dia, merupakan hasil kerja keras pemimpin Kaltim bersama seluruh jajaran selama lima tahun terakhir. “Pekerjaan rumah lima tahun kedepan bagi Gubernur Awang Faroek Ishak dan Wagub Mukmin Faisyal adalah melakukan pemerataan pembangunan. Usaha-usaha kecil harus dikembangkan, sehingga kemajuan dapat tercapai bersama-sama. Pengurangan kemiskinan, pembukaan lapangan kerja dan yang terpenting Kaltim Green terus dilanjutkan,’ jelasnya. Ditambahkan, Kaltim kedepan sudah harus tidak bergantung pada sumber daya alam tak terbarukan. Karena bahan tambang (minyak bumi, gas, batu bara dan lainnya) semakin lama semakin berkurang, bahkan pada suatu saat akan habis. Untuk itu mulai dari sekarang sudah harus dirintis. Salah satunya adalah kelapa sawit. Saat ini luas penanaman sawit di Kaltim sudah mencapai 1,3 juta hektare dan targetnya bisa mencapai 2,4 juta hektare. Karena itu, pengembangan klaster industri oleochemical sangat penting. Kemudian downstreamnya juga akan terus dilanjutkan, jika bisa tidak hanya dalam bentuk CPO (crude palm oil) tetapi juga minyak makan dan kebutuhan lainnya yang memiliki nilai manfaat besar bagi masyarakat. Gamawan mengimbau baik kepada Gubernur dan Wagub beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kaltim, Bupati/Walikota se Kaltim agar terus meningkatkan koordinasi dan komunikasi untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang semakin baik dan bersih. “Terus manfaatkan keberadaan BPKP. Silahkan bertanya jika masih ada hal yang meragukan. Ini penting untuk memastikan agar pengambilan kebijakan tidak berbenturan dengan hukum dan tidak merugikan masyarakat. Tingkatkan koordinasi dengan seluruh unsur pimpinan daerah. Bagi bupati/walikota, harus ikut memberikan partisipasi aktif dan dukungan terhadap program maupun kebijakan Gubernur,” imbaunya. Sementara itu, Gubernur Kaltim terpilih periode 2013-2018 Dr H Awang Faroek Ishak mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan pelaksanaan pesta demokrasi Pemilukada Gubernur dan Wagub Kaltim periode 2013-2018. Selain itu, tidak lupa Awang Faroek menyampaikan rasa terima kasih kepada rakyat Kaltim yang telah memberikan amanah kepada dirinya untuk melanjutkan kepemimpinan lima tahun kedepan. “Kita bertekad Kaltim kedepan harus lebih baik. Persoalan mendasar seperti masalah kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pembangunan daerah tertinggal, perbatasan dan pedalaman serta hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat akan terus ditingkatkan,” ungkapnya. Selain itu, lanjut dia Kaltim juga akan melaksanakan berbagai program dalam rangka ikut berkontribusi dalam program kemandirian pangan nasional. Saat ini Kaltim sudah memiliki lahan yang cukup luas (lebih dari 470 ribu hektare), untuk program rice estate, jagung, kedelai dan singkong serta peternakan sapi. Prioritas pembangunan ke depan, Awang Faroek mengatakan infrastruktur akan menjadi prioritas utama. Diantaranya, pembangunan jalan Tol Balikpapan-Samarinda, Jembatan Pulau Balang, Jalan Trans Kalimantan, Bandara dan pelabuhan, telekomunikasi, listrik serta air bersih. “Infrastruktur akan kita selesaikan. Semua proyek tersebut akan kita tuntaskan selama satu, dua hingga lima tahun ke depan,” tegasnya. Sejumlah tokoh nasional turut hadir pada pelantikan Gubernur dan Wagub Kaltim (2013-2018), diantaranya Abu Rizal Bakrie, Akbar Tanjung, Tanri Abeng serta sejumlah Menteri dan Wamen dari Kabinet Indonesia Bersatu II. Sumber :www.kaltimprov.go.id

Rabu, 18 Desember 2013

Presiden: Daripada Hanya Terus Menyalahkan, Ikutlah Berbuat

Kamis, 19 Desember 2013 Image Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didamping Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono dan Ibu Herawati Boediono, serta para menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II menghadiri puncak peringatan Hari Ibu di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Rabu (18/12). Dalam sambutannya, Presiden SBY mengatakan, kehadirannya pada Hari Ibu kali ini adalah yang kesepuluh kalinya sebagai Presiden dan Ibu Ani sebagai Ibu Negara. Ia berdoa, semoga pada tahun depan, presiden baru Indonesia akan menghadiri acara peringatan Hari Ibu. “Saya yakini beliau juga akan terus memajukan kehidupan kaum perempuan Indonesia,” ujar SBY. Kepala Negara menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada kaum perempuan, utamanya semua organisasi perempuan, atas semua jerih payah dan upayanya untuk memajukan martabat, harkat dan kemuliaan kaum perempuan, seperti dorongan kepada Koperasi & UMKM perempuan dan kepedulian kepada para tenaga kerja perempuan di luar negeri. “Jasa, karya dan pengabdian Ibu-Ibu tidak selalu diketahui oleh masyarakat, tetapi percayalah, Tuhan, Allah, mencatatnya secara abadi,” tutur Presiden SBY. Tidak Instan Pada kesempatan itu, Presiden SBY mengatakan, membangun Indonesia menuju masa depan yang lebih baik, Indonesia yang lebih aman dan damai, yang lebih adil dan demokratis, dan yang lebih sejahtera, bukanlah kegiatan sekali jadi. Melainkan proses berkelanjutan dan upaya berjangka panjang. Pengalaman bangsa dan negara lain, lanjut Presiden, tidak ada yang bersifat instan untuk memajukan kehidupan sebuah bangsa. “Diperlukan ratusan tahun untuk mewujudkan cita-citanya,” kata SBY. Ia juga menyebutkan, banyak contoh bangsa yang mengalami masa jatuh bangun, serta pasang surut, termasuk bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Presiden menyerukan kepada segenap komponen bangsa untuk arif dan cerdas menyikapi pembangunan yang sedang dilaksanakan. “Daripada hanya terus menyalahkan, apalagi mengganggu apa yang dilaksanakan oleh pemerintah dan negara, ikutlah berbuat,” ajak Presiden SBY sembari menegaskan, sekecil apapun karya dan sumbangan yang dilakukan pasti ada gunanya bagi bangsa Indonesia. Usai menyampaikan sambutannya, Presiden SBY menandatangani sampul Perangko Prisma peringatan ke-85 Hari Ibu. Presiden SBY didampingi Menteri PP dan Perlindungan Anak Linda Amalia Gumelar, Menkominfo Tifatul Sembiring, dan Direktur Utama PT. Pos Indonesia Budi Setiawan. Tampak hadir dalam acara peringatan Hari Ibu itu antara lain, Menkeu Chatib Basri, Mendikbud Muhammad Nuh, Menteri PU Djoko Kirmanto, Menkes Nafsiah Mboi, Menlu Marty Natalegawa, Kapolri Jenderal Sutarman, dan Panglima TNI Jenderal Moeldoko. (Oct/ES) Sumber

Warga Kristiani Kementerian PU Adakan Perayaan Natal

Rabu , 18 Des 2013
Warga Kristiani Unit Korpri Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengadakan Perayaan Natal yang diselenggarakan pada Selasa (17/12) di Jakarta. Acara tersebut turut dihadiri Wakil Menteri PU, Hermanto Dardak yang mewakili Menteri PU serta para eselon I Kementerian PU. Perayaan Natal tahun ini mengangkat tema, Melalui Kedatangan Sang Raja Damai, Warga Kristiani Kementerian PU Meningkatkan Etos Kerja Dalam Membangun Infrastruktur PU. Dalam sambutan Menteri PU yang dibacakan Wakil Menteri PU, Hermanto Dardak menyambut baik tema perayaan natal tersebut. “Hal ini menunjukkan kepedulian dan kesadaran Kementerian PU khususnya umat Kristiani dalam menghadapi tantangan infrastruktur PU di masa depan yang membutuhkan tidak saja kuantitas dan kualitas SDM tetapi juga etos kerja,”ungkapnya. Menteri PU mengutarakan, aspek SDM dan etos kerja penting dalam upaya bangsa Indonesia mengejar ketertinggalan dalam bidang PU dan penataan ruang dari negara-negara tetangga terutama dalam hal pelayanan infrastruktur dasar. “Pelayanan infrastruktur ke-PU-an yang berkualitas dan bermanfaat sangat diperlukan Indonesia dalam membangun negara untuk mendukung tujuan bersama menciptakan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat,”ungkapnya. Dalam suasana gembira Natal yang diwarnai oleh keluhuran budaya Nusantara, Menteri PU juga mendorong semangat kedatangan Kristus sekali lagi mendorong seluruh umat Kristiani di Kementerian PU sebagai agen pembawa damai dalam melaksanakan tugasnya. Kebaktian dan Perayaan Natal Unit Korpri Kementerian PU juga diisi hiburan dari penyanyi Mike Mohede, Tetty Manurung serta lagu-lagu yang dinyanyikan para eselon I Kementerian PU. (rnd) Sumber

Kementerian PU Raih Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya

Rabu , 18 Des 2013
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meraih Peringkat Utama Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang diserahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang didampingi oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar kepada Menteri PU Djoko Kirmanto (18/12). Penghargaan tersebut diberikan dalam rangka Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-85, kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah yang telah berkomitmen dan mengimplementasikan strategi pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak di berbagai sektor pembangunan. Presiden SBY dalam sambutannya menjelaskan, pergerakan kaum perempuan dalam kehidupan bangsa sangat relevan dan perlu dipertahankan. Presiden menggunakan kesempatan ini untuk mengapresiasi jerih payah dan upaya kaum perempuan dalam memajukan harkat, martabat,kemuliaan kaum perempuan, dan bersama pemerintah melakukan pembangunan berkelanjutan. "Hal ini membuktikan bahwa perempuan apabila diberi peluang dan kesempatan mampu meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri. Perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara juga mampu menjadi motor penggerak dan perubahan," terang SBY. Penghargaan ini adalah yang ke enam kalinya diterima oleh Kementerian PU, sebelumnya di tahun 2008 mendapatkan Peringkat Pratama Nomor 3, 2009 dan 2010 mendapatkan Peringkat Madya Nomor 2, dari 2011 sampai dengan 2013 mendapatkan Peringkat Utama selama tiga kali berturut-turut. (nrm) sumber

Komisi VIII DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Agama atas penyelenggaraan ibadah haji 1434H/2013M yang telah berjalan aman dan baik

Jakarta (Pinmas)
Hal ini disampaikan oleh Sayyed Fuad Zakaria selaku pimpinan Rapat Kerja Komisi VIII dengan Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Perhubungan, dalam pembahasan kesimpulan hasil rapat kerja, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12).
Hadir dalam kesempatan raker ini Ketua Komisi VIII DPR RI Ida Fauziah, Menteri Agama Suryadharma Ali, Wakil Menteri Kesehatan Ali Gufron, Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Herry Bekti, Sekjen Kemenag Bahrul Hayat, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Anggito Abimnyu, para pejabat eselon II  Ditjen PHU, Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Zubaidi, serta para pejabat di lingkungan Kemenkes dan Kemenhub.
Rapat Kerja kali ini mengagendakan pembahasan mengenai Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1434H/2013M. Mengawali paparannya, Menag menyampaikan bahwa akibat pemotongan 20%, kuota haji Indonesia menjadi 168.800 dengan capaian keterserapan mencapai 99,59% (168.110 jamaah).
“Sisa kuota sebanyak 690 orang  merupakan jamaah batal berangkat pada masa pemberangkatan yang disebabkan antara lain:  meninggal dunia, menunda keberangkatan karena suami/istri wafat, sakit, dinas, dan alasan lainnya,” terang Menag.
Terkait transportasi penerbangan,  Menag menyampaikan bahwa dalam penyelenggaraan ibadah haji 1434H/2013M terjadi kenaikan On Time Performance (OTP), baik maskapai Garuda Indonesia (94,1%) maupaun Saudi Airlines (91.2%). Sebelumnya,  OTP Garuda Indonesia adalah 93,6%, sedang Saudi Airlines 91,0%.
Meski terjadi kenaikan, Menag menegaskan bahwa untuk kebijakan penyelenggaraan haji tahun 2014 adalah meningkatkan pengawasan OTP, pelayanan di embarkasi/ debarkasi,  efisiensi biaya penerbangan dan regulasi untuk pesawat berbadan lebar untuk mengurangi KLOTER dan Jumlah Hari di Arab Saudi.
Hal lain yang dibahas dalam kesempatan raker ini adalah menyangkut perbaikan  substansi  pembinaan jamaah dan penyuluhan petugas haji, pelayanan pemondokan di Makkah, katering, upgrade transportasi di Arab Saudi, pelayanan kesehatan, serta pelayanan di Armina. Menurut  Menag, secara umum semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang direncanakan.
Menag juga mengakui bahwa pada penyelenggaraan ibadah haji 1434H/2013M, masih terjadi  kasus kriminalitas berupa pencurian di Makkah yang berkedok petugas haji, dilakukan dengan pendekatan kedaerahan, bahkan pemerasan yang dilakukan oleh joki dan kasus pembiusan. “Kejadian kehilangan, pencurian, kriminalitas,  dan kejahatan tersebut dapat diatasi sehingga menurun dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Menag.
Beberapa upaya, lanjut Menag, yang telah dilakukan untuk meningkatkan keamanan jamaah antara lain: meminta penggantian kehilangan uang/barang  di hotel/pemondokan; membentuk Sektor Khusus pada Daker Makkah di lokasi Masjidil Haram; menambah jumlah petugas haji di sektor khusus yang awalnya 21 personil menjadi  41 personil, serta ditambah lagi dengan petugas dari Daker Madinah; membentuk sistem informasi pengendalian petugas dan jamaah haji melalui  SMS–BLAST dan BRAVO, serta membentuk pelayanan perbankan dengan penyimpanan uang melalui kartu debit.
Komisi VIII DPR RI pun memberikan apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan ibadah haji 1434H/2013M ini. Bahkan, tidak sedikit dari anggota Komisi VIII yang menyampaikan apresiasinya secara langsung dalam kesempatan rapat kerja ini.
Berikut ini beberapa kutipan apresiasi yang disampaikan anggota Komisi VIII DPR RI atas suksesnya penyelenggaraan ibadah haji 1434H/2013M:
“Saya sangat menghargai dan memberikan apresaisi yang sungguh-sungguh bahwa Menag dan Dirjen PHU telah sungguh-sungguh menerima saran-saran kami dalam rapat bersama, baik sebelum maupun selama pelaksanaan haji di Arab Saudi.” (Busyro)
“Saya mengapresiasi penyelenggaraan ibadah haji 1434H/2013M karena progresifitasnya cukup positif.” (Inggrid Kansil)
“Secara garis besar, terus terang pelaksanaan ibadah haji ini saya secara pribadi menilai sudah cukup bagus.” (Abdul Aziz Suseno)
“Kita salut bahwa apa yang sudah dikerjakan Kementerian Agama sudah menghasilkan WTP. Bahkan kalau bisa, WTP nya itu Wajar Tanpa Pemeriksaan.” (Adang)
“Saya mengapreisasi atas apa yang sudah dilakukan oleh Kemenag, Kemenkes dan Kemenhub atas kinerja yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Saya kira ini adalah upaya yang sangat serius dan patut diapresiasi oleh masyarakat atas kinerja yang dilakukan oleh Menag dan seluruh jajarannya.” (Ace Hasan)
“Saya sampaikan apresiasi yang sebaik-baiknya. Penyelenggaraan haji tahun ini lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Mungkin pendorongnya karena pengurangan jamaah 20% sehingga semua jamaah hampir puas. Sehingga terpikir untuk tidak ditambah lagi. Tapi antrian menjadi bertambah panjang.” (Asep Mausul)
“Dari tahun ke tahun selalu ada perbaikan, meski masih ada hal yang perlu disempurnakan.” (Gondo)
“Saya memberikan apresiasi atas segala kerja keras yang sudah dilakukan sehingga penyelenggaraan haji tahun ini jauh lebih baik dari sebelumnya.” (Lidya)
“Peningkatan pelayanan sebagaimana dijanjikan oleh Pak Dirjen alhamdulillah sudah terlaksana. Hanya, masalah keamanan perlu ditingkatkan lagi sehingga masalah kriminalitas bisa diminimalisir.” (Khumaidi)
“Secara objektif pelaksanaan ibadah haji tahun ini cukup baik dibandingkan tahun lalu. Tidak hanya komisi VIII sebagai tim pengawas, hasil dari dialog saya dengan beberapa jamaah dan KBIH, umumnya mereka  mengatakan pelaksanan ibadah haji tahun ini sukses, aman, tertib, sejuk dan damai. Jadi jujur saja, bahwa sukses ibadah haji ini juga sukses kita bersama, sukses Kemenag, Kemenkes, Kemenhub, semua stakeholder, dan sukses Komisi VIII.” (Azrul Azwar)
Meski memberikan apresiasi atas sukses penyelenggaraan ibadah haji 1434H/2013M, komisi VIII DPR RI tetap mengharapkan Pemerintah RI terus berupaya meningkatkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada masa yang akan datang sehingga terwujud penyelenggaraan ibadah haji yang berkeadilan, professional, akuntable, bermartabat, serta mengedepankan kepentingan jamaah. (mkd/mkd)

Sumber : Kemenag

 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI - KEMENTERIAN LUAR NEGERI - KEMENTERIAN PERTAHANAN - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - KEMENTERIAN KEUANGAN - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - KEMENTERIAN PERDAGANGAN - KEMENTERIAN PERTANIAN - KEMENTERIAN KEHUTANAN - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - KEMENTERIAN KESEHATAN - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN AGAMA - KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI - KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP - KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL - KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL - KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA - KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT - KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA