usaha berhasil

Minggu, 06 Maret 2016

Komisi X Kecam LGBT di Kampus

Anggota Komisi X Jefirstson Riwu Kore mengecam segala aktifitas komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender melakukan aktifitasnya di Indonesia, khususnya di kampus-kampus. Menurutnya, komunitas ini tidak sesuai denga nadat ketimuran.

Demikian ia tekankan di sela-sela rapat kerja dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, M. Nasir, di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Kamis (3/03/2016).

“Kita tidak boleh membenarkan adanya LGBT di kampus, karena itu sangat jauh dari norma agama. Adat Ketimuran kita juga tidak membenarkan mengenai aktifitas komunitas itu, tegas Jefri.

Politisi F-PD itu menambahkan, jangan sampai masyarakat mengizinkan aktifitas komunitas atas nama hak asasi manusia. Menurutnya, norma agama tidak bisa dikaitkan dengan hak asasi manusia.

“Oleh karena itu, saya meminta kepada Menristekdikti untuk mencari jalan terbaik, dalam menertibkan komunitas itu. Kita bisa menghormati mereka, namun jangan mengakui mereka,” imbuh politisi asal dapil Nusa Tenggara Timur itu.

Sementara itu, kata Menristekdikti, pihaknya akan segera membuat edaran dan himbauan kepada kampus, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap LGBT.

sumber: www.dpr.go.id

0 komentar:

Posting Komentar

 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI - KEMENTERIAN LUAR NEGERI - KEMENTERIAN PERTAHANAN - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - KEMENTERIAN KEUANGAN - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - KEMENTERIAN PERDAGANGAN - KEMENTERIAN PERTANIAN - KEMENTERIAN KEHUTANAN - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - KEMENTERIAN KESEHATAN - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN AGAMA - KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI - KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP - KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL - KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL - KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA - KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT - KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA