usaha berhasil

Selasa, 16 Februari 2016

Presiden Ajak ASEAN-US Summit Serukan Narasi Moderasi dan Toleransi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak para kepala negara peserta Reatreat II ASEAN-US Summit untuk mengkampanyekan narasi moderasi, toleransi, dan perdamaian.

“Saya mengajak agar Yang Mulia berkenan bergabung dengan saya untuk memperbanyak narasi melalui media sosial mengenai moderasi, toleransi, dan perdamaian,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pembuka pada sesi pembahasan terorisme dalam KTT ASEAN-AS Selasa (16/02) di Sunnylands Historic Home.

Terkait itu, Presiden menyampaikan gagasannya untuk memanfaatkan media sosial dalam menghadapi ekstrimis dan teroris. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa penyebaran paham ekstrimis dan ajakan bergabung dengan Foreign Terorist Fighters (FTF) banyak dilakukan melalui media sosial.  “Oleh karena itu, kita harus bekerjasama dengan media sosial dalam menyebarkan perdamaian dan toleransi sebagai counter narasi,” kata Presiden sembari mengatakan bahwa gagasan yang sama akan dia sampaikan saat berkunjung ke Silicon Valley, yakni ‘Indonesia Digital Initiative: Empowering Leaders of Peace’.

Presiden mengemukakan bahwa hampir semua negara menghadapi masalah yang sama, di mana ada warga negaranya yang bergabung dengan FTF. Jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang ada di Suriah sebanyak 329 orang. Ini jumlah yang relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 252 juta.

Berdasarkan analisis media, faktor utama relatif kecilnya penduduk Indonesia yang bergabung FTF adalah karena Indonesia tidak memiliki pemerintah yang represif, tidak dalam pendudukan, serta kondisi politik yang relatif stabil. “Dapat ditarik pelajaran bahwa untuk memerangi terorisme dan mengurangi FTF diperlukan kestabilan politik, pemerintah yang demokratis, serta tidak dalam pendudukan asing,” tandasnya.

sumber: www.kemenag.go.id

0 komentar:

Posting Komentar

 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI - KEMENTERIAN LUAR NEGERI - KEMENTERIAN PERTAHANAN - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - KEMENTERIAN KEUANGAN - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - KEMENTERIAN PERDAGANGAN - KEMENTERIAN PERTANIAN - KEMENTERIAN KEHUTANAN - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - KEMENTERIAN KESEHATAN - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN AGAMA - KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI - KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP - KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL - KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL - KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA - KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT - KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA