usaha berhasil

Rabu, 02 Maret 2016

Komisi III Soroti Hubungan KY dengan MA

Komisi III DPR RI menyoroti hubungan Komisi Yudisial (KY) dengan Mahkamah Agung (MA) yang belakangan terkesan kurang harmonis. Hal tersebut mengemuka dalam rapat konsultasi Komisi III dengan KY, Rabu (2/3) di ruang rapat Komisi III, Senayan Jakarta.

“Dalam laporan KY disebutkan bahwa selama ini pengelolaan manajemen hakim dilakukan sendiri oleh Mahkamah Agung dan terbukti belum optimal. Jangan sampai hal itu menjadi sebuah sinyalemen yang semakin menjauhkan KY dan MA seperti yang diberitakan media massa,”ujar anggota Komisi III, Achmad Zacky Siradj.

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, I Putu Sudiartana yang melihat kedua lembaga ini (KY  dan MA) saling menyalahkan. Sejatinya kedua lembaga itu dapat saling bersinergi untuk menegakan keadilan. 

Oleh karena itu seluruh anggota dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan ini berharap agar KY dapat menjaga kehormatan, martabat dan nilai luhur hakim, sekaligus mampu bersinergi dengan Mahkamah Agung untuk mencapai tujuan utama menegakkan keadilan.

Sebagaimana diketahui ketidakharmonisan KY dan MA ini terjadi saat pengangkatan calon hakim agung dan putusan KY yang kerap tidak ditindaklanjuti. Berdasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi 7 Oktober 2015  KY sudah tidak lagi terlibat dalam seleksi pengangkatan hakim pada pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara.

 sumber: www.dpr.go.id

0 komentar:

Posting Komentar

 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI - KEMENTERIAN LUAR NEGERI - KEMENTERIAN PERTAHANAN - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - KEMENTERIAN KEUANGAN - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - KEMENTERIAN PERDAGANGAN - KEMENTERIAN PERTANIAN - KEMENTERIAN KEHUTANAN - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - KEMENTERIAN KESEHATAN - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN AGAMA - KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI - KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP - KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL - KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL - KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA - KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT - KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA