usaha berhasil

Selasa, 21 April 2015

Presiden: Stop Ekspor Bahan Mentah!


Jakarta, 21/04/2015 Kemenkeu - Meskipun memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah, Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan ekspor bahan mentah sebagai tulang punggung perekonomian. Presiden Joko Widodo menilai, sudah saatnya Indonesia melakukan hilirisasi.
Lebih lanjut Presiden menguraikan, pengalaman pada masa lalu menunjukkan bahwa booming SDA tidak mampu membuat fondasi pembangunan ekonomi yang baik, karena Indonesia hanya mengekspor bahan mentah dan melupakan hilirisasi.
Ia mencontohkan, pada saat terjadi booming minyak bumi pada era 1970-an dan kayu pada era 1980-an, Indonesia memang sempat menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi tidak berkesinambungan. Hal yang sama kembali terulang saat terjadi booming mineral mentah dan batu bara (minerba).
“Itu sebuah kesalahan, kenapa tidak kita kunci, kita miliki. Kalau kamu mau buat industri, buat di Indonesia. Batubara banyak di sini, sehingga akan ada keuntungan pajak, tenaga kerja, nilai tambah yang lain-lain, akan banyak sekali. Inilah yang akan kita lakukan,” papar Presiden baru-baru ini sebagaimana dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet.
Oleh karena itu, pemerintah akan mulai menghentikan ekspor bahan mentah, termasuk mineral secara bertahap. Presiden menambahkan, sudah saatnya Indonesia melakukan hilirisasi. “Ini harus kita olah, hilirisasinya ada di Indonesia. Kita sudah tidak mau lagi kita kirim mentahan. Diolah di sana, kembali ke sini, kita beli,” tegasnya.
Selain memberikan nilai tambah pada produk ekspor, hilirisasi juga diyakini akan menciptakan lapangan kera yang cukup besar. “Itulah yang kita inginkan,” pungkasnya.

0 komentar:

Posting Komentar

 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI - KEMENTERIAN LUAR NEGERI - KEMENTERIAN PERTAHANAN - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - KEMENTERIAN KEUANGAN - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - KEMENTERIAN PERDAGANGAN - KEMENTERIAN PERTANIAN - KEMENTERIAN KEHUTANAN - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - KEMENTERIAN KESEHATAN - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN AGAMA - KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI - KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP - KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL - KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL - KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA - KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT - KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA