Bertemu dengan HSF Jerman, Menkumham Fokuskan Penguatan Legal Drafter

Jakarta – Salah satu prioritas Pemerintah Indonesia di tahun 2015 ini adalah pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana KUHP yang ada sekarang masih merupakan peninggalan Belanda sejak tahun 1988. "Draf sudah selesai tapi dibutuhkan penguatan-penguatan pemerintah dalam prosesnya," jelas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly saat menerima kunjungan delegasi dari yayasan politik Jerman Hanns Seidel Foundation (HSF) di ruang kerjanya, eks. Gedung Sentra Mulia Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Selasa (17/02).
Menkumham menyampaikan bahwa banyak sekali judicial review yang masuk ke Kemenkumham sebagai perwakilan dari Pemerintah dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PP). "Perlu sekali penguatan kemampuan staf-staf guna membantu memberikan argumentasi dalam pembuatan dan pembahasan," tandas Yasonna.
Menanggapi pernyataan Menkumham, Pimpinan HSF Pusat Ursula Männle menjelaskan kerja sama bidang hukum yang sudah terjalin antara HSF dengan Kemenkumham khususnya dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan diantaranya adalah pelatihan legal drafting, litigasi, dan penyusunan modul. Menkumham mengusulkan, penguatan legal drafter di daerah perlu dilakukan mengingat tenaga perancang Peraturan Daerah (Perda) masih lemah. Selain itu perlu adanya sistem untuk sinkronisasi seluruh PP yang ada di Indonesia.
Pada akhir pertemuan, HSF menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik. "Mudah-mudahan ke depannya, kita dapat meningkatkan kerja sama ini," tutup Yasonna. Hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Suwandi dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Ferdinand Siagian. Hadir mendampingi Pimpinan HSF Pusat, Parlemen Negara Bagian Bavarian/Jerman Barbara Stamm dan Direktur HSF Jakarta Ulrich Klingshirn.

www.kemenkumham.go.id

Read More

Pemerintah bersama REI Tindaklanjuti Program Pembangunan Satu Juta Rumah

Jakarta - Menindaklanjuti Program  Pembangunan satu juta rumah yang dicanangkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, dalam mengatasi masalah kebutuhan rumah di Indonesia, DPP & DPD REI Se Indonesia mengadakan  Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (29/1/2015). Seperti diketahui, angka kebutuhan rumah di masyarakaat (backlog), menurut data Badan Pusat Statistik adalah 13,5 juta unit. Ketua Tim Ahli Wapres, Sofyan Wanandi mengatakan, orang-orang yang tidak memiliki rumah ini didominasi oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan begitu, ia berpendapat, membangun rumah untuk mereka, akan membantu pemerataan ekonomi antara MBR dengan masyarakat menengah ke atas. "Kita perlu (program) ini untuk pemerataan. Di Indonesia, rasio (pengukur ketimpangan) sudah mencapai 0,42 bahkan sekarang sudah mendekati 0,43. Kalau tidak dikerjakan, masalah gap kaya-miskin bisa terus bertambah," ujar Sofyan saat diskusi panel bertema ‘Program Pengadaan Sejuta Rumah: Peluang & Tantangan’ ini. Sofyan menjelaskan, jika angka rasio sudah menyentuh 0,5, maka Indonesia bisa seperti Mesir dan Libya. Di dua negara ini, ketimpangan pendapatan sangat kentara, terlihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat yang berbeda jauh. "Kita tentu tidak ingin Indonesia seperti Mesir dan Libya. Maka pemerintah disamping menyelesaikan infrastruktur, pertanian, swasembada, beras dan jagung, kita harus melaksanakan perumahan ini," jelas Sofyan. Pemerintah, lanjut Sofyan, menyadari betul adanya ketimpangan ekonomi ini di Indonesia. Buktinya, ada rumah-rumah untuk menengah ke atas dan ada pula rakyat miskin yang belum memiliki rumah. "Nelayan, petani, maupun pekerja di sektor informal, ini yang perlu dibantu," tegas Sofyan. Ia menambahkan, program satu juta rumah ini akan dilaksanakan secara merata di seluruh provinsi di Indonesia dan segala Peraturan Daerah yang mengganjal program pembangunan dan perijinan pembangunan rumah di Daerah akan ditinjau kembali, bila perlu akan dicabut. Disaat yang sama Direktur Utama BTN , Maryono mengatakan siap untuk menjadi motor dalam menggerakan program rumah bagi masyarakat. Ini adalah program pemerintah dan menjadi tugas mulia bagi kami untuk merealisasikannya. Sumber: www.kemenpera.go.id

Read More

Wamenkeu: APIP Pegang Peran Penting Wujudkan Opini WTP LKPP

Jakarta, 24/02/2015 Kemenkeu – Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) memegang peranan penting dalam menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di sela acara rapat koordinasi APIP di Aula Gandhi, Kantor Pusat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta, pada Selasa (24/2). Ia menambahkan, Inspektorat Jenderal dan inspektur utama diharapkan dapat mengawal secara aktif dari awal penyusunan anggaran, mengawal pelaksanaan, serta ikut membantu saat evaluasi.

Selain itu, lanjutnya, Inspektorat Jenderal juga dapat mengevaluasi peraturan perundangan, apakah sudah sesuai dengan kondisi yang ada, dan dapat merekomendasikan perbaikan kepada pemerintah. Selain memberikan assurance dan konsultasi, Inspektorat Jenderal juga diharapkan dapat menjadi liaison officer saat diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sebagai informasi, rapat koordinasi APIP ini  dihadiri oleh perwakilan inspektorat jenderal dan inspektur utama dari 68 kementerian/lembaga. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka peningkatan kualitas dan akuntabilitas LKPP.

"Kita bertemu hari ini agar sinergitas antara BPKP dengan masing-masing Inspektorat Jenderal dan inspektur utama dan juga Kemenkeu sebagai BUN (Bendahara Umum Negara) itu betul-betul bisa sinergis," pungkasnya.

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Read More

Menag: Indonesia Laboratorium Kerukunan Umat Beragama

Jakarta (Pinmas) —- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa Indonesia merupakan laboratorium kerukunan umat beragama bagi bangsa lain. Untuk itu kerukunan harus selalu dijaga. Umat beragama sudah seharusnya menghadirkan keharmonisan di tengah-tengah masyarakat.
Hal itu disampaikan Menag saat memberikan sambutan pada Perayaan Hari Raya Tahun Baru Imlek Nasional 2566 Kongzili, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN) di Plenary Hall, Jakarta Convention Center, Senin (23/02).
Hadir dalam kesempatan ini, Ketua Matakin U’ung Sendana, Dubes negara sahabat, pimpinan lembaga negara, pimpinan Matakin seluruh Indonesia, pimpinan majelis-majelis agama, unsur muspida, dan umat Konghucu. Menag sendiri didampingi Ibu Menag Trisna Willy Lukman dan Kepala Badan Litbang dan Diklat Abdurrahman Mas’ud.
Perayaan Imlek kali ini mengusung tema “Kewajiban Utama Pemimpin Negara sampai Rakyat Jelata Adalah Membina Diri”.  Menag berharap, umat beragama, khususnya umat Konghucu bisa lebih terpacu untuk melaksanakan dan meningkatkan kualitas beragamanya, demi terciptanya hubungan sesama umat beragama terjalin dengan baik.
“Umat yang rukun dan harmonis, bisa menjadi kekuatan dalam membangun negeri ini untuk bisa lebih baik di masa mendatang,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Menag mengajak umat Konghucu untuk selalu meneladankan, menumbuhkembangkan kejujuran, kesetiakawanan sosial dan saling mengahargai dalam semua sendi kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, Pemerintah telah memberikan tempat yang wajar kepada seluruh agama untuk secara bebas dan bertanggungjawan mengekspresikan nilai-nilai keagamaannya, dengan menghormati nilai kemajemukan sebagai landasan.
“Perbedaan tidak seharusnya menghilangkan nilai persatuan, sebaliknya persatuan bukan untuk menghilangkan perbedaan,” imbuh Menag.
Sementara itu,  mewakili Presiden RI, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, berharap semangat Imlek dapat membawa kebahagiaan, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurutnya, perayaan Imlek bukan hanya milik bangsa Tionghoa dan Konghucu, namun sudah menjadi milik kita bersama. “Bangsa kita menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika tanpa adanya diskriminasi,” papar Puan.
Kenyataan ini menunjukkan, lanjut Puan, bahwa sebagai bangsa yang multikultural, Indonesia  tidak bisa ditandingi bangsa lain dalam hal kemajekmukan. Di sinilah kekuatan kita,  kebersamaan kita menjadi kesadaran bersama untuk menerima perbedaan dalam membina kerukunan. “Ini harus dijaga agar bangsa ini semakin kokoh,” imbuhnya.
Sesuai tema Imlek ini, Puan menyampaikan bahwa membina diri menjadi bagian dari revolusi mental. Menurutnya, membina diri berarti berusaha mengubah pola pikir dan pola hidup dengan menjunjung tinggi nilai luhur bangsa untuk kemajuan bangsa dan negara.
Sasaran revolusi mental adalah membentuk masyarakat yang mandiri, kreatif, gotong royong dan saling mengahargai. Pemerintah berharap kepada seluruh warga yang tergabung dalam Matakin bisa membatu pemerintah untuk menggapai bangsa yang lebih baik lagi.
“Jadikan Imlek sebagai momuntum untuk memajukan masyarakat dan bangsa,” katanya.

Sumber: www.kemenag.go.id

Read More

Kemlu Protes Keras Penundaan Penyerahan Credentials Dubes RI untuk Brasil

Kemlu sangat menyesalkan tindakan yang dilakukan Pemerintah Brasil, terkait dengan penundaan secara mendadak penyerahancredentials Duta Besar designate RI untuk Brasillia, Toto Riyanto, setelah di undang secara resmi untuk menyampaikan credentials pada upacara di istana Presiden Brasil pada pukul 9.00 pagi (waktu Brasillia) (20/2).
Cara penundaan penyerahan credentials yang dilakukan oleh Menlu Brasil secara tiba-tiba pada saat Dubes designate RI untuk Brasillia telah berada di Istana Presiden Brasil merupakan suatu tindakan yang tidak dapat diterima oleh Indonesia.
Kemlu telah memanggil Duta Besar Brasil untuk Indonesia pada 20 Februari 2015, Pk. 22.00 untuk menyampaikan protes keras terhadap tindakan tidak bersahabat tersebut sekaligus menyampaikan nota protes.
Pemerintah Indonesia juga telah memanggil pulang ke Jakarta Dubes RI designateuntuk Brasil sampai jadwal baru penyerahan credentials dipastikan oleh Pemerintah Brasil.
Sebagai negara demokratis yang berdaulat dan memiliki sistem hukum yang mandiri serta tidak memihak, maka tidak ada negara asing atau pihak manapun dapat mencampuri penegakan hukum di Indonesia, termasuk terkait dengan penegakan hukum untuk pemberantasan peredaran narkoba.

Sumber: www.kemlu.go.id

Read More

Sebagian Besar Tambahan Anggaran Rp 20,9 Triliun Digunakan Dukung Program Poros Maritim

---

JAKARTA - Tambahan anggaran sebesar Rp 20,9 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 untuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan dipergunakan untuk membanggun proyek – proyek infrastruktur transportasi yang menjadi prioitas.

Sekretaris Jendral (Sesjen) Kemenhub Santoso Edy Wibowo mengatakan, Drektorat Perhubungan Laut mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp 11,29 triliun dari Rp 11,3 triliun menjadi Rp 22,8 triliun. Dana tambahan Rp 11,3 trriliun tersebut untuk membangun sejumlah pelabuhan guna mendukung program “ Poros Maritim” dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo – M Jusuf Kalla.

“Ada beberapa pelabuhan yang belum selesai pembangunannya, kita selesaikan, meskipun tidak semuanya,” ungkap Santoso Edy Wibowo usai rapat kerja Komisi V DPR RI mengenai pengesahan anggaran tambahan untuk Kementerian Perhubungan dalam APBNP 2015 di Jakarta, Kamis (12/2).

Selain untuk mendukung program “ Poros Maritim” tambahan anggaran dipergunakan untuk pengadaan kapal patroli dan kapal navigasi untuk kawasan Indonesia timur. “ Kapal – kapal tersebut harus besar, berbobot 2.000 gross ton, karena perairan Indonesia timur ombaknya sangat besar,” papar Santoso Edy Wibowo. Meskipun kapal – kapal tersebut untuk wilayah timur, sewaktu – sewaktu bila dibutuhkan bisa digeser ke wilayah barat Indonesia.

Sementara, anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengalami kenaikan Rp 1,7 triliun dari Rp 10,02 triliun menjadi Rp 11,7 triliun digunakan untuk menyelesaikan pembangunan 22 Bandara. “ Ada Bandara yang belum selesai, kita selesaikan,” terang Santoso Edy Wibowo.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memperoleh tambahan anggaran Rp 2,04 triliun dari Rp 4,03 triliun menjadi Rp 6,07 triliun. Dana tambahan dalam APBNP tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan masalah transportasi perkotaan berupa pengadaan 1.000 unit bus yang dihibahkan kepada 28 kota di luar Pulau Jawa. “ Kemenhub dalam APBN P 2015 mengalokasikan minimal pengadaan 1000 unit bus untuk 28 kota di luar Jawa. Ini adalah bagian dari rencana pengadaan 3.000 bus selama lima tahun,” tambah Santoso Edy Wibowo. Ukuran bus tergantung daerah daerah masing- masing, karena lebar jalan di masing – masing kota berbeda.

Kenaikan angaran di Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada APBNP 2015 sebesar Rp 4,3 triliun dari Rp 14,3 triliun triliun menjadi Rp 18,6 triliun. Dana tambahan untuk Ditjen Perkeretaapian untuk menyelesaikan pembagunan jalur ganda (double track) liintas selatan Pulau Jawa dan pembangunan jalur Rantau Prapat (Sumatera Utara)- Kertapati (Sumatera Selatan) melalui Sumatera Barat sepanjang 1.400 kilo meter untuk mewujudkan pembangunan kereta Trans Sumatera.

Santoso Edy Wibowo menambahkan, dalam lima tahun ke depan Kementerian Perhubungan akan membangun kereta api Trans Sulawesi dan Trans Kalimantan.

Setelah disaahkan oleh Komisi V DPR RI, hari ini (Jum at, 13/2) APBNP 2015 dibawa dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang – undang (UU).

Proses selanjutnnya, kata Santoso Edy Wibowo adalah penerbitan daftar isian pelaksanaa anggaran (DIPA) oleh Kementerian Kuanngan, kemudian penyusunan operasional pelaksanaan proyek. “ Kita harapkan bulan Maret nanti sudah dilakukan pengumuman lelang. Kita sedang mengevaluasi proyek- proyek yang syarat-syaratnya sudah dipenuhi,” papar Santoso Edy Wibbowo.

Setelah proses pelelangan yang diperkirakan memakan waktu antara 42 – 45 hari, diperkirakan pada akhir April 2015, sudah bisa dimulai pelaksanaan pembangunan. “ Mudah- mudahan akhir April bisa mulai pembangunan,” harap Santoso Edy Wibowo.

Sumber: www.dephub.go.id

Read More

Menteri Sosial Melepas Kepulangan Korban Traficking ke Nganjuk dan Lumajang

Bertempat di ruang kerjanya, Menteri Sosial  Khofifah Indar Parawansa dengan didampingi Dirjen Rehabilitasi Sosial  Drs. Samsudi, MM menerima dua orang korban traficking perempuan yang selama ini menjalani rehabilitasi sosial di Rumah Perlindungan Sosial (RPSW) Wanita milik Kementerian Sosial di Pasar Rebo Jakarta Timur. Mensos  Khofifah Indar Parawansa yang selama ini sangat memberi perhatian serius terhadap persoalan traficking perempuan dan korban tindak kekerasan terharu ketika menerima kedua korban tersebut. Direktur Rehabiltasi Sosial Tuna Sosial, DR. Sonny W Manalu, MM menjelaskan bahwa kedua korban tersebut yang berinisial M dan N adalah korban rayuan dari mafia agent yang menawarkan bekerja di restoran di Malaysia namun faktanya mereke justru dipaksa menjadi wanita penghibur melayani puluhan lelaki tiap malam. Kemudian mereka kabur dan mengadu ke pihak Kedubes Indonesia di Malaysia, setelah dipulangkan ke Indonesia mereka ditampung di RPSW Pasar Rebo Jakata timur. Ketika Menteri Sosial bertanya apa yang akan mereka kerjakan setelah pulang, korban M dari Nganjuk mengatakan akan melanjutkan sekolah sedangkan N dari lumajang akan membuka usaha eskrim di Lumajang. Dengan penuh kasih sayang Mensos Khofifah Indar Parawansa melepas kedua korban dengan pelukan yang penuh keibuan. Sonny W Manalu menjelaskan bahwa kepulangan mereka akan didampingi dan diantarkan oleh dua orang Pekerja Sosial yang akan mengantarkan mereka sampai ke keluarganya. Sumber: www.kemsos.go.id

Read More

Duta Besar Yusra Khan Sampaikan Komitmen Tingkatkan Kerja Sama Bilateral Indonesia-Meksiko

Mexico City - Duta Besar RI untuk Meksiko Serikat, Yusra Khan sampaikan komitmennya untuk meningkatkan kerjasama bilateral Indonesia – Meksiko pada konferensi pers seusai menyerahkan surat-surat kepercayaan kepada Presiden Meksiko Serikat (13/2). Hubungan bilateral ke dua negara telah berjalan sejak dibukanya hubungan diplomatik di tahun 1953.

Duta Besar Yusra Khan, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Meksiko Serikat yang juga merangkap Belize, El Salvador, Guatemala dan Honduras menyerahkan Surat-Surat Kepercayaan (Letter of Credentials) kepada Presiden Meksiko Serikat, Enrique Peña Nieto (EPN), yang di didampingi oleh Menteri Luar Negeri, Jose Kuribreña Meade.

Penyerahan Surat-Surat Kepercayaan tersebut menandainya resminya Duta Besar Yusra Khan mewakili Republik Indonesia sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Meksiko Serikat, setelah sebelumnya dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Oktober 2014 di Jakarta.

Setelah menyampaikan Surat-Surat Kepercayaan, Duta Besar RI mengadakan pembicaraan dengan Presiden EPN. Pada kesempatan tersebut, Presiden EPN menyampaikan ucapan salam kepada Presiden RI, Joko Widodo.

Selain itu, Presiden EPN juga menyampaikan penghargaan atas keeratan dan peningkatan hubungan bilateral kedua negara yang selama ini dipandangnya telah berjalan dengan baik melalui program dan kerja sama yang lebih konkrit. Ia juga menyambut baik partisipasi Indonesia dalam berbagai peluang yang ada terkait dengan program reformasi yang dilakukan Meksiko.

Kepada Duta Besar RI, Presiden EPN menerangkan bahwa kebijakan luar negeri Meksiko saat ini mengarah pada Asia dan peran aktif Meksiko dalam negosiasi di Trans Pacific Partnership dan Aliansi Pasifik.

Duta Besar RI menyampaikan salam hangat dari Presiden RI kepada Presiden EPN, serta apresiasi atas berbagai reformasi yang dilakukan oleh Presiden EPN sejak dilantik menjadi Presiden pada Desember 2012, khususnya pada reformasi bidang energi dan infrastruktur yang membuka peluang bagi investor asing.

Duta Besar RI juga meminta dukungan Presiden EPN dalam upaya konkrit Indonesia untuk meningkatkan hubungan bilateral, khususnya dalam bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata serta akan akan mendorong partisipasi perusahaan Indonesia (Pertamina dan Wijaya Karya) dalam tender proyek konstruksi perminyakan di Meksiko.

Selain Duta Besar RI, upacara penyerahan surat-surat kepercayaan juga diikuti oleh 9 (sembilan) Duta Besar resident yaitu Swiss, Cheko, Vietnam, Hongaria, Yordania, Turki, Jepang, Bangladesh, dan Thailand serta 2 (dua) Duta Besar non-resident yaitu Barbados dan Granada. 

Sumber: www.kemlu.go.id 

Read More

SIARAN PERS: China Pasar Utama Pariwisata Indonesia

Beijing, 13 Januari 2015—Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dari China ke Indonesia belakangan ini meningkat pesat, sehingga posisinya kini berada di urutan ke-4 teratas setelah Singapura, Malaysia, dan Australia. China merupakan pasar utama pariwisata Indonesia. Dari 19 negara yang menjadi fokus pasar pariwisata Indonesia, China ditempatkan sebagai fokus pasar utama selain Australia, Jepang, Korea, dan Rusia Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya dalam kunjungan kerja ke China selama tiga hari (11-13 Januari 2015) akan melakukan pembicaraan bilateral dengan pejabat pariwisata China (China National Tourism Administration/CNTA) dalam rangka mendorong peningkatan kunjungan wisatawan kedua negara, sebagaimana telah disepakati dalam MoU sebelumnya antara Kemenparekraf dengan CNTA. Dalam MoU tersebut antara lain kedua negara bertekad ingin meningkatkan kunjungan wisatawan timbal balik hingga 2 juta wisatawan pada akhir 2015. Selain melakukan pembicaraan dengan CNTA, serta para pelaku bisnis pariwisata dari 10 secondary cities termasuk dengan 5 top agents pasar Indonesia yang pada kesempatan itu mengadakan pertemuan dengan dengan 5 top agents China. Menpar Arief Yahya menjelaskan, posisi Januari hingga November 2014 jumlah kunjungan wisman China ke Indonesia sebanyak 883.725 wisman,  menempati urutan ke-4 teratas setelah wisman dari Singapura sebanyak 1,32 juta, Malaysia 1,12 juta, dan Australia 996.032 wisman. “Kita harapkan akhir tahun 2014 kunjungan wisman China mendekati angka 1 juta, dan kita optimis tekad untuk meraih 2 juta wisman dari negeri ini pada akhir 2015 akan terealisasi,” kata Arief Yahya. Arief Yahya menyambut baik upaya PT. Garuda Indonesia,Tbk. yang menambah jalur baru maupun menambah frekuensi penerbangan ke kota-kota besar di China yang merupakan sumber wisman. Dalam kunjungan kerja ke China, Menpar membuka acarainnaugural flight serta ikut dalam penerbangan perdana GA Beijing-Denpasar. Acarainnaugural flight Garuda Indonesia rute Beijing-Denpasar berlangsung pada 13 Januari 2015, take off dari Beijing International Airport pukul 05.45 waktu setempat dan akan tiba di Bandara Ngurah Rai,  Denpasar pukul 13.55 WITA. Pada kesempatan itu Menpar bersama pimpinan Garuda Indonesia melakukan press conference di Beijing maupun di Denpasar untuk menjelaskan seputar perkembangan kepariwisataan di Indonesia.  Secara makro kondisi pariwisata Indonesia pada 2014 cukup cerah, untuk ini Kemenpar menetapkan target lebih tinggi pada  2015  yakni; jumlah kunjungan wisman sebesar 10  juta atau tumbuh sekitar 7%-8%, jumlah wisatawan nusantara (wisnus) 254 juta,  perolehan devisa sebesar US$ 12,05 miliar  dan pengeluaran wisnus Rp 201,5 triliun, serta Jumlah tenaga kerja (langsung, tidak langsung, dan ikutan) sebanyak 11,3 juta orang. Arief melaporkan angka sementara capaian pariwisata 2014 antara lain;  kontribusi pariwisata terhadap perekonomian (PDB) nasional sebesar 3,78% dari target sebesar 4,25%; devisa yang dihasilkan oleh pariwisata sebesar US$ 10,69 miliar dari target sebesar US$ 12  miliar, jumlah tenaga kerja (langsung, tidak langsung, dan ikutan) sebanyak 11,21 juta orang atau di atas target sebesar 8,74 juta orang, jumlah kunjungan wisman 9,3 juta sesuai target yang ditetapkan, jumlah wisatawan nusantara (wisnus) sebanyak 251 juta,  serta daya saing pariwisata Indonesia tahun 2013 berada di ranking 70 dunia menurut World Economic Forum (WEF). “Capaian pariwisata 2014  menjadi pijakan dalam menetapkan target 2019 yang besarnya dua kali kipat,”  kata Arief, seraya menyebutkan  secara makro target 2019 kontribusi pariwisata terhadap PDB nasional akan menjadi 8%, devisa yang dihasilkan sebesar Rp 240 triliun, serta menciptakan 13 juta lapangan kerja.  Selain itu target kunjungan wisman meningkat menjadi 20 juta wisman dan wisnus naik menjadi 275 juta, serta daya saing pariwisata Indonesia akan meningkat berada di ranking 30 besar dunia. Dalam regulasi, pemerintah melakukan tErobosan di antaranya dengan memberikan bebas visa kunjungan singkat (BVKS) bagi 5 negara yakni; Australia, Jepang, Korea, China, dan Rusia yang mulai diterapkan tahun 2015. Selain itu memberikan kemudahan perizinan masuknya  kapal layar (yacth) ke perairan Indonesia dalam upaya mendorong masuknya para yachter internasional  yang menjadi bagian penting dari pengembangan wisata bahari (marine tourism) di tanah air.    Menpar berharap kunjungan wisman China ke Indonesia tahun ini meningkat,  sehingga posisinya bila saat ini berada di urutan ke-4 akan meningkat menjadi urutan 1-2 terbesar mengalahkan Australia, Malaysia, bahkan Singapura. Kemenpar bersama pelaku bisnis pariwisata dan stakeholder pariwisata lainnya tahun lalu gencar melakukan promosi ke China di antaranya dengan menyelanggarakan pameran pariwisata di mall kota-kota besar antara lain Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Ningbo, Hangzhou, dan Nanjing. Melakukan promosi dengan menyelenggarakan Pekan Promosi Kuliner Indonesia, pagelaran gamelan Indonesia pada Beijing Modern Music Festival. Selain itu melakukan promosi media digital (online) serta media cetak dan elektronik (televisi dan radio) serta berpartisipasi dalam bursa pariwisata internasional di China antara lain  International Travel Expo (ITE) di Hong Kong, dan China International Tourism Mart (CITM) yang tahun lalu berlangsung di kota  Guangdong. Wisman dari China sebagian besar memilih Bali sebagai tujuan wisata utamanya. Bali merupakan tempat favorit berlibur mereka, sebagaimana hasil polling ‘Beijing People's Broadcasting 2011’  Bali merupakan salah satu dari 10 tujuan wisata dunia terfavorit masyarakat China, selain Australia, Cape Town, Edinburgh, Hawaii, Madrid, Mesir, Air Terjun Niagara, Paris, dan Swiss. Menurut Direktorat Analisa Pasar Internasional Kemenpar, wisatawan China selama berlibur di Indonesia rata-rata memiliki lama tinggal 4 hingga 5 hari dengan pengeluran sekitar US$ 100 hingga US$ 110 per hari, sementara waktu berlibur umumnya memilih pada musim liburan panjang, seperti hari raya Imlek, Hari Buruh, Liburan Sekolah (Juni - Juli), dan Golden Week pada bulan Oktober. sumber: www.parekraf.go.id

Read More

Menpora Beri Pembekalan Putri Indonesia 2015

Menpora Imam Nahrawi hari Senin (16/2) siang bersama mantan Putri Indonesia 2014 Elfin Pertiwi memberikan pembekalan kepada 37 finalis Putri Indonesia 2015 di Ruang Candi Pawon Hotel Sahid Jaya, Jakarta.(foto:bagus/kemenpora.go.id)

Jakarta: Menpora Imam Nahrawi didampingi Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Yuni Poerwanti hari Senin (16/2) siang bersama mantan Putri Indonesia 2014 Elfin Pertiwi dan Presiden Direktur PT Mustika Ratu Putri K. Wardani memberikan pembekalan kepada 37 finalis Putri Indonesia 2015 di Ruang Candi Pawon Hotel Sahid Jaya, Jakarta.

Menurut Menpora Imam Nahrawi pembekalan finalis putri Indonesia ini adalah momentum yang luar biasa untuk mendorong dan mengembangkan potensi anak-anak muda bangsa. “Kita mendorong setiap potensi anak muda bangsa yang terwakili oleh putri Indonesia harus di set up agar kedepan menjadi corong, model bagi lahirnya prestasi keunggulan karakter dan inovasi kreatif bangsa kita. Menurut saya ini adalah forum motivasi agar memberikan semangat dan dorongan kepada seusianya, sekelasnya dan sekomunitasnya di provinsinya masing-masing,” kata Menpora.

Menpora berharap para finalis nantinya bisa memberikan contoh yang baik di masyarakat dan bisa lebih mengangkat harkat martabat Bangsa Indonesia. “Kita kekurangan pelopor, kekurangan motivator semoga nantinya mahkota yang dipakai seluruh finaslis ini merupakan simbolik tetapi lebih dari itu adalah peran, keterlibatan dan kepeloporan mereka di tengah masyarakat harus memberikan contoh dan suritauladan yang baik dan mereka terus mengajak agar bangsa ini terbebas dari kemiskinan, kebodohan dan kedepan harus mengangkat harkat martabat bangsa yang besar ini,” harapnya.

sumber: www.kemenpora.go.id

Read More

Pemerintah Apresiasi Kerja Sama DPR saat Pembahasan RAPBNP 2015

Jakarta, 13/02/2015 Kemenkeu - Pemerintah mengapresiasi kerja sama dengan para anggota Badan Anggaran DPR RI, selama masa pembahasan RAPBNP 2015. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro selaku wakil pemerintah, saat rapat dengan Banggar, Jumat (13/2).

“APBNP 2015 ini, yang merupakan APBN pertama dari pemerintah baru. Kita berharap dengan kesepakatan yang sudah diambil antara pemerintah dan DPR, banyak hal-hal baru yang bisa kita lakukan, dalam rangka memperbaiki kondisi perekokonomian sekaligus menyejahterakan masyarakat kita,” ucap Menkeu.

Menkeu juga berharap, ke depannya, kerja sama ini terus terbangun dalam pelaksanaan anggaran tersebut. “Karena tentunya dalam pelaksanaan akan banyak tantangan dari penerimaan dan penyerapan belanja,” pungkasnya.

Sebagai informasi, beberapa kesepakatan dalam asumsi makro, yaitu angka pertumbuhan ekonomi disepakati sebesar 5,7 persen, tingkat inflasi disepakati sebesar 5 persen, serta nilai tukar rupiah terhadap dolar AS disepakati sebesar Rp12.500 per dolar AS. Sementara itu, untuk suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan disepakati sebesar 6,2 persen, harga minyak mentah Indonesia (ICP) disepakati sebesar USD60 per barel, lifting minyak disepakati sebesar 825.000 barel per hari, dan lifting gas disepakati 1.221 ribu barel per hari setara minyak. Siang ini, pemerintah dan DPR dijadwalkan akan membahas RAPBNP 2015 pada sidang paripurna.

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Read More

Mendikbud Pastikan Integrasi Dapodik dan Kurikulum 2013

Jakarta, Kemendikbud --- Untuk kedua kalinya Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan (Mendikbud) Anies Baswedan menyambangi ruang Data Pokok Pendidikan Dasar (Dapodikdas) di Gedung E lantai 5, Kompleks Kemendikbud, Senayan, Jakarta. Dalam kunjungannya itu Anies kembali menekankan bahwa penerapan Kurikulum 2013 mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013.

Ia mengatakan, menurut peraturan itu, sekolah yang tetap menerapkan Kurikulum 2013 adalah satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang telah menerapkannya selama tiga semester. Sementara sekolah yang baru satu semester menerapkan Kurikulum 2013 kembali menerapkan Kurikulum 2006. Kunjungan Mendikbud ke ruang Dapodikdas berlangsung sekitar 20 menit, pada Jumat siang, (30/01/2015).

Hadir dalam kunjungan tersebut, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Hamid Muhammad, Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran Setditjen Dikdas, Yudistira, dan Kepala Sub Bagian Data dan Informasi, Bagian Perencanaan dan Penganggaran, Setditjen Dikdas, Supriyatno.

Supriyatno menjelaskan, kedatangan Mendikbud tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa Dapodik mendukung sepenuhnya penerapan Kurikulum 2013. “Pak Menteri kembali melakukan pemantauan di ruang Dapodik untuk memastikan Dapodik dapat mengontrol sekolah-sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013 maupun Kurikulum 2006,” kata Supriyatno, usai kunjungan Mendikbud.

Secara teknis, tambahnya, sistem Dapodik akan menandai sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013. Di luar penetapan itu, pilihannya hanya Kurikulum 2006. “Ketika pilihannya sudah dipastikan seperti itu, maka pembelajaran sesuai kurikulum masing-masing,” jelasnya. 

Sumber: www.kemdikbud.go.id

Read More

Tak Beritikad Baik, DJP Lakukan Gijzeling pada Penunggak Pajak

Jakarta, 30/01/2015 Kemenkeu - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan paksa badan terhadap seorang WNI berinisial SC, pada Jumat (30/1). SC tercatat sebagai penanggung pajak PT GDP, sebuah perusahaan Penanaman Modal Asing yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing Tiga (PMA 3).

Menurut Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Dadang Suwarna, penunggak pajak tersebut dinilai tidak menunjukkan itikad baik untuk melunasi utang pajaknya. Akhirnya, DJP menempuh upaya paksa badan atau gijzeling kepada SC. “Kita hari ini melakukan eksekusi penyanderaaan terhadap salah satu wajib pajak,” kata Dadang di LP Kelas IIA Salemba. Saat ini, SC telah dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba.

Sebagai informasi, SC merupakan penunggak pajak dengan utang pajak sebesar Rp6 miliar. Petugas sebelumnya telah melakukan penyitaan, pemblokiran rekening hingga pencegahan bepergian ke luar negeri. Setelah masa pencegahannya berakhir, SC kembali aktif melakukan perjalanan ke luar negeri. Namun, ia tidak pernah menunjukkan itikad baik untuk melunasi utang pajaknya.

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Read More