usaha berhasil

Minggu, 01 Februari 2015

Tak Beritikad Baik, DJP Lakukan Gijzeling pada Penunggak Pajak


Jakarta, 30/01/2015 Kemenkeu - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan paksa badan terhadap seorang WNI berinisial SC, pada Jumat (30/1). SC tercatat sebagai penanggung pajak PT GDP, sebuah perusahaan Penanaman Modal Asing yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing Tiga (PMA 3).
Menurut Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Dadang Suwarna, penunggak pajak tersebut dinilai tidak menunjukkan itikad baik untuk melunasi utang pajaknya. Akhirnya, DJP menempuh upaya paksa badan atau gijzeling kepada SC. “Kita hari ini melakukan eksekusi penyanderaaan terhadap salah satu wajib pajak,” kata Dadang di LP Kelas IIA Salemba. Saat ini, SC telah dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba.
Sebagai informasi, SC merupakan penunggak pajak dengan utang pajak sebesar Rp6 miliar. Petugas sebelumnya telah melakukan penyitaan, pemblokiran rekening hingga pencegahan bepergian ke luar negeri. Setelah masa pencegahannya berakhir, SC kembali aktif melakukan perjalanan ke luar negeri. Namun, ia tidak pernah menunjukkan itikad baik untuk melunasi utang pajaknya.

0 komentar:

Posting Komentar

 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI - KEMENTERIAN LUAR NEGERI - KEMENTERIAN PERTAHANAN - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - KEMENTERIAN KEUANGAN - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - KEMENTERIAN PERDAGANGAN - KEMENTERIAN PERTANIAN - KEMENTERIAN KEHUTANAN - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - KEMENTERIAN KESEHATAN - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN AGAMA - KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI - KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP - KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL - KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL - KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA - KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT - KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA