usaha berhasil

Rabu, 22 Januari 2014

Pertumbuhan Utang Luar Negeri RI Tunjukkan Tren Perlambatan



Jakarta, 22/01/2014 MoF (Fiscal) News - Bank Indonesia (BI) mengumumkan, tren perlambatan pertumbuhan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia masih berlanjut pada November 2013. "ULN  tumbuh sebesar 3,7 persen (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 5,9 persen (yoy)," demikian dilansir BI dalam keterangan resminya pada Selasa (21/1). Moderasi pertumbuhan ULN Indonesia, menurut BI, sejalan dengan perlambatan kegiatan ekonomi domestik.
Posisi ULN Indonesia pada November 2013 tercatat sebesar 260,3 miliar dolar AS atau mencapai 29,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan ULN yang melambat terutama dipengaruhi oleh turunnya posisi ULN sektor publik yang pada November 2013 tercatat turun menjadi 123,3 miliar dolar AS, atau tumbuh negatif sebesar 2,7 persen (yoy). Sementara itu, posisi ULN sektor swasta mencapai 137,1 miliar dolar AS, melambat 10,2 persen (yoy) dibanding bulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 11,5 persen yoy.
Berdasarkan jangka waktu, perlambatan pertumbuhan ULN terjadi baik pada ULN jangka panjang maupun ULN jangka pendek. ULN berjangka panjang pada November 2013 tumbuh 3,2 persen (yoy), lebih lambat dari pertumbuhan bulan sebelumnya yang mencapai 5,5 persen (yoy). Sementara itu, ULN berjangka pendek tumbuh 6,0 (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada Oktober 2013 sebesar 8,3 persen yoy.
Terkait perekonomian Indonesia tahun 2013, BI memperkirakan pertumbuhannya sebesar 5,7 persen, melambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2012 yang sebesar 6,2 persen. Hal tersebut berdampak pada melambatnya aktivitas ekonomi, yang pada gilirannya menurunkan kebutuhan pembiayaan, termasuk melalui utang luar negeri.(ak)
Sumber : KemenKeu

0 komentar:

Posting Komentar

 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI - KEMENTERIAN LUAR NEGERI - KEMENTERIAN PERTAHANAN - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - KEMENTERIAN KEUANGAN - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - KEMENTERIAN PERDAGANGAN - KEMENTERIAN PERTANIAN - KEMENTERIAN KEHUTANAN - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - KEMENTERIAN KESEHATAN - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN AGAMA - KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI - KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP - KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL - KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL - KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA - KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT - KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA