usaha berhasil

Senin, 20 Januari 2014

Kerjasama Pembangunan Indonesia-Australia Setelah PM Tony Abbot


Jumat (17/01) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Prof. Dr. Armida Salsiah Alisjahbana, MA, telah menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) dari HE James Gilling, Minister and Ambassador for HIV/AIDS, Tuberculosis and Malaria Development Cooperation, yang disertai oleh Mr. Jean-Bernard (JB)  Carrasco, Minister Counsellor for Development Cooperation. Pada pertemuan ini Menteri PPN didampingi oleh Ir. Wismana Adi Suryabrata, MIA, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, dan Ir. Kennedy Simanjuntak, MA, Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral. Pertemuan diadakan di Ruang Tamu Menteri dan berlangsung dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 14.00 WIB.
Mr. James Gilling menyampaikan tentang adanya penyesuaian dalam kerjasama pembangunan  antara Australia dan Indonesia dan negara-negara lain yang selama ini menjadi recipient dari bantuan pembangunan Australia, setelah pemerintahan Kevin Rudd dari Labor Party diganti oleh pemerintahan Tony Abbot dari Liberal Party pada bulan September tahun 2013. Mr. Gilling menyampaikan bahwa suatu perubahan yang dilakukan PM Tony Abbot adalah menghapuskan keberadaan lembaga AusAID. Bersamaan dengan ini adalah kebijakan Perdana Menteri Abbot  mengurangi jumlah dana bantuan  sebesar 12 % untuk semua negara recipient sedangkan untuk Indonesia adalah sebesar 10 %, dalam rangka mengurangi defisit anggaran pemerintahnya.
Menurut Mr. Gilling pengumuman resmi tentang perincian penurunan akan diumumkan secara resmi setelah sidang kabinet pada hari Senin tanggal 20 Januari ini. Mr. Gilling menambahkan bahwa pemerintahan Tony Abbot dalam alokasi dana pembangunan akan memberi prioritas pada upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, dalam bentuk antara lain pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Tekanan akan pada penjaminan ‘high quality programs’. Untuk ini, maka program pemberian beasiswa yang sekarang ‘ongoing’ akan dipertahankan.
Menteri mengatakan bahwa saat ini Bappenas sedang menyususn Rancangan Teknokratik dari RPJMN 2015-2019 sebagai persiapan bahan untuk Presiden Terpilih. Dalam kaitan ini Menteri PPN mengatakan kepada Mr. Gilling bahwa penyusunan suatu Country Partnership Strategy yang baru dalam rangka kerjasama pembangunan Indonesia-Australia yang menjangkau periode 2015-2019 sebaiknya disesuaikan dengan hasil pemilu Oktober 2014 ini.
Sumber : Kemen PPN

0 komentar:

Posting Komentar

 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI - KEMENTERIAN LUAR NEGERI - KEMENTERIAN PERTAHANAN - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - KEMENTERIAN KEUANGAN - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - KEMENTERIAN PERDAGANGAN - KEMENTERIAN PERTANIAN - KEMENTERIAN KEHUTANAN - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - KEMENTERIAN KESEHATAN - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN AGAMA - KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI - KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP - KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL - KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL - KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA - KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT - KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA