usaha berhasil

www.seputarkabinet.com

Tabloid "Seputar Kabinet", Media Informatif dan Edukatif - Alamat Redaksi : Perkantoran Notredome Blok F2 Kota Deltamas Jl. Boulevard Raya Bekasi - Email : redaksi@seputarkabinet.com ; seputarkabinet@gmail.com

www.seputarkabinet.com

Tabloid "Seputar Kabinet", Media Informatif dan Edukatif - Alamat Redaksi : Perkantoran Notredome Blok F2 Kota Deltamas Jl. Boulevard Raya Bekasi - Email : redaksi@seputarkabinet.com ; seputarkabinet@gmail.com

www.seputarkabinet.com

Tabloid "Seputar Kabinet", Media Informatif dan Edukatif - Alamat Redaksi : Perkantoran Notredome Blok F2 Kota Deltamas, Jl Boulevard Raya Bekasi - Email : redaksi@seputarkabinet.com ; seputarkabinet@gmail.com

Senin, 01 Agustus 2016

Siapkan SDM Berkualitas, Kementerian PUPR Laksanakan Training of Trainers MTU

  
Jakarta - Pembinaan dan peningkatan kompetensi pekerja konstruksi menjadi keharusan untuk menghasilkan infrastruktur berkualitas serta menghindari kegagalan konstruksi.  Untuk itu Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengembangkan Unit Pelatihan Keliling atauMobile Training Unit (MTU) yang merupakan unit reaksi cepat dalam menjawab tantangan kebutuhan pekerja konstruksi di suatu wilayah hingga pelosok di Indonesia.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Yusid Toyib ketika memantau PelatihanTraining of Trainers (ToT) MTU Angkatan I di Jakarta, Senin (1/8) mengatakan bahwa pelatihan pekerja konstruksi menggunakan MTU merupakan salah satu upaya DJBK untuk meningkatkan jumlah pekerja konstruksi yang berkualitas di Indonesia. “Hal ini dapat tercapai karena MTU dapat menjangkau kantong-kantong pekerja konstruksi yang ada di pelosok daerah, melalui pelayanan pelatihan dan uji keterampilan,” ujarnya.
Yusid Toyib menambahkan, DJBK telah mengupayakan MTU sebagai stimulus bagi semua provinsi agar senantiasa membina dan meningkatkan kuantitas serta kualitas pekerja konstruksi yang ada di daerahnya. “Hingga saat ini sudah sekitar 33 MTU tersebar di seluruh Indonesia,” katanya.
MTU terdiri dari tiga komponen, yaitu unit operasional berupa kendaraan dan perlengkapan pelatihannya sebagai hardware, materi dan bahan ajar sebagai software, serta tenaga instruktur sebagai brainware yang akan menjadi penggerak terselenggaranya pelatihan. "Tenaga instruktur itulah yang menjadi salah satu realisasi program prioritas DJBK,” ucap Yusid.
Dalam penyelenggaraan pelatihan ToT MTU ini, DJBK telah mengundang pembina jasa konstruksi seluruh Indonesia untuk mengirimkan sumber daya manusia (SDM) terbaiknya sebagai peserta pelatihan yang akan bertugas sebagai instruktur dan fasilitator bagi pelatihan konstruksi yang menggunakan MTU di provinsinya.
Rangkaian pelatihan terdiri dari pelatihan teknis konstruksi bidang konstruksi batu, kayu, dan besi, serta pelatihan metodologi keinstrukturan. Pelatihan akan dibimbing para fasilitator dan narasumber kompeten, yang berasal dari praktisi bidang konstruksi dan praktisi bidang keguruan dan ilmu pendidikan.
Pelatihan ToT MTU angkatan pertama ini diikuti oleh 32 provinsi. Setelah lulus dari pelatihan, para peserta akan langsung disertifikasi sebagai instruktur oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi.
Yusid Toyib menambahkan, DJBK terus melakukan konsolidasi dan kerjasama dengan Tim Pembina Jasa Konstruksi di daerah, institusi pendidikan teknik, maupun pihak swasta. Sehingga mampu memperluas jangkauan program-program pembinaan konstruksi ke seluruh Indonesia.
Selain itu, Balai Pembinaan Konstruksi Wilayah I-VII, DJBK terus bersinergi dengan para Pembina Jasa Konstruksi di wilayah kerjanya. Sinergi tersebut dilakukan untuk memantau kualitas dan meningkatkan kuantitas pelatihan konstruksi dengan memberdayakan para instruktur konstruksi yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Semangat kebersamaan dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan mitra kerja merupakan kunci keberhasilan untuk mencapai target tercetaknya 750.000 tenaga kerja konstruksi kompeten dan tersertifikasi. (DJBK)

Menpora Menerima Sutradara Muda Livi Zheng yang Akan Membuat Film Tentang Karapan Sapi

Sutradara muda asal Indonesia Livi Zheng berhasil menorehkan prestasinya di dunia perfilman Amerika Serikat dengan film perdananya "Brush with Danger". Film ini masuk ajang seleksi nominasi Oscar untuk kategori "Best Picture" pada "Academy Awards 2015". Film ini mendapat tanggapan baik dari pecinta sineas Indonesia, bahkan Menpora Imam Nahrawi saat menerima Livi Zheng di ruang kerjanya lantai 10, Senin siang (1/8) sangat bangga dengan sineas kelahiran Malang, Jawa Timur ini.(foto:raiky/kemenpora.go.id)
Jakarta : Sutradara muda asal Indonesia Livi Zheng berhasil menorehkan prestasinya di dunia perfilman Amerika Serikat dengan film perdananya "Brush with Danger".  Film ini masuk ajang seleksi nominasi Oscar untuk kategori "Best Picture" pada "Academy Awards 2015". Film ini mendapat tanggapan baik dari pecinta sineas Indonesia, bahkan Menpora Imam Nahrawi saat menerima Livi Zheng di ruang kerjanya lantai 10, Senin siang (1/8) sangat bangga dengan sineas kelahiran Malang, Jawa Timur ini.
 
Pada kesempatan itu Livi juga memperlihatkan  karya-karya film yang sudah dihasilkan kepada. Menpora. Wanita berusai 26 tahun bakal mempersiapkan film bertema kerapan sapi yakni budaya pacuan sapi dari Madura. Menurutnya kepada Menpora,  Livi mengaku tertarik melestarikan budaya Tanah Air yang tidak dimiliki bangsa lain. “Tradisi seperti ini haruslah diabadikan dan salah satu caranya adalah dengan membuat film bertema karapan sapi," kata Levi,
 
Menpora pun sangat mendukung film kerapan sapi ini. Menurutnya,  kerapan Sapi sudah menjadi tradisi budaya masyarakat Madura yang turun-temurun dari generasi ke generasi. “Pertanyaan mendasar, ada apa dibalik kerapan sapi Madura sehingga bertahan sampai sekarang. Ini sebuah karya anak bangsa yang layak dihargai dan sangat membanggakan, melalui karya ini, akan mendorong para sineas muda untuk tampil dan  sukses menembus pasar Hollywood," tambah Menpora. 
 
Selain menerima sutradara muda Livi Zeng, Menpora sebelumnya juga menerima panitia lomba lari marathon Palu 10 K Steffy Burase di ruangan kerjanya lantai 10. Pada pertemuan tersebut Steffy ingin mengajak  Menpora ikut hadir pada acara yang rencananya akan diselenggarakan pada bulan September mendatang. "Kita sangat mengharapkan kehadiran bapak untuk bisa hadir pada acara ini, selain itu kami juga akan melakukan promosi untuk menambah semarak penyelenggraan acara ini," kata Seteffy.

Deklarasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan

Untitled-1

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Jakarta, 7 Desember 2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) dan Deklarasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan pada 7-8 Desember di Hotel Aryaduta Jakarta. Rakernas dibuka oleh Dirjen. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Bapak M.R. Karliansyah, sedangkan narasumber adalah pemerintah dari Dirjen. Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, Perwakilan dari Gubernur Jawa Timur, Perwakilan dari Bupati Bone Bolango, Kapolres Bogor dan para akademisi dari IBP, ITB, dan UGM. Acara tersebut dihadiri oleh 200 orang perwakilan BLH dan Dinas ESDM dari 33 Provinsi, Kabupaten/Kota, dan 6 Pusat Pengendalian Pengembangan Ekoregion serta Kementerian/Lembaga terkait dan perusahaan.
Pertambangan Tanpa Izin (PETI)
Untitled-2Lahan akses terbuka adalah lahan yang memiliki akses secara terbuka bagi pihak lain untuk memanfaatkan secara ilegal, sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Akses terbuka terjadi karena pengawasan yang tidak memadai atau bahkan adanya pembiaran dari berbagai pihak.
Salah satu pemanfaatan lahan akses terbuka ini untuk kegiatan PETI. Terdapat ribuan lokasi PETI dan melibatkan sekitar 2 juta penambang. Pada bulan September-Oktober 2015, KLHK telah melakukan verifikasi lapangan terhadap 302 lokasi. Dari hasil verifikasi ini diperoleh data:
  1. Jenis tambang : emas (22%), sirtu (13%), pasir kuarsa (9%), batu, tanah dan timah (masing-masing 8%), pasir dan pasir urug (masing-masing 7%), batu gamping (6%), granit dan batu kuarsa (masing-masing 3%), serta lainnya (6%).
  2. Verifikasi dilakukan di 31 propinsi, analisa data sementara 302 lokasi yang terdiri 225 PETI, 40 lokasi IUP, dan 8 lokasi IPR.
  3. Peralatan tambang : mekanik (57%) dan manual (43%).
  4.  Metode penambangan : terbuka (76%), dalam/bawah tanah (15%) dan bawah air (9%).
  5. Status tambang : dominan aktif (84%) dan tidak aktif (16%).
  6. Status lahan : hutan konservasi (2%), hutan lindung (9%), hutan produksi (6%), tanah negara lainnya (31%) dan hak milik (52%).
  7. Mulai penambangan : sebelum 2010 (41%) dan periode 2010-2015 (59%).
  8. Status penambang : penduduk setempat (62%) dan pendatang (38%).
  9. Tingkat kesejahteraan : meningkat (77%), tetap (21%) dna menurun (2%).
  10.  Ketenaga-kerjaan : terdapat anak-anak (36 lokasi), lansia dan perempuan (53 lokasi).
  11. Kecelakaan kerja : menimbulkan korban jiwa (23 lokasi) dan cacat (11 lokasi).
  12. Jarak tambang dengan permukiman : kurang dari 0,5 km (53%).
  13. Konflik sosial : 84 lokasi.
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Pasal 112 mengatur bahwa setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan izin lingkungan, yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia dapat diancam pidana penjara atau denda. Di beberapa daerah kegiatan PETI telah menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, konflik sosial dan bahkan korban jiwa. Untuk mendorong “pejabat yang berwenang” melakukan pengawasan, dari data verifikasi lapangan KLHK membangun basis data dan Sistem Informasi Lahan Akses Terbuka (SILAT). Dengan sistem informasi ini diharapkan pemerintah daerah atau stakeholder lainnya dapat memberikan input mengenai lokasi PETI atau kejadian pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan.
Untitled-3Untuk keperluan penanganan kegiatan PETI ini, dilaksanakan melalui implementasi Nawacita ke-4 “memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya” dan Nawacita ke-7 “mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”. Dalam konteks keadilan untuk usaha dan/atau kegiatan di sektor pertambangan, khususnya bagi kegiatan pertambangan yang dilaksanakan oleh masyarakat, perlunya pembinaan dan fasilitasi dari pemerintah dan pemerintah daerah sebagai wujud kehadiran Negara. KLHK bersama-sama dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, pelaku usaha dan lembaga swadaya masyarakat membangun komitmen bersama melalui  Deklarasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan. Melalui deklarasi ini diharapkan melalui isu pencemaran dan kerusakan lingkungan yang merupakan kewenangan bersama antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat memperkuat kembali kondisi paska penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana kewenangan di bidang energi dan sumber daya mineral menjadi kewenangan pemerintah dan pemerintah provinsi.
Komitmen bersama tersebut, selanjutnya diaktualisasikan melalui penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan. Upaya menjaring informasi mengenai kondisi, permasalahan, kebijakan dan kegiatan saat ini serta kebutuhan mendatang, telah dilakukan melalui rapat kerja ekoregion di Jawa, Kalimantan dan Papua, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi dan Maluku serta Sumatera. Dari proses penjaringan tersebut selanjutnya dapat dirumuskan ruang lingkup aksi yang meliputi:
  1. Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
  2. Tata kelola terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan yang sedang terjadi.
  3. Pemulihan lahan akses terbuka yang rusak dan/atau cemar berat.
  4. Kerangka hukum, pengembangan peraturan dan kebijakan.
  5. Pelembagaan dan peningkatan kemampuan SDM.
Untuk memulai aksi tersebut, saat ini KLHK melakukan proses pelembagaan sosial “pelaku penambangan” di Singkawang (tambang emas), Paser (tambang emas), Boyolali (tanah urug) dan Bogor (tambang emas) bekerjasama dengan Fakultas Fisipol UGM. Sedangkan untuk upaya pemulihan dilakukan penyusunan Detail Engineering Design (DED) di Singkawang, Paser dan Gunungkidul (tambang batugamping).
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Dirjen PPKL
M.R. Karliansyah
Direktur PKLAT
Sulistyowati

Presiden Ingatkan Masyarakat Untuk Mengikuti Amnesti Pajak

Presiden Joko Widodo menyampaikan paparan pada kegiatan Sosialisasi Amnesti Pajak di International Expo Kemayoran, Jakarta pada Senin (01/08)

Jakarta, 01/08/2016 Kemenkeu - Sosialisasi Amnesti Pajak kembali digelar. Kali ini acara sosialisasi dilakukan di JIEXPO Kemayoran. Kegiatan yang dimulai pukul 16.00 ini merupakan kerjasama antara Kementerian Keuangan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Hadir sebagai pembawa acara, Cak Lontong berhasil membuat ruangan yang dihadiri sepuluh ribu orang itu terasa lebih segar. Acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala Polri, Jaksa Agung, dan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Dalam sambutan pembukaannya Ketua Apindo Suryadi Soekamdani menyatakan bahwa acara ini merupakan rangkaian kegiatan sosialisasi yang juga diadakan di Kementerian Keuangan. Acara ini juga melibatkan partisipasi dari berbagai lapisan pengusaha.
Selanjutnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan paparannya tentang kondisi ekonomi Indonesia yang tidak lepas dari kondisi global yang terjadi di berbagai belahan dunia. Keberadaan Amnesti Pajak ini memberikan kepastian hukum dan merupakan suatu upaya agar dana yang di luar negeri dapat kembali ke Indonesia. Selain itu, Presiden juga menyampaikan bahwa peluang untuk berinvestasi di Indonesia lebih baik dan menjanjikan.
Lebih lanjut lagi, Presiden juga menyatakan bahwa dalam waktu lima tahun pemerintahannya, pemerintah akan lebih fokus pada pembangunan infrastuktur. Presiden juga menekankan bahwa tahun 2018 adalah tahun keterbukaan informasi perbankan dan keuangan Internasional. Oleh karena itu, ia mengingatkan saat ini adalah momentum dan kesempatan yang tepat bagi masyarakat untuk mengikuti Amnesti Pajak.
Terakhir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjabarkan paparan terkait Amnesti Pajak secara lebih mendetail. Pada sesi akhir Direktur Jenderal Pajak membuka ruang untuk melakukan tanya jawab. Beberapa peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendapatkan kejelasan.
Pada akhir acara, Presiden menyampaikan nomor telepon 08112283333 sebagai sarana untuk melaporkan ketidakpuasan atau laporan terhadap hal-hal yg perlu dilaporkan terkait Amnesti Pajak.

Rabu, 25 Mei 2016

Pemerintah Berencana Kembangkan INSW

ilustrasi
Jakarta, 25/05/2016 Kemenkeu - Pemerintah tengah merencanakan untuk melakukan pengembangan pada Indonesia National Single Window Generasi 2 (INSW Gen – 2). Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, ini merupakan salah satu wujud keseriusan pemerintah dalam membenahi kegiatan ekspor-impor. Salah satu pengembangannya adalah INSW Gen-2 akan menyediakan data ekspor-impor secara real time, sehingga dapat membantu proses pengambilan keputusan/kebijakan maupun untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah.
“Pengembangan INSW Gen-2 ini bertujuan  untuk meningkatkan dan memperluas cakupan layanan sistem INSW sehingga memudahkan pelaku usaha menjalankan kegiatan ekspor impor,” kata Darmin saat Rapat Koordinasi tentang INSW, seperti dilansir melalui laman Kemenko Perekonomian pada Rabu (25/05). Saat ini, sistem INSW baru pada pemenuhan kebutuhan otomasi untuk mengintegrasikan proses layanan kepabeanan dengan perijinan yang harus dipenuhi.
Rencananya, INSW  Gen-2 akan mengintegrasikan proses bisnis antar-Kementerian/Lembaga, mulai pengurusan perizinan hingga realisasinya (flow of document), serta pengelolaan pergerakan barang (flow of goods). Nantinya, pelaku usaha cukup membuka sistem INSW untuk semua pengurusan proses ekspor dan impor.
Untuk penerapan INSW Gen – 2, Darmin menegaskan bahwa dibutuhkan komitmen di setiap K/L, karena akan adanya penghapusan form-form pengajuan perizinan yang selama ini ada di K/L. "Hal ini membutuhkan penyesuaian berbagai peraturan di tingkat Kementerian/Lembaga," tambahnya.

Rabu, 18 Mei 2016

Kick Off Liga Sepak Bola Pelajar U-14 dimulai, Menpora ingin kompetisi ini jadi pola pembibitan "Usia Dini"

Kick off Liga Sepakbola Pelajar (LSP) U-14 dimulai. Menpora Imam Nahrawi bersama Bupati Kepulauan Seribu Budi Utomo, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Raden Isnanta, Staf Khusus Bidang Olahraga M. Khusen Yusuf, dan Asisten Deputi Pengelolaan Sentra Olahraga dan SKO Teguh Raharjo Selasa (17/5) siang menendang bola kick off di Lapangan Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.(foto:muchlis/kemenpora.go.id)
Kep. Seribu: Kick off Liga Sepakbola Pelajar (LSP) U14 dimulai. Menpora Imam Nahrawi bersama Bupati Kepulauan Seribu Budi Utomo, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Raden Isnanta, Staf Khusus Bidang Olahraga M. Khusen Yusuf, dan Asisten Deputi Pengelolaan Sentra Olahraga dan SKO Teguh Raharjo Selasa (17/5) siang menendang bola kick off di Lapangan Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. 

Menpora yang hadir bersama rombongan disambut dengan pengalungan bunga, tari-tarian khas Kepulauan Seribu dan sambutan meriah oleh ratusan pelajar dari SMA dan SMP di Kepulauan Seribu. Menpora Imam Nahrawi menyampaikan kesempatan ini adalah momentum yang luar biasa, dalam rangka menggelorakan semangat sepakbola di Kepulauan Seribu ke tingkat nasional. "Dengan semangat dan sportivitas dari pulau ini untuk kembali membangkitkan sepakbola nasional dan diharapkan kompetisi yang dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota diseluruh Indonesia dapat berjalan dengan baik, dan banyak dilahirkan pemain-pemain nasional di masa depan," ujar Menpora.

"Pemerintah saat ini secara serius memperhatikan pembinaan olahraga sejak usia dini, kita ingin memastikan ke depan sepakbola tanah air tidak hanya cakap bertanding diantara sesama kita, tetapi dengan pembibitan dan pembinaan usia dini, kita mengharapkan ke depan dapat melahirkan pemain yang dapat berprestasi di tingkat internasional, " tambahnya. 

"Kami memilih Kepulauan Seribu sebagai tempat berlangsungnya kick off adalah, dengan semangat Presiden Jokowi bagaimana kekayaan Indonesia yang dihubungankan oleh kepulauan yang menjadi kekuatan maritim dunia, hal ini harus diwujudkan secara nyata oleh pembantunya (Menteri).Dalam hal ini Kemenpora mempunyai kepentingan dalam menyambungkan semangat itu lewat olahraga, khususnya sepakbola, " lanjutnya.

Menpora meyakini dan berkomitmen bahwa, kompetisi atau liga harus dimulai sedini mungkin, sehingga pemain, operator, klub dan perangkat pertandingan akan terbiasa menghadapi model kompetisi yang baik sejak usia dini. "Sejak usia dini, harus dilakukan pembelajaran dan pembinaan penyelenggaraan pertandingan, sehingga para pemain, operator dan klub dapat bertanding secara fairplay dan sportif, " ujar Imam.

Pada kesempatan yang sama Menpora melakukan dialog dengan masyarakat dan pelajar di Pulau Pramuka. Menpora melontarkan beberapa pertanyaan tentang sejarah olahraga dan olahragawan di Indonesia. Setelah memberikan sambutan, Menpora melakukan menyerahkan Piala Bergilir Menpora LSP U14 kepada Ketua Penyelenggara. 

Bupati Kepulaun Seribu Budi Utomo dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kemenpora yang menjadikan Kepulauan Seribu sebagai tempat berlangsungnya kick off LSP U14. "Kegiatan ini memberikan semangat dan motivasi kepada kami dan masayarakat di Kep. Seribu dalam membangun meningkatkan sumberdaya manusia Kep. Seribu. Ini merupakan sebuah kesempatan, peluang dan tantangan terutama kepada generasi muda untuk giat belajar dan berlatih mencapai sukses dimasa depan didalam berbagai bidang, " ujar Budi. 

Dalan laporannya, Ketua Panitia Nasional LSP U14 Subagya menyampaikan, dipilihnya Kepulauan Seribu sebagai tempat berlangsungnya kick off LSP U14 dikarenakan, berdasarkan informasi dan fakta dilapangan Kep. Seribu belum tersentuh secara langsung terhadap pembinaan sepak bola, padahal banyak bibit-bibit unggul pemain sepakbola berasal dari Kep. Seribu. "LSP U14 pada tahun 2016 melibatkan 34 korwil dan 514 korda diseluruh Indonesia, melibatkan 120.000 pemain sepakbola U14, dan selama pertandingan di Liga U14, panitia menurunkan tim pencari bakat dengan latar belakang mantan pemain nasional dan pengamat sepakbola, " ujar Subagya.

Berikut 12 Klub Kepulauan Seribu di LSP U-14:
1. Putra Pamuka FC
2. Pramuka Elang FC
3. Kelapa Soccer FC
4. Bina Kelapa FC
5. Harapan Guide FC
6. Bintang Harapan FC
7. Putra Panggang FC
8. FC Panggang
9. Bintang Timur Pari FC
10. Tidung FC
11. Untung Jawa FC
12. Lancang FC

Kemenag Akan Gelar Seminar Internasional Tentang Al-Quran

Jakarta (Pinmas) —- Kementerian Agama melalui Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran (LPMA) akan menggelar Seminar Internasional tentang Al-Quran. Seminar Internasional ini dijadwalkan akan dilaksanakan pada 30 Agustus – 1 September 2016 di Jakarta.
Dikutip dari laman resminya, seminar internasional ini mengangkat tema “Peran Mushaf dalam Membangun Peradaban Islam dan Kemanusiaan”. Seminar Internasional ini diharapkan menjadi forum pertemuan dan diskusi para pakar, para pemimpin perguruan tinggi, ilmuwan, cendekia, ulama dan tokoh agama, maupun lembaga-lembaga yang memiliki perhatian terhadap kajian Mushaf Al-Qur’an dalam upaya mengungkap peran Mushaf Al-Qur’an terhadap persoalan kemanusiaan, kemasyarakatan, dan kebangsaan.
Terkait itu, seminar juga akan membahas sejumlah sub tema, antara lain: 1) Kontribusi dan Upaya dalam Pelayanan Mushaf dari Masa ke Masa; 2) Pengaruh Mushaf Al-Qur’an terhadap Umat Muslim dalam bidang Peradaban dan Bahasa; 3) Tradisi Penyalinan Mushaf Al-Qur’an antara Timur dan Barat Dunia Islam di Tengah Perkembangan Teknologi Modern.
Sub tema lainnya: Keraguan Seputar Mushaf Al-Qur’an dan Sejarahnya; Kodifikasi Mushaf Al-Qur’an dan Aliran Kaligrafi Arab; Mushaf Al-Qur’an dalam Seni Islam; Mushaf Al-Qur’an; Rasm, Dhabt, Waqf, dan Ibtida’; Mushaf Al-Qur’an dan Isu-isu Kontemporer; Mushaf-mushaf Kuno dalam Perspektif Filologi; serta Terjemah Al-Qur’an; Sejarah, Perkembangan dan Problematikanya.
Seminar akan diikuti para penggiat kajian Al-Qur’an dari kalangan akademisi, seperti dosen, peneliti, dan para pengkaji Al-Qur’an yang dibagi dalam dua kategori: pertama, peserta Pemakalah, yaitu: mereka yang diundang sebagai pembicara utama, atau mendaftar dan mengajukan makalahnya, serta telah mendapat persetujuan dari Tim Penilai Makalah (reviewer) yang telah ditunjuk oleh LPMA.
Kedua, peserta umum, yaitu mereka yang mendaftarkan diri tanpa mengajukan makalah untuk mengikuti seluruh rangkaian seminar. Untuk kategori ini, penginapan dan konsumsi ditanggung oleh peserta yang bersangkutan.
Untuk peserta pemakalah, LPMA membuka pendaftaran hingga batas akhir pengiriman abstrak makalah pada Selasa (31/05) mendatang. Abstraksi yang masuk akan dinilai oleh tim penilai dan hasilnya akan diumumkan pada Rabu, 8 Juni 2016. Peserta yang abtraksinya terpilih harus mengirimkan makalah lengkapnya sampai dengan Minggu, 31 Juli 2016. Adapun untuk peserta umum, dapat mendaftar hingga batas akhir 8 Juni 2016 atau hingga batas maksimal peserta umum telah terpenuhi.
Info selengkapnya terkait hal ini, sila kunjungi Seminar Internasional tentang Al-Quran.

Sumber: www.kemenag.go.id

Senin, 11 April 2016

KEMENTERIAN PANRB GELAR SIMULASI CAT ONLINE

 20160411 Sosialisasi CAT di Bandung

Kementerian PANRB mengadakan simulasi Computer Assisted Test (CAT)di Universitas Pendidikan Indonesia, Jumat (04/07/2014).

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan membuka kembali simulasi Computer Assisted Test (CAT) secara online di www.menpan.go.id. Hal itu dilakukan sebagai antisipasi seleksi penerimaan calon mahasiswa/praja di 7 Sekolah Ikatan Dinas, yang pendaftarannya sudah dibuka beberapa waktu lalu.
Demikian dikatakan Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman di Jakarta, Senin (11/04).  ”Pelaksanaan seleksi di tujuh Sekolah Ikatan Dinas itu menggunakan sistem CAT, seperti halnya tes untuk CPNS,” ujar Herman.
Dikatakan, calon mahasiswa/praja 7 Sekolah Ikatan Dinas tersebut diwajibkan mengikuti tes kompetensi dasar (TKD). CAT merupakan suatu metode seleksi dengan bantuan computer, sehingga menjamin terjadinya transparansi. Setiap peserta mendapat soal yang berbeda, meskipun duduknya berdampingan. Setelah selesai mengerjakan soal, peserta tes dapat langsung mengetahui hasilnya.
Dengan demikian, lanjut Herman, seleksi dengan sistem CAT ini akan mencegah terjadinya main mata, atau KKN dalam penerimaan mahasiswa ikatan dinas. “Dengan demikian yang tes hanya peserta yang benar-benar siap, dan putra-putri terbaik bangsa. Tidak ada titip-titipan,” tegas Herman.
Melalui sistem ini, peserta yang lulus sudah memenuhi standar minimal kompetensi dasar bagi CPNS. Simulasi CAT online yang dapat diunduh secara gratis ini, merupakan upaya Kementerian PANRB untuk membantu para calon peserta tes mengenal aplikasi yang sudah diterapkan secara penuh dalam tes CPNS pada tahun 2014.
Diakui bahwa dewasa ini semua lulusan SLTA sudah familier dengan teknologi informasi dan komunikasi. Simulasi tersebut dibuat dalam rangka memberikan edukasi kepada pelamar yang sudah mendaftar mengikuti seleksi Sekolah Ikatan Dinas agar dalam pelaksananaan TKD agar nanti bisa lebih optimal, imbuh Herman.
Kabag Sistem Informasi pada Biro HKIPKemenetrian PANRB Taufikurahman menambahkan, aplikasi CAT ini, didalamnya tersedia pilihan beranda, registrasi, mulai CAT, papan skor, informasi CPNS, CAT offline, bantuan dan kontak. "Simulai CAT ini bisa dikunjungi melalui partner website Menpan RB di www.sc.menpan.go.id" ujarnya menambahkan.
Cara pendaftaran yang dilakukan peserta adalah dengan cara memasukan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan biodata diri meliputi tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan terakhir serta instansi yang dituju. Waktu yang diberikan untuk peserta ujian sekitar 15 menit dengan jumlah soal sebanyak 30 buah. Soal-soal yang disajikan berupa Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
Seperti diketahui, untuk pertama kalinya, tahun ini seleksi masuk tujuh sekolah ikatan dinas dilakukan secara terpadu. Ketujuh kampus dimaksud adalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dengan 900 kursi, Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) 300 kursi, Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN 3.650 kursi, Akademi Imigrasi (AIM) dan POLTEKIP 260 kursi, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) 500 kursi, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (STMKG) 250 kursi, dan Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN) sebanyak 80 kursi.
Sumber : www.menpan.go.id

Menag Ingatkan Forum Raker Kanwil Harus Efektif dan Produktif

Makassar (Pinmas) —- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan agar forum rapat kerja Kanwil Kementerian Agama dilakukan secara efektif dan produktif. Menag minta agar rapat kerja fokus pada program yang berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam pembangunan bidang agama.
“Kita harus selalu berinovasi dan berkreasi dalam pelaksanaan tugas. Kita juga harus meningkatkan kepekaan terhadap tanggung jawab sebagai ASN Kementerian Agama,” pesan Menag dihadapan peserta Rapat Kerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan di Asrama Haji Sudiang Makassar, Senin (11/04). Selaian para pejabat Kanwil Sulsel, acara ini dihadiri juga oleh Ketua MUI Sulsel KH Sanusi Bacco, Wagub Sulsel Agus Arifin Nu’mang, dan Sekjen Kemenag Nur Syam.
Agar lebih peka dan memahami problem lingkungannya, Menag mendorong aparaturnya untuk menjadikan media sebagai mata dan telinga. Dengan demikian, ASN Kemenag dapat  melihat apa yang terjadi di sekitarnya, khususnya yang menyangkut masalah keagamaan.
Terkait masalah haji, Menag memahami panjangnya antrian calon jamaah haji di Sulawesi Selatan. Karenanya, Menag meminta masyarakat yang sudah berhaji dapat memberi kesempatan kepada orang lain yang belum berhaji. “Hukum melaksanakan haji bagi orang yang sudah berhaji itu sunnah. Karenanya, berilah kesempatan kepada saudara – saudara kita yang belum berhaji karena kuotanya terbatas,” pesan Menag.
Kakanwil Kemenag Sulsel dalam laporannya menyampaikan bahwa rapat kerja ini diikuti oleh seluruh jajaran pejabat di Kanwil Kemenag Sulsel, Kepala Kankemenag Kab./Kota beserta jajarannya, dan para Kepala Satuan Kerja.  Rakernas kali ini mengangkat tema “Meneguhkan Revolusi Mental untuk Kementerian Agama yang Bersih dan Melayani menuju Suawesi Selatan terkemuka di Indonesia berdasarkan Kearifan Lokal”.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulsel H. Agus Arifin Nu’mang dalam sambutannya menyampaikan bahwa Sulawesi Selatan bersama Kanwil Kementerian Agama Sulsel terus melaksanakan pembinaan keagamaan, sehingga para penganut agama dapat hidup rukun dan damai. Terkait layanan jamaah haji, Pemprov Sulsel tahun ini telah membuat jalur cepat ke bandara sehingga hanya butuh waktu 5 menit dari Asrama Haji untuk sampai ke bandara. “Hal ini merupakan terobosan baru untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan calon jamaah haji,” imbuhnya.

Sumber: www.kemenag.go.id

Selasa, 05 April 2016

Indonesia Dorong Penguatan Arsitektur Keamanan Nuklir Global pada KTT Keamanan Nuklir 2016

1 / 2

Washington, D.C. – Keamanan terhadap bahan nuklir dan radioaktif serta fasilitas nuklir sangat penting untuk dilakukan guna mencegah bahan-bahan tersebut jatuh ke tangan teroris atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Keberadaan senjata nuklir menciptakan peluang bagi teroris untuk memperoleh atau menyalahgunakan senjata tersebut sehingga perlu didorong terciptanya dunia yang bebas dari senjata nuklir.
Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Keamanan Nuklir (Nuclear Security Summit) yang diselenggarakan di Washington, D.C. pada tanggal 31 Maret – 1 April 2016.
Dalam kesempatan itu, Wakil Presiden mengecam sejumlah aksi teror yang terjadi di beberapa kota besar seperti Paris, Jakarta, Istanbul, Ankara, Brussel, dan Lahore. Ditekankan pula bahwa Indonesia terus meningkatkan upaya untuk memerangi ancaman terorisme serta mengajak negara-negara untuk menegaskan kembali komitmen dalam memerangi terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, termasuk terorisme nuklir.
KTT Keamanan Nuklir 2016 bertujuan membahas berbagai capaian dan kemajuan atas berbagai inisiatif dan komitmen bersama yang telah disepakati oleh para pemimpin pada KTT sebelumnya yakni di Washington, D.C. tahun 2010, Seoul tahun 2012, dan Den Haag tahun 2014. Sejumlah isu penting yang dibahas antara lain terkait kerja sama internasional dalam penguatan arsitektur keamanan nuklir, upaya meningkatkan keamanan bahan nuklir dan sumber radioaktif termasuk fasilitas nuklir serta mencegah jatuhnya bahan-bahan nuklir dan radioaktif jatuh ke tangan aktor non-negara yang tidak berhak.
Sebagaimana pelaksanaan KTT terdahulu, masing-masing negara menyampaikan rangkuman capaian nasional terkait keamanan nuklir. Dalam hal ini, Indonesia telah menyampaikan Information on progress made by Indonesia in the Field of Nuclear Security yang berisi upaya dan capaian nasional Indonesia di bidang keamanan nuklir sejak tahun 2014, yang mencakup antara lain pengesahanInternational Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism (ICSANT), penerbitan sejumlah peraturan teknis terkait keamanan nuklir, serta berbagai kegiatan kerjasama dan peningkatan kapasitas di bidang keamanan nuklir.
KTT Keamanan Nuklir 2016 menghasilkan Communiqué dan Action Plans yang secara garis besar berisi komitmen negara peserta untuk memperkuat arsitektur keamanan nuklir di semua tingkatan, memajukan kerja sama internasional dan arsitektur keamanan nuklir internasional melalui penguatan instrumen hukum, serta menciptakan lingkungan internasionalk yang damai dan stabil melalui pengurangan ancaman terorisme nuklir.
Pada KTT kali ini, Indonesia menyampaikan pula dukungan atas 7 gift basket yang sejalan dengan kepentingan dan posisi Indonesia.
KTT Keamanan Nuklir 2016 dipimpin oleh Presiden AS Barack Obama, selaku tuan Rumah dan pemrakarsa NSS, dan dihadiri oleh sejumlah pemimpin dari 52 negara peserta NSS dan 5 organisasi internasional (PBB, IAEA, Interpol, GC, GICNT). Delegasi RI dipimpin oleh Wakil Presiden RI dan didampingi oleh Direktur Jenderal Multilateral Kemlu RI selaku Sherpa Indonesia pada KTT Keamanan Nuklir, Duta Besar RI di Washington, D.C., Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), dan Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kemlu RI selaku Sous-Sherpa Indonesia pada KTT Keamanan Nuklir.

Sumber: www.kemlu.go.id

 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI - KEMENTERIAN LUAR NEGERI - KEMENTERIAN PERTAHANAN - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - KEMENTERIAN KEUANGAN - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - KEMENTERIAN PERDAGANGAN - KEMENTERIAN PERTANIAN - KEMENTERIAN KEHUTANAN - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - KEMENTERIAN KESEHATAN - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN AGAMA - KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI - KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP - KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL - KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL - KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA - KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT - KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA