Desk Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN Kemenko Polhukam menyelenggarakan kegiatan Diseminasi di Medan

Jakarta, polkam.go.id, 16/10/2014. Desk Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN Kemenko Polhukam akan menyelenggarakan kegiatan Diseminasi di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada 30 Oktober 2014 dengan menghadirkan tiga narasumber dari tingkat nasional dan satu narasumber dari daerah yang memiliki kompetensi mengenai komunitas ASEAN pada ketiga pilarnya termasuk prioritas Indonesia dalam pilar politik dan keamanan ASEAN.

Kegiatan diseminasi serupa telah dilaksanakan Desk pada 16 Oktober 2014 bertempat di Medan, Sumatera Utara. Kegiatan diseminasi tersebut dibuka Asisten I Setda Prov Sumut, Hasiholan Silaen, selaku wakil Pemda Sumut dan dari Kemenko Polhukam sambutan disampaikan Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi, Bapak Irjen Pol. Alberto Simanjuntak. Dalam acara diseminasi hadir 3 orang narasumber dari tingkat nasional yaitu Dubes Ngurah Swajaya (Kemlu), Brigjen TNI Jan Pieter Ate (Direktur Kerja Sama Internasional Kemhan), Dr. Tri Nuke Pudji Astuti (Peneliti Senior LIPI) dan Dra. Rosmeri Sabri MA (Dosen FISIPOL Universitas Sumatera Utara).

Diseminasi tersebut dihadiri unsur pemerintah dan masyarakat madani Provinsi Sumatera Utara  seperti perwakilan pemerintah daerah tingkat dua se-Sumut, universitas, LSM, dan wartawan. Setelah mendengarkan paparan komprehensif mengenai peluang, tantangan dan prioritas terkait pembentukan komunitas ASEAN tahun 2015 pada ketiga pilarnya yaitu komunitas politik dan keamanan, komunitas ekonomi dan komunitas sosial budaya, dilanjutkan dengan diskusi interaktif yang dipandu oleh Asdep 2/II Kerma ASEAN, Dupito D Simamora. Pemerintah dan masyarakat madani perlu merapatkan barisan dalam menyebarluaskan pemahaman, memaksimalkan kesiapan, dan menjadikan Indonesia di depan dan terdepan agar menjadi winner dalam komunitas ASEAN nantinya. Apresiasi disampaikan atas upaya Desk dengan harapan pemerintah pusat dan daerah mengambil peran terbesar dalam melakukan persiapan nasional secara berkelanjutan.

Acara diseminasi dilanjutkan dengan kuliah umum di depan siswa dan pengajar Singapore International School (SIS) di Medan. Dalam sesi tanya jawab, pelajar dan pengajar SIS Medan yang hampir seluruhnya warga negara Indonesia menunjukkan ketertarikan dan perhatian khusus pada komunitas ASEAN yang nantinya akan menjadi bagian dari masa depan mereka. Paparan Desk dan diskusi dilakukan dalam bahasa Inggris.

Sumber: www.polkam.go.id

Read More

Menko Kesra Serahkan BLM PNPM Mandiri Untuk Parigi Moutong

Parigi,19 Oktober- Menko Kesra HR. Agung Laksono menyerahkan dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan sebesar 40,2 milyar kepada Bupati Parigi Moutong Moutong Samsyurizal Tombolotutu di Pantai Kayu Bura Desa Pangi Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong, Minggu (19/10). (yn/humas).

Selain itu, Menko Kesra Agung laksono juga menyerahkan beberapa bantuan dari sejumlah Kementerian di antaranya solar cell /listrik tenaga surya 100 unit dari Kemenkokesra, Alquran 242 exemplar dari Kemenag, 1 unit komputer dari BRI,  Raskin dari Bulog untuk 36.537 RTS rumah tangga sasaran dan bantuan dari Kemendikbud untuk Paudni sebesar 3.012.783.000 rupiah.

Sumber: www.menkokesra.go.id

Read More

Kemenko Perekonomian, Chairul Tanjung: Ekonomi Tidak Bergerak di Ruang Hampa

Jakarta (17/10) - Menjelang berakhirnya Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II dan pergantian pemerintahan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih selanjutnya, yakni Joko Widodo dan Jusuf Kalla, perekonomian Indonesia pada tahun mendatang diperkirakan menghadapi kondisi yang kurang menguntungkan. Melalui sambutannya di acara bertajuk "Prospek Ekonomi Indonesia 2015", Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus merangkap sebagai ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN), Chairul Tanjung menyatakan bahwa Indonesia diprediksi akan mengalami perlambatan ekonomi. Hal tersebut merupakan konsekuensi pelaksanaan kebijakan Quantitative Easing ke arah sebaliknya yang dilakukan oleh Amerika Serikat.

Beberapa tahun yang lalu, negara adidaya dunia, Amerika Serikat memberlakukan kebijakan Quantitative Easing yang mengakibatkan aliran uang banyak masuk ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Efek lanjutannya adalah, angka permintaan terhadap komoditas dalam negeri meningkat dengan signifikan. Selain itu, harga-harga komoditas utama negeri seperti bijih coklat dan batubara juga meningkat tajam. Singkat kata, laju dan volume ekspor meningkat dan menciptakan imbal hasil yang lebih tinggi.

 

Sebagai respon terhadap tingginya angka inflasi dan jumlah pengangguran akibat pemberlakuan Quantitative Easing tersebut, Amerika Serikat melancarkan tapering off untuk menaikkan suku bunga dalam rangka menarik uangnya kembali. Akibatnya, terjadi aliran uang keluar dari negara-negara berkembang. Harga-harga komoditas seperti CPO, emas dan batubara dalam negeri juga ikut melemah sehingga peningkatan jumlah transaksi tidak diikuti dengan aliran uang ke dalam pendapatan negeri dalam jumlah yang besar pula. Dampak tersebut ternyata tidak hanya berimbas ke perekonomian Indonesia tetapi juga ke perekonomian Cina, Meksiko, Brasil dan negara berkembang lainnya. Keadaan tersebut menyisakan pertanyaan mengenai persiapan Indonesia untuk menghadapi situasi yang demikian, terlebih dengan masa transisi pemerintahan baru yang dibarengi dengan defisit ganda (neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangan), potensi inflasi dan pelemahan rupiah.

 

Melalui pemaparannya, Chairul Tanjung meyakinkan para pebisnis, akademisi, dan petinggi lembaga keuangan yang hadir dalam seminar tersebut bahwa Indonesia mampu untuk menggenjot kembali perekonomiannya yang sempat lesu ini. Menurutnya, ekonomi tidak bergerak di ruang hampa. Ekonomi perlu suasana sosial dan politik yang kondusif untuk bisa bergerak sesuai dengang asumsi yang diharapkan. Dengan jumlah sumber daya yang melimpah dan bonus demografi, Indonesia berpeluang untuk mengembalikan situasi ekonomi yang menguntungkan. Meski demikian, Chairul Tanjung tidak menampikkan fakta bahwa hal tersebut tetap menyisakan kompleksitas dalam pemutusan kebijakan ekonomi dan dukungan dari seluruh komponen bangsa mutlak diperlukan.

Sumber: www.ekon.go.id

Read More

3 Alasan Jokowi Batal Umumkan Kabinet

Jakarta - Presiden Joko Widodo membatalkan rencana untuk mengumumkan nama-nama menterinya, Rabu malam, 22 Oktober 2014. Semula pengumuman nama menteri yang akan bekerja dalam lima tahun mendatang akan dibacakan pada Rabu, pukul 19.00 WIB, di Dermaga 303, Terminal III, Pintu 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Karpet abu-abu sepanjang 20 meter yang semula membentang di Pos Bitung, Terminal III, Tanjung Priok, Jakarta Utara, sudah digulung. Sementara persiapan pengumuman sudah dilakukan sejak Rabu siang. "Maaf ya teman-teman, acaranya batal," kata salah satu pegawai Biro Humas Istana Presiden yang menolak disebutkan namanya kepada wartawan. 
Beberapa jam setelah pembatalan pengumuman, orang dekat Jokowi dan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan membeberkan alasan pembatalan rencana itu. Berikut ini tiga di antara alasan tersebut:

1. Ingin Berhati-hati

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto berdalih pembatalan pengumuman menteri di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu, 22 Oktober 2014, bukan peristiwa ditunda. "Tak ada istilah ditunda atau dibatalkan dalam pengumuman menteri," katanya di depan rumah Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu malam, 22 Oktober 2014.

Menurut dia, konstitusi memberikan waktu pada presiden selama 14 hari untuk mengumumkan kabinet. Selama tidak melebihi batas waktu itu, ujar Hasto, tak ada terminologi penundaan atau pembatalan. "Hanya belum diumumkan saja," ujarnya. PDI Perjuangan, Hasto berdalih, menganggap pembatalan pengumuman menteri di Pelabuhan Tanjung Priok bukan peristiwa ditunda. "Tak ada istilah ditunda atau dibatalkan dalam pengumuman menteri," kata dia. 

Belum diumumkannya nama menteri oleh Jokowi, kata Hasto, untuk memastikan asas kehati-hatian dipenuhi dalam proses pemilihan. Prinsip ini sekaligus menjaga harapan dan kepercayaan rakyat ihwal kabinet yang bersih dari korupsi.

2. Tunggu Rekomendasi DPR

Mantan Ketua Tim Transisi Rini Soemarno mengatakan batalnya rencana pengumuman kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla pada Rabu malam, 22 Oktober 2014, lantaran masih menunggu rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat soal nomenklatur kementerian baru. "Karena menunggu pertimbangan dari DPR," kata Rini di pintu masuk Istana Presiden, Rabu, 22 Oktober 2014.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengusulkan enam perubahan nomenklatur dalam susunan kabinet. Perubahan itu disampaikan Jokowi dalam surat bernomor 24/Pres/10/2014 tertanggal 21 Oktober. "Suratnya bersifat segera dan baru kami terima hari ini," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 22 Oktober 2014.

Rini menolak menjelaskan lebih lanjut alasan pembatalan pengumuman kabinet. Ia langsung masuk ke dalam Kompleks Istana. Rabu malam tadi, rencananya Jokowi akan mengumumkan nomenkelatur kabinet dan nama-nama menteri di Dermaga 302, Terminal III, Pelabuhan Kontainer, Tanjung Priok. Pengumuman rencananya dilakukan pada pukul 19.00 WIB.

3. Tak Akomodir Calon PDIP

Sumber Tempo yang dekat dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyebutkan pembatalan pengumuman kabinet oleh Joko Widodo lantaran masih alotnya penyusunan nama-nama menteri yang disorongkan oleh PDI Perjuangan dan Jokowi-JK. Namun, informasi ini dibantah oleh Hasto. "Tak benar bila Megawati marah terkait susunan kabinet," dia menjelaskan.

Hasto berdalih pembatalan pengumuman menteri karena konstitusi memberikan waktu pada presiden selama 14 hari untuk mengumumkan kabinet. Selama tidak melebihi batas waktu itu, Hasto menambahkan, tak ada terminologi penundaan atau pembatalan. "Hanya belum diumumkan saja," ujar dia kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta.

Bersamaan dengan pembatalan tersebut, Megawati segera menggelar pertemuan tertutup di rumahnya, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Penjagaan sangat ketat. Ajudan melarang wartawan mengambil gambar dari balik gerbang meski hanya merekam halaman rumah Megawati. Sebelumnya, Jokowi berencana mengumumkan menteri di Pelabuhan Tanjung Priok, Rabu malam.

Sumber :www.tempo.co

www.kemendagri.go.id

Read More

RI Serukan DK PBB Atasi Kejahatan Massal

Jumat, 24 Oktober 2014

“Indonesia menyerukan agar DK PBB bertindak tegas dalam atasi kejahatan massal, (mass atrocities) melalui perbaikan metoda kerjanya”, demikian ditekankan oleh Duta Besar/Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Desra Percaya, pada sesi debat umum Dewan Keamanan PBB mengenai metoda kerja DK PBB pada hari Kamis, (23/10)bertempat di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat.
Dubes Desra juga menekankan bahwa pembahasan mengenai code of conduct terkait penggunaan hak veto ke-5 negara anggota tetap DK PBB dalam menyikapi kejahatan massal segera dimulai. “Disepakatinya modalitas terkait penggunaan hak veto yang jelas, akan dapat membantu kinerja dan pelaksanaan mandat DK dalam menyikapi berbagai situasi yang merupakan pelanggaran hukum HAM dan hukum humaniter internasional, seperti pelanggaran HAM berat, genosida dan kejahatan perang. Contoh kasus yang paling jelas adalah kegagalan DK dalam menyikapi kekejaman Israel di Jalur Gaza”, ujar Dubes Desra.
Ditekankan pula pentingnya bagi PBB untuk bersikap lebih transparan dan inklusif dalam menanggapi berbagai tantangan global di bidang perdamaian dan keamanan internasional. “Indonesia melihat adanya urgensi bagi Dewan Keamanan untuk segera memberikan perhatian yang merata dan tidak menetapkan standar ganda dalam menjawab tantangan global yang bersifat kompleks dan multidimensional”, demikian ditambahkan Dubes Desra.
Sejak dibentuknya PBB pada tanggal 24 Oktober 1945 paska Perang Dunia ke-II, dunia telah mengalami berbagai perubahan mendasar dan pada saat yang sama juga dihadapkan pada sejumlah tantangan baru. Namun demikian metode kerja DK PBB yang stagnan dan bahkan tetap dibungkus dalam aturan yang bersifat provisional, seringkali menjadi kendala. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efisiensi dan tanggung jawab dalam melaksanakan mandatnya, DK harus menyesuaikan diri melalui perubahan atas metoda kerjanya.
Dewan Keamanan PBB adalah satu dari enam organ utama PBB yang memiliki mandat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta mengambil keputusan dalam bentuk resolusi yang bersifat mengikat secara hukum. DK PBB terdiri dari 5 negara anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap. Indonesia telah menjadi anggota tidak tetap DK PBB sebanyak tiga kali, yakni pada periode 1974 – 1975, 1995 – 1996, dan 2007 – 2008 dan mencalonkan diri kembali untuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB untuk masa periode 2019 – 2020.

Sumber: www.kemlu.go.id

Read More

Asia Timur-Pasifik Sumbang Sepertiga Pertumbuhan Ekonomi Dunia

Jakarta, 24/10/2014 MoF (Fiscal) News - Perekonomian global kembali menunjukkan tanda-tanda belum dapat pulih sepenuhnya tahun ini. Hal ini seiring dengan prediksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2014 yang kembali direvisi hingga hanya berada di kisaran 2,6 persen.

“Pertumbuhan ekonomi global direvisi ke bawah, dan diperkirakan berada di level 2,6 persen tahun ini,” demikian diungkapkan Direktur Pelaksana Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati dalam pertemuan para menteri keuangan negara-negara anggota Asia-Pacific Economic Cooperation(APEC) yang berlangsung di Beijing, Tiongkok sebagaimana dilansir situs resmi Bank Dunia.

Ia menambahkan, angka tersebut hanya sedikit mengalami peningkatan dari pertumbuhan ekonomi global tahun lalu yang sebesar 2,4 persen. “Tahun 2014 bisa jadi akan menjadi tahun yang mengecewakan bagi perekonomian dunia,” katanya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi global tahun depan pun berpotensi akan lebih rendah dari prediksi semula.

Namun demikian, ia mengungkapkan, negara-negara berkembang di Asia Timur dan Pasifik masih akan menjadi kawasan dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Pertumbuhan ekonomi kawasan ini pun diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi global.

“(Pertumbuhan ekonomi) negara-negara emerging market dan negara-negara berkembang anggota APEC diharapkan dapat memberikan kontribusi sekitar sepertiga dari pertumbuhan ekonomi dunia,” ungkapnya.

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Read More

Mentan Launching 22 ekor Sapi Brahman Bibit Bersertifikat

Palembang - Menteri Pertanian, Suswono, didampingi Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Syukur Iwantoro, melakukan launching 22 ekor sapi Brahman bibit bersertifikat di Balai Pembibitan Ternak Unggul, Sembawa, Palembang (14/10).

Jumlah ini menambah total ternak sapi bibit yang telah disertifikasi sejak didirikannya Lembaga Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak menjadi 234 ekor.

Dari 22 ekor sapi yang di launching tersebut terdiri dari 8 ekor sapi jantan dan 14 ekor sapi betina. Sapi betina bibit bersertifikat digunakan sebagai indukan penghasil ternak bibit.Sedangkan sapi pejantan bibit unggul bersertifikat digunakan sebagai penghasil semen beku di Balai Inseminasi Buatan dan sebagai pejantan pemacek dalam Intensifikasi Kawin Alam (INKA). Semen beku yang dihasilkan dari sapi pejantan bibit bersertifikat tersebut digunakan untuk optimalisasi peningkatan kelahiran ternak yang memiliki genetik baik melalui teknologi Inseminasi Buatan (IB).

Bibit sapi Brahman ini merupakan hasil dari proses panjang hingga disertifikasi oleh Lembaga Serfitikasi Produk (Ls Pro) Benih dan Bibit Ternak. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, menyampaikan bahwa UPT Perbibitan menjadi ujung tombak penyediaan benih dan bibit ternak yang berkualitas.

Komitmen kuat pemerintah dalam memperbaiki perbibitan ternak untuk mendukung pembangunan peternakan dalam negeri, juga dibuktikan dengan telah dicapainya swasembada semen beku pada tahun 2012, dan swasembada sapi pejantan unggul pada tahun 2013.

Sumber: www.pertanian.go.id

Read More

Perkuat Birokrasi Daerah Otonom Baru

JAKARTA – Indonesia Governance Index (IGI) merilis indeks tata kelola pemerintahan tahun 2014 yang merupakan hasil survey dari 34 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Hasilnya, birokrasi pada Daerah Otonom Baru (DOB) perlu diperkuat. Kesimpulan itu  menguatkan temuan Kemendagri pada tahun 2009, yang menunjukkan bahwa 80% DOB itu gagal dan belum dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. 

 

Padahal, menurut Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan negara setidaknya menghabiskan dana sekitar Rp 50 triliun untuk pembentukan DOB sejak tahun 1999. “Penting untuk membangun birokrasi yang kuat pada DOB, agar pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik, kendati terjadi persoalan dan gejolak politik di daerah,” ujarnya  dalam acara peluncuran nasional hasil indeks tata kelola (IGI), yang mengangkat tema Menata Indonesia dari Daerah, Selasa (14/10).

 

Dikatakan, faktor paling menentukan dalam penentuan DOB adalah pada tahap evaluasi. Untuk itu menurut Eksekutif Direktur Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Wicaksono Sarosa, pemerintah perlu membuka ruang partisipasi yang bersifat  transparan dalam proses evaluasi sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

 

Selain melibatkan publik, salah satu kriteria evaluasi yang baik adalah dilakukan secara menyeluruh.  “Evaluasi DOB terakhir hanya melihat dari sisi birokrasi, belum menyeluruh. Ke depan harus dilakukan evaluasi terhadap seluruh aspek baik secara fisik, fiskal, tata kelola, kinerja pemerintah maupun masyarakatnya,” ujarnya.

 

Menurut Peneliti Utama IGI Lenny Hidayat, survey dilakukan di 34 kabupaten/kota terpilih sebagai wilayah pilot project, dengan menggunakan acuan utama indeks pembangunan manusia dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.  Metode ini juga mengikutsertakan daerah-daerah pemekaran baru yang sudah terbentuk guna mengetahui apa saja potensi, serta kelemahan daerah tersebut. 

 

Lenny menambahkan, hasil penelitian yang dilakukan juga menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi tidak serta merta menurunkan tingkat kemiskinan. Fakta yang ada menunjukkan bahwa sumber daya alam lokal dieksploitasi hanya demi prestasi pertumbuhan ekonomi jangka pendek. “Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan mengakibatkan human capital loss, sehingga sektor-sektor kunci di daerah kekurangan sumber daya manusia,” imbuhnya. 

 

Ditambahkan, hasil IGI provinsi tahun 2008 dan 2012 menunjukkan bahwa provinsi mampu memiliki peran untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan lingkungan yang lebih efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Tercatat 42% provinsi yang mampu menjaga keseimbangan, mampu menurunkan angka kemiskinan 1,2% per tahun.  Sementara 27% provinsi yang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi saja, hanya mampu menurunkan tingkat kemiskinan rata-rata 1%. 

Sumber: www.menpan.go.id

Read More

Menpora Lepas Atlet Difabel ke Incheon

Menpora Roy Suryo berbincang dengan Presiden NPC Indonesia, Senny Marbun di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta saat pelepasan keberangkatan kontingen Indonesia yang akan ke Incheon, Korea Selatan untuk mengikuti Asian Paragames 2014. (foto: bagus/kemenpora.go.id)

Tangerang: Hari Selasa (14/10) malam Menpora Roy Suryo didampingi Deputi V Kemenpora Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Gatot Dewa Broto, Staf Khusus Bambang Russ Effendy melepas keberangkatan 25 ofisial dan 70 atlet Difabel Indonesia di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Hadir pula Presiden NPC (National Paralympic Committee) Indonesia, Senny Marbun.

Para atlet Difabel Indonesia akan bertanding di Asian Paragames 2014 di Incheon, Korea Selatan yang digelar pada tanggal 18 hingga 24 Oktober mendatang dengan mengikuti 8 nomor cabang olahraga yang dipertandingkan seperti atletik, bulutangkis, tenis meja, angkat besi, tempin bowling, tenis kursi roda, panahan dan renang. 

“Pada Asian Paragames pertama empat tahun yang lalu di Guangzhou, China kita kebetulan rangkingnya cukup jauh yakni rangking 14 dengan 20 atlet. Tahun ini Alhamdulillah kita memberangkatkan 70 atlet”, kata Roy Suryo. Pada Asian Paragames 2014 di Incheon ini target yang dicanangkan adalah memperbaiki peringkat tetapi pihkanya tidak ingin membebani para atlet dengan target yang muluk-muluk. “Harusnya mereka bisa  memperbaiki peringkat yakni masuk ke 10 besar dengan target medali di atas lima”, harapnya.

Berbeda dengan CdM James Tangkudung yang menargetkan 10 medali emas, Menpora Roy Suryo justru hanya menargetkan para atlet difabel Indonesia bisa meraih 6 atau 7 medali emas. “Target kita sebenarnya ada dua yakni target prestasi dan target menjadi tuan rumah Asian Paragames di 2018 dan sesuai permintaan NPC yakni di Kota Solo, Jawa Tengah yang pada 2011 pernah menjadi tuan rumah ASEAN Paragames”, tambahnya.

Sumber: www.kemenpora.go.id

Read More

Presiden SBY Ucapkan Salam Perpisahan

SENTUL  --  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan salam perpisahan dihadapan seluruh Gubernur, Wali Kota dan Bupati dari seluruh Indonesia.

"Terima kasih kepada saudara semua, rakyat Indonesia, khusus pada jajaran pemerintah, terima kasih atas kebersamaannya. Secara khusus terima kasih ini adalah (penyelenggaraan) pemilu keempat oleh dunia katakan pemilu yang fair dan demokratis," kata Presiden saat menghadiri silaturahim nasional di Sentul, Bogor, Rabu (15/10) siang.

SBY mengatakan lima hari mendatang akan mengakhiri masa jabatannya dan Indonesia akan memiliki presiden yang baru. Pun, ia menyampaikan permohonan maaf karena belum memenuhi harapan masyarakat Indonesia.

"Ada sasaran yang belum dicapai, sebagai pemimpin saya mohon maaf. Saya meminta maaf bila selama 10 tahun ada sikap saya tidak berkenan. Tidak ada niat yang tidak baik dari saya," ucap SBY.

SBY mengajak semua pihak termasuk pemimpin daerah untuk mendukung kerja pemerintahan baru. Karena dukungan dari semua pihak merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintahan.

"Selamat bertugas, berbakti pada negara dan bangsa semoga negara kita semakin jaya, lima hari lagi saya akan mengakhiri masa tugas saya mohon diri," kata SBY.

Sumber :www.kemendagri.go.id

 www.republika.co.id

Read More