Jumat, 11 April 2014
JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi mengatakan pesawat baru kepresidenan bakal menghemat anggaran negara dan merupakan kebanggaan karena pertama kalinya RI memiliki pesawat kepresidenan sendiri.
"Dari sisi anggaran negara, penggunaan pesawat kepresidenan jauh lebih hemat dibandingkan dengan menggunakan pesawat komersial," kata Sudi dalam acara penerimaan pesawat kepresidenan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (10/4).
Menurut Sudi, berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan cermat oleh pemerintah, penghematan anggaran negara adalah Rp 114,2 miliar per tahun.
Mekanisme penggunaan pesawat kepresidenan selama ini adalah dengan menggunakan sistem sewa pesawat komersial kepada maskapai penerbangan Garuda Indonesia.
Untuk itu, ujar Sudi, dari sisi efisiensi dan efektifitas, penggunaan pesawat khusus kepresidenan tentu tidak mengganggu jadwal dan kinerja maskapai penerbangan komersial.
"Selama ini, perusahaan penerbangan harus mengatur ulang jadwal penerbangannya apabila ada tugas-tugas kenegaraan yang mengharuskan menggunakan pesawat bagi perjalanan dinas Presiden," kata Sudi.
Sudi juga menegaskan dari sisi kebanggaan nasional sebagai negara besar Indonesia tentu lebih berbangga apabila Presiden RI menggunakan pesawat khusus kepresidenan yang canggih, modern, aman, dan benar-benar difungsikan untuk melayani tugas konstitusional presiden.
"Pertama kali setelah lebih dari 60 tahun, Indonesia memiliki pesawat kepresidenan sendiri," ucap Sudi.
Pengoperasian pesawat dilakukan TNI AU dan saat sedang tidak digunakan pesawat disimpan di hanggar TNI AU. Sedangkan kegiatan perawatan serta pemeliharaan dilakukan Garuda Indonesia, serta biaya perawatan dan pemeliharaan dikelola Kementerian Sekretariat Negara.
Sumber :www.republika.co.id
www.kemendagri.go.id
JAKARTA – PT PLN (Persero) melalui Direktur (Operasi Jawa Bali Sumatera) PLN, Ngurah Adnyana menyatakan kesediaanya untuk membeli listrik produksi dari Energi Baru Terbarukan (EBT) dari masyarakat secara individu. Produksi listrik dari EBT diharapkan dapat menjadi solusi ditengah terus meningkatnya kebutuhan. Selain ramah lingkungan, pembangkit listrik EBT ini tentunya akan sangat membantu dalam mengurangi konsumsi bahan bakar minyak bagi pembangkit listrik.
"Kebutuhan listrik di Indonesia masih sangat tinggi. Di sisi lain, kita sudah mempunyai Peraturan Menteri ESDM yang mengatur tentang harga beli listrik untuk daya dibawah 10 MW. Artinya, PLN bisa membeli listrik langsung dari masyarakat yang menggunakan energi terbarukan. Namun, dari Permen itu masih dibutuhkan pedoman untuk mengatur bagaimana listrik dibawah 10 MW bisa dibeli dengan cepat oleh PLN dengan prosedur yang sudah pasti. Dengan prosedur yang pasti, technical yang pasti, diharapkan kecepatan menyerap listrik dari energi terbarukan ini bisa turut memenuhi pertumbuhan listrik tersebut," ujar Adnyana dalam workshop pedoman penyambungan pembangkit listrik energi terbarukan ke sistem distribusi PLN, Kamis (3/4/2014).
Sebagai penyedia listrik terbesar di tanah air, PLN sangat mendukung upaya masyarakat menggunakan listrik dari energi terbarukan itu, Pertumbuhan listrik di Indonesia masih cukup tinggi. Pada 2013 saja tumbuh 7%, dan dalam dua bulan pertama tahun 2014, tumbuh rata-rata 9% meski tidak merata. Seperti di Jawa Bali, tumbuh 8,2%, di Sumatera 9,6% dan Indonesia Timur tumbuh 14%, lanjutnya.
fuel mix PLN pada 2013 mencapai 12,3% masih menggunakan bahan bakar minyak (BBM), atau lebih kecil dari tahun 2012 yang masih 15%. Diharapkan pada tahun 2014, penggunaan BBM lebih turun lagi menjadi jadi 9,3%.
"Dari fuel mix ini, penggunaan BBM di Jawa Bali hanya 2,3% dan penyerapan terbanyak di Bali. Sementara di Sumatera, penyerapan BBM masih 30% dan kebanyakan terjadi di Sumatera bagian utara. Nilai pedoman penyambungan pembangkit listrik energi terbarukan ke sistem distribusi PLN ini sangat penting bagi PLN. Tidak hanya memberikan manfaat bagi pln tapi juga bagi investor yang akan menjual listriknya ke PLN," tambah Adnyana. (SF)
"Kebutuhan listrik di Indonesia masih sangat tinggi. Di sisi lain, kita sudah mempunyai Peraturan Menteri ESDM yang mengatur tentang harga beli listrik untuk daya dibawah 10 MW. Artinya, PLN bisa membeli listrik langsung dari masyarakat yang menggunakan energi terbarukan. Namun, dari Permen itu masih dibutuhkan pedoman untuk mengatur bagaimana listrik dibawah 10 MW bisa dibeli dengan cepat oleh PLN dengan prosedur yang sudah pasti. Dengan prosedur yang pasti, technical yang pasti, diharapkan kecepatan menyerap listrik dari energi terbarukan ini bisa turut memenuhi pertumbuhan listrik tersebut," ujar Adnyana dalam workshop pedoman penyambungan pembangkit listrik energi terbarukan ke sistem distribusi PLN, Kamis (3/4/2014).
Sebagai penyedia listrik terbesar di tanah air, PLN sangat mendukung upaya masyarakat menggunakan listrik dari energi terbarukan itu, Pertumbuhan listrik di Indonesia masih cukup tinggi. Pada 2013 saja tumbuh 7%, dan dalam dua bulan pertama tahun 2014, tumbuh rata-rata 9% meski tidak merata. Seperti di Jawa Bali, tumbuh 8,2%, di Sumatera 9,6% dan Indonesia Timur tumbuh 14%, lanjutnya.
fuel mix PLN pada 2013 mencapai 12,3% masih menggunakan bahan bakar minyak (BBM), atau lebih kecil dari tahun 2012 yang masih 15%. Diharapkan pada tahun 2014, penggunaan BBM lebih turun lagi menjadi jadi 9,3%.
"Dari fuel mix ini, penggunaan BBM di Jawa Bali hanya 2,3% dan penyerapan terbanyak di Bali. Sementara di Sumatera, penyerapan BBM masih 30% dan kebanyakan terjadi di Sumatera bagian utara. Nilai pedoman penyambungan pembangkit listrik energi terbarukan ke sistem distribusi PLN ini sangat penting bagi PLN. Tidak hanya memberikan manfaat bagi pln tapi juga bagi investor yang akan menjual listriknya ke PLN," tambah Adnyana. (SF)
