Indonesia Akan Bangun Rumah Budaya di 10 Negara

Jakarta, Kemdikbud --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sedang gencar mempromosikan budaya Indonesia ke kancah internasional. Setidaknya sepuluh rumah budaya Indonesia (RBI) akan dibangun di sepuluh negara.

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Kebudayaan (Wamenbud) Wiendu Nuryanti mengatakan, RBI merupakan program di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemdikbud. Pemilihan konsep rumah dalam promosi budaya ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan masyarakat Indonesia dengan dunia luar.

” Kenapa disebut rumah budaya? Intinya adalah, titik atau rumah ini membuat orang akan nyaman untuk megunjungi, bukan kantor apalagi kedutaan. Ini people to people relationship dalam menggalang kerja sama,” kata Wamenbud usai menyerahkan hadiah sayembara desain bangunan RBI Dili, Timor Leste, di Kantor Kemdikbud, Rabu (12/03/2014).

Adapun kesepuluh negara yang akan menjadi titik pembangunan RBI ini adalah Amerika, Jerman, Belanda, Perancis, Turki, Jepang, Timor Leste, Singapura, Myanmar, dan Australia. Untuk pembangunan RBI di Timor Leste akan dilakukan tahun ini, yang didahului dengan sayembara desain bangunan. Dari proses sayembara tersebut, desain Tedjo Baskoro, seorang dosen arsitektur  ITB akan menjadi desain bangunan RBI di Timor Leste.

Direktur Jenderal Kebudayaan, Kacung Marijan, mengatakan, bentuk rumah budaya di 10 negara tersebut tidak sama. Karena pada dasarnya pembangunan rumah budaya bukan sekadar pembangunan fisik semata, tapi juga aktivitas. Khusus untuk bangunan fisik, desain RBI akan disayembarakan terlebih dahulu.

“Antar negara akan dilombakan sendiri-sendiri (desain RBI-nya), sehingga rumahnya nanti akan berbeda,” katanya.

Kacung menambahkan, khusus Timor Leste, RBI yang dibangun merupakan rumah budaya plus. Karena selain berfungsi sebagai media promosi budaya, desain bangunan RBI ini juga disertai bangunan rumah pintar. “Khusus Timor Leste, tidak semata-mata berfungsi sebagai tempat kebudayaan, tapi juga tempat pelatihan,” tandasnya.

Sumber : www.kemdiknas.go.id

Read More

Launching Buku, Dirjen Haji Diserbu Pengunjung

JAKARTA – Dirjen penyelenggara ibadah haji dan umrah (PHU) Kementrian Agama, Anggito Abimanyu kembali melaunching karya fenomenal berupa buku yang berjudul ‘Tangan tak terlihat, Menjemput cahaya hidayah’ dan performance karya seninya bersama Dwiki Darmawan dan Aning Katamsi di Glora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

Launching tersebut dalam rangka ikut meramaikan even tahunan yakni Islamic book fair (IBF) yang digelar dari 28 Februari hingga 9 Maret 2014.

Dalam peluncuran buku, tidak diduga dan dinyana antusiasme warga Jabodetabek yang mengklaim fans berat Anggito Abimanyu (Anggitoisme) berjumlah ratusan orang memadati tempat penyelenggaraan acara. Sehingga kurang lebih 100 buku yang disediakan panitia ludes diserbu oleh para pengunjung usai lounching. “Yaa, kurang lebih 100 buku yang kami bagikan hari ini,” ujar Anggito

Tidak itu saja, para fans anggitoisme setelah mendapatkan buku, kontan langsung menyerbu Anggito untuk meminta tandatangan dan kata mutiara yang dituliskan sang penulis didalam buku tersebut.

Hadir dalam lounching sejumlah ulama, tokoh, dan pejabat diantaranya Ari Ginanjar, Cepi Supriyatna, Ahmad Baluki, dan lain sebagainya, mereka secara khusus memberi selamat dan motivasi untuk terus berkarya kepada penulis.(hud).

http://haji.kemenag.go.id

Read More

Saat ini masih terdapat 183 kabupaten yang masuk kategori Daerah Tertinggal

JAKARTA,  Saat ini masih terdapat 183 kabupaten yang masuk kategori Daerah Tertinggal. RPJMN 2010-2014 mengamanatkan, minimal 50 kabupaten tertinggal terentaskan pada akhir 2014. Namun hasil evaluasi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) tahun 2014 jumlahnya melampaui angka tersebut.

“Berdasarkan hasil evaluasi KPDT, 70 kabupaten berpotensi terentaskan. Secara keseluruhan tingkat kemiskinan, IPM, dan pelayanan dasar di daerah-daerah tertinggal rata-rata mengalami perbaikan,” kata Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Dr.Ir.H.A. Helmy Faishal Zaini saat konferensi Pers di Ruang Media Center Gedung KPDT Jl. Abdul Muis, Jakarta, Rabu (19/2).

Kendati terdapat sejumlah kabupaten yang meskipun secara signifikan menurun tingkat kemiskinan dan meningkat IPM-nya, namun diproyeksikan tetap menjadi kabupaten tertinggal karena rawan bencana, seperti kasus Kabupaten Garut atau karena merupakan kabupaten perbatasan seperti Kabupaten Sambas.

Sebahagian dari kabupaten yang akan terentaskan tersebut akan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pusat pertumbuhan ekonomi baru ini dihela oleh aktivitas ekonomi komoditas unggulan kabupaten melalui program utama KPDT yaitu Program PRUKAB (Produk Unggulan Kabupaten) dan Bedah Desa.

Program Prukab, selain menghasilkan cikal bakal pusat pertumbuhan ekonomi baru, dalam proses pengembangannya juga telah menciptakan hampir 100 ribu lapangan kerja pada seluruh rantai pasok komoditas dan telah memanfaatkan lahan terlantar 7 ribu hektar selama tahun 2011-2013. Program Prukab dijalankan melalui pola kemitraan antara masyarakat, swasta, dan pemerintah (Public, Private, People Partnership /P4). Dengan pola ini, kerjasama telah dilakukan diantaranya dengan PT. Berdikari, PT Sorottama Dharma Kalparika, PT. Ocean Mitramas dan PT Bandar Laut Nusantara Jaya serta dengan sejumlah Perguruan Tinggi, baik PTN maupun PTS.

Selain program Prukab dan Bedah Desa, perbaikan tingkat pelayanan pendidikan dan kesehatan dilakukan melalui perumusan kebijakan dan kordinasi dengan K/L terkait. Khusus yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan telah diterbitkan Peraturan Menteri PDT tentang Pembangunan Pedesaan Sehat yang merupakan kebijakan percepatan pembangunan kualitas kesehatan  berbasis perdesaan di Daerah Tertinggal. Kebijakan peningkatan layanan kesehatan diimplementasikan diantaranya melalui kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB), dan Perguruan Tinggi. Dari kerjasama ini telah dikirim tenaga medis (dokter dan bidan) ke daerah-daerah tertinggal untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.

Salah satu faktor yang menyebabkan ketertinggalan daerah adalah kemampuan keuangan daerah atau celah fiskal. Karena itu KPDT mendorong peningkatan kemampuan keuangan daerah, diantaranya melalui upaya meningkatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) ke daerah tertinggal. Perjuangan meningkatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) ke Daerah Tertinggal mendapat dukungan Presiden sebagaimana disampaikan dalam Pidato Kenegaraan 16 Agustus 2012 untuk afirmasi DAK daerah tertinggal tahun 2013 dan Pidato Kenegaraan 16 Agustus 2013 untuk afirmasi DAK daerah tertinggal tahun 2014. Dengan adanya kebijakan afirmasi DAK di daerah tertinggal tersebut alokasi DAK ke daerah tertinggal meningkat cukup siginifikan dari Rp. 10,5 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp. 14,93 triliun pada tahun 2013, dan kembali meningkat pada tahun 2014 menjadi Rp. 15,3 Triliun. Dengan tambahan alokasi tersebut maka rata-rata alokasi DAK per daerah tertinggal meningkat dari Rp. 57,3 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp. 81,1 miliar pada tahun 2013 dan pada tahun 2014  meningkat menjadi Rp. 83,6 miliar. Peningkatan Alokasi DAK ke Daerah Tertinggal dan kebijakan khusus terkait dengan penyediaan dana pendamping ini merupakan wujud keberpihakan pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Dalam usaha percepatan pembangunan daerah tertinggal, selain tetap melalui program Prukab dan Bedah Desa, pada tahun 2014 KPDT akan fokus kepada perbaikan infrastruktur dasar, pelayanan kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Terkait dengan tambahan belanja melalui dana optimalisasi, penggunaannya akan difokuskan untuk pemenuhan sarana infrastruktur dasar, konektivitas, air bersih dan elektrifikasi di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar dan terpencil. Khusus masalah elektrifikasi, diharapkan pulau-pulau terluar dan terpencil 100% terpenuhi kebutuhan elektrifikasinya.

Dalam upaya terus mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal dan mendorong kebijakan afirmasi terhadap daerah tertinggal, telah memberikan arahan kepada menteri untuk menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai pengganti RUU-PPDT.

Selama periode 2010-2013, anggaran KPDT terus meningkat dari Rp 1,21 milyar pada tahun 2010 menjadi Rp 2,80 milyar  pada tahun 2014. Seiring dengan itu tingkat penyerapan anggaran juga meningkat secara konsisten dari 84,68% pada tahun 2010 menjadi 93,77% pada tahun 2013.

Sejalan dengan peningkatan kinerja pembangunan Daerah Tertinggal, KPDT juga berhasil memperbaiki sistem pengelolaan keuangan dan administrasi yang ditunjukkan melalui: (i) opini BPK yang semula WDP pada tahun 2010 menjadi WTP pada tahun 2012 dan 2013, (ii) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) membaik dari nilai 46,19 (ranking 56 dari 79 Kementerian-Lembaga) pada tahun 2010  menjadi 59,13 (ranking 44 dari 84 Kementerian-Lembaga) dengan nilai CC pada tahun 2013, dan (iii) penilaian UKP4 yang rata-rata sangat baik (atau hijau) dari tahun ke tahun.

Menindaklanjuti Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pemberantasan Korupsi KPDT telah melaksanakan : (1) Penguatan Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), (2) Whistleblowing System dan Penyelesaian Penanganan Pengaduan Masyarakat, (3) Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (STRAKOM PBAK); dan (4) Transparansi pengelolaan anggaran seluruh satuan kerja di lingkungan KPDT. Hasil penilaian dari UKP4 masuk dalam kategori baik.

Sebagai bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi, DPR dan pemerintah menyetujui pemberian tunjangan kinerja bagi aparatur di lingkungan KPDT, bersama dengan  28 K/L lainnya pada tahun 2013. Pada tahun yang sama, melalui kerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat dan Bank BTN, KPDT memfasilitasi penyediaan rumah bagi pegawai KPDT.

Sumber: www.kemenegpdt.go.id

Read More

Menko Polhukam : Pers Berperan Penting Dalam Memantapkan Tiga Pilar Kerja Sama Lingkup ASEAN

Palembang,11/2/2014. “Pers berperan penting dalam memantapkan tiga pilar kerja sama lingkup ASEAN, yakni kerja sama di bidang politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Ketiga bidang ini sudah memiliki cetak biru yang masih perlu dikawal agar bisa diimplementasikan dengan baik demi kebaikan bersama di lingkup ASEAN”, Hal tersebut disampaikan oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto saat menyampaikan keynote speech pada Pertemuan Wartawan ASEAN yang tergabung dalam Confederation of ASEAN Journalists (CAJ) di Palembang, Selasa (11/2).

Pertemuan yang dibuka Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin itu mengambil tema "Bringing ASEAN Closer to People Heart and Mind" dan dihadiri para wartawan dari negara anggota ASEAN, di antaranya Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand, dan Indonesia.

Menko Polhukam menilai Deklarasi Manila yang dicetuskan CAJ di Manila, 21 November 2013, memiliki semangat yang sama dengan kerja sama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi, sosial--budaya, dan khususnya militer.

"Kita ingin mewujudkan kawasan ASEAN yang damai, kawasan yang lebih mengedepankan kerja sama di berbagai bidang untuk memajukan kesejahteraan rakyat," kata Menko Polhukam.

Menko Polhukam mengatakan gesekan antarnegara anggota ASEAN, acap datang dari luar. Kawasan ASEAN dan Asia-Pasifik sangat menarik minat negara-negara maju yang ingin memperluas dan memperbesar pengaruh di bidang ekonomi dan politik. Kondisi ini perlu dipahami agar kawasan ASEAN tetap dijaga sebagai kawasan damai.

"Paguyuban wartawan ASEAN dan peguyuban militer ASEAN berperan sangat penting dalam menciptakan kawasan ASEAN yang damai dan stabil," kata Menko Polhukam. Karena itu, Djoko Suyanto mengimbau CAJ dan asosiasi militer negara-negara anggota ASEAN perlu terus menggalang kerja sama.

Sumber: http://www.polkam.go.id

Read More

Menko Perekonomian Mendapatkan Penghargaan Sebagai Inisiator Technopreneur

Rabu, 12 Maret 2014

Sumber gambar : ekon.go.id

Solo - Menko Perekonomian menghadiri Dies Natalis Universitas Sebelas Maret (UNS) ke 38. Dalam rangkaian puncak acara Dies Natalis UNS, Selasa (11/03) di Surakarta, Menko Perekonomian mendapatkan penghargaan sebagai inisiator pengembangan kewirausahaan mahasiswa berbasis teknologi atau technopreneur. Penghargaan tersebut didapatkan karena Hatta Rajasa dinilai secara langsung dan nyata sebagai inisiator dalam upaya mengembangkan kewirausahaan mahasiswa berbasis teknologi atau technopreneur.

Technopreneurship sendiri adalah kegiatan kewirausahaan yang berbasis sentuhan teknologi, sebagai bentuk kreativitas mahaswiswa dalam melakukan latihan berwirausaha. "Penghargaan ini bukan untuk diri saya sendiri. Penghargaan tersebut untuk seluruh technopreneur", ungkap Hatta Rajasa dalam sambutannya.

Seorang technopreneur adalah orang yang memiliki creativity question (CQ) tinggi dan juga intelligent question (IQ) tinggi. "Apabila CQ dan IQ dibungkus dengan spiritual yang tinggi menjadi inovator berbakat", jelas Hatta Rajasa. Hatta Rajasa juga menjelaskan bahwa perguruan tinggi berperan besar dalam pengembangan technopreneurship, karena perguruan tinggi merupakan center of excellent.

Dalam acara Dies Natalis UNS, Menko Perekonomian juga meresmikan Pusat Inovasi Teknologi Universitas Sebelas Maret. "Pengembangan inovasi dan technopreneur membawa kemakmuran bangsa indonesia yang berkelanjutan", jelas Hatta Rajasa.

http://www.ekon.go.id

Read More

25 Perusahan Tambang Sepakat Tanda Tangani Renegosiasi

Sumber gambar : ekon.go.id

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan ada 25 perusahaan tambang yang telah sepakat dengan renegosiasi kontrak. Renegosiasi 25 perusahaan tersebut akan diresmikan hasilnya besok (7/3/2014).

 

Menurut Menko, dari 112 perusahaan tambang mineral yang beroperasi di Indonesia , harus menyetujui enam poin renegosiasi (revisi) kontrak tambang, baru 25 perusahaan yang setuju.

 

“Dilaporkan ada sejumlah kemajuan, ada 25 perusahaan akan menandatangai (6 poin renegosiasi kontrak tambang) besok,” ujarnya usai Rakor Batu Bara di Kementerian Perekonomian, Jakarta, Kamis (6/3/2014).

 

Menko juga mengaku telah meminta Menteri ESDM untuk melakukan percepatan dalam renegosiasi tersebut . “Yang selesai  segera diikat dengan kontrak baru, pegangannya tetap pada UU tersebut,” ujarnya.

 

Sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan sisanya 78 perusahan tambang masih dalam proses. 

 

“Diputuskan yang 25 ini segera kami tanda tangani sehingga kelihatan yang sudah selesai. Sisanya  selesai 5 kita teken, selesai 7 kita teken,” tuturnya.

 

Seperti diketahui 112 perusahaan tambang yang harus menyetujui renegosiasi terdiri dari 37 Kontrak Karya (KK) dan 75 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Sumber: http://www.ekon.go.id

Read More

Indonesia Bisa Naik Level Jika Pendidikan Meningkat

Indonesia digadang-gadang menjadi salah satu Negara besar di dunia. Levelnya akan meningkat tidak lagi ‘hanya’ menjadi negara kelas tiga tapi masuk ke level menengah.

“Namun untuk bisa masuk kesana pendapatan perkapita atau GDP harus meningkat, GDP meningkat jika kompetensi meningkat, kompetensi meningkat jika pendidikan juga meningkat”, ujar Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi (PusbinKPK) Panani Kesai pada Pembukaan Pelatihan dengan metode Distance Learning dan Continuing Profesional Development (CPD), Selasa (11/03) di Semarang.

Menyadari pendidikan menjadi unsur penting penentu arah bangsa, maka Kementerian PU saat ini gencar melaksanakan berbagai model Pelatihan yang cepat, massal, namun tepat sasaran. Metode Distance Learning yang dilaksanakan kali ini misalnya, adalah model pelatihan secara singkat dengan modul best practice atau berdasarkan pelaksanaan di lapangan.

Metode distance learning ini diikuti oleh mahasiswa tingkat akhir Politeknik Negeri Semarang (Polines) sebanyak 60 orang, untuk jabatan Kepala Pengawas Pekerjaan Jalan dan Jembatan serta jabatan Ahli Pengawas Konstruksi Bangunan Gedung. Kedua jabatan tersebut adalah bagian dari jabatan kunci yang ada dalam SKKNI  atau yang banyak dibutuhkan di masyarakat.

“Ke depan Kementerian PU melalui BP Konstruksi akan memfasilitasi pelatihan sesuai permintaan dari stakeholders, jadi mungkin akan berbeda pelatihan yang diberikan antara satu daerah dengan lain, begitu juga institusi pendidikan satu dengan yang lain”, ungkap Panani Kesai.

Sedangkan CPD adalah pelatihan untuk tingkat lanjut, dimana peserta di Semarang kali ini berjumlah 62 orang yang berasal dari Asosiasi Profesi di Jawa Tengah yang telah mempunyai Sertifikat Keahlian (SKA). Tidak lupa Kepala PusbinKPK juga akan terus mendorong penggunaan Mobile Training Unit (MTU) ke kantong-kantong proyek dan tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri.

Direktur Polines Supriyadi sangat antusias menerima fasilitasi yang diberikan Kementerian PU ini. Menurutnya percepatan kompetensi apalagi di Lingkungan Pendidikan adalah keharusan, mengingat di tahun 2015 yang sudah di depan mata persaingan terbuka dimulai. “Bahkan hal ini sudah sejalan dengan prinsip kami yang memang memberikan mata pelajaran vokasi atau penerapan di lapangan”, ujar Supriyadi.

Selain pelatihan, dilakukan pula penandatangan Memorandum of Understanding (MoU antara Balai Peningkatan Keahlian PusbinKPK BP Konstruksi Kementerian PU dengan Politeknik Negeri Semarang untuk melaksanakan pengembangan pelatihan. Penandatangan ini dilaksanakan oleh Kepala Balai Peningkatan Keahlian Doedoeng Z. Arifin dengan Direktur Polines Supriyadi, disaksikan oleh Kepala PusbinKPK Panani Kesai. (tw/hl)

Sumber: http://www.pu.go.id

Read More

KLH dan PKK Kerjasama Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Jakarta, 5 Maret 2014. Kementerian Lingkungan Hidup melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dalam pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Penandatangan kesepakatan kerja sama ini berlangsung di Jakarta hari ini tanggal 5 Maret 2014 bertepatan dengan peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke 42. TP PKK yang saat ini diketuai oleh Hj. Vita Gamawan Fauzi, S.H, merupakan organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan perempuan. PKK terkenal dengan “10 program pokok” dimana pokok ke 9 adalah pelestarian lingkungan hidup. Pada pertemuan ini, hadir Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA., dan Menteri Dalam Negeri, DR. H. Gamawan Fauzi, SH. MM, perwakilan TP PPK Provinsi dan perwakilan kelompok perempuan lainnya.

Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA., Menteri Lingkungan Hidup dalam Sambutannya menyampaikan “Sesuai amanat Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, semangat mengelola sampah harus dilakukan melalui prinsip Reduce, Reuse, Recycle (3R). Pada hakekatnya setiap individu adalah penghasil sampah. Oleh karena itu aspek edukasi masyarakat sangatlah penting untuk menumbuhkan perilaku memilah, mengolah dan menghargai sampah. Perubahan mind-set yang mengelola sampah agar meningkatkan ekonomi dan menghidarkan terjadinya penyakit sangat diperlukan. Di sini, keberadaan dan peran PKK sebagai kelompok perempuan yang menjadi pendidik dalam keluarga menjadi penting. Gerakan PKK yang memiliki mata rantai koordinasi yang lengkap dari tingkat pusat hingga desa/kelurahan akan menjadi dukungan yang besar dalam partisipasi masyarakat.”
Undang-undang nomor 18 tahun 2008 ini juga mengamanatkan bahwa salah satu hak setiap orang adalah untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah.  Pelibatan organisasi masyarakat seperti PKK menjadi strategis dalam partisipasi ini.  Gerakan PKK sesuai dengan tema Hari Peduli Sampah 2014 yang diperingati setiap tanggal 21 Februari. Tema tahun 2014 “Gerakan Indonesia Peduli Sampah Menuju Masyarakat Berbudaya 3R Untuk Kesejahteraan Masyarakat” disampaikan tanggal 24 Februari 2014 lalu di Surabaya dengan ditandatanganinya Deklarasi oleh 25 Bupati/Walikota yang hadir, masyarakat, dunia usaha dan organisasi keagamaan yang mewakili seluruh warga negara Indonesia. Komitmen tersebut dibangun untuk mewujudkan Indonesia Bersih Sampah 2020 yang perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak.
Saat ini pengurangan sampah dari sumbernya dan mendaur ulang sampah menjadi sumber daya menjadi hal yang sangat penting.  Hal ini berkaitan dengan pesatnya laju pertumbuhan penduduk yang akan berpengaruh pada jumlah timbulan sampah yang semakin meningkat. Sementara itu lahan untuk tempat pemrosesan akhir (TPA) di perkotaan semakin terbatas dan mahal. Oleh karena itu prinsip 3R dari rumah tangga akan sangat efektif bila menggunakan strategi PKK dalam upaya menjangkau sebanyak mungkin keluarga, dilaksanakan melalui “Kelompok Dasawisma”, yaitu kelompok 10 sampai 20 Kepala Keluarga yang berdekatan.
Kesepakatan Bersama KLH dan PKK ini bertujuan untuk meningkatkan peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat dalam pengelolaan sampah rumah tangga (SRT) dan sampah sejenis sampah rumah tangga (SSSRT) dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat melalui rumah tangga dalam pelaksanaan pengelolaan SRT dan SSSRT.
Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai tindak lanjut kesepakatan ini meliputi :
a.    pemantauan dan sosialisasi pengelolaan SRT dan SSSRT melalui program 3R;
b.    pemantauan pelaksanaan kebersihan di lingkungan perkotaan dan perdesaan;
c.    pelaksanaan Gerakan Indonesia Bersih (GIB) dan mewujudkan Indonesia bersih Sampah 2020;
d.    bimbingan teknis pengelolaan SRT dan SSSRT.
Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini Kementerian Lingkungan Hidup akan membentuk kelompok pelaksana (POKLAK) secara berjenjang yang anggotanya terdiri dari wakil para pihak sesuai dengan kebutuhan. TP PKK secara berjenjang akan ikut serta dalam kegiatan pemantauan, sosialisasi serta bimbingan teknis pengelolaan SRT dan SSSRT, pemantauan pelaksanaan kebersihan di lingkungan perkotaan dan pedesaan, ikut mensukseskan pelaksanaan Gerakan Indonesia Bersih (GIB) dan Indonesia Bersih Sampah 2020 yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

- See more at: http://www.menlh.go.id/klh-dan-pkk-kerjasama-pengelolaan-sampah-rumah-tangga/#sthash.WmNicRLN.dpuf

Sumber: www.menlh.go.id

Read More

Sekjen Kominfo dorong Monpersnas menjadi Pusat Dokumen Pers di Indonesia

Surakarta, Kominfo - Sekretaris Jenderal (Sekjen)  Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Suprawoto mengatakan pihaknya akan terus mendorong agar Momumen Pers Nasional (Monpersnas) di Surakarta, menjadi Pusat Dokumen Pers di Indonesia.

Menurut Suprawoto, dengan perkembangan teknologi semakin meningkat, seperti dokumen digital dimungkinkan Monumen Pers dapat melengkapi seluruh dokumen pers di Indonesia terutama pers berbahasa daerah. Sekarang ini pers berbahasa daerah cuma bahasa Sunda dan bahasa Jawa, Seperti Majalah Mangle berbahasa sunda yang masih bertahan.

"Dulu setiap daerah punya pers berbahasa daerah ada bahasa Menado, Makasar, Palembang, Makassar. Hal itu patut dilengkapi di Monumen Pers. Seperti itu paling tidak ada dokumennya secara lengkap. Kalau perlu mencari dokumen pers sampai ke Belanda."ujar Suprawoto saat meninjau Monumen Pers Nasional, di Surakarta, Sabtu (8/3).

Suprawoto berharap, Monumen Pers Nasional jangan hanya karena dulu di Monumen ini ada kongres PWI yang pertama kali di Solo tetapi menjadi Pusat Dokumen Pers di Indonesia. "Nanti kalau orang mencari dokumen pers mulai jaman penjajahan, kemerdekaan dan sekarang,  yah disini tempatnya."kata Suprawoto

Menurut Suprawoto, pihaknya mendukung dan mendorong gagasan Monumen Pers menjadi Pusat Dokumen Pers di Indonesia namun demikian itu tergantung  Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP). "Ini juga untuk mendorong menyadarkan masyarakat agar mengetahui bahwa kita memiliki dokumen pers seluruh Indonesia mulai dari jaman penjajahan, kemerdekaan hingga saat ini."katanya 

Sementara itu, Kepala Monumen Pers Nasional Surakarta, Yuliarso Suminto mengatakan Monumen ini sering menjadi kunjungan para pelajar dari tingkat SD sampai SMA, dan mahasiswa baik dari Surakarta sendiri maupun diluar Kota Surakarta. Bahkan Siswa Taman Kanak(TK).

"Kedepan, kita akan bekerjasama pihak dinas pariwisata, agar Monumen Pers Nasional menjadi salah satu agende kunjungan wisata,"ujarnya.

Pada kesempatan tersebut Sekjen Kominfo Suprawoto didampingi Direktur Pengelolaan Media Publik Dit IKP Kemkominfo Sadjan dan Kepala Monumen Pers Nasional Yuliarso Suminto menyambangi ruang dokumentasi dan melihat langsung koran jaman dahulu di Taskrim digital dan juga menyaksikan ruang dokumentasi pers digital dan melihat langsung petugas tengah merepro sebuah koran lawas di Monumen Pers Nasional Surakarta.(yura)

Sumber: http://kominfo.go.id

Read More

Media Banyak Bahas Pilpres dibanding Pemilu Caleg

 
Surakarta, Kominfo - Pengamat Politik dan Pers Agus Sudibyo menilai banyaknya media membahas soal Pemilihan Presiden (Pilpres) sehingga konsentrasi masyarakat atau pemilih terhadap pelaksanaan Pemilu Anggota Legislatif pada 9 April 2014 mendatang terlupakan.

"Karena sudah terlanjur berpengaruh media banyak ngomongi soal pilpres. Kita sedikit melupakan Pemilu Legislatf pada 9 April 2014 mendatang."Kata Agus Sudibyo saat menjadi narsum Dialog  yang bertema "Peran Serta Pemilu Pemula dalam Pemilu Jujur dan Adil, dalam rangka sosialisasi Pemilu yang diselenggarakan Kemkominfo di Gedung Monumen Pers Nasional, Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (8/3).

Dia menghimbau agar para pemilih pemula dan mahasiswa maupun warga masyarakat Surakarta untuk dulu soal Pemilihan Presiden, mari bersama-sama konsentrasi dengan Pemilihan Umum Anggota Legislatif.

Menurut Agus, jika kita memilih pemimpin yang benar maka akan berpengaruh kepada masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan kewarganegaraan dan pendidikan pemilih pimpinan yang benar. "Mahasiswa, anak muda itu harus diarahkan yang benar."katanya

Untuk diarah yang benar lanjut Agus, Pertama jangan golput dan asal memilih. Kedua pilih yang baik sebagai pemimpin, Ketiga, perlu belajar mencoblos, karena ada empat kartu suara yaitu untuk DPR, Kartu suara DPRD provinsi dan Kartu Suara DPRD Kota/Kabupaten serta Kartu suara untuk anggota DPD.

Agus memberikan tip bagi pemilih pemula, yaitu lupakan diskusi soal capres dan cawapres sementara waktu, Pelajari tata cara pencoblosan yang benar. " Cari informasi sebanyak-sebanyaknya tentang caleg, calon DPD, dari internet dan media sosial maupun  diskusi. Informasi jangan hanya dari media, spanduk, baliho saja. Tapi dari media sosial maupun internet, "ujar Agus.

Selain itu, Agus juga menghimbau, agar memilih Caleg atau wakil rakyat di DPR, yang berkualitas jangan caleg Populerlitas. "Seperti diketahui  banyak sekali artis-artis jadi caleg. Nah ini banyak memilih karena populeritas. Oleh karena harus betul-betulmemilih caleg yang berkualitas jangan caleg populeritas."imbuhnya.

Menurutnya jika, salah pilih maka seperti sebelumnya banyak anggota legislatif terlibat tindak pidana korupsi. "Kalau asal pilih maka calegnya banyak yang ngantuk dan tidak aspiratif untuk pemilih."katanya

Dia juga mengingatkan kepada para pemilih pemula usai mencoblos jangan langsung pulang kerumah, tapi diusahakan tetap di TPS dan perhatikan dan diawasi sampai perhitungan suara. Siapa tahu ada kecurangan. "Partisipasi masyarakat bukan hanya pencoblosan saja tapi mengawasi penyelenggaraan pemilu, dan mengawasi pemimpin yang masa datang."katanya

Agus dalam diskusi tersebut, juga menyinggung bahwa angka golput terus meningkat sejak pemilu 2004 hingga 2009. Namun demikian kata Agus, jika dibandingkan dengan negara lain tingkat golput belum tinggi. Tentunya kita berharap berupaya,  partisipasi masyarakat  dalam pemilu 2014 mencapai 75 persen.

Agus menambahkan jika Caleg yang pemilik media pemanfaatan medianya untuk Kampanye. Sebagai warga negara bisa memprotes ke KPID, tetapi pemilih harus menjadi pemilih cerdas, termasuk informasi yang disampaikan media massa. Itu harus disaring dan tidak langsung ditelan. "Kalau ada calon pemimpin yang baik sudah pasti tidak hanya muncul satu media saja tapi di banyak media. Jadi kalau ada calon pemimpin yang muncul di satu media itu perlu diragukan.

Sumber : http://kominfo.go.id

Read More