Siapkan Rp 3,1 Miliar Penanganan Pasca Bencana
Oleh: Pusat Pemberitaan Biro Humas
Penanganan pasca bencana dibutuhkan untuk membantu meringankan para korban bencana. Kementerian Sosial telah menyiapkan berbagai paket bantuan bagi korban banjir bandang di Manado, Sulawesi Utara.
‘Kementerian Sosial (Kemensos) segera mengirimkan berbagai paket bantuan untuk penanganan pasca bencana banjir yang melanda Manado, ‘ kata Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (16/1/2014).
Bantuan tersebut berupa, kasur lipat atau mattras 1000 lembar, lauk pauk: sardencis, kecap, sambal dan minyak goreng sebanyak 5000 paket, family kit 1000 paket, kids ware 1000 paket, food ware 1500 paket, peralatan dapur keluarga, 1500 paket dan sandang 1500 paket. Juga, disipakan bantuan beras 50 kg.
‘Total bantuan yang diberikan Rp 3.132.278.000, sedangkan untuk permakanan, paket keluarga dan sandang akan dikirim melalui Gudang Regional Buffer Stock yang berada di Makassar, Sulawesi Selatan, ‘ ujarnya.
Untuk itu, Kemensos menyiagakan stok bantuan selama dua pekan ke depan masa tanggap darurat sesuai dengan tugas yang diemban. Selain memberikan bantuan, juga penanganan pertama adalah bagaimana cara cepat mengevakuasi warga.
Kemensos telah disiapkan dana Rp 3,1 miliar dari isi gudang yang cukup untuk stok dua pekan. Berbagai paket bantuan tersebut, akan segera dikirim dengan pesawat Hercules.
‘Kisaran dana Rp 3,1 miliar tersebut, adalah nilai yang dihitung mengacu pada harga barang kebutuhan di Gudang Buffer stock, ‘ tandasnya.
Sumber : Kemensos
|
Minggu, 19 Januari 2014
Kemensos Berikan Bantuan Korban Banjir Bandang Manado
2014, Pertumbuhan Ekonomi Negara Berkembang Menguat Seiring Membaiknya Ekonomi Global
Jakarta, 17/01/2014 MoF (Fiscal) News - Bank Dunia (World Bank) memproyeksikan kondisi perekonomian dunia akan membaik tahun ini. Pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang akan terus menguat seiring membaiknya perekonomian global. Demikian disampaikan World Bank Group President Jim Young Kim dalam keterangan resminya yang bertajuk Global Economic Prospects pada Rabu (15/1).
Bank Dunia juga mengingatkan untuk tetap mengantisipasi risiko pengetatan stimulus moneter oleh Amerika Serikat (AS) yang akan dimulai awal tahun ini, khususnya antisipasi bagi negara-negara berkembang. Hal tersebut mengacu pada prospek pertumbuhan ekonomi yang tetap rentan terhadap gejolak atas kenaikan suku bunga global dan potensi volatilitas aliran modal, seperti yang dilakukan oleh Bank Sentral AS, The Fed yang melakukan penarikan stimulus moneter secara besar-besaran.
Berdasarkan data dari Global Economic Prospects, perekonomian global diproyeksikan akan melaju ke level 3,2 persen pada tahun 2014. Angka ini menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi global yang pada tahun lalu hanya sebesar 2,4 persen. Sementara itu, perekonomian negara berkembang pada 2014 diperkirakan tumbuh pada level 5,3 persen, meningkat dibanding tahun lalu yang hanya 4,8 persen, serta akan naik ke 5,5 persen pada 2015 dan 5,7 persen pada 2016. Bank Dunia juga memproyeksikan, pertumbuhan global pada tahun 2015 dan 2016 akan tetap stabil, yaitu sebesar 3,5 persen.(ak)
Sumber : Kemenkeu
Presiden ke Bali untuk Buka Munas Gapensi 2014
Logo Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi),
Presiden beserta rombongan lepas landas dari Landasan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, menggunakan pesawat khusus Kepresidenan Boeing 737-800 milik Garuda Indonesia. Hujan masih turun, sebagaimana kondisi Jakarta dalam beberapa hari terakhir.
Munas Gapensi yang akan diselenggarakan pada 19-22 Januari 2013 ini digelar di Inna Grand Bali Beach Hotel, Resort and Spa, Sanur, Bali. Namun, Kepala Negara dijadwalkan akan membuka Munas Gapensi pada Senin (20/1) besok. Pelaksanaan Munas tersebut juga dirangkaikan dengan HUT ke-55 Gapensi.
Presiden beserta rombongan dijadwalkan akan berada di Bali hingga Senin (20/1) untuk kemudian kembali ke Jakarta. Selama di Bali, SBY dan Ibu Ani berikut rombongan akan menginap di Patra Jasa Bali Resort and Villas, Kuta.
Menyertai Presiden dalam kunjungan ini, antara lain, Mensesneg Sudi Silalahi, Menkop dan UKM Syarief Hassan, dan Menperin MS Hidayat. (yun)
Sumber : Kemensetneg
Presiden SBY Menggelar Sidang Kabinet Paripurna
 |  |
Pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2014, Presiden beserta para Menteri KIB II, menggelar Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung di kantor Presiden, Jakarta, dengan agenda yang pertama mengenai pengelolaan Ekonomi.
"Ekonomi tahun 2013 sekalipun ada tekanan dan gejolak, tetapi pemerintah bisa meminimalkan dampaknya. Namun situasinya belum aman benar, maka di tahun 2014 harus dilakukan pengelolaan perekonomian dengan sebaik-baiknya, dengan berupaya sekuat tenaga menjaga stabilitas harga/inflasi, terutama pangan, dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru, seraya mencegah terjadinya pengangguran,"Presiden menjelaskan.
Agenda kedua, berkaitan dengan Pemilu, Presiden mengharapkan Menko Polhkam dan Mendagri mempresentasikan kepada peserta Sidang Kabinet Paripurna, agar pemerintah tahu apa kewajiban dan tugasnya, terutama para menteri yang g berasal dari Partai Politik agar sungguh mengetahui Undang-undang dan peraturan yg berlaku.
Selanjutnya mengenai penanganan bencana alam yg diakibatkan oleh cuaca dan iklim, BNPB dan BMKG dapat melaporkan dan memberi arahan kepada peserta Sidkab Paripurna. Dengan demikian, pemerintah di seluruh Tanah Air lebih siap untuk melakukan antisipasi dan respons yang cepat dan tepat manakala bencana datang. (dukjak-humas setneg)
Sumber : Kemensetneg
|
ASEAN 2014, Myanmar Usung Tema “Moving Forward in Unity to a Peaceful and Prosperous Community”
Senin, 20 Januari 2014
Pada masa Keketuaan ASEAN tahun 2014 ini, Myanmar mengusung tema “Moving Forward in Unity to a Peaceful and Prosperous Community”. Hal ini disampaikan dalam Pertemuan ASEAN Foreign Ministers’ Meeting (AMM) Retreat yang diselenggarakan di Bagan, Myanmar (17/1/2014). Dalam Keketuaannya, Myanmar akan memprioritaskan beberapa isu pokok termasuk pembahasan Visi Komunitas ASEAN pasca-2015.
Selain itu beberapa isu yang akan dikedepankan Myanmar antara lain; perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan; kesenjangan pembangunan; isu ageing society; ASEAN Connectivity, terutama konektifitas darat dan pembangunan jembatan; memajukan Usaha Kecil dan Menengah (UKM); pembahasan visi baru ARF dalam konteks Komunitas ASEAN 2015; dan mendorong kelanjutan implementasi langkah-langkah menuju pembentukan Komunitas ASEAN 2015, termasuk upaya penguatan hubungan eksternal dan kerja sama kemitraan ASEAN.
Pertemuan para Menteri Luar Negeri pada AMM Retreat difokuskan pada topik antara lain tindak lanjut hasil-hasil KTT ke-23 ASEAN yang diselenggarakan di Brunei Darussalam pada bulan Oktober 2013, prioritas ASEAN di tahun 2014 ini, serta berbagai tantangan yang dihadapi ASEAN. Satu yang menjadi pokok bahasan adalah tindak lanjut dukungan terhadap pemulihan dan rehabilitasi bagi Filipina pasca-bencana Topan Haiyan.
Selain itu, para Menteri Luar Negeri negara anggota ASEAN menaruh perhatian khusus pada visi Komunitas ASEAN pasca-2015, hubungan eksternal dan kerja sama kemitraan ASEAN, serta berbagai isu regional dan internasional yang menjadi perhatian dan memiliki dampak terhadap ASEAN.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia mengusulkan suatu prakarsa untuk membentuk suatu traktat yang lebih luas di kawasan.
"Indonesia menaruh perhatian khusus atas perkembangan yang terjadi di kawasan Asia Timur Laut (North-East Asia), serta mendorong percepatan pembahasan dan penyelesaian suatu regional code of conduct (COC) di Laut China Selatan", tutur Menlu RI dalam pertemuan tersebut.
Hal lain yang disampaikan Indonesia antara lain adalah informasi tentang keikutsertaan Indonesia pada Geneva II Conference mengenai Syria dan pentingnya bagi ASEAN untuk lebih awas terhadap tindakan penyadapan informasi lintas negara. (Sumber: Ditjen KSA/Dit. Infomed) / Dep-Lu
Selain itu beberapa isu yang akan dikedepankan Myanmar antara lain; perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan; kesenjangan pembangunan; isu ageing society; ASEAN Connectivity, terutama konektifitas darat dan pembangunan jembatan; memajukan Usaha Kecil dan Menengah (UKM); pembahasan visi baru ARF dalam konteks Komunitas ASEAN 2015; dan mendorong kelanjutan implementasi langkah-langkah menuju pembentukan Komunitas ASEAN 2015, termasuk upaya penguatan hubungan eksternal dan kerja sama kemitraan ASEAN.
Pertemuan para Menteri Luar Negeri pada AMM Retreat difokuskan pada topik antara lain tindak lanjut hasil-hasil KTT ke-23 ASEAN yang diselenggarakan di Brunei Darussalam pada bulan Oktober 2013, prioritas ASEAN di tahun 2014 ini, serta berbagai tantangan yang dihadapi ASEAN. Satu yang menjadi pokok bahasan adalah tindak lanjut dukungan terhadap pemulihan dan rehabilitasi bagi Filipina pasca-bencana Topan Haiyan.
Selain itu, para Menteri Luar Negeri negara anggota ASEAN menaruh perhatian khusus pada visi Komunitas ASEAN pasca-2015, hubungan eksternal dan kerja sama kemitraan ASEAN, serta berbagai isu regional dan internasional yang menjadi perhatian dan memiliki dampak terhadap ASEAN.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia mengusulkan suatu prakarsa untuk membentuk suatu traktat yang lebih luas di kawasan.
"Indonesia menaruh perhatian khusus atas perkembangan yang terjadi di kawasan Asia Timur Laut (North-East Asia), serta mendorong percepatan pembahasan dan penyelesaian suatu regional code of conduct (COC) di Laut China Selatan", tutur Menlu RI dalam pertemuan tersebut.
Hal lain yang disampaikan Indonesia antara lain adalah informasi tentang keikutsertaan Indonesia pada Geneva II Conference mengenai Syria dan pentingnya bagi ASEAN untuk lebih awas terhadap tindakan penyadapan informasi lintas negara. (Sumber: Ditjen KSA/Dit. Infomed) / Dep-Lu
Mendagri: Menteri jangan Kampanye Sembarang Waktu
Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengingatkan para menteri yang berasal dari partai politik untuk hati-hati menjelang Pemilihan Umum 2014, April mendatang. Gamawan menegaskan, menteri tidak boleh berkampanye sembarangan.
Kalau pun keadaannya mendesak, dia menambahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya memberi izin kampanye pada Jumat. Sehingga menteri punya waktu tiga hari pada akhir pekan untuk menggelar kampanye demi partai.
"Di luar waktu itu tidak boleh. Kalau Jumat kampanye, maka itu dianggap menteri bersangkutan mengambil cuti," kata Gamawan, Selasa (16/1).
Dia menekankan, menteri tidak boleh melupakan tugasnya demi kepentingan negara. Sehingga, meski sudah di luar jam kerja atau malam hari selama Senin hingga Kamis, tetap tidak bisa menggelar kampanye.
Pelarangan itu berlaku tegas dan tidak pandang bulu. Tujuannya, kata Gamawan, agar menteri bisa fokus dengan kerjanya dan tidak tersita waktunya untuk partai.
"Mereka kalau mengambil cuti dan kampanye, tidak boleh memanfaatkan fasilitas negara," ujarnya.
Untuk lebih detailnya, dia melanjutkan, aturan menteri dilarang kampanye di hari aktif itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Begitu juga dengan kepala daerah yang cuti kampanye, mekanismenya dituangkan dalam PP.
Sebelumnya, saat menggelar sidang kabinet paripurna, dengan salah satu agenda pembahasan mengenai pelaksanaan pemilu 2014, Presiden SBY meminta agar para menteri dari parpol untuk mentaati aturan kampanye menjelang pemilu 2014.
"Para menteri dari parpol bahkan pemimpin parpol mengetahui kandungan uu dan peraturan yang berlaku sehingga kita bisa memberikan contoh untuk taati aturan pemilu dan diluar itu kita sukseskan pemilu sesuai dengan amanah uu," kata SBY.
Sumber :www.metrotvnews.com / KemendagriKalau pun keadaannya mendesak, dia menambahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya memberi izin kampanye pada Jumat. Sehingga menteri punya waktu tiga hari pada akhir pekan untuk menggelar kampanye demi partai.
"Di luar waktu itu tidak boleh. Kalau Jumat kampanye, maka itu dianggap menteri bersangkutan mengambil cuti," kata Gamawan, Selasa (16/1).
Dia menekankan, menteri tidak boleh melupakan tugasnya demi kepentingan negara. Sehingga, meski sudah di luar jam kerja atau malam hari selama Senin hingga Kamis, tetap tidak bisa menggelar kampanye.
Pelarangan itu berlaku tegas dan tidak pandang bulu. Tujuannya, kata Gamawan, agar menteri bisa fokus dengan kerjanya dan tidak tersita waktunya untuk partai.
"Mereka kalau mengambil cuti dan kampanye, tidak boleh memanfaatkan fasilitas negara," ujarnya.
Untuk lebih detailnya, dia melanjutkan, aturan menteri dilarang kampanye di hari aktif itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Begitu juga dengan kepala daerah yang cuti kampanye, mekanismenya dituangkan dalam PP.
Sebelumnya, saat menggelar sidang kabinet paripurna, dengan salah satu agenda pembahasan mengenai pelaksanaan pemilu 2014, Presiden SBY meminta agar para menteri dari parpol untuk mentaati aturan kampanye menjelang pemilu 2014.
"Para menteri dari parpol bahkan pemimpin parpol mengetahui kandungan uu dan peraturan yang berlaku sehingga kita bisa memberikan contoh untuk taati aturan pemilu dan diluar itu kita sukseskan pemilu sesuai dengan amanah uu," kata SBY.
Jumat, 17 Januari 2014
Tanggap Darurat Banjir Longsor Di Sulawesi Utara
Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi, Rabu (15/1) di Kota Manado, Kab.Minahasa, Kabu. Minahasa Utara, Kab. Minahasa Selatan, dan Kota Tomohon disebabkan oleh curah hujan yang ekstrim dan air pasang laut. BNPB menginformasikan bahwa hal tersebut terjadi akibat kombinasi antara faktor alam dan antropogenik. Demikian disampaikan Kepala Pusat Komunikasi Publik, Danis H. Sumadilaga, Jumat (17/1) di Jakarta.
Hujan deras dipicu sistem tekanan rendah di perairan selatan Filipina. Hal tersebut menyebabkan pembentukan awan intensif. Selain itu, adanya konvergensi dampak dari tekanan rendah di utara Australia, awan-awan besar masuk ke wilayah Sulut. Akibatnya, empat sungai besar (sungai Tondano, sungai Sawangan, sungai Sario dan sungai Tikala) di Kota Manado meluap dan menghanyutkan puluhan rumah serta kendaraan.
Bencana kali ini lebih besar daripada sebelumnya yang pernah terjadi pada tahun 2000 dan Februari 2013, dengan ketinggian banjir antara 3 s.d.6 meter. Namun pada saat laporan ini dibuat, banjir sudah mulai surut dan sementara sedang dilaksanakan pembersiahan lumpur oleh masyarakat dan pemda.
Dampak bencana sangat dirasakan masyarakat, secara material maupun korban jiwa. Serta, menyebabkan lumpuhnya aktifitas perkantoran dan warga terutama di Kota Manado dan sekitarnya. Banyak kantor, rumah dan toko yang teredam air. Dampak lainnya ialah terputusnya beberapa akses jalan akibat banjir dan tanah longsor yang menutupi badan jalan serta badan jalan yang longsor.
Bencana banjir dan tanah longsor juga merusak sarana umum seperti Gereja, sekolah, Masjid perkantoran. Kondisi tersebut menyebabkan listrik padam dan masyarakat sulit mendapatkan air bersih.
Adapun penanganan darurat yang dilakukan adalah penanganan jembatan yang patah, jatuh atau ambruk. Penanganan jalan yang longsor (badan jalan longsor atau badan jalan tertutup longsoran) serta pendanaan Penanganan Tanggap Darurat. Penanganan infrastruktur dan sarana umum lainnya.
Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah III, Ditjen Bina Marga Ober Gultom mengatakan , Penanganan longsor pada ruas jalan Manado-Tomohon dilakukan fungsional dengan menggerakan alat berat dari 2 arah yaitu arah Tomohon ke Manado dan dari Manado ke Tomohon. Lalu lintas diarahkan melalui jalan alternatif untuk lalu lintas Manado-Tomohon yaitu melalui Manado-Tanahwangko-Tomohon dan Manado-Pineleng-Warembungan-Tinoor- Tomohon.
Pembersihan bangunan-bangunan yang tenggelam oleh warga dan satgas bencana alam; Penggunaan air mineral untuk memenuhi kebutuhan air minum; Pembersihan jalan dan jembatan dengan menggunakan alat berat sedangkan untuk daerah fasilitas umum menggunakan peralatan pemerintah daerah; Listrik sudah normal; Bantuan dari Pemkot untuk korban pengusi sudah diberikan.
Ke depan, akan dilakukan penanganan jangka panjang yakni koordinasi dengan Pemda mengenai komitmen pelaksanaan tata ruang dan penertiban perizinan pembangunan bangunan pada lokasi-lokasi tertentu. Penanganan jalan dan jembatan melalui pemrograman penanganan tuntas pada ruas Jalan Manado – Tomohon dab penggantian Jembatan Sario. Kondisi Jembatan tersebut saat ini tertutup sampah.
Penanganan lain yaitu perbaikan infrastruktur dan sarana umum lainnya yang juga ikut ditangani oleh instansi terkait. Pemprograman penanganan banjir harus segera diusulkan dan menjadi prioritas utama dari pemerintah daerah dan pusat. Penyedian fasilitas-fasilitas penampung air seperti embung-embung, saluran pembuangan harus segera direalisasikan. Intinya revitalisasi saluran harus segera dilaksanakan.
Pemasukan Penawaran Tender SPAM Umbulan di Bulan Mei
Pemasukan Penawaran Tender Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM) Umbulan saat ini tinggal menunggu keputusan dari Menteri Keuangan (Menkeu) untuk dukungan pemerintah berupa Viability Gap Funding (VGF). Ditargetkan Pemasukan Penawaran Tender bisa dilaksanakan antara bulan Mei-Juni.
“Persiapannya sudah siap sekali saat ini tinggal kepastian keputusan apakah Menkeu mau memberikan VGF yang sudah diajukan oleh Gubernur Jatim, dan mestinya hari ini dibahas. Begitu Menkeu menyetujui, kita kasih desain kepada para investor lalu pemasukan penawarannya di bulan Mei-Juni,”tutur Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di Jakarta (17/1).
Djoko memperkirakan VGF untuk proyek tersebut sekitar Rp 860 miliar, yang dihitung dariharga air rata-rata sekitar Rp 3000 lebih dan kemampuan masyarakat Jatim Rp 2000 lebih, sehingga kekurangannya harus ditanggung pemerintah.
Sebelumnya kepala BPPSPAM Tamim M Zakaria mengungkapkan di tahun 2014 terdapat 3 proyek strategis KPS SPAM yang akan dilaksanakan, selain SPAM Umbulan diantaranya adalah SPAM Bandar lampung dan SPAM Jatiluhur.
“Kabar terakhir yang menggembirakan pada 17 Januari gubernur Jatim akan ekspose di Kementerian Keuangan untuk memperoleh VGF, kalau lancar pada akhir Februari dokumen tender akan disebarkan pada bidder,”tutur Tamim.
Sedangkan untuk SPAM Bandar Lampung, lanjut Tamim, Walikota Bandar lampung sudah ekspose pada 10 Januari, dan diharapkan akhir Februari tender dokumen bisa disebarkan pada bidder. Sedangkan untuk SPAM Jatiluhur, juga diharapkan dapat grounbreaking tahun ini.
Kemendagri: Pemekaran Daerah Tak Ganggu Pemilu 2014
JAKARTA -- Kemendagri menilai, pemekaran daerah tidak akan mengganggu Pemilu 2014. Meski daerah otonomi baru (DOB) kemudian terbentuk lebih awal, namun pelaksanaan pemilihan nanti, tetap sesuai peta KPU.
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Restuardy Daud mengatakan, meski mereka akhirnya terbentuk sebelum pemilu berlangsung, jumlah TPS serta teknis penyelenggaraan lainnya, tetap menyesuaikan konsep yang sudah ditetapkan.
“Pemekaran ini tidak akan berpengaruh pada pelaksanaan pemilu April mendatang," kata Restuardy di kantor Kemendagri.
Ia menambahkan, meski 65 daerah usulan tersebut sudah memperoleh Amanat Presiden (Ampres) pembentukan DOB 27 Desember 2013 lalu, bukan berarti semuanya akan dimekarkan. Menurutnya, bergantung pada syarat dan kelayakan daerah itu nantinya.
Pihaknya bersama dua kementerian lainnya yakni Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih akan melakukan pembahasan lebih lanjut. Termasuk meninjau potensi ekonomi, batas administrasi, serta ketentuan lainnya.
“Seperti 2012 lalu, dari 19 usulan, tersisa 4 daerah yang belum dimekarkan lantaran kurangnya persyaratan untuk menjadi DOB,” ujarnya.
Ia berkata, pembahasan tersebut akan mengkaji betul pengaruh dari pemekaran DOB tersebut. Sebab, pada umumnya ada dua kemungkinan yang terjadi, pertama daerah baru tersebut tidak mampu optimal, kedua, kabupaten/kota induknya justru tertinggal.
Restuardy mengatakan, dalam 5 tahun ini, hampir 80 persen DOB yang terbentuk dinilai belum mampu meningkatkan potensi wilayahnya. Ke depan dalam revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda, akan menambah kausul yang mengatur evaluasi DOB ke depan.
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Restuardy Daud mengatakan, meski mereka akhirnya terbentuk sebelum pemilu berlangsung, jumlah TPS serta teknis penyelenggaraan lainnya, tetap menyesuaikan konsep yang sudah ditetapkan.
“Pemekaran ini tidak akan berpengaruh pada pelaksanaan pemilu April mendatang," kata Restuardy di kantor Kemendagri.
Ia menambahkan, meski 65 daerah usulan tersebut sudah memperoleh Amanat Presiden (Ampres) pembentukan DOB 27 Desember 2013 lalu, bukan berarti semuanya akan dimekarkan. Menurutnya, bergantung pada syarat dan kelayakan daerah itu nantinya.
Pihaknya bersama dua kementerian lainnya yakni Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih akan melakukan pembahasan lebih lanjut. Termasuk meninjau potensi ekonomi, batas administrasi, serta ketentuan lainnya.
“Seperti 2012 lalu, dari 19 usulan, tersisa 4 daerah yang belum dimekarkan lantaran kurangnya persyaratan untuk menjadi DOB,” ujarnya.
Ia berkata, pembahasan tersebut akan mengkaji betul pengaruh dari pemekaran DOB tersebut. Sebab, pada umumnya ada dua kemungkinan yang terjadi, pertama daerah baru tersebut tidak mampu optimal, kedua, kabupaten/kota induknya justru tertinggal.
Restuardy mengatakan, dalam 5 tahun ini, hampir 80 persen DOB yang terbentuk dinilai belum mampu meningkatkan potensi wilayahnya. Ke depan dalam revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda, akan menambah kausul yang mengatur evaluasi DOB ke depan.
Senin, 06 Januari 2014
Penerimaan Pajak 2013 Sebesar Rp1.072,1 Triliun
Jakarta - Kementerian Keuangan mencatat penerimaan negara dari sektor pajak pada tahun 2013 sebesar Rp1.072,1 triliun atau mencapai 93,4 persen. Namun capain tersebut masih berada dibawah target Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 yang sebesar Rp1.148,4 triliun.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan per 31 Desember 2013 pendapatan negara dari sektor pajak ini berasal dari dua sumber yakni pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan Internasional.
Pendapatan pajak dalam negeri realisasinya didominasi oleh PPh Non-Migas sebesar Rp464,5 triliun dan pajak pertambahan nilai sebesar Rp383,4 triliun.
Meskipun dua sumber penerimaan pajak ini meraup penerimaan terbanyak, namun targetnya masih lebih rendah, dibawah target yang dipasang pemerintah. PPh Non-Migas hanya mencapai89,1 persen danPajak pertambahan nilai hanya mencapai 90,5 persen
Sementara dari lima sektor penerimaan pajak dalam negeri PPh Migas dan cukai yang tercacat perolehanya diatas target pemerintah. PPh Migas realisasinya sebesar Rp88,7 triliun atau 119,5 persen, sedangkan cukai tealisasinya sebesar Rp108,5 triliun atau 103,6 persen.
Penerimaan pajak kedua berasal dari pendapatan pajak perdagangan Internasional, dari dua sektor penerimaan pajak ini penerimaan bea cukai yang tercatat mencapai target pemerintah yakni sebesar Rp31,6 triliun atau 102,4 persen. Sementara bea keluar hanya sebesar Rp15,8 triliun atau 89,8 persen.
Dirjen Pajak Fuad Rahmani mengatakan data penerimaan pajak per 31 Desember ini masih sementara, angka-angkanya masih bisa berubah terus sampai 3 Januari 2014. Hal ini disebabkan banyak wajib pajak yang baru menyetor pada 31 Desember sore, sehingga datanya belum tercatat.
"Itu disebabkan karena tanggal 31 Desember, jam 3 sore, masih ada WP yang menyetor, terutama bendahara daerah. Karena belanja negara ini (belanja modal, belanja barang) kan akhir-akhir tahun ini memang menumpuk dan ini ada ribuan surat perintah membayar (SPM) yang masuk ke Dirjen Perbendaharan, dan itu tidak mungkin selesai pada 31 Desember catatan itu, meskipun itu dihitung 31 desember.Nah 3 Januari itu, itung-itung lagi," jelasnya dalam jumpa pers Evaluasi Perkembangan Perekonomian Global dan Domestik 2013 serta Kinerja Realisasi APBN 2013, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (6/1/2013).
Menurutnya, dalam perhitungan 3 Januari 2014 angka yang masuk akan bertambah sekitar Rp3,5 triliun sampai Rp4 triliun.
"Paling banyak bendahara pemerintah terutama daerah, karena mereka memang saat terkahir angkanya masuk semua," ujarnya.
sumber
Langganan:
Postingan (Atom)
