usaha berhasil

www.seputarkabinet.com

Tabloid "Seputar Kabinet", Media Informatif dan Edukatif - Alamat Redaksi : Perkantoran Notredome Blok F2 Kota Deltamas Jl. Boulevard Raya Bekasi - Email : redaksi@seputarkabinet.com ; seputarkabinet@gmail.com

www.seputarkabinet.com

Tabloid "Seputar Kabinet", Media Informatif dan Edukatif - Alamat Redaksi : Perkantoran Notredome Blok F2 Kota Deltamas Jl. Boulevard Raya Bekasi - Email : redaksi@seputarkabinet.com ; seputarkabinet@gmail.com

www.seputarkabinet.com

Tabloid "Seputar Kabinet", Media Informatif dan Edukatif - Alamat Redaksi : Perkantoran Notredome Blok F2 Kota Deltamas, Jl Boulevard Raya Bekasi - Email : redaksi@seputarkabinet.com ; seputarkabinet@gmail.com

Selasa, 13 Mei 2014

Resmi, Presiden SBY Izinkan Jokowi Maju Jadi Capres


"Saya baca, saya dengarkan apa yang disampaikan Pak Jokowi, dan secara resmi saya telah memberikan izin kepada Pak Joko Widodo, Gubernur DKI untuk menjadi calon Presiden pada Pilpres tahun 2014 ini," kata SBY kepada wartawan di halaman Kantor Presiden, Selasa (13/5) Siang.

Insya Allah, kata Presiden,  besok akan dikeluarkan izin resmi, izin tertulis dan sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk peraturan pemerintah, sejak keluarnya izin tersebut berarti Joko Widodo berstatus non aktif dari Gubernur DKI Jakarta.
"Sejak saya berikan izin pak jokowi status non aktif sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada saatnya nanti menetapkan Presiden dan Wapres terpilih," ungkap Presiden SBY seraya menyebutkan, itulah inti dari pertemuannya dengan Gubernur DKI Joko Widodo yang diusung oleh PDI Perjuangan menjadi calon presiden pada Pilpres Juli 2014 ini.
Presiden menegaskan, besok setelah dikeluarkan izin, Jokowi telah resmi mendapatkan izin dari Presiden, dan setelah itu mengikuti poroses yang berlaku yang diatur Undang-Undang, termasuk dicalonkan oleh parpool tertentu atau gabungan parpol untuk menjadi calon presiden pada pemilu 2014 ini.
"Ini mulai berlaku setelah saya keluarkan izin presidennya," tegas Presiden.
Mekanisme pemberian izin bagi kepala daerah yang maju dalam Pilpres ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 dimana disebutkan kepala daerah yang akan ikut dalam kampanye pemilihan presiden harus mengajukan cuti. Tenggat pengajuan adalah 12 hari sebelum pendaftaran presiden di Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan dibuka pada 18 Mei 2014.
Aturan tersebut juga diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2009. Dalam aturan itu tercantum jika izin cuti yang bersangkutan disetujui, maka akan keluar keputusan presiden, sehingga gubernur dinyatakan non-aktif hingga KPU menetapkan pasangan calon presiden dan wakil terpilih.
Menurut jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU) pendaftaran calon presiden untuk Pilpres 2014 akan dilaksanakan mulai 18 – 20 Mei 2014, pukul 08.00 - 16.00 WIB.
(Humas Setkab/ES)
Sumber :Sekretariat Negara RI

Pesan SBY Kepada Presiden Mendatang: "Kita Anut Politik Segala Arah, Jangan Ada Musuh"


Presiden SBY mengaku tidak berani memberi banyak pesan kepada para calon Presiden RI mendatang karena masih harus menunggu sampai tanggal 20 Mei mendatang untuk kejelasan Capres dan partai koalisi pengusunya.
“Tanpa saya jelaskan kepada para Capres, apa Pak Jokowi, Pak Prabowo atau kepada siapapun juga, semua harus menjaga dan menjalankan kebijakan politik luar negeri Indonesia,” kata SBY.
Presiden SBY menegaskan, selama pemerintahannya kebijakan luar negeri Indonesia sudah dalam arah yang benar. Karena itu, SBY berharap penerusnya nanti sebagai Presiden RI tetap menjalankan amanat konstitusi dan pendiri republik ini.
“Kita menganut all direction foreign policy, politik segala arah. Jangan ada musuh. Sejuta kawan kawan, dan tidak satupun menjadi musuh,” ujar SBY.
Presiden yang didampingi Ibu Negara Hj. Ani Yudhoyono menambahkan, bahwa kita sekarang memiliki 16 mitra komprehensif, dan melalui keanggotaan G-20, semua negara besar kini telah menjadi mitra Indonesia.
“Kita menganut kebijakan politik luar negeri ‘bebas aktif’. Artinya, kita bebas bersikap, tetapi harus aktif memainkan peranan baik diminta maupun tidak diminta,” terang Presiden SBY.
Mendampingi Presiden SBY dalam konperensi pers itu antara lain Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa, Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam, dan Menteri Perdagangan M. Lutfi.
Bertolak ke Jakarta
Tepat pukul 11.00 waktu setempat, dengan menggunakan pesawat kepresidenan BBJ-2, Presiden SBY dan rombongan meninggalkan Myanmar melalui Bandara Internasional Nay Pyi Daw. Keberangkatan Presiden SBY dan rombongan dilepas oleh Menteri Energi Myanmar Zayar Aung, Kepala Protokol Myanmar U Thurein Thant Zin, Dubes Myanmar untuk RI Min Lwin, dan Dubes RI untuk Myanmar Ito Sumardo.
Diperkirkan, pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden SBY dan rombongan akan mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin (12/5) siang sekitar pukul 14.30 WIB.

Cegah MERS CoV, Kemenkes Tingkatkan Kesiapsiagaan di Pintu Masuk Negara


Jakarta, 5 Mei 2014

WHO mengeluarkan peringatan penting tentang penyebaran Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus (MERS CoV) berupa travel advise. Sampai dengan 1 Mei 2014, WHO tidak menerapkan travel restriction.

"Terkait peningkatan kasus MERS Cov yang sangat signifikan di Timur Tengah, hingga saat ini WHO belum menyatakan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB), apalagi pandemi", ujar Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, pada Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Jakarta (5/5).

Menkes menyatakan bahwa pemerintah Indonesia memperhatikan secara serius masalah MERS CoV karena banyaknya warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Arab Saudi sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI), atau menjalankan ibadah haji dan umroh. 

Kasus MERS CoV tidak hanya ditemukan di Jeddah, tetapi sampai dengan Mekkah dan Madinah. Ini merupakan kota-kota yang sering dikunjungi jemaah Indonesia, kata Menkes.

Untuk itu, Kemenkes telah meningkatkan kesiapsiagaan di point of entry untuk mendeteksi kesehatan para jemaah baik haji maupun umroh saat kembali ke Tanah Air, melalui penyebaran Health Alert Card (HAC), pemasangan leaflet dan banner di 49 Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), termasuk 13 KKP Embarkasi. 

Selaras dengan hal tersebut, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Gatot Abdullah Mansyur, menyatakan bahwa akan bersama-sama Kemenkes RI untuk meningkatkan kesiapsiagaan di pintu masuk negara khususnya melakukan pemeriksaan kepada TKI yang pulang ke Indonesia. Selain itu, bersama dengan Kementerian Luar Negeri juga terkai peningkatan alertness bagi sekitar 1,2 juta TKI di wilayah Jazirah Arab.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI, Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si, menyerukan agar para jemaah dari Indonesia yang akan berangkat ke wilayah Jazirah Arab untuk dapat mengetahui dan berhati-hati serta melakukan langkah pencegahan selama menjalankan ibadah haji maupun umroh.

MERS CoV merupakan penyakit sindroma pernapasan yang disebabkan oleh novel corona virus. Gejala yang sering dialami, diantaranya demam, batuk dan sesak napas, bersifat akut, dan biasanya pasien memiliki penyakit ko-morbid (penyerta). Situs Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengabarkan, sejak pertama kali dilaporkan pada September 2012 di Saudi Arabia sampai dengan tanggal 26 April 2014 terdapat 261 kasus konfirmasi dengan 93 kematian akibat virus MERS COV. Hingga saat ini kasus MERS CoV telah ditemukan di 14 negara baik di wilayah Timur Tengah,  Eropa, Afrika, dan Asia dan belum ada pengobatan spesifik maupun vaksin untuk pencegahan virus korona tersebut.

Sumber : www.depkes.go.id

Fundamental Ekonomi Indonesia Terus Membaik



Jakarta, 13/05/2014 MoF (Fiscal) News - Perlambatan ekonomi dunia yang berkelanjutan telah mengakibatkan volatilitas arus modal, sehingga memberi sentimen negatif bagi likuiditas negara-negara berkembang. Hal tersebut disampaikan Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah, seperti dikutip dari laman Setkab.
Hal tersebut pada gilirannya menyebabkan banyak negara menaikkan suku bunga acuannya untuk menahan arus modal yang keluar dan mengendalikan kenaikan inflasi. “Melambatnya pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang seperti Tiongkok, Brazil, India dan Afrika Selatan telah mendorong beberapa lembaga internasional seperti Bank Dunia dan IMF merevisi proyeksi pertumbuhan negara-negara berkembang, termasuk untuk kawasan Asia,” ungkapnya.
Meski demikian, menurutnya, fundamental ekonomi Indonesia terus membaik walau masih dibayang-bayangi oleh tekanan perlambatan global, terutama dari negara-negara mitra strategis seperti Tiongkok dan Jepang. Ia menyebutkan, struktur dan fundamental ekonomi nasional terus menunjukkan perbaikan yang positif. Kinerja neraca transaksi berjalan terus menunjukkan tren yang membaik.
“Kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional terus melanjutkan tren peningkatan. Hal ini terlihat dari total aliran dana asing yang masuk triwulan 1-2014 mencapai 12,3 miliar dolar AS atau meningkat dari 10,5 miliar dolar AS pada triwulan IV-2013. Sehingga pada periode triwulan 1-2014 terjadi surplus transaksi modal dan finansial sebesar 7,8 miliar dolar AS,” paparnya.
Ia juga menyampaikan bahwa perbaikan transaksi berjalan dan surplus transaksi modal dan finansial tersebut telah mendorong surplus Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) triwulan I-2014 sebesar 2,1 miliar dolar AS. “Surplus NPI ini pula yang mendorong kenaikan cadangan devisa yang mencapai 105,6 miliar dolar AS pada akhir April 2014,” paparnya.(nic)

Senin, 12 Mei 2014

Pemerintah dan BI Kerja Sama Jaga Stabilitas Ekonomi



Jakarta, 12/05/2014 MoF (Fiscal) News - Menteri Keuangan M. Chatib Basri menghadiri peluncuran Mandiri Institute di Hotel Four Season, Jakarta, Senin (12/5). Dalam acara ini, hadir pula Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad, dan KetuaAdvisory Board Mandiri Institute Darmin Nasution.
Dalam pemaparannya tentang kondisi ekonomi Indonesia saat ini, Menkeu menegaskan bahwa pemerintah dan BI selalu bekerja sama dalam stabilisasi ekonomi. Dalam jangka pendek, menurutnya, langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan stabilisasi pertumbuhan. "Perlambatan ekonomi yang terjadi memang dilakukan by design, karena ada defisit padacurrent account," jelas Menkeu.
Namun, lanjutnya, ke depan, ada kebijakan-kebijakan lain yang harus segera diambil kembali, karena kebijakan di atas hanya untuk jangka pendek. "Kebijakan ini kita fokus ke demand side. Dalam jangka menengah, kita butuh untuk menyelesaikan masalah supply," katanya.(fin)

Konvensi Nasional Pekerjaan Sosial

 

 
 
Pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2014, bertempat di Hotel Safira Butik Bogor, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI, Drs. Toto Utomo Budi Santosa, M.Si selaku Ketua Konsorsium Pekerjaan Sosial Indonesia (KPSI)  membuka kegiatan Konvensi Nasional Pekerjaan Sosial Indonesia yang bertemakan “Membangun Momentum Karya dan Akuntabilitas dalam Era Global”. Kegiatan yang dilaksanakan mulai tanggal 8-10 Mei 2014 dihadiri oleh Kepala Badiklitkesos Kementerian Sosial dan Anggota Konsorsium Nasional Pekerjaan Indonesia (KPSI), dimana penyelenggaraan Konvensi Nasional Pekerja Sosial ini merupakan salah satu agenda KPSI Tahun 2014 disamping agenda strategis lainnya seperti pelaksanaan Pekan Praktek Pekerja Sosial, Lembaga Akreditasi Mandiri dan mengawal proses pembahasan RUU Praktik Pekerjaan Sosial.
 
Dalam sambutannya, Toto Utomo menyampaikan bahwa Konsorsium Pekerjaan Sosial Indonesia merupakan supra jaringan yang beranggotakan pilar-pilar kesejahteraan sosial sebagai eksponen, masing-masing terdiri dari 10 organisasi,yaitu Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI), Ikatan Pendidikan Pekerjaan Sosial Indonesia (IPPSI), Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial (LSPS), Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (BALKS), Pusbin Jabfung Peksos & Pensos, Ikatan Penyuluh Sosial Indonesia (IPENSI), Forum Komunikasi Relawan Indonesia, Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat dan Forum Komunikasi Mahasiswa Kesejahteraan Sosial Indonesia (Forkomkasi) yang dideklarasikan 10 Agustus 2011 di Jakarta.
 
KPSI bertujuan menggalang kerjasama di antara pilar-pilar kesejahteraan sosial ke arah pencapaian profesi pekerjaan sosial yang kompeten dan diakui secara sah oleh ketentuan hukum di Indonesia serta berperan aktif dalam pengembangan profesi pekerjaan sosial nasional dan internasional serta ikut mendorong perkembangan pekerjaan sosial di Indonesia.
 
Upaya yang telah dilaksanakan oleh pilar kesejahteraan sosial, antara lain tanggal 29 Nopember 2012 yang lalu, Menteri Sosial telah mencanangkan Sertifikasi Pekerja Sosial dan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial. Pencanangan tersebut telah menorehkan dan menjadi catatan sejarah bagi pengembangan profesi  Pekerjaan Sosial di Indonesia yang memasuki usia ke 64 tahun pada saat pencanangan.  Kegiatan ‘Konvensi Nasional Pekerja Sosial’ merupakan upaya para pilar kesejahteraan sosial untuk mencari kesepakatan dalam pengembangan profesi pekerjaan sosial di Indonesia. 
 
Kegiatan ini terselenggara dengan fasilitasi KPSI, Save The Children dan Pusbin Jabfung Peksos dan Pensos Kementerian Sosial dengan agenda pelaksanaan pada hari pertama adalah sambutan & pembukaan Konvensi oleh Ketua KPSI dilanjutkan dengan Keynote Speech “Pengembangan SDM Kessos” oleh Kabadiklitkesos, Dr. Ir. Harry Hikmat, M.Si. dan Plenary Seminar dengan paparan dari narasumber berjudul “Standar Nasional Kompetensi Pekerja Sosial menuju Sertifikasi dan Lisensi Pekerja Sosial”, “Arti Penting Sertifikasi dan Lisensi untuk Profesionalisme Pekerja Sosial”, “Sertifikasi Pekerja Sosial dalam menghadapi masyarakat ASEAN 2015: Peluang dan Tantangan”, “The Urgency of Certified & Licended Social worker in developing countries” dilanjutkan dengan diskusi kelompok.
 
Pada hari kedua kembali dilaksanakan Plenary Seminar, dengan tema  “Regulasi terkait Pekerjaan Sosial & Orientasi Pendidikan Kesejahteraan Sosial/Pekerjaan Sosial di Indonesia”, “Standarisasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi untuk Penguatan Akuntabilitas Profesi melalui Lembaga Akreditasi Mandiri” dan “strategi realisasi RUU Praktek Pekerjaan Sosial” dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Pada hari ketiga akan dilakukan presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok dan perumusan hasil konvensi serta kesimpulan dan rekomendasi.

Tiga Hal Pesan Menteri PU Dalam Melestarikan Air


Untuk menjaga dan menyelamatkan air sebagai sumber kehidupan  manusia dimasa yang akan datang perlu terus dijaga dan di lestarikan.
“ Ada tigal hal pesan saya terhadap pelestarian air pertama implementasi kedua pelaksanaan dan ketiga action (tindakan) “ kata Menteri PU Djoko Kirmanto pada acara penutupan rangkaian acara Hari Air Dunia ke 22 Sabtu (10/5) di Jakarta.
Saat ini kata Djoko Kirmanto sudah tidak perlu lagi seminar-seminar /sarasehan dan menghasilkan saran dan masukan baik dari unsur LSM dll.  Yang penting yakni tindakan nyata terhadap penyelamatan air. “ Jadi mari kita bebuat untuk air “ujar Djoko Kirmanto.
Kalau pelestarian air tidak kita jaga dari sekarang maka tidak memberikan kesempatan hidup kepada anak cucu kita nantinya. Untuk itu kami menyambut baik terhadap prakarsa Ully Sigar group dalam membuat film yang berjudul “menjaga mata air “.
Pembuatan film tersebut sebagai upaya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya air untuk kehidupan manusia dimasa yang akan. Film layar lebar tersebut segera akan diputar di gedung-gedung bioskop di seluruh Indonesia.”mari kita tonton film tersebut “ajak Djoko Kirmanto.
Menteri PU merasa bangga bahwa pelaksanaan acara Hari Air Dunia saat ini sangat meriah dengan banyaknya rangkaian kegiatan yang dimulai sejak 5 Mei lalu.
Kegiatan tersebut meliputi  penggenangan waduk Jatibarang Jawa Tengah , gerakan peduli Situ  di Jawa Barat, Seminar2, berbagai lomba, baik olah raga, lomba melukis dan diakiri dengan pelaksanaan pameran yang  diikuti oleh para Balai Besar dan Balai Wilayah Sungai di Seluruh Indonesia dan mitra lainnya.(jons).

Pelantikan Eselon II, III dan IV


Menpora Roy Suryo dan istrinya Ismarindayani memberi selamat kepada Pejabat Eselon II, III dan IV di Lingkungan Kemenpora usai pelantikan di Gedung Serbaguna, Senayan, Jakarta, hari Jumat (9/5) sore. (foto: muchlis/kemenpora.go.id)
Menpora Roy Suryo dan istrinya Ismarindayani memberi selamat kepada Pejabat Eselon II, III dan IV di Lingkungan Kemenpora usai pelantikan di Gedung Serbaguna, Senayan, Jakarta, hari Jumat (9/5) sore. (foto: muchlis/kemenpora.go.id)
Jakarta: Hari Jumat (9/5) sore, Menpora Roy Suryo dan istrinya Ismarindayani serta hampir semua staf Kemenpora menyaksikan  Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Eselon II, III dan IV di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahrahga (Kemenpora) di Gedung Serbaguna, Senayan, Jakarta. Pelantikan juga disaksikan oleh seluruh pejabat Eselon I Kemenpora.
Menpora berharap semua pegawai yang dilantik  bisa meningkatkan kinerjanya untuk Kemenpora lebih baik dan semangat lagi. "Saya tidak ingin ada di Kemenpora yang sudah mengabdi sekian lama masih menempati posisi yang lama. Pelantikan hari ini adalah pelantikan terbanyak dan terbesar di Kemenpora. Tidak mudah bagi saya, ada 144 pegawai hari ini mendapatkan jabatan yang baru. Secara khusus saya memberikan selamat ke Bu Fatimah yang menjadi Kepala PTIKON. Semoga ini bisa menjadi semangat bari bagi bapak ibu semua, Jaga kinerja semua sebaik-baiknya untuk kemajuan Kemenpora," kata Menpora. 

Proses pelantikan pun berjalan hikmat dan lancar. Sebagai saksi pada pelantikan tersebut yakni Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Gatot Dewa Broto dan Staf Ahli Amung Ma'mun. Usai pelantikan Menpora mengucapkan selamat kepada seluruh pagawai yang dilantik. (amr)  

Sumber : www.kemenpora.go.id

Minggu, 04 Mei 2014

Sosialisasi Evaluasi Kelembagaan di Kemenko Polhukam


Jakarta, polkam.go.id, (22/4/2014). Kemenko Polhukam, Selasa (22/4) mengadakan sosialisasi Evaluasi Kelembagaan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 67 tahun 2011 di Ruang NakulaGedung A Lantai 6 Kemenko Polhukam. Sosialisasi dibuka oleh Asisten Deputi Koordinasi BidangReformasi Birokrasi, Drs. Seger Rahadiyono, mewakili Deputi VII Bidang Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam.

Sosialisasi yang dihadiri oleh para pejabat eselon I, II, III dan IV di Kemenko Polhukam dipandu olehAsisten Deputi Koordinasi Bidang Informasi Publik dan Kehumasan, Drs. Fathnan Harun, M.Si.,menghadirkan Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan RB, Drs. Yanwar Ahmad sebagai narasumber. Dalam paparannya, Yanwar Ahmad mengatakan bahwa evaluasi merupakan suatu proses dan hasil akhirnya dapat dijadikan sebagai feed-back terhadap perbaikan struktur kelembagaan pemerintah, termasuk Kemenko Polhukam.  “Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan atau input, keluaran atau output,  dan hasil atau outcome terhadap suatu rencana” ujar Yanwar Ahmad.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Berdialog Bersama Komunitas Blogger dan Onliner Jogja


Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Berdialog Bersama Komunitas Blogger dan Onliner Jogja
Sumber gambar : ekon.go.id
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Hatta Rajasa menghadiri acara dialog santai bersama komunitas Blogger dan Onliner Jogja bertemakan "Peran Penting Jurnalisme Warga Dalam Penguatan Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi". Beliau mengatakan Revolusi digital yang terjadi saat ini merubah cara pandang alias mindset manusia dalam melihat sesuatu. Revolusi digital tanpa disadari juga berdampak langsung ke ekonomi digital.
Beliau juga menambahkan bahwa teknologi digital yang terjadi saat ini lebih tepat dikatakan sebuah kekuatan yang dahsyat. Sebab, teknologi digital mampu mengekspresikan pikiran, pandangan serta pendapatnya yang tidak tertampung di dalam komunikasi konvensional. Di hadapan ratusan Blogger dan Onliner ini, Beliau dengan tegas mengatakan bahwa kekuatan sosial media juga tak hanya menjadi penyeimbang. Media sosial, ‎juga menjadi suatu kekuatan untuk meluruskan berita-berita.

 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI - KEMENTERIAN LUAR NEGERI - KEMENTERIAN PERTAHANAN - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - KEMENTERIAN KEUANGAN - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - KEMENTERIAN PERDAGANGAN - KEMENTERIAN PERTANIAN - KEMENTERIAN KEHUTANAN - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - KEMENTERIAN KESEHATAN - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN AGAMA - KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI - KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP - KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL - KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL - KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA - KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT - KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA