usaha berhasil

Selasa, 13 Mei 2014

Fundamental Ekonomi Indonesia Terus Membaik



Jakarta, 13/05/2014 MoF (Fiscal) News - Perlambatan ekonomi dunia yang berkelanjutan telah mengakibatkan volatilitas arus modal, sehingga memberi sentimen negatif bagi likuiditas negara-negara berkembang. Hal tersebut disampaikan Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah, seperti dikutip dari laman Setkab.
Hal tersebut pada gilirannya menyebabkan banyak negara menaikkan suku bunga acuannya untuk menahan arus modal yang keluar dan mengendalikan kenaikan inflasi. “Melambatnya pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang seperti Tiongkok, Brazil, India dan Afrika Selatan telah mendorong beberapa lembaga internasional seperti Bank Dunia dan IMF merevisi proyeksi pertumbuhan negara-negara berkembang, termasuk untuk kawasan Asia,” ungkapnya.
Meski demikian, menurutnya, fundamental ekonomi Indonesia terus membaik walau masih dibayang-bayangi oleh tekanan perlambatan global, terutama dari negara-negara mitra strategis seperti Tiongkok dan Jepang. Ia menyebutkan, struktur dan fundamental ekonomi nasional terus menunjukkan perbaikan yang positif. Kinerja neraca transaksi berjalan terus menunjukkan tren yang membaik.
“Kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional terus melanjutkan tren peningkatan. Hal ini terlihat dari total aliran dana asing yang masuk triwulan 1-2014 mencapai 12,3 miliar dolar AS atau meningkat dari 10,5 miliar dolar AS pada triwulan IV-2013. Sehingga pada periode triwulan 1-2014 terjadi surplus transaksi modal dan finansial sebesar 7,8 miliar dolar AS,” paparnya.
Ia juga menyampaikan bahwa perbaikan transaksi berjalan dan surplus transaksi modal dan finansial tersebut telah mendorong surplus Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) triwulan I-2014 sebesar 2,1 miliar dolar AS. “Surplus NPI ini pula yang mendorong kenaikan cadangan devisa yang mencapai 105,6 miliar dolar AS pada akhir April 2014,” paparnya.(nic)

0 komentar:

Posting Komentar

 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI - KEMENTERIAN LUAR NEGERI - KEMENTERIAN PERTAHANAN - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - KEMENTERIAN KEUANGAN - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - KEMENTERIAN PERDAGANGAN - KEMENTERIAN PERTANIAN - KEMENTERIAN KEHUTANAN - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - KEMENTERIAN KESEHATAN - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN AGAMA - KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI - KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP - KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL - KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL - KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA - KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT - KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA