"Pada Pemilu Tahun 2014 ini, saya berharap para pejabat dan tokoh masyarakat Indonesia menghormati peran dan partisipasi Lansia dalam Pemilu Tahun 2014", ucap Linda Amalia Sari Gumelar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada saat membuka kegiatan “Peran Dan Partisipasi Lanjut Usia Dalam Menyukseskan Pemilu 2014” di Hotel Millenium (19/3).
Diskriminasi masih sering terjadi terhadap kaum lansia, karena mereka dianggap sudah tidak berguna lagi bagi masyarakat bahkan dianggap menjadi beban, dan hak-hak politiknya pun masih sering dirampas. Padahal, seharusnya mereka memiliki hak yang sama sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, dimana penduduk lanjut usia dapat berperan dalam kegiatan pembangunan nasional.
Keikutsertaan Lansia pada Pemilu 2014 ini sangatlah penting karena: Pertama, mempercepat kemajuan bangsa dan mengejar ketertinggalan dengan bangsa-bangsa lain di dunia; Kedua, memberikan hak-hak Lansia dalam mewarnai perumusan peraturan perundang-undangan, penganggaran, dan pengawasan yang akan lebih berpihak pada kepentingan kesejahteraan masyarakat pada umumnya; Ketiga, membangun struktur politik yang akomodatif, proses politik yang partisipatif dan inklusif; dan Keempat, mengembangkan budaya politik yang demokratis yang memenuhi tatanan prosedural dan substansial secara berkelanjutan (sustianbility of democracy).
Berdasarkan pada data sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk lanjut usia (Lansia) berumur 60 tahun ke atas di Indonesia mencapai 7,58 % atau 18,04 juta jiwa dari jumlah penduduk Indonesia. Diantaranya, 9,75 juta jiwa adalah lansia perempuan, dan 8,29 juta jiwa Lansia laki-laki.
Diperkirakan pada tahun 2020 mendatang, jumlah penduduk lansia di Indonesia akan meningkat menjadi 28,8 juta (11,34 %). "Bila dilihat dari peningkatkan tersebut, maka akan muncul berbagai persoalan lainnya. Mulai dari kesehatan yang terus menurun, keuangan yang semakin memburuk, terlantar dan miskin, bahkan akan terjadi penurunan nilai penghormatan pada orang tua yang ditandai dengan penelantaran dan kekerasan terhadap lansia yang dilakukan oleh keluarganya", lanjut Linda Gumelar.
Permasalahan inilah yang menjadi fokus perhatian dalam kegiatan yang juga didukung oleh Kementerian dalam Negeri dan Proyek Swarga-UNDP ini, dalam melaksanakan pembekalan pada perempuan calon legislatif termasuk lansia. Sehingga hasil Pemilu tahun 2014 diharapkan dapat meningkatkan peran dan partisipasi Lansia dalam mengambil keputusan politik, baik terkait dengan pembentukan peraturan perundangan, penganggaran, maupun pengawasan, yang berpihak pada kepentingan kesejahteraan Lansia dan masyarakat pada umumnya.
Kegiatan ini menghadirkan dua orang narasumber yang cukup menarik yaitu Letjen TNI (Purn) Dr.TB.Silalahi, SH yang menyajikan materi “Penguatan Akses dan Partisipasi Lansia dalam Menyukseskan Pemilu Tahun 2014”. Sedangkan Materi ke-2 tentang “Aksesibilitas Lansia dalam Menggunakan Hak Pilih Pemilu Tahun 2014” disajikan oleh Dahliah Umar, MA dari KPU-DKI Jakarta.
|
Bali, 26/03/2014 MoF (Fiscal) News – Pemerintah perlu melakukan tindakan antisipasi dalam menghadapi tantangan pertumbuhan kelompok kelas menengah ke depannya, antara lain dengan perbaikan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia dan pemerintahan yang bersih.
Seperti diketahui, kelompok kelas menengah di Indonesia sedang bertumbuh signifikan. Pada tahun 2003, kelompok yang belanjanya sekitar 4 dolar AS per hari sebesar 5 persen. Namun, jumlahnya meningkat menjadi 18 persen pada tahun 2010. Selama kurun waktu tujuh tahun, telah terjadi peningkatan sebesar 13 persen, atau kurang lebih 40 juta penduduk Indonesia yang menjadi kelas menengah yang baru.
“McKinsey sendiri memperkirakan sampai tahun 2025 akan terjadi peningkatan (kelompok kelas menengah) 135 juta penduduk. Jadi dapat dibayangkan bahwa kelas ini akan menjadi penggerak dari pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) M. Chatib Basri dalam konferensi pers acara OECD Southeast Asia Regional Forum di Hotel Grand Nikko Bali, Rabu (26/3).
Namun demikian, lanjut Menkeu, dengan pendapatan yang meningkat, tingkat pendidikan yang tinggi dan perubahan perilaku, terdapat ekspektasi lebih yang timbul dari kelompok kelas menengah tersebut, yaitu adanya perlakuan yang lebih dari pemerintah, misalnya kualitas pelayanan publik, politik dan pekerjaan yang lebih baik. “Kelompok bawah kalau tidak punya akses ke pupuk, akan diam saja. Tetapi lain dengan kelompok menengah, kalau ada sexual harassment (pelecehan seksual) di busway maka mereka akan ngomong, sehingga dibuatlahbusway khusus untuk perempuan, misalnya,” kata Menkeu.(fg)
