PEMBINAAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2014

Padatanggal 27 Februari s.d 1 Maret 2014, SekretariatJenderal Kementerian Sosial melalui Biro Organisasi dan Kepegawaian mengadakan kegiatan Pembinaan Pengelola Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2014 yang bertempat di Hotel Cipayung Asri Jl. Raya Puncak Cipayung       No. 88 Megamendung Bogor Jawa Barat dan diikuti oleh para pengelola kepegawaian di lingkungan Kementerian Sosial sebanyak 120 orang yang terdiri dari : Para Kepala Satker UPT Eselon III, Para Kepala Bagian Umum Unit kerja Eselon I (UKE I), Para Kasubag Tata Usaha / Kasubbag Kepegawaian serta para pengelola kepegawaian lain di lingkungan kantor pusat. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka internalisasi Program Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur guna peningkatan integritas dan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Sosial.     Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Drs. Toto Utomo Budi Santosa, M.Si., yang dalam arahannya menyampaikan bahwa agenda reformasi birokrasi di Kementerian Sosial sudah dijalankan sesuai peraturan dan seyogyanya proses reformasi birokrasi itu harus terus diperkuat diseluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial, terlebih lagi dengan telah diperolehnya tunjangan kinerja pegawai Kementerian Sosial sesuai Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2013. Selanjutnya, Sekretariat Jenderal menekankan bahwa akan dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menjamin bahwa proses reformasi birokrasi terus berkelanjutan di lingkungan Kementerian Sosial. Khususnya di bidang Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, akan dilakukan persiapan-persiapan untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) agar perubahan yang terjadi di lingkungan Kementerian Sosial dapat dijalankan sesuai dengan arah reformasi birokrasi. Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal juga menyampaikan agar para pengelola kepegawaian dapat melakukan internalisasi dan menjadi agen perubahan yang baik di lingkungan masing-masing agar dapat memotivasi pegawai untuk berpartisipasi dalam reformasi birokrasi, meningkatkan pelayanan publik, menurunkan KKN serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.     Sejalan dengan arahan Sekretaris Jenderal tersebut, para narasumber yang terdiri dari Armay, SH, M.Hum, MM selaku Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Dra. Justina Dwi Noviantari, MSW selaku Kepala Biro Perencanaan dan Drs. Budiana selaku Kepala Biro Keuangan, menyampaikan beberapa hal sebagaiberikut : Penataan dan pengelolaan SDM merupakan landasan dan pondasi dasar untuk mendukung pencapaian kinerja Kementerian Sosial pada masing-masing unit kerja melalui sistem penataan SDM berbasis kompetensi secara berkelanjutan. Perencanaan Program dan Peningkatan Kualitas SDM harus dipersiapkan dan diperhitungkan secara matang serta terdokumentasi dengan baik dalam Rencana Strategis Kementerian Sosial dan di masing-masing unit kerja agar target output, outcome dan impact-nya dapat terukur sesuai dengan tugas dan fungsi serta beban kerja lembaga. Perencanaan dan penataan SDM mengandung konsekuensi terhadap ketersediaan anggaran belanja pegawai yang memadai sehingga perlu dipersiapkan oleh masing-masing unit kerja agar dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek administrasi maupun keuangan. Selanjutnya, guna memperdalam arahan SekretarisJenderal dan para narasumber dilakukan diskusi panel yang di pandu oleh para Kepala Bagian di lingkungan Biro Organisasidan Kepegawaian dengan substansi materi antara lain : Perencanaan SDM dan Evaluasi Mandiri Penataan SDM; Penataan dan Penguatan Proses Bisnis Kementerian (SOP); Pengembangan Pegawai dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP); Proses Administrasi dan Layanan Mutasi Kepegawaian. Semoga kegiatan Pembinaan Pengelolaan Kepegawaiani ni dapat memperkuat proses penataanorganisasi, ketatalaksanaan serta kepegawaian di lingkungan Kementerian Sosial. Semoga. Sumber: www.kemsos.go.id

Read More

Keprihatinan Pemerintah RI Atas Hilangnya Pesawat Malaysia Airlines MH370

Pemerintah Indonesia mengikuti dengan keprihatinan yang mendalam  perkembangan hilangnya pesawat Malaysia Airlines MH 370 yang membawa 239 penumpang  dalam perjalanan dari Kuala Lumpur, Malaysia ke Beijing, Tiongkok dini hari (8/03/2014). Menurut informasi, diantara penumpang dimaksud terdapat tujuh Warga Negara Indonesia.

Sejak awal Menteri Luar Negeri RI terus mengikuti perkembangan insiden ini dan telah memberikan instruksi kepada KBRI KL dan KBRI Beijing untuk mengambil langkah-langkah antisipatif yg diperlukan. Menteri Luar Negeri telah pula melaporkan perkembangan ini kepada Bapak Presiden RI untuk mendapat arahan lebih lanjut.

Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kuala Lumpur telah melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan pihak Malaysia Airlines untuk mengidentifikasi dan klarifikasi informasi terkait ketujuh WNI tersebut. KBRI KL telah menempatkan pejabatnya di Kuala Lumpur International Airport untuk terus berkomunikasi dengan pihak Malaysia Airlines dan memfasilitasi keluarga penumpang.

Kementerian Luar Negeri bersama KBRI Kuala Lumpur dan KBRI Beijing  terus memonitor upaya-upaya yang dilakukan berbagai pihak untuk menemukan pesawat tersebut.

Kementerian Luar Negeri menyampaikan simpati yang mendalam kepada keluarga penumpang, khususnya ketujuh WNI dimaksud dan mengharapkan pesawat dan penumpang dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat.

Kementerian Luar Negeri akan terus berupaya menjangkau dan mengkomunikasikan kepada keluarga dari ketujuh penumpang WNI tersebut mengenai perkembangan penanganan insiden ini.

Bagi WNI yang keluarganya ikut dalam penerbangan MH 370 tersebut dapat memperoleh informasi perkembangan lebih lanjut melalui :

1. Direktorat Perlindungan WNI 
No HP             : +6282112450500
No  Fax           : +62-21-3813152
Email              :  pwni.bhi@kemlu.go.id    

2. KBRI Kuala Lumpur
No Telp          : +60-3-2116-4016/4017
No Fax            : +60-3-2141-7908
Email              : info@kbrikualalumpur.org

3. KBRI Beijing
No Telp          : +86-18-612083585
No Fax            : +86-10-65325368
Email              :  set.beijing.kbri@kemlu.go.id

Sumber: www.kemlu.go.id

Read More

Presiden Hadiri Peringatan HUT 42 Basarnas Di Merak

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan  Ibu Negara Hj. Ani Bambang Yudhoyono hari Rabu (5/3) menghadiri peringatan HUT Badan SAR Nasional (Basarnas) serta peresmian 2 kapal milik Basarnas yang akan digelar di dermaga PT Indah Kiat Pulp And Paper Merak Mas, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten.

Sekitar 2.000 personil gabungan TNI dan Polri siaga mengamankan kunjungan Presiden SBY, meliputi 150 anggota  Kodim Cilegon, dan  personel gabungan sepanjang jalur masuk Kota Cilegon hingga lokasi HUT Basarnas di Pelabuhan Indah Kiat.

Angkatan Laut menempatkan iga Kapal Republik Indonesia (KRI)  di Perairan Merak yaitu KRI Patiunus, KRI Sanca, KRI Kobra.

Dalam peringatam HUT Basarnas ke -42 di perairan Selat Sunda ini rencananya akan diwarnai simulasi kecelakaan laut. Dalam simulasi itu, para personil Basarnas akan memperagakan  penanganan bencana kecelakaan laut

Peresmian 2 Kapal SAR

Presiden SBY dijadwalkan meresmikan dua kapal nasional (KN) jenis Katamaran yang diberi nama KN Pacitan atau SAR 102 (kota kelahiran Presiden SBY) dan KN Purworedjo atau SAR 101 (kota kelahiran Ibu Ani).

Kapal baru ini  produk dalam negeri untuk kebutuhan Basarnas, dan selesai dibuat tahun 2014.

Dengan menggunakan mesin merk MAN dari Jerman untuk KN Pacitan dan mesin merk Cummin untuk KN Purworedjo, masing-masing Kapal menggunakan 4 buah mesin, sehingga kapal bisa melaju dengan kecepatan hingga 30 knot per jam.

Kapal Katamaran ini dirancang untuk kepentingan Basarnas karena sudah dilengkapi dengan segala fasilitas untuk penyelamatan dan pencarian korban kecelakaan serta halypad.

Kedua kapal ini akan dikirim ke dua daerah, yaitu KN Pacitan akan dikirim ke laut Kendari dan KN Purworedjo dikirim ke Batam.

Sumber: www.kemendagri.go.id

Read More

Indonesia Kalahkan Malaysia 3-0 di Sleman

Menpora Roy Suryo dan istrinya Ismarindayani Priyanti, Ketua KONI DIY Gusti Prabukusumo serta Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husein menyaksikan laga pesahabatan Timnas Indonesia U-23 berhasil mengalahkan Timnas Malaysia U-21 di Stadion Maguwoharjo Sleman Yogyakarta hari Rabu (5/3) malam.(foto: tyo/kemenpora.go.id)

Sleman: Timnas Indonesia U-23 berhasil mengalahkan Timnas Malaysia U-21 dengan skor meyakinkan, 3-0  dalam laga persahabatan di Stadion Maguwoharjo Sleman Yogyakarta hari Rabu (5/3) malam. Laga yang disaksikan Menpora Roy Suryo dan istrinya Ismarindayani Priyanti serta Ketua Umum PSSI Djohar Ariifin Husein ini dipimpin wasit Prasetyo Hadi.

Babak pertama timnas U-23 asuhan pelatih Aji Santoso tampil apik dengan lebih memperbanyak ritme penyerangan. Dua menit berselang pemain Indonesia Rizky Ahmad Sanjaya hampir membobol gawang timnas U-21 Malaysia. Kedua tim bermain imbang hingga ke menit 19 melalui tendangan kapten Indonesia Bayu Gatra memecah kebuntuan dengan menghasilkan gol pertama untuk timnas U-23 Indonesia. Gol pertama tuan rumah ini diwarnai aksi tidak simpatik dari suporter Merah-Putih dengan aksi pelemparan botol air minum mineral dan kertas ke kubu Malaysia pada menit 20:25.

Malaysia coba membangun serangan dengan lebih meningkatkan tempo permainan namun lagi-lagi pertahanan timnas U-23 Indonesia tak tergoyahkan. 17 menit berselang melalui tendangan Agung Supriyanto nomer punggung 9 ini mampu merubah kedudukan 2-0 untuk kemenangan timnas U-23 Indonesia. Hasil ini bertahan hingga babak pertama usai timas U-21 Malaysia asuhan pelatih Mohamad R. Ismail untuk sementara teringgal 2-0.

Babak kedua dimulai pada pukul 21:07, kedua tim sama-sama mencoba merubah kedudukan hingga pada menit ke-42 Kapten Indonesia Bayu Gatra di langgar di kotak pinalti oleh pemain belakang Malaysia. Lagi-lagi aksi anarkis suporter Indonesia terulang dengan aksi pelemparan botol minuman ringan hal yg tidak perlu dilakukan sebenarnya karena untuk kedua kalinya kapten Indonesia Bayu Gatra berhasil mengeksekusi tendangan 12 pas dari wasit pada menit ke-44 babak kedua. Malaysia semakin tertinggal dengan skor 3-0. Hasil ini bertahan hingga babak kedua usai. 

"Selamat kepada timnas U-23 yang bermain baikterlebih kualitas permainan yang semakin membaik tetlihatpada babak pertama yang hampir kita kuasai sepenuhnya", kata Roy Suryo pada pers konferens usai menyaksikan pertandingan. "Next kita jarus bisa berusaha menjadi tuan rumah yang baik, kita sudah menang tidak perlu ada aksi anarki, kemenangan ini modal bagus untuk mewakili Indonesia pada Asian Games Oktober mendatang di Incheon, Kemenpora bangga pada hasil yang diraih pada pertandingan persahabatan timnas U23 melawan U-21 Malaysia, saya juga menghaturkan terimakasih kepada Bupati Sleman Bapak Sri Purnomo", lanjut Roy.

Turut Hadir menyaksikan pertandingan Bupati Sleman Sri Purnomo, Ketua PSSI Djohar Arifin Husin, Deputi 4 Kemenpora Djoko Pekik, Staf Khusus Heru Nugroho dan Ketua KONI  DIY Gusti Prabukusumo. (ben)

Sumber: www.kemenpora.go.id

Read More

Kapolri Lantik Wakapolri Badrodin Haiti

Penulis: Yan Chrisna Dwi Atmaja

Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Wakapolri menggantikan Komjen Pol Oegroseno. (Foto: Dedy Istanto)

 

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Pol Sutarman melantik Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Wakapolri menggantikan Komjen Pol Oegroseno yang sudah memasuki masa pensiun pada 24 Februari 2014.

Pelantikan dilaksanakan di Rupatama, Mabes Polri, Selasa (4/3), dan dihadiri oleh seluruh Kapolda, perwakilan Badan Narkotika Nasional, Komisi Kepolisian Nasional dan seluruh jajaran Polri.

"Peran Wakapolri dibutuhkan untuk menetukan pola mengarahkan proses, baik manajerial maupun kepemimpinan Polri guna meningkatkan organisasi melalui visi yang telah ditetapkan," kata Sutarman.

Sutarman memerintahkan kepada Wakapolri baru Komjen Pol Badrodin untuk menyelesaikan konflik-konflik sosial di masyarakat yang menghambat pembangunan sosial, seperti kejahatan jalanan, penggunaan peledak dan senjata api hingga peredaran gelap narkotika serta terorisme.

"Tuntuan masyarakat bukan hanya menindak, tetapi diharapkan bagaimana agar kita bisa mencegah, sehingga tidak timbul kerugian dan korban gangguan kamtibmas," kata Kapolri.

Dia juga memerintahkan untuk menghadirkan anggota polisi di tengah-tengah masyarakat dan menciptakan transparansi serta akuntabilitas nyata dan peningkatan karakter untuk menjamin rasa aman.

Sutarman juga menyoroti agar pelaksanaan "grand strategy" Polri 2005-2025, yakni membangun kepercayaan masyarakat, membangun kemitraan dan membangun organisasi bisa terus diwujudkan sebagai pedoman dan kebijakan untuk membangun organisasi yang unggul.

"Bukan hanya teori dan konsep, tetapi dapat terlaksana secara optimal serta diperlukan evaluasi menyeluruh dan mendalam," ujarnya.

Dia juga memerintahkan pengamanan Pemilu 2014 yang dimulai 16 Maret mendatang dan berlangsung selama 224 hari.

"Fokuskan pada pengamanan Pemilu 2014, tahapan sudah dimulai dengan baik agar sampai hingga titik terjauh," ucapnya.

Jenderal Polisi bintang empat itu juga memerintahkan untuk mengevaluasi kinerja internal Polri memasuk rencana strategi gelombang III, 2013-2015.

"Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana yang diamantkan undang-undang dan perudang-undangan lainnya, melalui serah terima jabatan berdasarkan pada manajemen sumber daya manusia, keberadaan pejabat baru diharapkan terus berpegang teguh memberikan pelayanan terbaik," tandasnya.

Sutarman juga berterima kasih kepada Komjen (Purn) Oegroseno atas kinerja selama mengabdi di kesatuan Bhayangkara tersebut, seperti program satu polisi satu desa, "quick respons" 110 serta teknologi dan informasi di tubuh Polri.

"Saya menilai Komjen Oegroseno dan melaksanakan tugas dengan baik, tetapi kami masih memerlukan gagasan dan ide untuk kemajuan Polri," katanya.

Penunjukkan Wakapolri berdasarkan surat Telegram Kapolri nomor ST/478/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 bahwa Komjen Pol Drs Oegroseno SH Wakapolri dimutasikan sebagai Pejabat Hati Pelayanan Markas Polri dalam rangka pensiun, kemudian Komjen Pol Drs Badrodin Haiti Kabaharkam Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Wakapolri.

Badrodin Haiti lahir Jember, Jawa Timur 24 Juli 1958 dan angkatan kepolisian 1982.

Dia pernah menjabat Kapolda Sulawesi Tengah (2006-2008), Kepolda Sumatera Utara (2009-2010), Kapolda Jawa Timur (2010-2011), menjabat sebagai Kabaharkam Polri (2013-2014) dan Wakapolri mulai 1 Maret 2014.

Oegroseno yang merupakan Akpol 1978 dalam karirnya pernah menjabat Kapolda Sulawesi Tengah (2005-2006), Kapolda Sumatera Utara (2010-2011), Kepala Lembaga Pendidikan Polri (2011-2012), Kabaharkam Mabes Polri (2012-2013) dan Wakapolri (2013-2014). (Ant)

Sumber: www.m.satuharapan.com

Read More

Sosialisasi Peraturan tentang Hari dan Jam Kerja, dan Peraturan tentang Tata Naskah Dinas

SOSIALISASI PETUNJUK PELAKSANAAN HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL RI. Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2013 tentang Hari dan Jam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial, Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Sosial RI pada hari Senin, 3-4 Maret 2014 telah mengadakan Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Sosial. Acara yang diadakan di Hotel Salak The Heritage, Bogor dibuka oleh Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Sosial dan dihadiri oleh para Kepala Bagian Umum unit eselon I, dan Kepala Subbagian Tata Usaha setiap satuan kerja di lingkungan kantor pusat dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Sosial di wilayah Jakarta,  Bogor, Bekasi, Bandung, dan Sukabumi. Kegiatan yang berlangsung hingga  hari Selasa, 4 Maret 2014 tersebut, membahas tentang substansi Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2013 tentang Hari dan Jam Kerja, seperti jumlah waktu / jam kerja, kewajiban mengisi absensi, pelanggaran dan pejabat pengelola kepegawaian. Pada kesempatan tersebut juga menghadirkan 2 (dua) orang narasumber dari Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara yang menyampaikan tentang Pedoman Tata Naskah Dinas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Pendagayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (At.Fes) Sumber: www.kemsos.go.id

Read More

Hari Gizi Nasional (HGN) 2014: Gizi Baik, Kunci Keberhasilan JKN

Gizi baik akan menurunkan kesakitan, kecacatan, dan kematian serta menjaga kesetabilan pengeluaran pemerintah untuk kesakitan dan kecacatan. Karena itu, gizi baik adalah kunci keberhasilan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional (JKN).

Demikian, pernyataan Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu Anak (KIA), dr. Anung Sugihantono, M.Kes, pada kegiatan Puncak Peringatan Hari Gizi Nasional ke-54 tahun 2014 yang bertema Gizi Baik, Kunci Keberhasilan Pelaksanaan JKN di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta (25/2).

Hari Gizi Nasional (HGN) ke 54 tahun 2014 menjadi momen berharga untuk membangun kesadaran berperilaku gizi seimbang, ujar dr. Anung.

Puncak peringatan HGN ke-54 tahun 2014 secara resmi dibuka oleh Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN (Bappenas), Dra. Nina Sardjunani, MA.

Usai peresmian Puncak Peringatan HGN ke-54 tahun 2014,  Menkes RI meluncurkan sekaligus menyerahkan secara simbolis 4 buah buku, yaitu: 1) Angka Kecukupan Gizi (AKG) kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Ir. Roy Sparingga, M.App.Sc., Ph.D; 2) Pedoman Gizi Seimbang (PGS) kepada Direktur Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat, Ditjen PMD Kemendagri, Nata Irawan, SH, Msi; 3) Pelayanan Gizi Rumah Sakit (PGRS) kepada Direktur Bina Upaya Kesehatan (BUK) Rujukan, Kemenkes RI, H. Chairul rajab Nasution, Sp.PD, KGEH, FINASIM, M.Kes; serta 4) Komik Ayo Sarapan Sehat kepada Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu Anak (KIA), dr. Anung Sugihantono, M.Kes.

Pentingnya gizi dalam kehidupan bangsa Indonesia, sudah dirintis oleh almarhum Prof. Poorwo Soedarmo, Bapak Gizi Indonesia, sejak awal kemerdekaan tahun 1950. Saat itu beliau diangkat oleh Menteri Kesehatan, almarhum dr. J. Leimena, untuk mengepalai Lembaga Makanan Rakyat (LMR) yang juga dikenal sebagai Instituut Voor Volksvoeding (IVV). Salah satu hasil perjuangan Prof. Poorwo Soedarmo adalah mendirikan Sekolah Djuru Penerang Makanan pada 25 Januari 1951. Mulai sejak tahun 1960 sampai sekarang, setiap tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi Nasional.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes.

Sumber: www.depkes.go.id

Read More

RI-Jepang Inisiasikan Kerjasama Pertahanan Melalui Forum Two Plus Two

RI dan Jepang adalah dua kekuatan bagi perdamaian di kawasan. Jepang dan Indonesia memiliki pandangan yang sama mengenai  betapa pentingnya pemeliharaan perdamaian dan keamanan di kawasan. Untuk merealisasikan hal ini, kedua negara akan segera melaksanakan forum kerjasama 2+2 (two plus two). Hal ini dikatakan Menlu RI, Dr. R.M. Marty Natalegawa saat menerima kunjungan Menlu Jepang, Fumio Kishida di Gedung Pancasila, Kemlu (01/03).

Selain berbagai masalah seputar politik luar negeri forum 2+2 ini merupakan pertemuan antara menteri luar negeri dan menteri pertahanan kedua negara. Secara bersama-sama, forum ini akan membahas mengenai masalah dan upaya untuk menjaga serta memajukan keamanan di kawasan. 

Sebelumnya, forum ini telah disepakati oleh kedua kepala pemerintahan pada saat pertemuan ASEAN – Jepang di Tokyo pada bulan Desember 2013. 

Adapun topik-topik yang dibahas tersebut antara lain kontribusi pada pasukan pemelihara perdamaian, penggunaan aset militer untuk penanggulangan bencana, dan kerjasama di bidang transnational crime.

“Saya kira forum ini adalah suatu jaringan kerjasama yang akan terus kita kembangkan dengan negara-negara lain, tidak hanya dengan Jepang. Nantinya kita akan melakukan kerjasama serupa dengan Tiongkok misalnya, dan juga negara-negara lain” sambung Menteri Luar Negeri RI. 

Masalah keamanan dan pertahanan kawasan yang saat ini sedang mengalami banyak tantangan menjadi salah satu landasan utama diadakannya forum ini.

Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Jepang bersepakat untuk menyatakan bahwa apapun rencana kebijakan dibidang pertahanan suatu negara, hal penting yang harus senantiasa dijaga adalah komunikasi dan transparansi. 

Kedua hal ini ditujukan agar tidak terjadi salah tafsir dan pemahaman. Forum 2+2 ini, akan menjadi wadah penting untuk memaparkan apa sebenarnya niat dan maksud yang ada dibelakang suatu kebijakan dalam bidang pertahanan negara. Menurut rencana, forum 2+2 ini akan digelar di Jepang sekitar April-Mei mendatang.  

Pertemuan bilateral kedua Menteri Luar Negeri ini di adakan disela-sela acara CEAPAD II (2nd Conference of Cooperation among East Asian for Palestinian Development) yang diadakan pada 28 Februari – 02 Maret 2014. 

Selain membahas mengenai kerjasama bidang pertahanan dan keamanan, agenda lain yang dibahas dalam pertemuan bilateral ini adalah kerjasama dibidang ekonomi dan perdagangan. 

Indonesia dan Jepang bertekad untuk terus memperkuat kerjasama bilateral bidang ekonomi dan perdagangan. Menteri Fumio Kishida dalam kesempatan ini sekaligus mengundang Menteri Marty Natalegawa untuk turut hadir dalam pertemuan NPDI (Non-Proliferation and Disarmament Initiative) 2014 pada April mendatang di Hiroshima, Jepang. (Sumber: Dit. Infomed/Az)

Sumber: www.kemlu.go.id

Read More

Kemenag dan DPR Sepakati BPIH 1435H/2014M

---

Jakarta (Pinmas) —- Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR RI menyepakati hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1435H/2014M  dengan rata-rata sebesar USD3.219. Jumlah ini turun USD308 dari BPIH yang ditetapkan pada penyelenggaraan haji 1434H/2013M dengan rata-rata USD3.527.
Penjelasan ini sebagaimana tertuang dalam Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama, Senin (03/02), yang ditandatangani oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Ida Fauziah dan Menteri Agama Suryadharma Ali.
Dengan asumsi nilai tukar rupiah APBN Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp10.500, maka besaran direct cost BPIH 1435H sebesar Rp33.799.500,- . Jumlah ini turun Rp59.000,- dibanding dengan direct cost BPIH 1434H yang jumlahnya mencapai Rp33.859.200,- (asumsi nilai tukar saat itu USD1=Rp9.600,-).
BPIH ini nantinya akan dialokasikan untuk pembayaran tiket dan airport tax, biaya pemondokan Makkah, serta living allowance. Sebagaimana tahun sebelumnya, pembayaran BPIH juga disesuaikan dengan nilai tukar yang berlaku pada saat pelunasan.
Selain BPIH 1435H, rapat kerja masa persidangan III Tahun Sidang 2013-2014 ini juga menyepakati beberapa hal penting berikut:
Pertama, dana indirect cost BPIH 1435H sebesar Rp2.779.723.354.556 atau naik sebesar Rp590.619.211.363 dibanding BPIH 1434H. Dana indirect cost ini nantinya akan dialokasikan untuk biaya langsung, biaya perjalanan jamaah di Arab Saudi dan dalam negeri, biaya operasional haji Arab Saudi dan dalam negeri, serta safeguarding/contingency;
Kedua, anggaran safeguarding/contingency sebesar Rp104.244.369.550 yang aakan dialokasikan untuk cadangan resiko nilai tukar, perubahan kebijakan Arab Saudi, serta resiko biaya penerbangan;
Ketiga, komponen DAM Haji Tamattu’ sebesar Rp206.691.712.800 dengan perhitungan alokasi per jamaah sebesar SAR475. Pengelolaan dana DAM ini akan diserahkan secara kolektif kepada Islamic Development Bank (IDB) melalui Kementerian Agama;
Keempat, seluruh perhitungan biasa dalam BPIH 1435H/2014M menggunakan mata uang rupiah setelah menyesuaikan apresiasinya terhadap dollar; dan
Kelima, jamaah haji lunas tunda tahun 1434H/2013M akan mendapatkan selisih BPIH sesuai embarkasi masing-masing yang bersumber dari hasil efisiensi BPIH1434H/2013M. (pinmas/mkd)

Sumber: www.kemenag.go.id

Read More

Pemerintah Indonesia Dukung Kemerdekaan dan Kedaulatan Negara Palestina

Senin, 03 Maret 2014

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima kunjungan kenegaraan PM Palestina, Rami Hamdallah Jumat (28/2) sore di Istana Merdeka, Jakarta. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan pertama PM Hamdallah ke Indonesia sejak dilantik menjadi PM Palestina pada Juni 2013 lalu.   Kedua pemimpin membahas kerja sama bilateral di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, dan people-to-people contact. Secara khusus, Presiden SBY dan PM Hamdallah juga mendiskusikan mengenai perkembangan situasi terkini di kawasan Timur Tengah, khususnya di Palestina. Dalam joint press statement, Presiden Yudhoyono menegaskan kembali komitmen penuh Pemerintah Indonesia untuk terus mendukung kemerdekaan dan kedaulatan Negara Palestina dengan konsep two-state solution. Pada kesempatan tersebut, PM Palestina menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas dukungan, konsistensi, dan keterlibatan Indonesia dalam mengupayakan proses perdamaian dan kemerdekaan negara Palestina. Untuk itu, perlu ditingkatkan hubungan kedua negara pada tataran people-to-people contact, salah satunya dibuktikan dengan kunjungan lebih dari 48 ribu wisatawan Indonesia ke Palestina dalam rangka melakukan wisata reliji. Beberapa topik pembahasan lain yang menjadi fokus bersama antara lain pembentukan Indonesia-Palestine Business Council untuk mencari peluang-peluang baru sektor kerja sama kedua negara, serta pemberian capacity building bagi warga Palestina melalui pendidikan dan pelatihan. Selain melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden SBY, PM Palestina berada di Jakarta untuk menghadiri Conference on Cooperation Among East Asian Countries for Palestinian Development (CEAPAD) ke-2, tanggal 1 Maret 2014. CEAPAD merupakan bagian dari mekanisme komitmen Kemitraan Strategis Asia Afrika (NAASP) yang terbentuk sejak tahun 2008, yang bertujuan untuk meningkatkan solidaritas dan kontribusi negara-negara peserta di kawasan Asia Timur terhadap upaya pembangunan perekonomian Palestina, terutama melalui program-program peningkatan kapasitas. Sejauh ini, Indonesia telah berkontribusi nyata dengan membantu melatih sekitar 1.257 warga Palestina. (DKHI-Humas) Sumber:

Read More