Komisi V Kunjungi Lokasi Bencana Gunung Sinabung

Diposting oleh Humas

Komisi V DPR RI bersama dengan para Mitra Kerja melakukan kunjungan ke lokasi bencana Gunung Sinabung dari tanggal 5-6 Februari 2014 yang dipimpin  oleh Anggota DPR RI Ali Wongso Haloman Sinaga. Kunjungan ini bertujuan dalam rangka meninjau korban banjir lahar panas Gunung Sinabung. Dalam kesempatan yang dimaksud Ali Wongso menyampaikan kepada pemerintah daerah bahwa pemerintah pusat akan turun tangan. “Untuk mempercepat pemulihan dan perbaikan kondisi akibat banjir lahar panas pemerintah pusat akan memberikan bantuan melalui revisi anggaran tahun 2014”, ujar Ali Wongso. Untuk Kementerian Perumahan Rakyat, hadir dalam kunjungan tersebut, Asisten Deputi Kemitraan Perumahan Swadaya, Atiek Niene. Dalam keterangannya menyampaikan Kemenpera siap membantu. “Dengan adanya bencana ini, Kemenpera siap membantu melalui program BSPS ”, ujar Atiek Niene. sumber :

Read More

TIM Ekspedisi Kemanusiaan Kementerian Sosial RI Kelompok Marjinal Tiba di Provinsi Banten 2014

Tim Ekspedisi Kemanusiaan Kelompok Marjinal (EKKM) 2014 Kementerian Sosial  Republik Indonesia, Senin tanggal 10 Februari 2014 tiba di Provinsi Banten, setelah melalui perjalanan dari, Lampung, Riau, Jambi, Bengkulu, Padang, Palembang, Medan dan  Idi Raya, Aceh Timur di Etape I. Pada penyerahan Pataka Tim Ekspedisi Kemanusiaan Kelompok Marjinal (EKKM) 2014 Kementerian Sosial  Republik Indonesia yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 tempat di Hotel Grand Mangkuputra oleh ketua Tim Ekspedisi Kemanusiaan Kelompok Marjinal (EKKM) 2014 Kementerian Sosial  Republik Indonesia Nahar, SH, M.Si  di hadiri oleh Sekretaris Jenderal yang di wakili oleh  Mu’ man Nuryana, M.Sc, Ph.D, Sekretaris Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Drs. Heri krissritanto,  kepada Wakil Wali Kota Cilegon di dampingi oleh Kepala Dinas Sosial Profinsi Banten dan jajarannya. Acara Puncak Tim Ekspedisi Kemanusiaan Kelompok Marjinal Kementerian Sosial RI yang akan dilaksanakan di Taman Wulandira di Provinsis Banten diawali dengan pelepasan Defile kendaraan Tim Ekspedisi Kemanusiaan dengan kendaraan dari Dinas Sosial provinsi dan kabupaten/kota se-provinsi Banten dari Hotel Grand Mangkuputra Kota Cilegon menuju lokasi acara puncak menuju Taman Wulandira dimana Berbagai kegiatan akan di gelar di Taman Wulandira  yang akan melibatkan ribuan masyarakat dan di  hadiri oleh Wakil Gubernur Provinsi Banten, dan Jajaran Pimpinan dan Anggota Legislatif,     Jajaran Pimpinan TNI dan POLRI, Para Pejabat Eselon I Kementerian Sosial, Staf Khusus Menteri Sosial, Bupati Serang dan para Bupati, Walikota di seluruh Provinsi Banten dan seluruh jajaran Muspida,  Para Pejabat Eselon II, Tenaga Ahli Menteri,  Dalam sambutannya Menteri Sosial RI yang di wakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI, Drs. Toto Utomo Budi Santoso, M. Si  pada acara Puncak Ekspedisi Kemanusiaan Kementerian Sosial RI Tahun 2014 etape 9 Banten”. Kegiatan ini telah dimulai sejak tanggal 25 Januari di Idi Raya Kabupaten Aceh Timur dilanjutkan dengan menjelajah wilayah Sumatera, dan setelah etape ini tim akan singgah di seluruh Provinsi se Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Barat serta berakhir di Nusa Tenggara Timur. Kegiatan Ekspedisi Kemanusiaan ini sebagai rangkaian dari Safari Bhakti Kesetiakawan Sosial (SBKS). Jika Ekspedisi Kemanusiaanmenjangkau kabupaten/kota di ”wilayah dalam” maka Safari Bhakti Kesetiakawanan Sosial melalui laut dengan melewati ”wilayah terluar, pulau terpencil dan perbatasan antar negara”. Dengan demikian kedua kegiatan dimaksud merupakan program terobosan yang dilakukan untuk mengimbangi cepatnya pertumbuhan permasalahan sosial serta mengisi berbagai kebutuhan mendesak, yang diharapkan dapat melengkapi program-program reguler Kementerian Sosial.  Beberapa alasan mengapa Ekspedisi Kemanusiaan perlu dilakukan:  Pertama : siklus perencanaan yang disusun tahun sebelumnya mungkin saja belum mengakomodasi kejadian mendadak atau situasi terbaru saat ini. Bisa saja muncul kondisi kedaruratan sehingga memerlukan kerja besar serta memerlukan kecepatan serta keterpaduan.  Kedua : Ekspedisi ini mempunyai visi dan misi khusus untuk mengejar momentum menggemakan Kesetiakawanan Sosial melalui kerjasama dalam memberikan berbagai pelayanan sosial yang mengerahkan berbagai daya dan upaya yang ada, memperkuat persaudaraan, persatuan dan gotong royong dari wilayah barat sampai ke wilayah timur Indonesia.  Ketiga : permasalahan sosial seringkali harus dilakukan secara cepat, tepat dan membutuhkan aksi sosial seluruh komponen. Melalui Ekspedisi Kemanusiaan ini maka semua komponen dipersilahkan secara bersama untuk melakukan aksi sosial, baik Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha, Orsos Asing, TNI POLRI serta Pilar partisipan lainnya.  Keempat : kekhususan ekpedisi ini menerapkan format metode penyelenggaraan sosial secara terpadu melalui pelayanan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial maupun perlindungan dan jaminan sosial. Meski sasaran dan programnya memiliki karakteristik yang berlainan, namun pelaksanaannya dapat dipadukan sesuai masalah di wilayahnya.  Kelima : dalam ekspedisi ini membawa misi khusus lainnya yaitu pencerahan terhadap masyarakat melalui penyampaian informasi, komunikasi dan edukasi agar masyarakat dapat mengetahui, memahami yang pada akhirnya mampu memanfaatkan secara optimal program yang diberikan, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Keenam : Saat ini adalah saat yang tepat untuk bersikap proaktif dan progresif serta harus dilakukan secara kreatif memadukan kearifan lokal yang ada terhadap penyelesaian permasalahan sosial, dengan melakukan ”jemput bola” menjangkau dan mendatangi masyarakat di berbagai lokasi. Oleh karena itu personil yang terlibat adalah satuan-satuan cepat seperti TRC, Tagana, TKSK, Karang Taruna serta pilar partisipan di lokasi setempat dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) maupun LKS Asing. Pada kesempatan ini kementerian Sosial RI menyerahkan berbagai bantuan sebagai wujud kepedulian kita semua untuk saudara-saudara kita khususnya di Provinsi Banten ini. Selain itu juga dilaksanakan pengobatan gratis bagi para penyandang disabilitas dan lanjut usia, sekaligus pengukuran alat bantu penyandang disabilitas sebanyak 500 unit.  Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah, masyarakat dan dunia usaha serta seluruh lapisan masyarakat yang telah bahu membahu melaksanakan kegiatan ini sebagi upaya ”memperkuat ketahanan sosial masyarakat guna mencegah secara dini permasalahan sosial”. Saya berharap, kegiatan Ekpedisi Kemanusiaan ini dapat kita jadikan semangat bagi daerah untuk lebih intensif dan kreatif dalam menangani berbagai permasalahan sosial di wilayahnya. Tentunya dengan melibatkan berbagai kearifan lokal dan potensi sumber kesejahteraan sosial yang ada di wilayahnya. Untuk tahun selanjutnya, diharapkan kegiatan semacam ini dapat direplikasi oleh Pemerintah Provinsi melalui kegiatan ekspedisi yang mengintegrasikan seluruh program yang menyentuh masyarakat marjinal di seluruh kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. Sumber : http://kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=18029

Read More

Presiden Pangkas Jabatan Eselon I di Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan keuangan dari Menteri Keuangan, serta dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 yang ditandatanganinya pada 10 Febaruari 2014, telah mengubah nomenklatur unit organisasi eselon I pada Kementerian Keuangan dan menyempurnakan susunan organisasi pada Kementerian BUMN.

Dalam Perpres tersebut ditetapkan, bahwa susunan organisasi eselon I pada Kementerian Keuangan kini terdiri atas: a. Sekretaris Jendral; b. Dirjen Anggaran; c. Dirjen Pajak d. Dirjen Bea dan Cukai; e. Dirjen Perbendaharaan; f. Dirjen Kekayaan Negara; g. Dirjen Perimbangan Keuangan; h. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; i. Inspektorat Jendral; j. Badan Kebijakan Fiskal; k. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; m. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara; n. Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional; o. Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal; p. Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi.

Sebelumnya sesuai Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 pada huruf h adalah jabatan Dirjen Pengelolaan Utang (kini menjadi Dirjen Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko). Selain itu juga ada jabatan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK yang kini dihapuskan).

Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko, yang menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan dan risko; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko; dan e. Pelaksanaan administrasi Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risko.

Melalui Perpres ini, Presiden juga merumuskan kembali tugas Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan. Jika sebelumnya tugas BKF melaksanakan analisis bidang fiskal dan sektor keuangan saja, kini tugas BKF adalah melaksanakan analisis dan perumusan rekomendasi di bidang kebijakan fiskal dan sektor keuangan.

Adapun fungsi BKF adalah:

a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis di bidang kebijakan fiskal dan sektor keuangan;

b. Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi di bidang kebijakan fiskal dan sektor keuangan;

c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis di bidang kebijakan fiskal dan sektor keuangan;

d. Pelaksanaan kerjsama ekonomi dan keuangan internasional;

e. Pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Fiskal.

Kementerian BUMN

Melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga melakukan reorganisasi Kementerian BUMN, dengan memangkas jumlah jabatan deputi (eselon I) dari 5 (lima) menjadi 4 (empat).

Sesuai Perpres tersebut kini organisasi eselon I Kementerian BUMN adalah: a. Sekretaris Kementerian; b. Deputi Bidang Usaha Industri Argo dan Industri Strategis; c. Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, dan Perhubungan; d. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi, dan Jasa Lain; e. Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis; f. Staf Ahli Bidang Tata Kelola dan Sinergi Antar BUMN; dan g. Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik dan Hubungan Antar Lembaga.

Sebelumnya pada Perpres No. 24/2014, susunan organisasi eselon I Kementerian BUMN selain Staf Ahli adalah: a. Sekretaris Kementerian; b. Deputi Bidang Usaha dan Industri Primer; c. Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur; d, Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik; dan e. Deputi Bidang Usaha Jasa; f. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN.

Sumber : http://www.kemendagri.go.id/news/2014/02/13/presiden-pangkas-jabatan-eselon-i-di-kementerian-keuangan-dan-kementerian-bumn

Read More

MenLH Menangkan Gugatan Kasus Kebakaran Lahan di Rawa Tripa-Aceh

Jakarta, 13 Januari 2014 –  Hari ini, Kementerian Lingkungan Hidup menyelenggarakan Konferensi Pers “Refleksi Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia” yang membahas mengenai perkembangan berbagai penanganan kasus hukum lingkungan. Pertemuan diawali dengan penjelasan tentang menangnya gugatan perdata Menteri Lingkungan Hidup RI terhadap PT Kallista Alam oleh Pengadilan Negeri Meulaboh, Aceh terkait kasus pembukaan lahan gambut untuk [...]

13 Jan 2014 08:24 WIB

Jakarta, 13 Januari 2014 –  Hari ini, Kementerian Lingkungan Hidup menyelenggarakan Konferensi Pers “Refleksi Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia” yang membahas mengenai perkembangan berbagai penanganan kasus hukum lingkungan. Pertemuan diawali dengan penjelasan tentang menangnya gugatan perdata Menteri Lingkungan Hidup RI terhadap PT Kallista Alam oleh Pengadilan Negeri Meulaboh, Aceh terkait kasus pembukaan lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit dengan cara pembakaran. Akibat kebakaran lahan tersebut, negara mengalami kerugian dan terjadi kerusakan lingkungan seperti hilangnya lahan hutan konservasi di Kawasan Ekosistem Lauser (KEL) dan hampir punahnya beragam satwa yang dilindungi.

Selain kasus ini, dibahas pula perkembangan penanganan terhadap kasus pembakaran lahan dan kasus impor limbah B3 yang ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan narasumber Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA dan Deputi V KLH Bidang Penaatan Hukum Lingkungan, Drs. Sudariyono. Kementerian Lingkungan Hidup selama 2013 telah melakukan penegakan hukum lingkungan dengan 3 (tiga) instrumen penegakan yaitu (i) pengelolaan pengaduan masyarakat dan penerapan sanksi administrasi, (ii) penyelesaian sengketa lingkungan hidup (penegakan hukum perdata) dan (iii) penegakan hukum pidana. Upaya penegakan hukum lingkungan tersebut untuk melindungi dan melestarikan lingkungan hidup dari kegiatan-kegiatan perusahaan yang telah melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Kemenangan MenLH atas gugatan PT Kallista Alam oleh Pengadilan Negeri Meulaboh, Aceh, berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh Perkara Nomor: 12/Pdt.G/2012/PN-MBO, tentang Gugatan Menteri Lingkungan Hidup Terhadap PT Kalista Alam pada 8 Januari 2014. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, Aceh, antara lain berisi amar putusan yang berbunyi:• Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum.• Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp.114.333.419.000 (Seratus Empat Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah).• Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup dengan biaya Rp. 251.765.250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). • Memerintahkan Tergugat tidak menanam di lahan gambut seluas 1000 ha.

Dalam Konferensi Pers hari ini, Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, mengatakan, “Keberhasilan memenangkan gugatan perkara pembakaran lahan ini merupakan  pembelajaran yang baik bagi kami bawa prinsip “polluter pay principle” dapat berlaku. Pembayaran ganti rugi material dan pemulihan lingkungan sebesar lebih dari Rp. 300.000.000,- dapat menjadi efek jera bagi perusahaan perusak lingkungan lainnya. Upaya penegakan hukum lingkungan ini meningkatkan kepercayaan kami bahwa pemulihan lingkungan hidup dapat diselesaikan dengan pengadilan. Hal ini juga atas kerjasama yang baik antara KLH dengan Kejaksaan Agung dan tim kuasa hukum yang didukung oleh alat bukti yang kuat dan saksi ahli”.

Apresiasi diberikan MenLH kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) dari Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Aceh. Selain itu, penghargaan kepada Hakim sekaligus Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh, Rachmawati, SH yang merupakan hakim bersertifikat lingkungan yang pertama kali memutus perkara lingkungan hidup.
PT. Kallista Alam merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memiliki area lahan kurang lebih seluas 1.605 hektar yang berada dalam “Kawasan Ekosistem Leuser”, berlokasi di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Awal diajukannya gugatan oleh kuasa hukum MENLH berdasarkan pada Laporan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) tertanggal 11 April 2012 serta tanggal 26 Juli 2012 kepada MENLH yang menyebutkan bahwa terdapat titik panas (hotspot) yang mengindikasikan terjadinya dugaan pembakaran lahan di wilayah perkebunan PT. Kallista Alam (Data hotspot tersebut bersumber dari MODIS yang dikeluarkan oleh NASA).

Data dan informasi tersebut lalu dijadikan sebagai dasar bagi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), melalui Deputi Penaatan Hukum Lingkungan  untuk membentuk dan menugaskan suatu tim lapangan yang beranggotakan para ahli, Jaksa Pengacara Negara dari Kejagung dan Kejati Aceh beserta staf KLH dan perwakilan Pemerintah Provinsi setempat untuk melakukan verifikasi lapangan pada tanggal 5 Mei 2012 dan 15 Juni 2012. Selanjutnya disimpulkan bahwa PT. Kallista Alam telah melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu pembakaran lahan, atau setidak-tidaknya telah membiarkan terjadinya kebakaran lahan sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dengan luas total lahan yang terbakar seluas 1.000 hektar.

Berdasarkan hasil kesimpulan tim lapangan dan penelitian oleh Ahli Kebakaran Hutan dan Ahli Kerusakan Lahan didapati bahwa terjadinya kebakaran lahan seluas 1000 hektar tersebut telah menimbulkan kerugian lingkungan yang harus dibayarkan PT. Kallista Alam kepada Negara, atas kerugian lingkungan yang timbul selanjutnya MENLH melalui Kuasa Hukum bersama Jaksa Pengacara Negara Kejagung dan Kejati Aceh mengajukan gugatan ke PN Meulaboh pada tanggal 8 November 2012. Setelah gugatan diterima, Majelis Hakim lalu memanggil para Pihak untuk melakukan proses mediasi yang pada akhirnya gagal dan persidangan pada pokok perkara dilanjutkan, setelah melewati beberapa persidangan di PN Meulaboh dan 2 (dua) kali sidang lapangan / Pemeriksaan Setempat (untuk mengetahui kondisi kebakaran dan mengukur luasan kebakaran) maka telah dijadwalkan rencana pembacaan putusan persidangan.

Selain kasus kebakaran lahan di Rawa Tripa, terdapat beberapa kasus yang ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup yaitu Gugatan MENLH terhadap PT. Merbau Pelalawan Lestari (PT.MPL) di Kab. Pelalawan – Riau, Gugatan MENLH terhadap PT. Surya Panen Subur (PT.SPS) di Meulaboh – Aceh, dan Pengajuan Peninjauan Kembali perkara gugatan MENLH terhadap PT. Selatnasik Indokwarsa di Bangka Belitung.

- See more at: http://www.menlh.go.id/menlh-menangkan-gugatan-kasus-kebakaran-lahan-di-rawa-tripa-aceh/#sthash.YQR8o5qM.dpuf

Sumber

Read More

Menag: Belajarlah Dengan Serius dan Keras

---

Pekalongan (Pinmas) —- Menag Suryadharma Ali berpesan kepada para santri agar belajar dengan serius dan keras sehingga mudah memahami ilmu dan nantinya bisa memanfaatkannya juga.
“Para santri, seriuslah belajar dengan keras. Karena dengan itu, ilmu yang dipelajari gampang masuk dan bermanfaat,” pesan Menag di hadapan para santri Pondok Pesantren Terpadu al-Fusha Kedungwuni Kabupaten Pekalongan-Jateng, Rabu (05/02).
Kunjangan kerja ke pesantren ini dilakukan Menag usai menghadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1435 H di Pekalongan yang juga dihadiri Presiden SBY, Pangab, Kapolri dan beberapa menteri di Kediaman Rais Aam Jam’iyyah Ahli Thariqah Al-Mu’tabarah An-Nahdliyyah (JATMAN) Habib Luthfy bin Ali bin Hasyim bin Yahya.
“Dengan ilmu, InsyaAllah, kehidupan kita akan dipermudah Allah SWT, baik di dunia, maupun di akhirat,” kata Menag.
Dalam kesempatan itu, Menag mengapresiasi peran dan kontribusi Bupati Pekalongan Amat Antono yang sangat besar atas perkembangan pondok pesantren pimpinan KH Zidqon. Menurutnya, peran dan kerja keras itu akan terbayar jika dari pesantren ini lahir para alumni yang mumpuni.
“Kerja keras dan jerih payah Pak Bupati dan Kiai Zidqon akan terobati jika pesantren mampu mencetak santri yang hebat dan mau belajar dengan keras, mampu menjadi manusia unggul serta memiliki ilmu dan pengalaman yang banyak yang dikemudian hari bisa dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat,” tegas Menag memotivasi para santri.
Menag menyesalkan jika ada santri, mampu memiliki banyak ilmu, tapi tidak bias dipraktekkan dalam masyarakat. “Banyak orang, mempunyai ilmu tapi perilakunya jelek. Hal ini jangan sampai terjadi di pondok ini,” harap Menag.
Menag mengajak para santri untuk terus menggali al-Qur’an dan al-Hadits sebagai sumber ilmu dan pengetahuan. “Belajarlah dengan baik, karena jika mendapatkan ilmu, ilmu akan mampu membimbing kehidupan kita. Memberi arah kehidupan baik dan bermanfaat bagi diri dan orang lain, baik dunia maupun akhirat. Mari kita ukir prestasi. Allah SWT bersama kita” yakin Menag.
Menag juga memberi apresiasi kepada Bupati Pekalongan Amat Antoni yang telah member banyak energi positif bagi pengembangan pondok pesantren. “Saya mengapresiasi dan  menyambut dengan tangan terbuka apa yang dilakukan pak Bupati yang mau mengembangkan pondok-pondok pesantren di daerahnya. Sikap terpuji itu akan menumbuhkankembangkan anak didik di Indonesia bermanfaat bagi masyarakat. Semoga hal ini dicontoh para pemimpin lainnya,” harap Menag.
Dalam kunjungan tersebut, Menag didampingi Kakanwil Kemenag Jateng Khaeruddin dan jajarannya, Dirjen Pendidikan Islam Nur Syam, Sesdirjen Bimas Islam Muhammdiyah Amin, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ace Saefuddin, serta Staf khusus Menag Budi Setiawan.
Lebih dari 500 santri dan masyarakat setempat yang menunggu kedatangan Menag. Bupati Antono membawa Menag meninjau lokasi pesantren yang masih memerlukan kelanjutan pembangunan fasilitas untuk belajar para santri. (G-penk/mkd/mkd)

sumber

Read More

Neraca Perdagangan Surplus, RI Tuai Hasil Paket Kebijakan Agustus 2013

Jakarta, 05/02/2014 MoF (Fiscal) News - Indonesia saat ini menuai hasil dari sejumlah paket kebijakan yang telah ditempuh pemerintah pada Agustus 2013 lalu. Demikian disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) M. Chatib Basri pada Selasa (4/2).

Pernyataan Menkeu tersebut mengacu pada realisasi neraca perdagangan yang saat ini mencatatkan surpus hingga 1,52 miliar dolar AS. "Kita sudah mengambil beberapa (paket) kebijakan sejak Agustus (2013). Saya tahu bahwa setiap kali langkah yang diberlakukan, pertanyaannya adalah kok rupiah belum kuat. Tentu sebuah policy itu bukan obat gosok di pinggir jalan yang ketika kita gosokkan langsung hangat dan langsung selesai, baik penyakit kulit, jantung, rheumatik, seketika," ungkap Menkeu.

Menkeu menjelaskan bahwa kebijakan ekonomi pemerintah bertujuan untuk mengurangi defisit neraca perdagangan maupun neraca transaksi berjalan dengan berbagai upaya. Dari sisi fiskal, misalnya, pemerintah telah menerbitkan peraturan terkait penaikan pajak penghasilan (PPh). "Misalnya kenaikan PPh dari 2,5 persen menjadi 7,5 persen, aturan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor), penyesuaian PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) barang mewah, dan sebagainya," ucapnya.

Upaya pemerintah tersebut, lanjut Menkeu, juga dibarengi dengan langkah Bank Indonesia yang melakukan pengetatan moneter seperti menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) hingga 175 basis points dari pertengahan tahun lalu. Kebijakan BI itu bertujuan untuk mengendalikan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, sekaligus mengendalikan kinerja impor.(ak)

Sumber : Kemenkeu

Read More

Menpora Terima Wismoyo Arismunandar

Menpora Roy Suryo di ruang kerjanya hari Rabu (5/2) sore menerima Mantan Ketua Umum KONI Wismoyo Arismunandar. Bersama tamunya Menpora didampingi Staf Khusus Bambang Russ Efendi dan Heru Nugroho berdiskusi mengenai beberapa hal yang menyangkut olahraga di Indonesia. (foto:muchlis/kemenpora.go.id)

Jakarta: Hari Rabu (5/2) petang Menpora Roy Suryo didampingi Staf Khusus Bambang Russ Efendi dan Staf Khusus Heru Nugroho menerima kunjungan mantan Ketua KONI periode 1997-2003 Wismoyo Arismunandar yang datang bersama mantan Wakil Ketua KONI pada masanya Indrajadi Sidi dan Ari Sudewo di ruang kerjanya di lantai 10 Gedung Graha Pemuda dan Olahraga, Senayan Jakarta Pusat.

Jenderal (purn) Wismoyo Arismunandar ke Kemenpora untuk bersilaturahmi  serta berdiskusi  mengenai  olahraga serta organisasinya.  "Terima kasih atas kedatangan Bapak Wismoyo bersama jajaran, mohon maaf seharusnya saya yang menghadap,"  kata Menpora Roy Suryo.

Bersama tamunya, Menpora juga mmembahas masalah KONI dan KOI, serta peningkatan prestasi olahraga, termasuk Indonensia yang baru saja menjadi juara umum ASEAN Paragames di Myanmar. (ben)


Sumber : Kemenpora

Read More

Puso Akibat Bencana Banjir Belum ancam Ketahanan Pangan

Sumber Berita : Sekretariat Jenderal

KUDUS - Lahan pertanian yang terendam banjir, yang melanda sejumlah daerah di Indonesia jumlahnya ratusan ribu hektare. Namun dari jumlah itu lahan yang  puso sekitar 40 ribu hektare. Menurut Menteri Pertanian Suswono, jumlah lahan yang puso belum mempengaruhi ketahanan pangan nasional. Pasalnya dibanding luas panen padi nasional yang mencapai 14 juta hektare jumlah itu masih kecil.  "Walaupun begitu pemerintah tidak menganggap kecil persoalan puso ini. Pemerintah akan membantu agar lahan puso bisa ditanami kembali," kata Mentan Suswono usai memimpin rapat koordinasi dengan para kepala dinas pertanian di Pendopo Kabupaten Kudus, Selasa (4/2).    Rakor yang membahas penanggulangan lahan pertanian dan peternakan yang rusak akibat banjir itu sendiri dihadiri para kepala dinas dari lima kabupaten yang selama ini menjadi lumbung pangan nasional, yakni Kudus, Demak, Grobogan, Pati, dan Jepara. Hadir juga Bupati dan Wakil Bupati Kudus. Dalam rakor tersebut Mentan mendengarkan laporan para kepala dinas mengenai dampak banjir terhadap lahan pertanian dan peternakan. Mentan meminta agar para kepala dinas pertanian mendata dengan akurat lahan yang rusak akibat banjir. "Hasil pendataan itu segera sampaikan kepada Kementan agar dapat dialokasikan bantuan yang diperlukan," tandas Mentan.  Usai memimpin rakor Mentan langsung meninjau lokasi sawah yang rusak karena tergenang banjir di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Jati, Kudus, Jateng. Pada kesempatan tersebut Mentan menyerahkan bantuan 10 unit hand tractor, 10 unit pompa air, benih, dan obat-obatan untuk hewan ternak. Sumber : Kementan

Read More

Kemenpera Tidak Akan Subsidi Rumah Yang Dibangun Di Area Sawah Produktif

Diposting oleh Humas

JAKARTA – Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) tidak akan memberikan subsidi untuk rumah tapak yang dibangun oleh pengembang di area persawahan produktif di seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi berkurangnya kawasan persawahan untuk perumahan masyarakat serta menunjang ketersediaan bahan pangan di masa yang akan datang. “Saat ini kami tengah menyusun Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (Permenpera) yang akan mengatur pemanfaatan lahan untuk kawasan perumahan. Ke depan, kami tidak akan memberikan subsidi untuk rumah yang dibangun pengembang  di area sawah produktif di daerah lumbung padi di Indonesia,” ujar Menpera Djan Faridz kepada sejumlah wartawan di sela-sela kegiatan Pembahasan Usulan Program Pengembangan Kawasan dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2014 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (5/2). Tampak hadir pada kegiatan tersebut sekitar 19 kepala daerah dari pemerintah kabutpaten kota yang ada di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Kalimantan, Asosiasi pengembang di Indonesia serta para pejabat di lingkungan Kemenpera. Menurutnya, pemanfaatan tanah di daerah persawahan di daerah kerap menimbulkan permasalahan jangka panjang dan berdampak pada ketersediaan lahan untuk tanaman padi. Oleh karena itu, dirinya merasa perlu pengaturan khusus agar Pemda juga bisa ikut mengantisipasi timbulnya dampak jangka panjang pembangunan rumah di lahan sawah. Ke depan, imbuhnya, Kemenpera akan mendorong pembangunan hunian vertikal sehingga rumah yang dibangun oleh masyarakat minimal memiliki dua lantai serta para pengembang di daerah untuk membangun Rusun. Hal tersebut juga pernah dilaksanakan oleh Perumnas yang membangun hunian minimal empat hingga lima lantai untuk masyarakat sehingga mereka ke depan terbiasa hidup di Rusun. “Kami akan mengajak masyarakat untuk membangun rumah minimal dua lantai jadi tanah yang digunakan untuk pembangunan rumah tidak terlalu besar dan bisa memanfaatkan tanah yang ada untuk bercocok tanam dan resapan air. Sebenarnya masyarakat juga tidak terlalu repot jika tinggal di Rusun tapi mereka belum terbiasa saja,” terangnya. Sumber : Kemenpera

Read More

Mensos Kunjungi Korban Banjir di Jawa Tengah Serahkan 3 Unit Mobil RTU dan Ribuan Stok Logistik

Bencana banjir yang melanda Tanah Air telah meluluhlantakan berbagai fasilitas umum dan merenggut jiwa penduduk, tidak terkecuali di wilayah Provinsi Jawa Tengah. “Kami turut prihatin dengan bencana banjir yang melanda Tanah Air. Kementerian Sosial (Kemensos) menyipakan berbagai paket bantuan untuk para korban banjir dan penanganan pasca bencana, ” kata Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri saat mengunjungi korban bencana banjir di GOR Jatayu, Jawa Tengah, Selasa (4/2/2014). Beberapa titik bencana banjir di Jawa Tenah, meliputi Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Kudus, Kota Semarang dan Kota Pekalongan. Kemensos sesuai dengan tupoksi penanggulangan bencana alam, menetapkan langkah saat tanggap darurat dan pasca bencana. “Kami juga memastikan semua tahap penanganan bencana berjalan sesuai prosedur standar operasional, baik posko bencana, dapur umum, dukungan kendaraan bencana, gudang, buffer stok di Provinsi dan Kabupaten, kid ware, food kit, family kit, ” tandasnya. Penanganan bencana bencana banjir di wilayah Jawa Tengah, Kemensos telah mengirimkan peralatan evakuasi, matras 100 lembar, permakanan; lauk pauk 5000 paket, paket keluarga 1000 paket, serta sandang 1000 paket. Juga telah memberikan tambahan makanan siap saji sebanyak 5000 paket, mie instant 80.000 pak, selimut 10.000 lembar. Sumber : Kemensos

Read More