Mulai 1 Januari 2014, Semua Kabupaten/Kota di Indonesia Wajib Kelola PBB Sendiri

Jakarta, 27/12/2013 MoF (Fiscal) News – Semua kabupaten dan kota di Indonesia terhitung tanggal 1 Januari 2014 diwajibkan mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2). Kepala Seksi Hubungan Eksternal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Chandra Budi menyatakan, pengalihan ini merupakan bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). "Dengan adanya pengalihan ini maka kegiatan pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh kabupaten atau kota," jelas Chandra Budi. Tujuan pengalihan pengelolaan PBB-P2 adalah untuk memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dengan memperluas basis pajak dan penetapan tarif pajak. Kewenangan tersebut tertuang dalam pasal 80 UU PDRD, di mana masing-masing kabupaten/kota dapat menentukan tarif PBB-P2 sendiri dengan ketentuan paling tinggi sebesar 0,3 persen. Pada saat PBB-P2 dikelola oleh pemerintah pusat, kabupaten/kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8 persen dari jumlah penerimaan PBB-P2 diwilayahnya. Sementara itu, dengan adanya pengalihan pengelolaan PBB-P2, maka penerimaan PBB-P2 akan sepenuhnya masuk ke pemerintah kabupaten/kota. Hal ini diharapkan akan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Tentu dengan dikelolanya PBB-P2 oleh Kabupaten/Kota dengan menjadi Pajak Daerah, maka penerimaan PBB-P2 akan 100% masuk ke Kas Kabupaten/Kota tersebut," paparnya. Sebelumnya, pada tahun 2011, hanya Kota Surabaya yang telah mengelola PBB-P2. Kemudian, untuk tahun 2012 ada 17 kabupaten dan kota yang telah mengelola PBB-P2 dan untuk Tahun 2013 ada 105 kabupaten dan kota yang menyatakan kesiapannya mengelola PBB-P2. Terakhir, kabupaten/kota yang belum menerima pengalihan PBB-P2 ini yaitu sebanyak 369 kabupaten/kota sudah mempersiapkan diri untuk mengelola PBB-P2 di wilayahnya masing-masing, sehingga diharapkan seluruh kabupaten/kota sudah sepenuhnya mengelola PBB-P2 per 1 Januari 2014. (nic) Sumber : kemenkeu

Read More

Inflasi Desember 0,5 Persen

Jakarta, 27/12/2013 MoF (Fiscal) News – Bank Indonesia (BI) memproyeksikan laju inflasi sepanjang Bulan Desember 2013 maksimal mencapai 0,5 persen, sehingga membawa inflasi tahunan 2013 berada di bawah 8,5 persen. Demikian disampaikan Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo di Jakarta, Jumat (27/12). Menurutnya, dari hasil survei bank sentral dalam tiga pekan terakhir, laju inflasi sudah mencapai 0,36 persen. “Prediksi kita akan di bawah 0,5 persen, sehingga secara keseluruhan tahun (YoY) akan di bawah 8,5 persen,” terangnya. Sementara itu, Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, laju inflasi selama dua bulan terakhir telah kembali kepada pola normalnya, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Pihaknya optimistis, inflasi keseluruhan tahun 2013 akan berada di bawah prediksi BI yang sebesar 9 persen hingga 9,8 persen. “Ini merupakan suatu kerja sama yang baik, kami di BI juga bersyukur kita bisa menjaga supaya inflasi itu betul-betul terkendali. Awalnya kan kita prediksi 9 sampai 9,8 persen, tetapi kita lihat sekarang bisa di bawah 8,5 persen untuk YoY,” ungkapnya. Pada tahun 2014 mendatang, pihaknya berharap laju inflasi cukup terkendali, sehingga dapat kembali ke level 4,5 persen plus minus 1 persen sesuai dengan ekspektasi bank sentral.(ans) Sumber : kemenkeu

Read More

Presiden Lantik 14 Dubes Baru, Termasuk Fauzi Bowo dan Yusrin Ihza

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono dan Ibu Herawati Boediono di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/12) siang, melantik dan mengambil sumpah 14 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) untuk negara sahabat. Di antara para Dubes yang dilantik itu, terdapat mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo dan mantan anggota DPR Yusrin Ihza Mahendra. Para dubes yang dilantik berdasarkan Keputusan Presiden No. 141/ P/ 2013 itu adalah: 1. Nurul Komar (Dubes LBBP Kerajaan Brunai Darussalam); 2. Dian Nur Bintoro (Rumania merangkap Rep Moldova); 3. Rahmat Pramono (Wakil Tetap RI untuk ASEAN) berkedudukan di Jakarta; 4. Raudin Anwar (Libya); dan 5. Pitono Purnomo (Kamboja); Selain itu 6. Ir. Fauzi Bowo (Republik Federal Jerman); 7. Mulya Wirana (Rep. Portugal); 8. Jose Antonio Tavares (Selandia Baru merangkap Kerajaan Samoa); 9. Gerry Rahman (Rep Fiji); dan 10. Dra Yuli Mumpuni Widarso (Kerajaan Spanyol dan WTO berkedudukan di Madrid); 11. Sugeng Raharjo (RRT merangkap Mongolia); 12. Yusron Ihza (Jepang merangkap Federasi Mikronesia ); 13. Lili Hakim (Swiss); dan 14. Drs Yuwono Agus Putranto (Norwegia merangkap Islandia). Pelantikan pada Dubes Baru dan Perwakilan Tetap RI itu dihadiri antara lain oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono, Menkominfo Tifatul Sembiring, Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi. Sumber : kemenlu

Read More

Media dan Kemlu RI Punya Sinergi yang Baik, Lanjutkan

​Media dan Kemlu RI mempunyai sinergi yang sangat bagus. Kemlu RI memerlukan Media untuk public accountability dan rekan media untuk menyebarluaskan informasi terkait kinerja Kemlu. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Dubes A.M. Fachir pada Media Gathering bersama wartawan yang diselenggarakan sore ini di Hotel Borobudur, Jakarta (23/12). Dubes Fachir berharap bahwa ke depan, dinamika kerjasama dalam melaksanakan tugas dapat terus dilanjutkan. Di tahun 2014, akan terdapat dua event besar bagi Kemlu. "Walaupun merupakan tahun politik, bukan berarti tugas diplomasi dan luar negeri berhenti", ujar Dubes Fachir tersenyum. Pertama pada awal bulan Maret 2014, akan ada konferensi negara Asia Timur untuk membantu Palestina, yaitu Conference of East Asia for Palestine Development. Acara kedua, pada bulan Agustus, tanggal 29 dan 30, yaitu Sixth Global Forum United Nations Alliance of Civilization. "Ini merupakana yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia, tepatnya di Bali", jelas Dubes Fachir. Sebelumnya, kegiatan ini dilaksanakan di Turki, Spanyol, Brazil, Doha dan terakhir di Wina. "Dukungan, partisipasi dan kontribusi rekan media sangat penting untuk dapat membantu pelaksanaan berbagai kegiatan Kemlu RI di tahun depan". Ucapan terima kasih juga datang dari beberapa Satuan Kerja Kemlu yang hadir dalam gathering tersebut. "Apresiasi yang tinggi atas bantuan dan partisipasi rekan media untuk memperlihatkan upaya jelajah Afrika untuk kepentingan Indonesia dan cakupan berita dan informasi saat APEC sepanjang 2013dan FEALAC". Satuan Kerja Hukum dan Perjanjian Internasional, juga menyampaikan akan terselenggaranya sebuah launching untuk portal hukum dan perjanjian internasional di awal tahun 2014. Selain itu, Direktorat Jenderal Multilateral juga menyampaikan, bahwa pada tahun 2014, mayoritas kegiatan adalah sidang di luar negeri seperti, World Economic Forum 2014 di Davos, Nuclear Security Summit, dan Sidang PBB di New York. Untuk ASEAN sendiri, Perwakilan Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN yang hadir menyatakan bahwa guna meningkatkan people awareness, maka bantuan rekan media akan sangat signifikan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Komunitas ASEAN 2015. "Kesan yang ada selama ini adalah Indonesia belum siap dengan Komunitas ASEAN 2015", Dubes Fachir menambahkan. Untuk itu, bantuan media sangat diperlukan untuk dapat menyiapkan masyarakat Indonesia, terutama persiapan aktor dan pelaku, dari UKM sampai sektor lain, untuk menghadapi ASEAN Community 2015. "Informasi mengenai Komunitas ASEAN 2015 adalah bagian dari CSR media, untuk mengedukasi publik agara publik dapat siap sedia", tutur Dubes Fachir. Acara Media Gathering ini diselenggarakan sebagai bentuk ekspresi syukur, dan harapan baik atas peran dan partisipasi rekan-rekan media terkait pelaksanaan kegiatan Kemlu secara keseluruhan pada tahun 2013. Acara ini mengundang berbagai media yang biasa meliput kegiatan Kemlu serta berbagai Satuan Kerja yang ada di belakang layar dalam pelaksanaan misi Kementerian Luar Negeri pada tahun 2013. (Sumber: Dit. Infomed)kemenlu

Read More

Pemerintah Canangkan 3 Januari Sebagai Hari Kerukunan Nasional

Jakarta (Pinmas) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mencanangkan 3 Januari 2014 sebagai Hari Kerukunan Nasional (HKN). Demikian disampaikan Menteri Agama Suryadharma Ali di Jakarta, Jumat (27/12). “Ini merupakan sumbangan para tokoh lintas agama kepada bangsa. Kita akan meminta Keppresnya untuk HKN ini kepada Presiden SBY. Kegiatan HKN pertama ini juga akan dilakukan gerak jalan dengan Presiden SBY bersama tokoh lintas agama,” kata Menag dalam sambutannya saat bertemu tokoh lintas agama. Pada acara tersebut hadir tokoh yang mewakili agama Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu dan Konghucu. Hadir pula Wamenag Nasaruddin Umar dan Sekjen Bahrul Hayat serta para pejabat Kemenag. Menag menjelaskan, mengapa peringatannya disebut Hari Kerukunan Nasional, tidak disebut Hari Kerukunan Lintas Agama. Sebab kerukunan nasional maknanya lebih luas dibandingkan kerukunan lintas agama. “Jadi bangsa ini bukan hanya menginginkan kerukunan agama, tapi juga menghendaki terjadi kerukunan suku, budaya, atau yang lainnya, termasuk kerukunan bidang politik. Jadi ada kerukunan antar partai politik,” papar Menag. Menag berharap HKN yang digelar pada tanggal 3 Januari 2014 ini akan diadakan setiap tahun. “Namun itu tergantung siapa yang menjadi presiden hasil Pemilu nanti,” ujar Menag. Dikatakan pula, di era Orde Baru ada yang disebut dengan istilah stabilitas politik, ekonomi dan keamanan syarat kondusif untuk bisa membangunan negeri, maka sekarang ini syarat untuk bisa membangun adanya kerukunan, baik kerukunan internal agama sendiri, dan antar agama, termasuk kerukunan suku, budaya, etnis dan lainnya. “Jadi begitu pentingnya arti dari kerukunan nasional sebagai syarat untuk bisa membangun bangsa dan negara,” kata Menag. Sementara para tokoh lintas agama mendukung gagasan yang disampaikan Menteri Agama seperti disampaikan Pimpinan Walubi (Perwalian Umat Buddha Indonesia) Suhadi Sendjaya. “Batik saja bisa jadi Hari Batik. Masa kerukunan kalah sama batik,” ujarnya. Ia mengibaratkan, Indonesia punya bibit yang baik, ladangnya juga bagus, subur makmur, yang perlu pemeliharaan. “Kami siap memelihara kerukunan,” tandas Suhadi. Hal senada dikemukakan perwakilan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Romo Agustinus. “Hari Kerukunan Nasional, pasti kita dukung,” tandas pastur dari Ambon ini. Natsir Jubaidi yang mewakili MUI juga mengapresiasi usulan Menag yang mencanangkan HKN, Karena kalau sudah rukun pasti aman dan damai dan Indonesia menjadi contoh negara lain. (ks/dm) Sumber : kemenag

Read More

Simposium Nasional Menyongsong Penerapan COSO 2013 dan ERM di Lingkungan BUMN

Dalam rangka memberikan pemahaman yang memadai mengenai  Commite Of Sponsoring Organization Of The Treadway Commission 2013 dan Enterprise Risk Management (ERM), serta pengetahuan atas praktik-praktik terbaik (best practice) dari penerapan COSO dan ERM dilingkungan BUMN, Badan Pemeriksa Keuangan RI mengadakan simposium nasional dengan tema “Menyongsong Penerapan COSO 2013 dan ERM di Lingkungan BUMN” yang dilaksanakan pada Kamis 12 Desember 2013, di Auditorium Pusdiklat BPK RI, Jakarta.

Acara yang dihadiri oleh Auditor Utama Keuangan Negara VII, Abdul Latief, Inspektur Utama BPK RI, Mahendro Sumardjo, Direktur Kepatuhan/Direktur Keuangan BUMN, pejabat di lingkungan BPK RI, Forum Komunikasi Satuan Pengawas Internal (FKSPI) BUMN, Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Simposium ini menghadirkan nara sumber Sentot A. Sentausa, Managing Director PT Bank Mandiri (Persero), yang memberikan pemaparan mengenai COSO 2013: Menerjemahkan Prinsip-Prinsip Menjadi Tindakan, dan Hari Setianto, Direktur Akademis Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) yang memaparkan mengenai Enterprise Risk Management.

BUMN merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan mempunyai kewajiban untuk menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan. Disamping itu BUMN harus dapat mengelola risiko usaha dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan, mengingat dalam era globalisasi ini terjadi perubahan lingkungan bisnis yang sangat cepat.

Direksi BUMN wajib merancang dan menerapkan sistem pengendalian intern yang efektif dalam mengelola risiko perusahaan secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program good corporate governance (GCG). Penerapan sistem pengendalian intern yang efektif dan pengelolaan risiko perusahaan secara terpadu menjadi sangat penting jumlah aset negara yang dikelola oleh BUMN sangat signifikan.

Pada Tahun 2013 COSO telah mengeluarkan kerangka pengendalian intern  baru yang disebut Integreted Framework Internal Control atau lebih dikenal dengan COSO 2013. Pengendalian Internal menurut COSO 2013 merupakan suatu proses yang dilakukan oleh direksi, managemen, dan personal lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang reasonable dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan yang berhubungan dengan operasional, pelaporan, dan ketaatan pada peraturan.

COSO 2013 merupakan pengembangan dari COSO 1992 dalam rangka untuk menghadapi perubahan dalam lingkungan operasional dan bisnis. Dalam COSO 2013 tetap mempertahankan definisi pengendalian intern ke dalam lima unsur yaitu lingkungan pengendalian, risk assessment, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta monitoring.

Sedangkan ERM merupakan suatu proses yang dilakukan oleh board of directors, managemen, dan personel lainnya, diterapkan dalam penyusunan strategi perusahaan, dirancang untuk mengindentifikasi kejadian-kejadian yang dapat mempengaruhi perusahaan dan mengendalikan risiko dalam rangka memberikan keyakinan memadai untuk mencapai tujuan perusahaan.

Kerangka ERM yang diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan dikelompokan kedalam empat kategori, yaitu strategic (dalam rangka untuk mendukung misi perusahaan), operations (penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien), reporting (pelaporan yang dihandalkan), dan compliance (ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku).

Sehubungan dengan adanya beberapa perubahan dan perkembangan yang cukup signifikan dalam sistem pengendalian internal (COSO 2013) dan ERM, maka manajemen pada BUMN, internal auditor dan eksternal auditor termasuk para pemeriksa di BPK RI diharapkan dapat memiliki pemahaman yang memadai atas perkembangan tersebut sehingga dapat menerapkannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan sebaik-baiknya.

sumber 

Read More

Menpera Ingin PNS Indonesia Punya Rumah Sendiri

BOGOR - Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz berharap ke depan seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia bisa memiliki rumah sendiri. Oleh karena itu, dirinya berharap kepada para pemimpin di kementerian/ lembaga pemerintah untuk membantu para PNS agar mereka bisa mempunyai rumah sehingga kesejahteraan para abdi negara bisa lebih meningkat. "Saya berharap setiap PNS minimal bisa miliki rumah sendiri. Kalau punya rumah berarti kan PNS sudah punya aset dan kebanggaan," ujar Menpera Djan Faridz di sela-sela acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Rumah Pegawai Kemenpera dan Kementerian PDT di Perumahan Griya Indah Serpong, Gunung Sindur, Bogor, Jum'at (20/12). Djan Faridz menjelaskan, program pembangunan rumah bagi pegawai khususnya Kemenpera merupakan impiannya sejak awal menjabat sebagai Menpera. Dirinya juga berharap program ini bisa diikuti dengan pembangunan rumah bagi para wartawan yang sempat tertunda. Berdasarkan informasi yang diterimanya selama ini ternyata masih banyak sekali PNS baik di pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang masih belum punya rumah. "Berdasarkan informasi banyak PNS yang masih mengontrak rumah ataupun tinggal bersama di rumah mertuanya. Tentu ini menjadi pekerjaan rumah bagi Kemenpera dan para pemimpin kementerian/ lembaga pemerintah," terangnya. Terkait dengan pembiayaan perumahan tersebut, nantinya akan dibantu dengan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari Bank BTN.Dirinya juga mempertimbangkan untuk membebaskan uang muka atau nol persen uang muka untuk rumah PNS tersebut. "BTN sudah siap membantu para PNS yang ingin memiliki rumah dengan KPR FLPP. Kalau bisa nanti uang mukanya nol persen saja," katanya. Menpera berharap proses pembangunan rumah ini bisa cepat selesai. Dengan demikian para PNS bisa segera menempati rumah tersebut. "Lokasi perumahan Griya Indah Serpong mudah dijangkau dari Kantor Kemenpera dan Kantor KPDT melalui sarana transportasi Kereta Api Rel Listrik (KRL) dengan waktu tempuh yang relatif pendek. Jadi para pegawai bisa menghemat biaya transportasi ke kantor. Semoga proses pembangunan rumah PNS Kemenpera dan Kementerian PDT ini bisa berjalan lancar dan diberkahi Allah," harapnya. Sementara itu, Ketua Panitia Pembangunan Rumah Pegawai yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Agus Sumargiarto mengungkapkan, pembangunan perumahan untuk pegawai ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi pegawai PNS/Non PNS. Pegawai juga dapat menghemat biaya pengeluaran untuk transportasi sehingga kesejahteraan mereka bisa lebih meningkat. Pembangunan perumahan dilaksanakan oleh PT. Khatulistiwa Indah Jaya Permai selaku developer dari Perumahan Griya Indah Serpong sebagai penyedia rumah. Perumahan untuk para pegawai ini berlokasi di Jalan Raya Serpong – Parung, Desa Gunung Sindur, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Proses pembangunan perumahan bagi pegawai di perumahan Griya Indah Serpong ini dilaksanakan secara bertahap. Pada tahap pertama ini, PT. Khatulistiwa Indah Jaya Permai selaku developer dari perumahan Griya Indah Serpong menyediakan 50 unit rumah dengan tipe 36 luas tanah 60 m2. Untuk Kementerian Perumahan Rakyat disediakan 25 Unit dan untuk Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal disediakan 25 Unit. Selanjutnya akan dibuka tahap kedua yang disediakan 70 unit rumah dengan tipe 36 luas tanah 72 m2, sekarang ini masih dalam proses penyelesaian perijinan. "Harga rumah untuk PNS Kemenpera dan Kementerian PDT ini hanya Rp 95 juta," terangnya. Pada kegiatan ini juga dilakukan Penandatanganan MoU antara Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat dengan Direktur Utama Bank BTN dan Penandatanganan MoU antara Sekretaris Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dengan Direktur Utama Bank BTN dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Direktur Utama Pusat Pembiayaan Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat dengan Direktur Utama Bank BTN. sumber : humas kemenpera

Read More

SEA Games Myanmar Menpora: Timnas U-23 Tetap Membanggakan

Menpora Roy Suryo dan istrinya Ismarindayani menyalami pemain Indonesia usai pengalungan medali, sepakbola SEA Games XXVII, hari Sabtu (21/12) malam di Stadion Zayar Thiri, Naypyitaw, Myanmar. Indonesia dikalahkan Thailand 0-1, dan mendapat medali perunggu. (foto: muchlis/kemenpora.go.id) Menpora Roy Suryo dan istrinya Ismarindayani menyalami pemain Indonesia usai pengalungan medali, sepakbola SEA Games XXVII, hari Sabtu (21/12) malam di Stadion Zayar Thiri, Naypyitaw, Myanmar. Indonesia dikalahkan Thailand 0-1, dan mendapat medali perunggu. (foto: muchlis/kemenpora.go.id) Naypyitaw: Menpora Roy Suryo tetap bangga pada Timnas U-23 yang meskipun kalah dari Thailand 0-1 dan hanya mendapatkan perak, tetapi semua bisa melihat bahwa Timnas U-23 telah bermain sangat baik dan membanggakan. Menpora yang bersama istrinya Ismarindayani Priyanti dan Staf Khusus Heru Nugroho menyaksikan langsung jalannya pertandingan di Stadion Zayar Thiri di pinggiran kota Naypyitaw hari Sabtu (21/12) malam menambahkan, secara teknis Timnas U-21 bermain lebih bagus. "Anak-anak sebenarnya sudah bermain bagus, hanya faktor keberuntungan tidak bersama kita," katanya. "Kita tidak perlu saling menyalahkan. Bahkan secara teknis kita menang, dan ball position anak-anak juga lebih besar dibanding tim Thailand. Bahkan kita bisa melihat, permainan Thailand tidak berkembang," tambahnya. Menurut Menpora, permainan Timnas U-21 sudah bagus. "Mereka tidak lagi bermain individual, tetapi bermain secara tim dengan operan-operan pendek yang akurat. Saya mencatat mereka memiliki tiga peluang yang sayangnya tidak ada yang berakhir dengan gol. Dan saya juga mencatat tiga kali wasit melakukan kesalahan yang menguntungkan lawan. Hasil ini saya kira sudah bagus, dan masyarakat di tanah air juga melihat anak-anak sudah berjuang optimal, tetapi memang keberuntungan tidak berpihak pada kita. Kita tidak perlu sesali mendapat perak, karena ada negara lain yang bahkan tidak mendapat apa-apa," kata Menpora di luar stadion Zayar Thiri usai menyaksikan pertandingan Indonesia lawan Thailand. (nas/cah) sumber : kemenpora

Read More

RI Negara Besar, Universitas di Bulgaria Ingin Belajar Bahasa Indonesia

Sabtu, 21 Desember 2013 Dubes RI Sofia Bunyan Saptomo dengan Gubernur Veliko Tarnovo ​”Bahasa Indonesia perlu diajarkan di Universitas Veliko Tarnovo, sebagaimana bahasa Jepang, China, dan Korea yang telah menjadi kurikulum di universitas tersebut”, demikian kata Gubernur Veliko Tarnovo, Dipl.Eng. Georgi Rachev, pada saat melakukan pertemuan dengan Dubes RI untuk Bulgaria, Bunyan Saptomo (19/12). Pentingnya Bahasa Indonesia bagi pemuda Bulgaria karena Indonesia dipandang sebagai negara besar yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan diharapkan masyarakat Bulgaria dapat menjalin hubungan yang lebih erat dengan masyarakat Indonesia. "Pemerintah kedua negara perlu mengupayakan terjalinnya hubungan yang lebih erat di bidang perdagangan dan investasi". Rachev menawarkan investasi di bidang industri gula dan tekstil dengan bahan baku impor benang dari Indonesia. Dubes Saptomo menyampaikan bahwa Universitas Sofia telah mempunyai Kelas Bahasa Indonesia dengan siswa yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. ”Pada saat ini KBRI Sofia sedang dalam proses mendirikan Indonesian Corner di universitas tersebut, yang akan dilengkapi dengan buku-buku mengenai Indonesia, guna dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa Universita Sofia”, kata Dubes Saptomo mengenai kerjasama yang telah dilakukan antara KBRI dengan Universitas Sofia. Perdagangan bilateral RI-Bulgaria yang di tahun 2012 mencapai USD.76,20 juta dipandang Dubes Saptomo belum mencapai potensi maksimal dan masih terdapat peluang yang besar untuk lebih ditingkatkan. Ekspor Indonesia ke negara ini berupa kopi, palm oil, lysine, minyak lemak nabati, tuna, ikan hias, ban kendaraan, kertas dan karton, sabun, benang serta furniture. Sedangkan impornya adalah ketumbar, makanan ternak, tembakau, kertas dan karton daur ulang, tembaga, rolls for metal-rolling mills, serta Electronic Integrated Circuits. Sementara itu, dalam pertemuan lainnya dengan Walikota Veliko Tarnovo, Daniel Panov, dibahas juga usul seorang pengusaha Veliko Tarnovo untuk mendirikan Pusat Informasi dan bisnis Indonesia/ASEAN. Di Pusat tersebut nantinya akan disediakan mengenai informasi kebudayaan, pariwisata, dan produk-produk Indonesia untuk keperluan masyarakat Veliko Tarnovo yang membutuhkannya. Panov menegaskan bahwa Pemkot siap menyediakan dua ruangan yang dapat dimanfaatkan sebagai Pusat Informasi Indonesia atau Pusat Informasi ASEAN. ”Setelah proyek Indonesian Corner di Universitas Sofia terselesaikan, maka KBRI akan memusatkan perhatian pada kerjasama pendirian Indonesian Corner atau Pusat Informasi dan Bisnis Indonesia/ASEAN di Veliko Turnovo”, demikian Dubes Saptomo meyakinkan Walikota Veliko Tarnovo. Pada tahap awal, KBRI akan mengupayakan penyediaan buku-buku dan katalog mengenai Indonesia dan meminta Pemerintah Indonesia untuk dapat memberi bantuan seorang pengajar Bahasa Indonesia di kota yang pernah menjadi ibukota Bulgaria pertama ini. Sebagai kota yang menjadi salah satu pusat kebudayaan Bulgaria, pada setiap tahunnya Veliko Tarnovo menyelenggarakan ”International Cultural Tourism Expo” di musim semi dan ”International Folklore Festival” di musim panas. Pada beberapa tahun terakhir, Indonesia secara aktif berpartisipasi dalam kedua event ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila warga Veliko Tarnovo sangat antusias untuk mengenal lebih dalam lagi budaya Indonesia, khususnya Bahasa Indonesia. (Sumber: KBRI Sofia) Kemenlu

Read More

Utang Luar Negeri Indonesia Terus Melambat

Jakarta, 23/12/2013 MoF (Fiscal) News – Tren perlambatan pertumbuhan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia berlanjut pada Oktober 2013. Departemen Statistik Bank Indonesia (BI) mencatat ULN Indonesia pada Oktober 2013 sebesar 262,4 miliar dolar AS, atau tumbuh melambat sebesar 5,8 persen (yoy) dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang mencapai 6,7 persen (yoy). Perlambatan pertumbuhan ULN ini terjadi baik pada sektor publik maupun sektor swasta. Posisi ULN sektor publik pada Oktober 2013 mencapai 125,8 miliar dolar AS atau tumbuh melambat menjadi 0,5 persen (yoy), dari bulan sebelumnya sebesar 2,1 persen (yoy). Sementara itu, posisi ULN sektor swasta tumbuh stabil dibanding bulan sebelumnya sebesar 11,1 persen (yoy) atau mencapai nilai 136,6 miliar dolar AS. Berdasarkan jangka waktu, komposisi ULN jangka panjang tetap mendominasi ULN Indonesia pada Oktober 2013. Posisi ULN Indonesia sebagian besar terdiri dari ULN berjangka panjang, yaitu sebesar 216,1 miliar dolar AS (82,4 persen dari total ULN), sementara sisanya sebesar 46,3 miliar dolar AS (17,6 persen dari total ULN) merupakan ULN jangka pendek. ULN berjangka panjang pada Oktober 2013 tumbuh 5,1 persen (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan periode sebelumnya 4,2 persen (yoy). Sementara itu, ULN berjangka pendek tumbuh sebesar 8,8 persen (yoy) atau turun dari bulan September 2013 yang sebesar 9,2 persen (yoy). Dari sisi kepemilikan, peran dominan ULN jangka panjang terjadi baik pada ULN publik maupun ULN sektor swasta. ULN publik berjangka panjang mencapai 118,8 miliar dolar AS atau 94,4 persen dari total ULN sektor publik. Sementara itu, ULN sektor swasta berjangka panjang mencapai 97,4 miliar dolar atau 71,3 persen dari total ULN swasta. ULN sektor swasta sebagian besar merupakan ULN swasta non-bank yang mencapai 83,8 persen, sedangkan ULN bank hanya mencapai 16,2 persen. Tiga sektor ekonomi terbesar ULN swasta terarah kepada sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, sektor industri pengolahan, dan sektor pertambangan dan penggalian. Dari sisi kreditur, sebagian ULN swasta merupakan utang kepada afiliasi yaitu mencapai 34,8 persen dari total ULN swasta. Baik ULN swasta kepada afiliasi maupun non-afiliasi pada Oktober 2013 tumbuh sekitar 11,0 persen (yoy). Sumber : kemenkeu

Read More