usaha berhasil

Rabu, 17 Februari 2016

Mendagri: Kepala Daerah Mulai Bekerja

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta agar bupati/walikota yang baru terpilih segera mulai bekerja. Pesannya, para kepala daerah ini segera berkomunikasi dengan pejabat sebelumnya dan memulai kordinasi dengan Forum Kominkasi Pimpinan Daerah (Forkompinda).

Dia mengatakan, bupati/walikota segera mempercepat sosialisasi melaksanakan program pemerintah daerah sebelumnya. Selain itu, Tjahjo berharap agar mereka juga ingat terhadap janji-janji kampanye untuk dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Lalu mempersiapkan perubahan APBD bersama-sama DPRD setempat dan saya harapkan segera koordinasi dengan Fokompinda, dan para tokoh masyarakat, agama serta tokoh adat,” ujar Tjahjo dalam pesan singkatnya, Rabu (17/2).

Ia juga berpesan agar kepala daerah yang baru dilantik ini membangun sinergi serta konektivitas antardaerah. Termaksud berkonsolidasi dengan pejabat PNS daerah. Lalu, mereka juga harus menggerakan dan mengorganisir masyarakat terhadap dinamika dan perkembangan situasi di sana.
“Khususnya deteksi dini terhadap ancaman kelompok radikal dan ancaman terorisme serta mencermati area rawan bencana di wilayahnya,” ujar dia.

Mendagri juga mengucapkan selamat kepada bupati/walikota yang baru dilantik ini. Harapannya agar mereka bisa amanah, mampu melaksanakan program pemerintah pusat dan provinsi dan disinergikan dengan kebijakan pemerintah kabupaten/kota.

Hal tersebut harus segera berjalan untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Terakhir ia minta agar kepala daerah ini bisa menginventarisir peraturan daerah (perda) bermasalah atau yang menghambat investasi.

“Perda tersebut dihapuskan agar mempermudah perijinan demi kemudahan investor ke daerah dan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat di daerah,” kata Tjahjo.

sumber: www.kemendagri.go.id

0 komentar:

Posting Komentar

 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI - KEMENTERIAN LUAR NEGERI - KEMENTERIAN PERTAHANAN - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - KEMENTERIAN KEUANGAN - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - KEMENTERIAN PERDAGANGAN - KEMENTERIAN PERTANIAN - KEMENTERIAN KEHUTANAN - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - KEMENTERIAN KESEHATAN - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN AGAMA - KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI - KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP - KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL - KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL - KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA - KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT - KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA