Jakarta - Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa (P3K2 Amerop) Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kemlu bekerja sama dengan Biro Administrasi Kementerian dan Perwakilan Kemlu, menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) "Dampak Krisis Yunani Terhadap Perekonomian Indonesia" di Jakarta, Senin (13/7).
Signifikansi Krisis Yunani bagi Indonesia
Staf Ahli Bidang Manajemen, Duta Besar R. Bagas Hapsoro, selaku moderator menegaskan pengamatan para narasumber memberikan pemahaman lebih komprehensif dari aspek politik dan ekonomi krisis Yunani dan dampaknya bagi Indonesia.
Salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi adalah bagaimana menjalankan kebijakan luar negeri yang membumi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan perdagangan dan investasi serta pariwisata, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memperjuangkan kepentingan ekonomi Indonesia di tengah krisis ekonomi global saat ini.
Duta Besar Dian Triansyah Djani, Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Kemlu menjelaskan bahwa masalah krisis Yunani berakar dari persyaratan dalam Maastrict Treaty tahun 1992 yang tidak dipenuhi Yunani secara hati-hati sehingga berujung pada terjadinya krisis.
"Dampak krisis Yunani tidak besar bagi Indonesia namun secara tidak langsung dapat menyebabkan melemahnya permintaan pasar maupun investasi langsung dari negara-negara Uni Eropa," kata Dubes yang akrab dipanggil Trian ini.
Raden Pardede, Ph.D, Co-Founder and Managing Partner CReco Research Institute, menyatakan bahwa krisis Yunani tidak berdampak signifikan terhadap Indonesia.
"Namun apabila tidak ditangani secara hati-hati oleh Uni Eropa dapat berimplikasi negatif terhadap Eropa secara keseluruhan dan pada akhirnya secara langsung dan tidak langsung berdampak pada Indonesia," tukas Raden.
Sementara itu Yose Rizal Damuri, Kepala Departemen Ekonomi, Center for Strategic and International Studies (CSIS), menyatakan perlunya kehati-hatian dalam melakukan integrasi di kawasan khususnya terkait Monetary Union. Integrasi yang bersifat fiskal dan keuangan diharapkan tidak didasari oleh kepentingan politis karena akan menimbulkan masalah yang lebih besar di masa yang akan datang.
Belajar dari Yunani
Para narasumber sepakat bahwa krisis Yunani tidak berdampak signifikan terhadap Indonesia. Justru Indonesia dapat banyak belajar dari krisis Yunani ini.
Penting untuk mengelola keuangan secara hati-hati dan penuh tanggung jawab. Pengelolaan rasio hutang didasarkan pada kapasitas negara dalam mengelola sektor-sektor produktif.
Indonesia juga perlu memerhatikan reformasi struktural yang terkait dengan jaminan sosial seperti sektor kesehatan dan pensiun. Program-program tersebut harus didesain dengan baik dan memiliki sustainability dalam jangka panjang.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak lagi berdasarkan sumber daya alam namun lebih pada industri manufaktur dan sektor jasa khususnya pariwisata yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan sumber devisa.
FGD dihadiri sekitar 150 peserta yang terdiri dari pejabat eselon I dan II Kementerian Luar Negeri, pengamat ekonomi, pengamat politik, akademisi, dan tamu undangan lainnya.
Tujuan FGD ini, seperti disampaikan oleh Plt. Kepala BPPK, Duta Besar Salman Al Farisi, antara lain untuk, "Mendapatkan masukan yang lebih komprehensif dari para stakeholders mengenai gambaran prospek ekonomi global, khususnya terkait kondisi perekonomian Yunani dan pengaruhnya terhadap Indonesia."
Selain itu, Kemlu ingin mencari keseragaman pandangan dalam menyikapi potensi krisis ekonomi di Yunani dan kawasan Eropa secara umum sebagai lesson learned bagi Indonesia.
0 komentar:
Posting Komentar