usaha berhasil

Rabu, 29 Oktober 2014

Dana Operasional Kementerian Baru dari Dana Cadangan Pemerintah di APBN 2014


Jakarta, 29/10/2014 MoF (Fiscal) News - Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro berkomitmen untuk memberikan dukungan bagi kementerian baru dalam Kabinet Kerja, seperti Kementerian Koordinator Bidang Maritim. Menurutnya, dari periode APBN 2014 yang akan berakhir 2 bulan lagi, dana operasional dari kementerian tersebut akan disiapkan dari dana cadangan operasional pemerintah.
“Karena sisa tahun anggaran tinggal dua bulan, kami akan mencoba men-support keberadaan kementerian baru tersebut, dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Maritim, dengan bagian dari (periode) APBN 2014 yang memang disiapkan untuk cadangan operasional pemerintah. Dan itu bisa dilakukan untuk dua bulan ke depan,” jelasnya di kantornya pada Rabu (29/10).
Ke depannya, saat penyusunan APBN 2015, dana operasional untuk kementerian ini dapat disiapkan untuk posnya tersendiri. Namun, dengan catatan bahwa status kementerian tersebut sudah jelas, terkait dengan peraturan yang menaunginya.
“Nanti ketika menyusun APBN 2015, semua kementerian, baik yang baru, yang digabungkan atau dipisah, sudah jelas semua. Dan sudah jelas juga siapa komisi (DPR) yang jadi partner, karena setiap anggaran kementerian harus disetujui komisi bersangkutan,” pungkasnya.

0 komentar:

Posting Komentar

 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI - KEMENTERIAN LUAR NEGERI - KEMENTERIAN PERTAHANAN - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - KEMENTERIAN KEUANGAN - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - KEMENTERIAN PERDAGANGAN - KEMENTERIAN PERTANIAN - KEMENTERIAN KEHUTANAN - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - KEMENTERIAN KESEHATAN - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN AGAMA - KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI - KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP - KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL - KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL - KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA - KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT - KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA