usaha berhasil

Senin, 07 Juli 2014

Pemerintah Desak Newmont Cabut Gugatan Arbitrase

Pemerintah Desak Newmont Cabut Gugatan Arbitrase
Sumber gambar : ekon.go.id
Jakarta – Pemerintah memberikan peringatak kepada PT Newmont Nusa Tenggara untuk segera mencabut gugatan ke Arbitrase Internasional.  Jika tidak dicabut, pemerintah pastikan Newmont akan mengalami banyak kerugian.
 
“Pemerintah Indonesia akan mengambil langkah-langkah hukum core yang tinggi, dengan ketegasan yang mungkin akan merugikan pihak Newmont sendiri apabila Newmont tidak mencabut gugatan arbitrase tersebut,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung di Kementerian Perekonomian, Jakarta, Senin (7/7/2014).
 
Menko mengatakan masih membuka kesempatan kepada Newmont untuk sekali lagi kembali berunding menyelesaikan kesepakatan yang ada dan sesuai dengan undang-undang minerba serta PP no 9. “Cabut gugatan tersebut untuk kembali menjadi partner yang baik karena pada dasarnya pemerintah RI selalu ingin melindungi kepentingan investor yang ada investor local dan asing termasuk Newmont,” tuturnya.
 
Menurut Menko, dirinya telah memerintahkan Kementerian ESDM dan Kepala BKPM untuk sekali lagi berbicara dengan Newmont untuk kembali ke Meja perundingan dan mencabut gugatan arbitrase.
 
Sementara Menteri ESDM Jero Wacik mengaku optimis akan memenangkan gugatan arbitrase jika pihak Newmont tetap mengajukan gugatannya.  
 
“Ya, kalau perusahan  swasta local atau asing melawan pemerintah Indonesia yang berjalan sesuai dengan uu kita punya banyak data-data, tapi itu rahasia. Kalau melawan pemerintah, mestinya kalahlah,” pungkasnya.

0 komentar:

Posting Komentar

 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI - KEMENTERIAN LUAR NEGERI - KEMENTERIAN PERTAHANAN - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - KEMENTERIAN KEUANGAN - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - KEMENTERIAN PERDAGANGAN - KEMENTERIAN PERTANIAN - KEMENTERIAN KEHUTANAN - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - KEMENTERIAN KESEHATAN - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN AGAMA - KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI - KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP - KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL - KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL - KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA - KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT - KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA