Jakarta, polkam.go.id, 2/7/2014.“Semua warga, baik yang simpatisan partai atau tidak, menjaga agar keamanan tetap kondusif”, Imbauan itu disampaikan Menko Polhukam Djoko Suyanto dalam jumpa pers di Ruang Media Center, Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2014). Sebelumnya Menko Polhukam menyelenggarakan Rapat Koordinasi membahas Pengamanan Pemilu Presiden. Hadir dalam rapat tersebut Menhan, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, Kasad, Kasal, Kasau, Sesmenko Polhukam, Dirjen Kesbangpol, dan para pejabat Eselon I Kemenko Polhukam.
Dalam jumpa pers Menko Polhukam menyampaikan 6 imbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia terkait Pelaksanaan Pemilu Presiden tanggal 9 Juli 2014 mendatang. Imbauan tersebut antara lain pertama setiap kandidat diharapkan ikut menjaga simpatisan masing-masing, sehingga pencoblosan dapat terjadi tanpa tekanan; kedua, Timses dan koordinator lapangan masing-masing capres diharapkan kerjasama untuk mengamankan Pilpres; ketiga, proses demokrasi yang dianggap oleh banyak pihak termasuk akademisi telah menurun, diharapkan dapat ditingkatkan kembali pada Pilpres kali ini; keempat, setiap protes terkait dengan hasil Pemilu, hendaknya ditanyakan pada lembaga yang berwenang; kelima, diimbau masyarakat menghindari tindakan anarkis, kekerasan dan main hakim sendiri karena akan merugikan masyarakat luas; dan keenam, adanya euforia hak kebebasan untuk berpendapat, kami mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh isu-isu yang mendorong terjadinya tindakan yang melanggar hukum. Setiap isu yang beredar hendaknya diteliti lebih dulu sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Terkait persiapan pengamanan Pemilu Presiden, Menko Polhukam menjelaskan Polri dan TNI siap mengamankannya, mulai dari pelaksanaan kampanye hingga pencoblosan pada 9 Juli 2014. "Polri dan TNI akan siaga penuh hingga pelaksanaan Pilpres. Namun, aparat tetap diterjunkan disesuaikan dengan dinamika di lapangan," tegas Djoko Suyanto.
Pada kesempatan tersebut Menko Polhukam menjelaskan, di tengah kebebasan saat ini, masyarakat akan mudah terpancing dengan isu-isu yang cenderung mengadu domba dan isu yang mengajak kekerasan serta melanggar hukum. "Masyarakat harus mencerna isu-isu yang beredar agar tak terjadi hal-hal yang tidak baik. Bila ada intimidasi, ancaman dan money politics (politik uang), agar segera melaporkan kepada aparat terdekat sehingga bisa segera ditindaklanjuti," kata Djoko Suyanto.
Menko Polhukam juga meminta tim sukses kedua calon untuk menjaga suasana baik dan kondusif sehingga masyarakat bisa menyalurkan aspirasinya pada 9 Juli dengan aman dan lancar tanpa ada intimidasi dan pengaruh-pengaruh yang tak diinginkan. "Tim pemenangan capres dan cawapres juga harus berkoordinasi dengan aparat keamanan agar tercipta suasana yang damai hingga hari pencoblosan," kata Djoko Suyanto.
Menurut Menko Polhukam, bila nanti ada kubu yang tak setuju dengan hasil Pilpres agar menyalurkan aspirasinya ke lembaga yang berwenang, sesuai dengan kaidah dan hukum yang berlaku. "Hindari tindakan yang anarkistis, merusak, main hakim sendiri karena akan merugikan masyarakat. Media massa juga memiliki peran penting dalam menjaga suasana kondusif agar tercipta pelaksanaan pemilu yang aman, tertib dan lancar," ujarnya.
Pada kesempatan tersebut Menko Polhukam menjelaskan, di tengah kebebasan saat ini, masyarakat akan mudah terpancing dengan isu-isu yang cenderung mengadu domba dan isu yang mengajak kekerasan serta melanggar hukum. "Masyarakat harus mencerna isu-isu yang beredar agar tak terjadi hal-hal yang tidak baik. Bila ada intimidasi, ancaman dan money politics (politik uang), agar segera melaporkan kepada aparat terdekat sehingga bisa segera ditindaklanjuti," kata Djoko Suyanto.
Menko Polhukam juga meminta tim sukses kedua calon untuk menjaga suasana baik dan kondusif sehingga masyarakat bisa menyalurkan aspirasinya pada 9 Juli dengan aman dan lancar tanpa ada intimidasi dan pengaruh-pengaruh yang tak diinginkan. "Tim pemenangan capres dan cawapres juga harus berkoordinasi dengan aparat keamanan agar tercipta suasana yang damai hingga hari pencoblosan," kata Djoko Suyanto.
Menurut Menko Polhukam, bila nanti ada kubu yang tak setuju dengan hasil Pilpres agar menyalurkan aspirasinya ke lembaga yang berwenang, sesuai dengan kaidah dan hukum yang berlaku. "Hindari tindakan yang anarkistis, merusak, main hakim sendiri karena akan merugikan masyarakat. Media massa juga memiliki peran penting dalam menjaga suasana kondusif agar tercipta pelaksanaan pemilu yang aman, tertib dan lancar," ujarnya.
0 komentar:
Posting Komentar