Asuransi Usaha Tani Padi, Solusi Kegagalan Panen

Usaha di sektor pertanian khususnya usaha tani padi dihadapkan pada resiko ketidakpastian yang cukup tinggi, antara lain kegagalan panen yang disebabkan perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, serangan hama dan penyakit/ Organisme Penggangu Tumbuhan atau  OPT yang menjadi sebab kerugian usaha petani.

Untuk menghindarkan dari keadaan tersebut pemerintah saat ini memberikan solusi terbaik berupa program Asuransi Usaha Tani Padi yang disingkat dengan AUTP, yang diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap resiko ketidakpastian dengan menjamin petani mendapatkan modal kerja untuk berusaha tani dari klaim asuransi.

Dari jaminan perlindungan ini maka petani dapat membiayai pertanaman di musim berikutnya.

Diselenggarakannya AUTP tujuannya adalah memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi gagal panen sebagai akibat resiko banjir, kekeringan, dan serangan oraganisme pengganggu tumbuhan. Mengalihkan kerugian akibat resiko banjir, kekeringan dan serangan OPT melalui pihak lain yakni pertanggungan asuransi.

Sasaran penyelenggaraan AUTP adalah terlindunginya petani dengan memperoleh ganti rugi jika mengalami gagal panen.

Resiko yang dijamin dalam AUTP meliputi banjir, kekeringan, serangan hama dan OPT. Hama pada tanaman padi antara lain, wereng coklat, penggerek batang, walang sangit, keong mas, tikus dan ulat grayak. Sedangkan penyakit pada tanaman padi antara lain, tungro, penyakit blas, busuk batang, kerdil rumput, dan kerdil hampa. Serangan hama dan penyakit ini akan mengakibatkan kerusakan yang dapat mengakibatkan gagal panen sehingga petani akan mengalami kerugian.

Waktu pendaftaran dapat dimulai paling lambat satu bulan sebelum musim tanam dimulai.

Kelompok tani didampingi PPL dan UPTD kecamatan mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan formulir yang telah disediakan.

Premi Asuransi Usaha Tani Padi saat ini 3 %. Berdasarkan besaran biaya input usaha tani padi sebesar enam juta rupiah per hektar per musim tanam, yaitu sebesar 180 ribu rupiah per hektar per musim tanam. Bantuan pemerintah saat ini sebesar 80% sebesar 144 ribu rupiah per hektar per musim tanam, dan saat ini petani harus membayar premi swadaya 20 % proporsional, sebesar 36 ribu rupiah per hektar per musim tanam.

Kelompok tani membayar premi swadaya sebesar 20% proporsional sesuai luas area yang diasuransikan. Bukti transfernya akan diperoleh, untuk kemudian diserahkan kepada petugas asuransi yang akan mengeluarkan bukti asli pembayaran premi swadaya dan sertifikat asuransi kepada kelompok tani.

UPTD membuat rekapitulasi peserta asuransi berikut kelengkapannya, bukti pembayaran premi swadaya untuk disampaikan ke dinas pertanian kabupaten atau kota yang menjadi dasar keputusan penetapan peserta asuransi definitif.

Dinas pertanian kabupaten atau kota membuat daftar peserta asuransi definitif, kemudian menyampaikan ke Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan tembusan dinas pertanian propinsi. Dinas pertanian propinsi membuat rekapitulasi dari masing-masing kabupaten atau kota dan menyampaikan ke Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk proses bantuan premi 80 %.

Perusahaan asuransi pelaksana akan menagih bantuan pemi pemerintah 80% dengan melampirkan rekapitulasi daftar peserta asuransi.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian akan membayar bantuan premi berdasarkan hasil singkronisasi rekapitulasi peserta asuransi antara usulan dari dinas pertanain kabupaten atau kota dan propinsi dengan daftar rekapitulasi lampiran tagihan dari perusahaan asuransi.

Jika terjadi resiko terhadap tanaman yang diasuransikan, serta kerusakan tanaman atau gagal panen, maka klaim AUTP akan diproses jika memenuhi syarat yang telah ditentukan. Dengan terpenuhinya syarat dan ketentuan klaim, maka pihak perusahaan asuransi akan membayarkan klaim asuransi melalui transfer bank terhadap rekening kelompok tani.

Berdasarkan ketentuan dalam polis klaim akan diperoleh jika, intensitas kerusakan mencapai 75% berdasarkan luas petak alami tanaman padi.  Pembayaran klaim untuk luas lahan satu hektar sebesar enam juta rupiah.  Pembayaran ganti rugi atas klaim dilaksanakan paling lambat 14 hari kalender sejak Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan. Pembayaran ganti rugi dilaksanakan melalui pemindah bukuan ke rekening.

Sumber: www.pertanian.go.id

Read More

Penyelenggaraan Moto GP 2017 Adalah Pemerintah Bukan Swasta

Sesmenpora Alfitra Salamm hari Senin (25/1) siang didampingi Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Gatot S. Dewabroto, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Faisal Abdullah memimpin rapat lintas kementerian membahas mengenai Draf Keputusan Presiden tentang Rencana Penyelenggaraan Moto GP tahun 2017-2019 Indonesia di ruang rapat lantai 3 Kantor Menpora Senayan, Jakarta.(foto:egan/kemenpora.go.id)

Jakarta: Sesmenpora Alfitra Salamm hari Senin (25/1) siang didampingi Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Gatot S. Dewabroto, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Faisal Abdullah memimpin rapat lintas kementerian membahas mengenai Draf Keputusan Presiden tentang Rencana Penyelenggaraan Moto GP tahun 2017-2019 Indonesia di ruang rapat lantai 3 Kantor Menpora Senayan, Jakarta.

Rapat awal ini diikuti beberapa perwakilan dari Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pariwisata, Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan kementerian/lembaga lainnya. "Rapat gabungan ini membahas kelanjutan dari rencana pelaksanaan Moto GP yang akan dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2017," kata Sesmenpora.

Ia menyampaikan inti dari rapat ini yakni pemerintah yang akan menyelenggarakan Moto GP. "Intinya pemerintah yang akan menyelenggarakan Moto GP dan menyiapkan beberapa opsi lokasi yakni di Jakarta atau di Palembang, untuk itu dibahas pula perlunya Inpres (Instruksi Presiden) alokasi anggaran untuk Kemen PU, Kemenpar dan Kemenpora berkaitan dengan infrastruktur serta perlunya Keppres (Keputusan Presiden) untuk panitia penyelenggara 2017 sehingga bulan ini agar selesai dibahas mengenai infrastruktur dan kepanitiaan," tambahnya.

Sesmen menambahkan esok (26/1) akan dilanjutkan rapat mengenai hal ini di Menko PMK minimal finalisasi keputusan rapat ini selain juga membahas masalah renovasi Gelora Bung Karno (GBK). "Besok akan dilanjutkan di Menko PMK, selain Moto GP akan di bahas pula mengenai Rio Haryanto yang akan melaju di Formula 1 pada Maret di Australia, Malaysia, Qatar dan lainnya yang masih membutuhkan dukungan dari pemerintah, hingga Presiden Joko Widodo juga sangat konsen tentang Rio dan F1 ini karena Kemenpora juga memikul beban untuk ikut membantu Rio yang membutuhkan dana kurang lebih Rp 220 miliar, esok Rio akan melakukan preskonferen di Kemenpora," ujar Sesmen.

Sumber: www.kemenpora.go.id

Read More

“Shinnenkai” bagi Asosiasi Persahabatan Indonesia – Jepang

“Shinnenkai” bagi Asosiasi Persahabatan Indonesia – Jepang

​

Untuk semakin mempererat tali persahabatan antara Indonesia dan Jepang, dan selaras dengan budaya setempat di mana momentum tahun baru lazim digunakan sebagai kesempatan memperkuat silaturahmi dengan mitra kerja melalui perayaan tahun baru “Shinnenkai”, Dubes RI untuk Jepang Yusron Ihza Mahendra telah menyelenggarakan acara Shinnenkai di Wisma Duta bagi para anggota Asosiasi Persahabatan Indonesia – Jepang (JAPINDA).

Acara Shinnenkai dihadiri oleh Ketua JAPINDA yang juga adalah mantan Perdana Menteri Jepang, Bapak Yasuo Fukuda, serta lebih dari 125 orang anggota JAPINDA yang kebanyakan adalah pimpinan berbagai perusahaan terkemuka Jepang. Turut hadir pula perwakilan dari Kementerian Luar Negeri Jepang serta Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang, serta beberapa orang perwakilan juru rawat Indonesia yang tengah bertugas di Jepang.

“Tahun 2015 yang baru lalu merupakan tahun yang bersejarah dan bahkan historis bagi hubungan kedua negara,” demikian ditegaskan Dubes Yusron dalam Bahasa Jepang yang fasih pada kesempatan mengawali acara tersebut. Terdapat berbagai pencapaian penting pada tahun 2015, antara lain kunjungan resmi Presiden Joko Widodo ke Jepang, kunjungan kerja Perdana Menteri Shinzo Abe ke Indonesia, pemberlakuan bebas visa bagi turis Jepang untuk berkunjung ke Indonesia (setelah sebelumnya Jepang membebaskan visa bagi turis Indonesia), pengiriman berbagai misi ekonomi Jepang ke Indonesia termasuk program pengiriman 1,200 turis dan pengusaha Jepang ke Jakarta, serta penganugerahan tanda kehormatan Republik Indonesia “Bintang Jasa Utama” kepada 2 tokoh terkemuka Jepang yaitu Bapak Shoichiro Toyoda dari Toyota Motor Corp., dan Bapak Toshihiro Nikai, Ketua Liga Parlemen Indonesia – Jepang.

“Berbagai pencapaian ini sudah pada tempatnya mengingat kedua negara memiliki status sebagai mitra strategis,” demikian ditandaskan Dubes Yusron. “Tentunya, saya yakin bahwa di tahun 2016 ini, hubungan kerjasama kedua negara akan dapat semakin diperkuat lagi, dan saya mengajak JAPINDA untuk bersama-sama memperjuangkan hal tersebut”.

Ketua JAPINDA Bapak Yasuo Fukuda juga menyampaikan apresiasinya atas kedekatan hubungan kedua negara. “Kerjasama Indonesia dengan Jepang membawa manfaat nyata bagi rakyat kedua negara,” demikian diutarakan Bapak Fukuda. Beliau mencontohkan keberadaan juru rawat Indonesia di Jepang yang telah membantu Jepang menghadapi tantangan penuaan populasi. “Karenanya, keberadaan beberapa orang perwakilan juru rawat Indonesia di Jepang pada acara kita hari ini merupakan simbol dari hubungan kedua negara yang sangat erat, tidak saja pada tataran Pemerintah dan dunia usaha, melainkan juga pada tataran masyarakat luas,” demikian diutarakan Bapak Fukuda.

Pada kesempatan tersebut, salah seorang wakil perawat Indonesia yaitu Sdr. Dian juga telah menyampaikan sambutan singkat dalam Bahasa Jepang. Sdr Dian menyampaikan komitmen para juru rawat Indonesia untuk menunaikan tugas sebaik mungkin yang diharapkan dapat turut memperkuat rasa persahabatan kedua negara.

Acara Shinnenkai diisi pula dengan pertunjukan budaya Indonesia yaitu seni karawitan gamelan yang dibawakan oleh masyarakat Jepang pencinta budaya Indonesia, sembari menyuguhkan berbagai hidangan tradisional khas Nusantara.

Sumber: www.kemlu.go.id

Read More

Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Sosial RI

Pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2016 pukul 14.30 WIB, Menteri Sosial RI, Ibu Khofifah Indar Parawansa, telah melantik sebanyak 40 orang Pejabat Pimpinaaan Tinggi Pratama Eselon II. Pelantikan yang dilaksanakan di Gedung Aneka Bhakti Kantor Pusat Kementerian Sosial tersebut dihadiri oleh Pejabat Eselon I, II, III dan beberapa undangan lain. Adapun nama yang baru dilantik berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor Orpeg.14B-I-8-2016 sampai dengan Orpeg.14B-I-48/2016 adalah sebagaimana dapat dilihat dalam tabel yang dapat diunduh di sini. Ibu Menteri untuk segera mengenali serta meyesuaikan dengan jabatan yang baru dan melakukan Percepatan Kerja di tahun 2016 ini sesuai dengan apa yang di instruksikan Bapak Presiden. Akhirnya kepada para pejabat yang baru dilantik diucapkan selamat melaksanakan amanah yang telah dipercayakan kepada Saudara-saudara sekalian dan semoga sukses. Sumber: www.kemsos.go.id

Read More

Museum KAA: 20 Negara Dipastikan Tampil di Global Village 2016

Poster publikasi acara Global Village 2016: Travel The World Within a Day. (Desain poster: Faris)

​Bandung – Sebanyak dua puluh negara dipastikan akan menghadiri festival budaya Global Village 2016: Travel The World Within a Day yang digelar di Museum KAA Bandung, 08 Januari 2016 mendatang.

"Hingga hari ini sudah dua belas negara yang menyatakan mengkonfirmasi kepastian ikut menghadiri Festival Global Village ini. Kami bekerja sama dengan AIESEC Bandung dalam gelaran festival kali ini," kata Kepala Museum KAA, Thomas A. Siregar di Bandung, Selasa (05/01) kepada Tim Humas Sahabat Museum KAA.

Ia menjelaskan, keduabelas negara yang telah mengkonfimasi partisipasinya antara lain Afghanistan, Azerbaijan, Bangladesh, Tiongkok, India, Korea Selatan, Laos, Oman, Pakistan, Sri Lanka, Thailand, Vietnam, Meksiko, dan Selandia Baru.

"Kita akan menunggu konfirmasi kedatangan yang lain dalam waktu dekat ini," sebutnya.

Sementara itu, manajer pertunjukan, Faris, mengemukakan bahwa festival Global Village akan menampilkan beberapa mata acara antara lain penampilan nyanyian dan tarian, penampilan angklung dari anak-anak panti asuhan RPSAA Ciumbuleuit, dan stand pameran yang menyajikan pakaian, makanan, dan benda cinderamata khas negara masing-masing.

"Kita buat seperti ini karena supaya lebih interaktif. Jadi, para penampil harus benar-benar dekat dengan pengunjung Museum KAA. Kalau untuk stand pameran kami gelar outdoor di Selasar Timur Museum KAA," kata project officer AIESEC Bandung ini.

Faris menambahkan, para penampil itu adalah Exchange Participants AIESEC. Mereka telah berada di Bandung rata-rata dua bulan. Selain berbagi pengetahuan, mereka juga getol mempelajari Bahasa Indonesia dan kebudayaan setempat. Dia berharap agar acara ini dapat memberi kesempatan kepada para tamu yang datang untuk mempelajari dan berinteraksi langsung dengan budaya-budaya yang berbeda dari seluruh dunia.

"Dengan even ini mari kita buktikan ke dunia bahwa Indonesia adalah rumah bagi keragaman dunia. Ini sejalan dengan cita-cita Global Village untuk merayakan perbedaan, multikulturisme, dan toleransi secara global. Kami percaya bahwa cultural-understanding dapat terjadi dengan pikiran yang terbuka dan keingingan untuk belajar," ungkap Faris.

AIESEC merupakan organisasi pemuda internasional yang berada di 127 negara di dunia. Salah satu Local Committee AIESEC berada di Kota Bandung, Indonesia. Fokus organisasi ini adalah pada pengembangan kepemimpinan, manajemen, dan kesadaran sosial akan isu-isu dunia dengan cara-cara khas, yaitu melalui Exchange (pertukaran pelajar Internasional), Internship (Magang Internasional) dan Team Member Program. Sedangkan, Global Village sendiri merupakan salah satu program dari AIESEC Bandung yang diadakan rutin setiap tahunnya. Ini bukan kali pertama bagi Museum KAA berkerja sama dengan Local Committee AIESEC Kota Bandung. Sebelumnya telah ada beberapa program budaya yang digulirkan bersama.

Sumber: www.kemlu.go.id

Read More

Percepat Pembangunan Infrastruktur, Pemerintah Tanda Tangani 644 Kontrak Proyek

Jakarta, 07/01/2016 Kemenkeu - Pemerintah terus berupaya menggenjot percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Mengawali tahun 2016, pemerintah telah melakukan penandatanganan 644 paket kontrak kegiatan senilai Rp8,81 triliun pada Rabu (6/1).

Penandatanganan dilakukan secara serentak di lima daerah, yaitu Medan, Banjarmasin, Surabaya, Manado, dan Jayapura, yang disaksikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo melalui video conference dari ruang Pendopo Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta.

Dari 644 paket pekerjaan tersebut, sebanyak 597 paket merupakan paket kecil dengan nilai kontrak di bawah Rp50 miliar, yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi di daerah. Sementara, 47 paket lainnya merupakan paket besar dengan nilai di atas Rp50 miliar.

Presiden berharap, dengan telah ditandatanganinya kontrak, pelaksanaan proyek-proyek tersebut dapat segera dilakukan. “Kontrak-kontrak harus dimulai di awal Bulan Januari dan pekerjaan juga harus dimulai di awal Januari,” tegas Presiden.

Ia mengungkapkan, pekerjaan proyek yang dilaksanakan pada awal tahun juga akan memberikan stimulasi pada pertumbuhan ekonomi, terlebih setelah implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) saat ini. Dengan dimulainya era persaingan MEA, Presiden berharap, bergulirnya proyek infrastruktur oleh Kementerian PUPR tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan yang besar.

“Usahakan proyek-proyek ini banyak menyerap tenaga kerja. Artinya padat karya, tanpa melupakan bahwa kita harus menggunakan teknologi, harus menggunakan alat berat,” tegasnya.

Selain itu, presiden juga mengingatkan agar proyek-proyek tersebut dapat melibatkan lebih banyak kontraktor lokal, khususnya untuk proyek-proyek yang nilainya tidak lebih dari Rp50 miliar. Terakhir, ia juga menegaskan untuk meningkatkan penggunaan local content dalam proyek-proyek tersebut. “Jangan dikit-dikit impor, dikit-dikit impor, enggak. Stop itu, gunakan barang-barang lokal,” tambahnya.

Sumber: http://www.kemenkeu.go.id

Read More

Menag: Paku Alam X, Pemimpin yang Mengayomi Masyaraka

Yogyakarta (Pinmas) —- Kanjeng Bendara Pangeran Hario Prabu Suryodilogo  baru saja dinobatkan sebagai Paku Alam X. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang ikut hadir dalam upacara penobatan itu menilai,  sosok Adipati Di Praja Dalem Kadipaten Pakualaman ini merupakan pemimpin yang bisa mengayomi dan mampu mendengarkan aspirasi masyarakat Jogjakarta.
“Kepemimpinan beliau adalah kepemimpinan yang bisa mengayomi kita dan mampu mendengarkan aspirasi masyarakat Jogja,” kata Menag usai mengikuti rangkaian acara Jumenengan Paku Alam X atau pengukuhan sebagai raja Paku Alam ke X di Bangsal Sewatama, Pakualam, Yogyakarta, Kamis (7/1)..
Di mata Menag Lukman, rangkaian acara pengukuhan ini merupakan budaya yang luhur. Seperti halnya, saat melihat Tarian “Angron Akung” yang usianya sudah begitu lama dan ditampilkan dengan penuh hikmat, kaya dengan simbol-simbol yang tentu dalam konteks kekinian memiliki makna dan nilai-nilai luhur. “Yogyakarta, khususnya Pakualaman, mempunyai tradisi panjang dalam menjaga nilai-nilai budaya itu,” papar Menag.
Menag yang didampingi Ibu Trisna Willy, Dirjen Bimas Islam Machasin, Kakanwil Kemenag Yogyakarta Nizar, juga menyampaikan bahwa masyarakat Yogja masih mampu melestarikan nilai luhur yang sangat urgensi  di tengah globalisasi sekarang ini.
Selain itu,  Menag menilai sosok Pakualam X sebagai orang yang populis dan rendah hati, merakyat, serta tidak pernah menunjukkan bahwa dirinya adalah keluarga dan keturunan Pakualaman. “Sangat cairlah, sangat merakyat,” tambah Menag yang pernah belajar bersama  dengan Pakualam X saat menimba ilmu di SMP 11 Jakarta.
Tampak hadir dalam acara Mantan Presiden RI Megawati Soekarno Putri bersama Mendagri Tjahyo Kumolo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.
Terlihat  hadir juga Sri Sultan Hamengkubuwana X serta para raja, antara lain Gendhing Pakurmatan Karaton Ngayogyakarta: Gendhing Rajamanggal Prabu Mataram sarta Tedhak Saking, Gendhing Pakurmatan Karaton Surakarta: Gending Srikaton, Gendhig pakurmatan Kadipaten Mangkunegaran: Ktw Puspawarna sarta Udan Mas, Pakurmatan Kebo Giro, dan para nata Cirebon lan Karangasem Bali.

Sumber : www.kemenag.go.id

Read More

Setahun Pemerintahan Jokowi-JK: Investasi dan Paket Kebijakan Ekonomi, Kuatkan Ekonomi Nasional

Jakarta, (Pinmas) —- Satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mampu memperbaiki kinerja pelayanan publik melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa sektor. Dengan sistem PTSP ini beberapa perizinan dipangkas waktu pengurusannya sehingga lebih efisien dan efektif.
Sektor Pertanian misalnya, jika sebelumnya 20 perizinan membutuhkan 751 hari pengurusan, kini dipangkas menjadi 12 izin dengan waktu hanya 182 hari pengurusan. Kemudian sektor perindustrian, dari yang 19 izin butuh 672 hari menjadi 11 perizinan 152 hari. Begitu pula di sektor pariwisata yang sebelumnya 17 izin 661 hari, dipangkas menjadi 11 izin dengan hanya 188 hari pengurusan.
Sektor kelistrikan, dari yang sebelumnya ada 49 izin dengan waktu 923 hari, dipangkas menjadi 25 izin dengan hanya membutuhkan waktu 256 hari pengurusannya.
Upaya penguatan fondasi perekonomian nasional juga menunjukkan hasil. Terbitnya paket-paket kebijakan ekonomi perlahan namun pasti mampu memperkokoh kondisi ekonomi Indonesia saat ii.
Paket kebijakan pertama misalnya, mampu mengembangkan ekonomi makro lebih kondusif, menggerakkan ekonomi nasional, serta melindungi masyarakat berpendapatan rendah disamping mampu menggerakkan ekonomi pedesaan. Kemudian paket kebijakan ekonomi kedua. Paket ini oleh sebagian besar kalangan bahkan dianggap lebih aplikasi dan menyentuh langsung ke masyarakat. Ambil contoh keringanan pajak, kemudahan perizinan investasi, serta penurunan pajak deposito. Pada paket kebijakan ekonomi ketiga, lebih nyata lagi karena pemerintah langsung mengeksekusi beberapa hal seperti penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), peringanan tarif listrik industri, serta perluasan Kredit Usaha Rayat (KUR).
Sementara Paket Kebijakan Ekonomi keempat ada tiga hal pokok yang menjadi fokus pemerintah, yaitu perbaikan sistem pengupahan, tindak lanjut Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Kredit Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk ekspor serta mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK). “Paket keempat adalah keinginan untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya agar dunia usaha dan investor diberikan kemudahan,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Jakarta beberapa waktu lalu
Semakin nyata karena dengan gelontoran paket-paket kebijakan ekonomi ini, nilai tukar Rupiah terus mengalami penguatan terhadap Dolar Amerika.
Di sektor tenaga kerja,  setahun masa pemerintahan Jokowi – JK terjadi peningkatan dari sisi penyerapan. Tengok pada semester pertama tahun 2014, ada 611 ribu tenaga kerja terserap di beberapa lapangan pekerjaan, naik 12,31% pada periode yang sama tahun 2015 menjadi 685 ribu. Begitu pula investasi yang juga mengalami kenaikan 16,56% dari semester I 2014 sebesar 22,8 triliun, menjadi Rp259,7 triliun pada periode yang sama tahun 2015.
Realisasi investasi di luar pulau Jawa pun naik 25% jika dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. “Semua ini untuk memberi sinyal positif kepada masyarakat dan investor bahwa Indonesia bersahabat dengan siapapun yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia,” kata Sekretaris Kabinet Pramono.

Sumber : www.kemenag.go.id

Read More

Investor Swasta Dominasi Pemesanan ORI012

Jakarta, 20/10/20158 Kemenkeu - Pemerintah telah berhasil menjual obligasi negara ritel seri ORI012 hingga Rp27,439 triliun. Dilihat dari latar belakang profesinya, investor ORI012 didominasi oleh kalangan  swasta.

Dalam konferensi pers pada Senin (19/10) kemarin, Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Loto Srinaita Ginting menyampaikan profil pemesan ORI012 tersebut. Berdasarkan kelompok profesinya, pegawai swasta mendominasi pemesanan ORI012, yaitu mencapai 25,25 persen, diikuti kalangan wiraswasta dengan pemesanan mencapai 21,36 persen.

Ibu rumah tangga menjadi kelompok dengan pemesanan terbesar ketiga, mencapai 11,30 persen. Di posisi keempat, pegawai otoritas/lembaga/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dengan pemesanan mencapai 8,37 persen. Sementara, Pegawai Negeri Sipil menjadi pemesan terbanyak kelima, sebesar 7,85 persen.

Kalangan profesional dan pensiunan masing-masing menjadi pemesan terbanyak keenam dan ketujuh, dengan jumlah pemesanan masing-masing 5,12 persen dan 2,46 persen. Disusul kemudian oleh kalangan pelajar/mahasiswa, dengan pemesanan 1,09 persen; dan TNI/Polri dalam persentase yang sama. Terakhir, pekerja seni mencatatkan pemesanan sebesar 1,09 persen. Terakhir, kelompok profesi lainnya mencatatkan total pemesanan sebesar 16,08 persen.

Sementara itu, berdasarkan kelompok umurnya, pemesanan ORI012 didominasi oleh pemesan dengan usia di atas 40 tahun. Pemesanan oleh kelompok umur tersebut mencapai 71,45 persen, atau sebanyak 25.396 pemesanan, dengan volume sebesar Rp21,65 triliun.

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Read More

Lapas adalah Lembaga Pendidikan dan Pembangunan

Badung – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, mengatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah lembaga pendidikan dan pembangunan. Lembaga yang dapat mendidik narapidana menjadi manusia yang baik budi pekertinya dan mengubah narapidana menjadi manusia pembangunan, yaitu manusia yang dapat bermanfaat ketika kembali di tengah masyarakat. “Maka kualitas para aparatur pemasyarakatan harus lebih baik daripada para narapidana itu sendiri,” kata Menkumham, Senin (19/10/2015) malam.

Aparatur pemasyarakatan dihadapkan dengan berbagai kerawanan dengan adanya kondisi over capacity di dalam Lapas dan Rumah Tahanan Negara (Rutan). “Kita sering mendengar, bahkan menerima laporan adanya kasus-kasus tercela yang dilakukan oleh oknum-oknum di UPT (Unit Pelaksana Teknis) pemasyarakatan, baik karena perbuatan penanggungjawabnya maupun akibat kelalaian,” ucap Yasonna saat membuka secara resmi semiloka dengan tema ‘Grasi Sebagai Mekanisme Penanggulangan Over Kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Seluruh Indonesia’.

Perlu dipahami oleh segenap aparatur pemasyarakatan bahwa identitas dan citra institusi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada umumnya, maupun citra pemasyarakatan khususnya, akan dinilai masyarakat melalui berbagai komponen. “Masyarakat dapat menilai melalui sikap, mental, disiplin, tanggung jawab, pengabdian, dan kemampuan teknis para aparatur pemasyarakatan,” ujar Menkumham di Bali Dynasty Resort Hotel, Bali.

Oleh karena itu, Menkumham mengamanahkan kepada segenap pimpinan dan jajaran pemasyarakatan untuk membenahi keadaan-keadaan yang memprihatinkan, serta mengurangi kejadian-kejadian yang tercela melalui metode pemecahan permasalahan yang manusiawi. “Pembinaan manusia pengemban tugas organisasi itu sendiri dengan tetap meningkatkan pengawasan dan penindakan yang tegas,” terang Yasonna.

Mengenai over capacity yang terjadi di Lapas dan Rutan, Menkumham menjelaskan bahwa peningkatan angka tahanan dan narapidana terjadi setiap tahun, meskipun jumlah UPT dan kapasitasnya ditambah. “Data per tanggal 30 September 2015, prosentase isi hunian menembus angka 146%, ini karena jumlah penghuni Lapas dan Rutan mencapai 173.172 orang, berbanding kapasitas 477 UPT yang hanya mampu menampung 118.950 orang penghuni,” kata Yasonna.

Sebelumnya, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Bali, I Nyoman Putra Surya Atmaja, dalam laporannya mengatakan bahwa jumlah peserta semiloka berjumlah 235 orang, meliputi Kanwil Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. “Penyelenggaraan semiloka ini sebagai perwujudan dari hasil rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat tentang permasalahan over kapasitas di Lapas dan Rutan. Masalah over kapasitas harus dicari solusinya tidak hanya secara internal, tetapi juga eksternal,” katanya.

Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari dari tanggal 19 s.d. 21 Oktober 2015. Hadir dalam pembukaan kegiatan ini, pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kemenkumham, serta pejabat dari Badan Narkotika Nasional sebagai salah satu narasumber.

Sumber: www.kemenkumham.go.id

Read More