usaha berhasil

Senin, 03 Agustus 2015

Presiden: Indonesia Harus Jadi Contoh Hidup Rukun dan Damai

Makassar (Pinmas)— Presiden RI Joko Widodo mengemukakan, bangsa Indonesia yang merupakan salah satu negara muslim terbesar harus mampu menjadi contoh untuk hidup rukun dan damai.
“Kita juga harus menjadi contoh bagi masyarakat untuk dapat hidup rukun, dan damai,” kata Presiden Jokowi pada pembukaan muktamar Muhammadiyah ke-47 dan muktamar satu abad Aisyiyah di Lapangan Karebosi, Makassar, Senin (3/8).
Tampak hadir dalam pembukaan muktamar Muhammadiyah; Ibu Negara Ny. Iriana, Ketua MPRZulkifli Hasan, Ketua DPD Irman Gusman,  Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Perdagangan Saleh Husin dan Menteri PAN RB Yuddy Chrisnandi dan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin.
Pada pembukaan muktamar yang dihadiri ratusan ribu warga Muhammadiyah, Presiden juga mengajak Muhammadiyah untuk menjadikan Islam yang rahmatan lil alamin serta melihat kebhinekaan menjadi rahmat yang baik.
“Sebagai organisasi Islam yang berwawasan kemajuan, tetap menjalankan Islam yang berkemajuan. Jadikan perserikat Muhammadiyah yang menjadikan Islam sebagai rahmat bagi dunia,” katanya.
Presiden juga mengatakan, Muhammadiyah yang didirikan di Jogjakarta pada tahun 1912 telah berkontribusi dalam memajukan bangsa dan negara.
“Kontribusi Muhammadiyah sangat besar. Berapa juta orang yang menyelesaikan pendidikan di sekolah-sekolah Muhammadiyah, lalu koperasi, dan baitul mal. Kita terima kasih kepada Muhammadiyah telah berkontribusi pada negara ini,” ujarnya.
Ditambahkan kepala negara, bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi Islam sangat memiliki peran besar dalam menyebarkan ajaran agama Islam di tanah air. Selain itu, Jokowi juga mengatakan bahwa tema yang diusung dalam muktamar ‘Islam Berkemajuan’ sangat relevan untuk kondisi Indonesia saat ini.

Sumber: www.kemenag.go.id

0 komentar:

Posting Komentar

 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI - KEMENTERIAN LUAR NEGERI - KEMENTERIAN PERTAHANAN - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - KEMENTERIAN KEUANGAN - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - KEMENTERIAN PERDAGANGAN - KEMENTERIAN PERTANIAN - KEMENTERIAN KEHUTANAN - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - KEMENTERIAN KESEHATAN - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN AGAMA - KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI - KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP - KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL - KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL - KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA - KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT - KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA