usaha berhasil

Selasa, 03 Maret 2015

Pemerintah bersama REI Tindaklanjuti Program Pembangunan Satu Juta Rumah

Jakarta - Menindaklanjuti Program  Pembangunan satu juta rumah yang dicanangkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, dalam mengatasi masalah kebutuhan rumah di Indonesia, DPP & DPD REI Se Indonesia mengadakan  Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (29/1/2015).
Seperti diketahui, angka kebutuhan rumah di masyarakaat (backlog), menurut data Badan Pusat Statistik adalah 13,5 juta unit. Ketua Tim Ahli Wapres, Sofyan Wanandi mengatakan, orang-orang yang tidak memiliki rumah ini didominasi oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan begitu, ia berpendapat, membangun rumah untuk mereka, akan membantu pemerataan ekonomi antara MBR dengan masyarakat menengah ke atas.
"Kita perlu (program) ini untuk pemerataan. Di Indonesia, rasio (pengukur ketimpangan) sudah mencapai 0,42 bahkan sekarang sudah mendekati 0,43. Kalau tidak dikerjakan, masalah gap kaya-miskin bisa terus bertambah," ujar Sofyan saat diskusi panel bertema ‘Program Pengadaan Sejuta Rumah: Peluang & Tantangan’ ini.
Sofyan menjelaskan, jika angka rasio sudah menyentuh 0,5, maka Indonesia bisa seperti Mesir dan Libya. Di dua negara ini, ketimpangan pendapatan sangat kentara, terlihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat yang berbeda jauh.
"Kita tentu tidak ingin Indonesia seperti Mesir dan Libya. Maka pemerintah disamping menyelesaikan infrastruktur, pertanian, swasembada, beras dan jagung, kita harus melaksanakan perumahan ini," jelas Sofyan.
Pemerintah, lanjut Sofyan, menyadari betul adanya ketimpangan ekonomi ini di Indonesia. Buktinya, ada rumah-rumah untuk menengah ke atas dan ada pula rakyat miskin yang belum memiliki rumah.
"Nelayan, petani, maupun pekerja di sektor informal, ini yang perlu dibantu," tegas Sofyan.
Ia menambahkan, program satu juta rumah ini akan dilaksanakan secara merata di seluruh provinsi di Indonesia dan segala Peraturan Daerah yang mengganjal program pembangunan dan perijinan pembangunan rumah di Daerah akan ditinjau kembali, bila perlu akan dicabut.
Disaat yang sama Direktur Utama BTN , Maryono mengatakan siap untuk menjadi motor dalam menggerakan program rumah bagi masyarakat. Ini adalah program pemerintah dan menjadi tugas mulia bagi kami untuk merealisasikannya.

0 komentar:

Posting Komentar

 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI - KEMENTERIAN LUAR NEGERI - KEMENTERIAN PERTAHANAN - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - KEMENTERIAN KEUANGAN - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - KEMENTERIAN PERDAGANGAN - KEMENTERIAN PERTANIAN - KEMENTERIAN KEHUTANAN - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - KEMENTERIAN KESEHATAN - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN AGAMA - KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI - KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP - KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL - KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL - KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA - KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT - KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA