usaha berhasil

Senin, 27 Januari 2014

BI Optimistis Pemerintah Tangani Gangguan Distribusi Pangan dengan Serius



Jakarta, 24/01/2014 MoF (Fiscal) News – Bank Indonesia (BI) optimistis pemerintah dapat menangani gangguan distribusi pangan akibat bencana alam yang terjadi di sebagian kawasan Indonesia. Meskipun tidak dapat dipungkiri, dampaknya dapat mendorong inflasi Januari 2014 ke level 1 persen. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI Dody Budi Waluyo di Jakarta, Jumat (24/1).
Menurutnya, kenaikan harga bahan pangan menjadi kontributor terbesar inflasi bulan ini, karena tersendatnya arus distribusi kebutuhan pokok di sejumlah daerah. Namun, pihaknya berharap kenaikan harga pangan ini tidak akan berlangsung lama. “Ini lebih banyak dari pangan, gangguan distribusi pastinya karena banjir,” imbuhnya.
Kendati demikian, pihaknya belum dapat mengumumkan sejumlah komponen bahan pangan yang menjadi penyumbang inflasi terbesar tersebut. Namun, untuk inflasi Januari kemungkinan akan mendekati level 1 persen, tidak berbeda jauh dengan historisnya yang sebesar 0,8 persen. “Ini kan cuma Januari saja, dan gejolak juga terjadi di minggu ketiga. Tapi saya lebih lihat upaya pemerintahnya, karena saya sangat yakin ini (gejolak harga pangan) ditangani dengan serius,” terangnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan II Bambang P.S. Brodjonegoro menyatakan bahwa faktor pendorong inflasi pada Bulan Januari ini kemungkinan adalah banjir. Namun, yang paling penting dilakukan pemerintah adalah dengan menjaga pasokan pangan agar angka inflasinya tidak sebesar tahun lalu. Untuk kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) sendiri, lanjutnya, dampaknya baru akan terasa setelah aturan tersebut diberlakukan pada bulan Mei. Sehingga di Januari ini dampaknya belum akan ada.(ans)
Sumber : Kemenkeu

0 komentar:

Posting Komentar

 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI - KEMENTERIAN LUAR NEGERI - KEMENTERIAN PERTAHANAN - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - KEMENTERIAN KEUANGAN - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - KEMENTERIAN PERDAGANGAN - KEMENTERIAN PERTANIAN - KEMENTERIAN KEHUTANAN - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - KEMENTERIAN KESEHATAN - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN AGAMA - KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI - KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP - KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL - KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL - KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA - KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT - KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA