usaha berhasil

Kamis, 29 Mei 2014

Pemerintah Terus Berupaya Kendalikan Volume Konsumsi BBM Bersubsidi



Jakarta, 28/05/2014 MoF (Fiscal) News - Pemerintah menegaskan akan terus melakukan pengendalian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) agar tidak melampaui kuota/volume yang sudah ditetapkan. Hal tersebut disampaikan  Menteri Keuangan (Menkeu) M. Chatib Basri pada Senin (26/5).
Menurut Menkeu, pemerintah hingga kini terus mengupayakan berbagai cara, guna mengurangi konsumsi subsidi BBM tanpa menaikkan harga. “Besaran subsidi (subsidi BBM) itu terdiri dari dua, volume dan harga. Pilihannya ada dua, menaikkan harga BBM atau menurunkan volume (BBM)-nya,"  kata Menkeu.
Pemerintah, disebutkan Menkeu, saat ini lebih memilih mengendalikan BBM bersubsidi dengan mengurangi volume, dibandingkan dengan menaikkan harga. Pertimbangannya adalah seiring dengan perhelatan Pemilu 2014 yang saat ini tengah berlangsung. Apabila pemerintah menempuh kebijakan dengan penaikkan harga BBM, tentu akan diikuti pemberian kompensasi kepada masyarakat miskin.
“Tahun lalu, langkah kita adalah menaikkan harga BBM, jadi sedikit banyak itu kan terkompensasi. Dan dengan situasi politik seperti sekarang ini, tidak mudah menaikkan harga. Karena tidak mudah menaikkan harga, opsinya ada di volume," jelasnya.
Ihwal pengendalian volume BBM bersubsidi, Menkeu mengatakan, wewenang itu sepenuhnya berada di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). "Soal volume (BBM bersubsidi), itu kembali lagi ke (wewenang) Kementerian ESDM,” imbuhnya. (ak)

0 komentar:

Posting Komentar

 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI - KEMENTERIAN LUAR NEGERI - KEMENTERIAN PERTAHANAN - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - KEMENTERIAN KEUANGAN - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - KEMENTERIAN PERDAGANGAN - KEMENTERIAN PERTANIAN - KEMENTERIAN KEHUTANAN - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - KEMENTERIAN KESEHATAN - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN AGAMA - KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI - KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP - KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL - KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL - KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA - KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT - KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA