usaha berhasil

Minggu, 16 Maret 2014

Jokowi Tegaskan Tujuannya Nyapres Juga untuk Benahi Jakarta


Blusukan menjaring Aspirasi Rakyat


Liputan6.com, Jakarta - Meski banyak yang megapresiasi pencapresannya, tak sedikit pula yang mengkritik Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi. Menyadari hal tersebut, Jokowi mengatakan salah satu alasannya menerima mandat capres dari PDIP karena ingin membenahi Jakarta dari kemacetan dan banjir.

Jokowi berujar, masalah yang membelit Jakarta sebagai ibukota tak bisa dilepaskan dari peran pemerintah pusat. Banyak pembenahan masalah itu pada praktiknya berada di tangan pemerintah pusat.

"Karena problem Jakarta ini bukan hanya problem DKI, ada tanggung jawab besar pula di pemerintah pusat," kata Jokowi di Jalan Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (16/3/2014).

Tak hanya teori atau ingin membela diri, Jokowi memaparkan salah satu kewenangan besar pemerintah pusat terkait penanganan sungai-sungai yang membelah Ibukota.

"Sungai besar itu ada 13 yang menyebabkan banjir, (kewenangannya) ada di pemerintah pusat. Itu satu contohnya," ujar Jokowi.

Menurutnya, dengan menduduki kursi RI-1 dirinya ingin menyelesaikan masalah yang ada, baik di Jakarta maupun tempat lainnya. "Ya itu (jadi presiden) kita harap mempercepat solusi semua problem yang ada," ucapnya.

Khusus untuk warga Jakarta, Jokowi menyadari banyak yang menginginkan dirinya tetap menjabat sebagai Gubernur DKI ketimbang menjadi presiden. Maka dari itu, ia mengaku cepat atau lambat akan menjelaskan tentang pencapresannya tersebut.

"Nanti satu per satu akan saya beritahukan, saya jelaskan ke kampung-kampung untuk itu," tandas Jokowi.


Sumber : http://indonesia-baru.liputan6.com

0 komentar:

Posting Komentar

 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI - KEMENTERIAN LUAR NEGERI - KEMENTERIAN PERTAHANAN - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - KEMENTERIAN KEUANGAN - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - KEMENTERIAN PERDAGANGAN - KEMENTERIAN PERTANIAN - KEMENTERIAN KEHUTANAN - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - KEMENTERIAN KESEHATAN - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN AGAMA - KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI - KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP - KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL - KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL - KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA - KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT - KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA