Jakarta, 10/12/2013 MoF (Fiscal) News - Kementerian Keuangan meraih penghargaan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pusat dan Pemerintah Provinsi Tahun 2013 dengan predikat nilai A.
Seperti dikutip dari situs resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), penghargaan disampaikan oleh Menteri PAN-RB Azwar Abubakar bersama Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Istana Wakil Presiden, Jakarta pada 2 Desember 2013 lalu.
Dari LHE Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2013 ini, evaluasi dilakukan terhadap 88 kementerian/lembaga (K/L) dan 33 pemerintah provinsi (Pemprov). Sebanyak 6 K/L (7,14 persen) memperoleh nilai A, dan 33 K/L (39,29 persen) meraih nilai B. Sementara, yang berpredikat CC sebanyak 40 K/L (47,62 persen), predikat C sebanyak 3 K/L (3,57 persen), dan predikat D sebanyak dua K/L (2,38 persen). “Tahun lalu, kementerian/lembaga yang meraih predikat A baru tiga, dan yang nilainya B ada 26,” jelas Menteri PAN-RB.
Untuk pemerintah provinsi, dari 33 pemprov yang dievaluasi, belum ada yang meraih nilai A. Nilai terbaik adalah B, yang tahun ini diraih oleh sembilan provinsi (27,27 persen), sedangkan yang meraih predikat CC sebanyak 19 pemerintah provinsi (57,58 persen), dan predikat C sebanyak lima pemerintah provinsi (15,15 persen). Sebagai informasi, predikat AKIP dikelompokkan ke dalam kategori AA (memuaskan), A (sangat baik), B (baik), CC (cukup baik/memadai), C (agak kurang), dan kategori D (kurang).
Untuk pemerintah provinsi, dari 33 pemprov yang dievaluasi, belum ada yang meraih nilai A. Nilai terbaik adalah B, yang tahun ini diraih oleh sembilan provinsi (27,27 persen), sedangkan yang meraih predikat CC sebanyak 19 pemerintah provinsi (57,58 persen), dan predikat C sebanyak lima pemerintah provinsi (15,15 persen). Sebagai informasi, predikat AKIP dikelompokkan ke dalam kategori AA (memuaskan), A (sangat baik), B (baik), CC (cukup baik/memadai), C (agak kurang), dan kategori D (kurang).
Menteri PAN-RB mengatakan, LHE AKIP bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. LHE juga berfungsi untuk melihat sejauh mana komitmen penerapan manajemen pemerintahan yang berbasis kinerja dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil. “Akuntabilitas kinerja yang baik dapat dilihat dari keselarasan antara rencana dengan apa yang dicapai. Laporan capaian kinerja harus selaras dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Karena itu, pimpinan harus mempertahankan dan meningkatkan predikat secara terus menerus,” imbuhnya.(wa)
sumber : kemenkeu
0 komentar:
Posting Komentar