Sambut Dengan Kalungan Bunga, Menpora Tegaskan Bonus Masing-Masing Owi dan Butet Rp 5 Miliar

Penyambutan Pahlawan Olimpiade Indonesia Tontowi Ahmad dan Liliyana Natsir yang tiba di tanah air Selasa (23/8) sore cukup luar biasa. Setiba di Bandara Soekarno Hatta, Owi/Butet dan rombongan lainnya langsung melakukan konfrensi pers di Gate 3 Terminal 3 Ultimate, Cengkareng. Pada konpers tersebut Menpora menyatakan untuk menghargai pahlawan olahraga Indonesia yang berhasil mempersembahkan medali di Olimpiade Brasil 2016, pemerintah akan memberikan penghargaan masing-masing atlet peraih emas sebesar Rp 5 miliar, sementara perak sebesar Rp 2 Miliar. (foto:dokmas/kemenpora.go.id)

Jakarta: Penyambutan Pahlawan Olimpiade Indonesia Tontowi Ahmad dan Liliyana Natsir yang tiba di tanah air Selasa (23/8) sore cukup luar biasa. Setiba di Bandara Soekarno Hatta, Owi/Butet dan rombongan lainnya langsung melakukan konfrensi pers di Gate 3 Terminal 3 Ultimate, Cengkareng. Pada konpers tersebut Menpora menyatakan untuk menghargai pahlawan olahraga Indonesia yang berhasil mempersembahkan medali di Olimpiade Brasil 2016, pemerintah akan memberikan penghargaan masing-masing atlet peraih emas sebesar Rp 5 miliar, sementara perak sebesar Rp 2 Miliar.              

 

"Terima kasih kepada Owi dan Butet dan seluruh yang mengantarkan ke Olimpiade. Pemerintah terus ingin mendukung, menyokong, ini bukan hanya suatu kesenangan tapi sebuah martabat bangsa di negara-negara lain. Maka masing-masing mendapatkan Rp 5 miliar dan bebas pajak," ujar Menpora. 

 

Ke depan Menpora juga berencana mendirikan Yayasan Olahraga yang nantinya bisa menjadi tempat untuk memberikan penghargaan kepada para atlet. "Untuk masalah penghargaan, kita selama ini memang masih sering naik turun nilainya, itu karena tergantung kondisi di Kementerian. Kemenpora sendiri meskipun sedikit mengalami kesulitan dana, ingin ke depan penghargaan kepada atlet harus bisa lebih konsisten dan lebih baik. Saya juga mengharap dukungan penuh dari Komisi X DPR RI," tambah Menpora. 

 

Sambutan dan perhatian yang luar biasa dari masyarakat Indonesia dan pemerintah membuat Liliyana Natsir terharu. Dengan nada suara bergetar ia mencoba mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada semua pihak atas prestasinya selama ini.

 

"Terima kasih untuk dukungan semua pihak yang mendukung kami, buat seluruh masyarakat Indonesia Kemenpora, PBSI, PB Djarum, dan terutama keluarga saya yang selalu mendukung saya. Luar biasa sekali sambutan ini dan saya sangat terharu," kata Liliyana 

 

Sedangkan pernyataan yang sama juga disampaikan Tontowi, selain mengucapkan terimakasih, dia juga ingin kesuksesannya bisa terus dijaga."Saya hanya ingin menambahkan, dan tentunya juga mengucapkan terima kasih kepada Kemenpora, PB Djarum, dan juga keluarga saya. Saya hanya berharap sukses ini bisa terus dijaga untuk para atlet-atlet muda penerus kami," ucap dia.   

 

Indonesia meraih tiga medali di Olimpiade Rio de Janeiro: satu emas dari Owi/Butet dan dua perak persembahan Eko Yuli Irawan dan Sri Wahyuni Agustiani. Kedua lifter kebanggaan Indonesia itu juga berhak atas bonus masing-masing Rp 2 miliar."Pertama kami panjatkan syukur karena hikmahnya kami dihadiahkan medali emas dan dua perak. Tentu semua atas dukungan pemerintah terkhusus Presiden RI Joko Widodo," ujar Chef de Mission (Cd) Olimpiade Raja Sapta Oktohari.

Sumber ; www.kemenpora.go.id

Read More

Menko Luhut : Proyek Danau Toba harus segera dikerjakan

[Humas-Maritim] Laguboti, Tobasa, Sumut – Menko Maritim Luhut Pandjaitan pada hari Jumat (19/8) membuka ‘Workshop Strategi Penguatan Kapasitas Masyarakat di Kawasan Danau Toba’ yang diselenggarakan di institut Teknologi Del di Laguboti kabupaten Toba Samosir (Tobasa) Sumatra Utara.

Di depan sekitar 300 peserta yang terdiri dari generasi muda, tokoh-tokoh masyarakat dan pejabat setempat, Menko Luhut menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo.
“Presiden ingin lingkungan yang baik. Kedua, infrastrukturnya juga harus bagus. Ketiga harus ada investasi yang berasal dari swasta. Keempat, masyarakatnya harus disiapkan,” katanya dalam pidato pembuka acara tersebut.

Menurut Menko Luhut beberapa hal harus dibenahi agar proyek ini bisa segera berjalan, di antaranya adalah mempersiapkan masyarakat sekitar Danau Toba, karena untuk dapat mengatasi ke empat isu tersebut masyarakat harus bisa bersinergi dengan baik. “Masalah lingkungan yang ditimbulkan oleh keramba harus dibereskan. Kemudian masalah lingkungan Toba Pulp Lestari (TPL) yang mengambil kayu dengan menggunakan truk tronton juga harus dibereskan, karena infrastruktur yang dibuat Kemenpupera yang sudah bagus akan rusak manakala tronton-tronton yang berbobot 16 ton terus lewat sana,” ujarn Menko Maritim.

Menko Luhut menyampaikan perhitungan Kemenpupera bahwa nilai tambah yang diberikan TPL hanya 2 kali, tetapi kerusakan yang ditimbulkan 16 kali. Ia ingin masalah ini diselesaikan agar sebagai tujuan destinasi, Toba bisa memenuhi standar lingkungan hidup.
“Jangan sampai lingkungan hidup tidak baik, sehingga orang tidak mau datang kemari,” katanya.

Dalam rencana pembangunannya proyek akan berdiri di lahan seluas 600 hektar, yang di dalamnya akan dibangun convention center, lapangan golf, dan hotel bintang lima. Pembangunan tersebut akan didukung oleh homestay disekeliling danau Toba yang jumlahnya mencapai 1000 buah.

Ia menyinggung bahwa peran gereja dan tokoh agama juga penting. “Masyarakat ini harus disiapkan ketahanannya terhadap datangnya banyak turis yang bermacam-macam kelakuannya. Kita harus menyiapkan agar masyarakat dapat melakukan pelayanan yang baik kepada para tamunya,” ujarnya.

Program di Kemen ESDM

Dalam pidatonya Menko Luhut berbagi cerita bahwa sebagai pelaksana tugas Menteri ESDM, ia menemukan beberapa program yang terbengkalai sekian lama karena tidak ada sinergi antar institusi. “Rancangan UU migas, sudah 6 tahun, masalah revisi UU minerba, PP 79, yang memberikan kemudahan orang untuk berinvestasi, belum selesai,” Ia memberi target masalah itu harus bisa diselesaikan akhir bulan, atau paling lambat minggu pertama bulan September.

Sumber : http://maritim.go.id

Read More

Membangun Kepercayaan Publik dengan Jalankan Standar Pelayanan PPID

BAGIAN Informasi dan Pelayanan Pengaduan (IPP) pada Biro Humas dan Kerja Sama, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) menggelar workshop bertema “Mekanisme Layanan Informasi Publik di PPID”, Jumat (19/8) di Jakarta.

PPID adalah kependekan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang dikomandani oleh Sekretaris Jenderal. Adapun tujuan dari workshop yang bertujuan untuk membentuk Tim PPID yang andal sebagai pengelola layanan informasi publik yang merupakan pejabat eselon tiga dan empat sebagai persons incharge (PIC) dari masing-masing Unit Kerja Eselon 1 (UKE-1).

Acara tersebut dibuka oleh Sekretaris Jenderal KDPDTT Anwar Sanusi dan menghadirkan narasumber Soekartono, S.IP.,M.Si Kepala Bidang Pelayanan Informasi, Pusat Informasi dan Humas, Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dalam kata sambutan saat membuka acara ini, Sekretaris Jenderal KDPDTT Anwar Sanusi menekankan pentingnya peranan PPID di lingkungan kementerian pada Era Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang merupakan amanah dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang KIP. “Dengan menjalankan pelayanan informasi publik, maka akan terbangun kepercayaan dari masyarakat atau publik bahwa kementerian kita akuntabel,” katanya.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Namun demikian, Soekartono mengatakan bahwa keterbukaan harus tetap  bisa diukur. “Tidak ada satupun informasi publik yang keluar tidak berdasarkan Undang-Undang,” katanya.

Informasi juga dapat diklasifikasikan sebagai Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta,  Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat, dan Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat. Selain itu ada juga Informasi Publik Yang Dikecualikan.

Kendati demikian Soekartoo mengingatkan bahwa pemohon informasi mempunyai tiga hak yaitu hak memperoleh informasi, hak menyebarluaskan informasi, dan menggugat.

Sumber : www.kemendesa.go.id

Read More

Menteri Basuki Kunjungi Kebun Raya Samosir

Dalam kunjungan ke Sumatera Utara, hari ini  Minggu (21/8), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengunjungi kebun raya Samosir sekaligus melakukan penanaman pohon. Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki turut didampingi Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Hermanto Dardak, Kepala BPJN Paul Siahaan, Kepala BWS Sumatera Utara Baru Panjaitan, Kapus Pengembagan Kawasan Strategis Rezeki Peranginangin dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S.Atmawidjaja.

Kebun raya Samosir memiliki Luas 100 ha merupakan Kebun Raya Daerah dengan fungsi arboretum, dimana sudah ada koleksi yg dikonservasi. 

Dalam pengembangan Kebun Raya Samosir sudah dilakukan Memorandum of Understanding (MOU) antara LIPI & Pemkab Samosir tahun 2008, serta Master Plan sudah disusun tahun 2008. Prasarana & sarana yang sudah tersedia kantor pengelola, pembibitan, jalan lingkungan dan embung Aek Natonang. 

Kementerian PUPR mendukung pengembangan kebun raya tersebut, dimana tahun ini dilakukan  peningkatan dan rehabilitasi Embung Aek Natonang dengan anggaran Rp9,8 milyar dengan progres fisik telah mencapai 26.3%. 

Disamping itu juga dilakukan penanganan embung Hairi Gorat yang berkapasitas 70.000 m3. Penanganan tahun 2016 yakni rehabilitasi dan peningkatan embung dengan anggaran Rp2,9 milyar dengan progres fisik mencapi 80.1%. 

Penataan Kawasan Danau Toba

Untuk mendukung kawasan perkotaan di sekitar Danau Toba, Menteri Basuki juga akan melakukan penataan PKL di Parapat dan Tomok mulai tahun 2017 diawali dengan penyusunan RTBL. Dalam penataan tersebut diharapkan dapat disediakan ruang-ruang publik baru yang bebas diakses wisatawan di pesisir Toba. 

Selain itu juga penyediaan air bersih untuk warga Samosir, khususnya untuk mendukung fungsi akomodasi wisata.

Sumber : http://www.pu.go.id

Read More

4 Negara Perkuat Koordinasi Terkait Kepabeanan

Direktur Jenderal Bea Cukai dari 4 negara, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam adakan pertemuan dalam acara Joint Customs Middle Management Programme di Singapura (15-18/08)

Jakarta, 19/08/2016 Kemenkeu - Pimpinan Bea dan Cukai dari 4 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam mengadakan pertemuan di Singapura, dalam rangka Joint Customs Middle Management Program (JCMMP). Direktorat Jenderal Bea Cukai bersama Kastam Diraja Malaysia, Royal Customs and Excise Department Brunei Darussalam, dan Singapore Customs bertemu untuk membahas koordinasi antar negara.

JCMMP sudah dimulai pada 15 - 18 Agustus 2016, dan diikuti oleh peserta dari level manajemen menengah. Program ini menekankan pada kekuatan dari setiap administrasi kepabeanan, dan dihadiri oleh pimpinan dari keempat kantor bea cukai tersebut. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi peserta terkait kepabeanan antara lain di bidang digital, prosedur kepabeanan, fasilitas perdagangan, penegakan, dan kepatuhan.

“Joint Customs Middle Management Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan koordinasi di antara middle manager di 4 negara,” kata Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi, seperti dilansir melalui laman DJBC, pada Jumat (19/08). Tahun depan, rencananya program ini akan diselenggarakan oleh DJBC di Indonesia.

Sumber : www.kemenkeu.go.id

Read More

90 Tahun Gontor, Refleksi Menag Saat Jadi Santri

Menag Lukman Hakim Saifuddin saat salam takzim kepada pimpinan pondok Gontor KH. Hasan Abdullah Sahal. (foto:sugito)

Ponorogo (Pinmas) -- Secarik foto lama, warnanya sudah memucat tapi masih jelas terlihat siapa yang di foto itu. Seorang remaja dengan perawakan tinggi dibalut seragam pramuka lengkap, mengapit kedatangan Menteri Agama Alamsyah Prawiranegara yang berkunjung ke Pondok Modern Gontor berpuluh tahun lalu. Tampak di foto tersebut pendiri Pondok Gontor KH. Imam Zarkasyi yang menyambut kedatangan Menteri Alamsyah. Pondok Modern Darussalam Gontor didirikan tiga ulama yang disebut Trimurti, yakni KH. Ahmad Sahal, KH. Zanuddin Fannani, dan KH. Imam Zarkasyi.
Foto yang diunggah pemiliki akun Facebook bernama Mohammad Monib seketika menjadi viral, sejumlah komentar muncul dari netizen, "Jalan hidup manusia tidak ada yang tahu. Siapa yang menyangka kalau pak Lukman ternyata sekarang jadi Menteri Agama RI," ucap seorang netter. "Saya salut sama pak menteri, dulu jadi pengawal menteri. Sekarang jadi menteri. Patut diteladani," sambung lainnya. Ya, remaja berpakaian pramuka tersebut tak lain adalah Lukman Hakim Saifuddin, santri Pondok Modern Gontor yang kini menjadi Menteri Agama.
Menjadi santri Gontor dan selesai tahun 1983, Lukman Hakim Saifuddin memiliki kesan dan menjadi refleksi tersendiri baginya. Menag mengingat saat menjadi santri Gontor, bahwa dirinya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat baginya, di antaranya tentang kedisiplinan. Kedisiplinan sebagai khas santri-santri Gontor.
Dikutip dari laman www.gontor.ac.id, kita ketahui, setidaknya ada empat institusi pendidikan dunia yang menjadi acuan para pendiri pondok Gontor ini ketika akan merintis pondok ini. Keempat lembaga pendidikan tersebut, yakni; Pertama, Pondok Syanggit di Mauritania. Lembaga pendidikan ini harum namanya berkat kedermawanan dan keikhlasan para pengasuhnya. Syanggit adalah lembaga pendidikan yang dikelola dengan jiwa keikhlasan; para pengasuh mendidik murid-murid siang-malam serta menanggung seluruh kebutuhan santri.
Kedua, Universitas Muslim Aligarh di India, sebuah lembaga pendidikan modern yang membekali mahasiswanya dengan ilmu pengetahuan umum dan agama serta menjadi pelopor revival of Islam. Ketiga, perguruan Santiniketan juga di India didirikan oleh Rabindranath Tagore, seorang filosuf Hindu. Perguruan yang dikenal dengan kedamaiannya ini berlokasi di kawasan hutan, serba sederhana dan telah mampu mengajar dunia. Keempat, Universitas Al Azhar di Mesir yang terkenal dengan keabadiannya.
Keempat institusi pendidikan ini, ujar Menag, menjadi acuan Gontor dalam mengelola, mendidik serta mengembangkan nilai-nilai pendidik Islam di Tanah Air, namun dalam segi disiplin Gontor, Menag beserta kawan-kawan seangkatannya meyakini bahwa kedisiplinan yang diterapkan dan diajarkannya merupakan karya originalitas para pendiri-pendiri Gontor yang menggap kedisiplinan cermin karakter umat muslim dan bangsa Indonesia.
"Didukung kesadaran para santri-santri maka kedisiplinan tumbuh secara sendiri sehingga menciptakan kekhasan tersebut," kata Menag saat menyampaikan sambutan dalam acara Sujud Syukur 90 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor, Sabtu (20/8) kemarin.

Di Gontor ini juga, kata Menag, nilai keragaman tercermin. Menurutnya, kita semua tahu santri-santri Gontor datang dari seluruh pelosok Indonesia, mereka hadir dengan membawa beranekaragam budaya dan kekhasan daerah masingmasing. Santri dituntut untuk hidup rukun bersama sehingga menciptakan kesadaran toleransi dan menghargai keragamaan tersebut.
"Itu yang membuat kita semakin kuat menjadi pemikir-pemikiran nasionalisme," terang Menag.

Selain itu, lanjut Menag, santri diajarkan nilai pedulian terhadap nasib temannya, Menag teringat ketika diajari kemampuan dan kemauan menjadi seorang pemimpin dan mampu serta bisa dipimpin oleh siapapun.
"Intinya kita harus pandai menempatkan diri kita sebagai pemimpin atau dipimpin dengan menanggalkan keegoisan kita dalam berpendapat," lanjutnya.
Menag mengatakan, saat mondok, semua aktivitasnya selama 24 jamnya dikelola oleh para santri itu sendiri, sehingga jiwa leadership atau kepemimpinan muncul dan terbentuk secara alami.

Selanjutnya, nilai ikhlas (Keikhlasan), keikhlasan merupakan jati diri para santri Gontor dalam menjalankan pendidikan dan kehidupannya selama mondok di sana. Kaidah tersebut selalu menjadi pegangan para santri-santri termasuk Menag saat itu. Di Gontor hakekatnya para santri dipersiapkan sebagai seorang pendidik atau mu'alim (guru), bagi dirinya maupun masyarakat.
Teringat dahulu, kisah Menag haru, para Kyai dan guru-gurunya mengatakan santri Gontor dapat menjadi apa saja, bisa mendalami, menekuni profesi apa saja, tapi yang jelas apapun profesinya santri Gontor adalah pendidik, baik untuk dirinya maupun lingkungannya.
"Suatu nilai yang sangat mulia di mata Allah Swt," ucap Menag Lukman yang masih hafal dan jelas mendeskripsikan Panca Jiwa Pondok yaitu, Jiwa Keikhlasan, Jiwa Kesederhanaan, Jiwa Berdikari, Jiwa Berdikari, dan Jiwa Bebas.

Hal yang menjadi refleksi Menag saat menjadi santri dan kini menjadi Menteri, yaitu nilai keberkahan. Dikatakan Lukman, berkah itu karena harakah itu datangnya dari Allah Swt dan itu diluar otoritas kita sebagai insanya. Namun dikatakan Menag, ada berkah yang dapat kita raih melalui sebuah wujud harokah (gerakan) yang berorientasi pada kemaslahatan sesama, sehingga Gontor dengan keikhlasannya memberikan materi ajar Muthalaah (emnghafal), menghafal Mahfudzat (kata-kata bijak, seperti kalimat sakti Man Jadda wa Jada, kata bijak pertama yang dikenalkan bagi santri-sanri baru) dan lainnya.
Setiap hari, terang Menag, santri selalu diisi jiwanya dengan hal-hal yang memotivasi, menginspirasi, menanamkan percaya diri dalam melaksanakan berbagai macam kreativitas yang mendatangkan keberkahan tersebut sehingga mendatangkan sikap positif.

Sumber : www.kemenag.go.id

Read More

Semarak Peringatan 17 Agustus di Istana Kepresidenan Yogyakarta

Tidak hanya Istana Merdeka di Jakarta yang rutin menjadi tempat penyelenggaraan Upacara Peringatan HUT RI setiap tanggal 17 Agustus. Istana Kepresidenan Yogyakarta juga secara rutin mengadakan Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI yang dilaksanakan tepat pukul 10.00 WIB dengan Inspektur Upacara, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X.  Ada yang unik dan menarik  dari upacara peringatan HUT RI tahun 2016 kali ini  yaitu peserta aubade dan pengiring musik yang terdiri atas 315 siswa dan siswi tingkat SD sampai SMA di Yogyakarta mengenakan pakaian adat dari berbagai provinsi di Indonesia. Hal tersebut tentu saja menambah semarak suasana. Pengiring musik adalah para siswa Sekolah Menengah Musik Yogyakarta. Peserta aubade dengan merdu menyanyikan lagu-lagu nasional dan lagu-lagu daerah serasi dengan kostum yang mereka kenakan. Sungguh sangat ceria dan semangat peserta aubade ini. Senyuman tak lepas dari wajah mereka. Beberapa anak yang diwawancarai mengaku bangga dan gembira bisa menyanyi di depan Gubernur DIY, tamu undangan dan masyarakat luas. Mereka juga berdoa, Indonesia akan lebih maju dan jaya. Di sore hari, sebelum Upacara Penurunan Bendera, peserta upacara yang terdiri atas berbagai eleman masyarakat disuguhi dengan acara Parade Senja yang menampilkan Marching Band yang sangat  atraktif dari SMK N 1 Wonosari, Universitas Gajah Mada, dan Akademi Angkatan Udara (AAU) Yogyakarta. Sumber: www.setneg.go.id

Read More

Ditjen Pembiayaan Perumahan dan Bank NTB Lakukan Penandatanganan MoU

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan melakukan penandatanganan nota kesepahaman ataumemorandum of understanding (MoU) dengan PT Bank NTB di Kantor Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Jakarta, Rabu (3/8). Penandatangan MoU tersebut terkait dengan penyaluran kredit pemilikan rumah bersubsidi dalam rangka perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Maurin Sitorus dan Direktur Utama PT Bank NTB, Komari Subakir.

Maurin Sitorus dalam sambutannya mengaku sangat berbahagia karena Bank NTB ikut serta dalam menyukseskan Program Sejuta Rumah. “Hari ini, hari yang berbahagia bagi kami, karena Bank NTB sudah bisa melayani masyarakat berpenghasilan rendah,” katanya.

Menurutnya, dengan melakukan penandatangan MoU tersebut, maka Bank NTB telah membantu pemerintah karena memfasilitasi MBR untuk memperoleh rumah melalui KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Penyaluran KPR bersubsidi 96 persennya dilakukan oleh Bank BTN dan sisanya empat persen dilakukan oleh bank lain termasuk di dalamnya Bank NTB,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Maurin pun meminta kepada Bank NTB untuk lebih memperhatikan para pengembang perumahan bersubsidi agar membangun perumahan yang berkualitas.

Komari Subakir mengatakan bahwa pihaknya sudah membuat aplikasi untuk mendukung program kerjasama penyaluran KPR bersubsidi. “Kami menciptakan aplikasi dalam rangka efisiensi dan efektifitas pembayaran oleh masyarakat, semua sistemnya sudah online dan kami juga menambah banyak ATM,” ujarnya.

Ia menambahkan, selain melayani pegawai negeri sipil (PNS), Bank NTB juga akan melayani masyarakat lain di luar PNS.

Selain penandatanganan MoU, dilakukan juga penandatanganan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) antara Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan dan Direktur Utama Bank NTB tentang Penyaluran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan dalam rangka Perolehan Rumah Bagi MBR 2016. PKO ini dimaksudkan untuk menjadi acuan teknis dalam pelaksanaan penyaluran bantuan uang muka perumahan bagi MBR. (Sri)

Sumber: www.pu.go.id

Read More

Menag: Peristiwa Tanjung Balai, Bukan Karena Persoalan Agama

Menag Lukman memberikan keterangan pers usai membuka Mudzakarah Perhajian 2016 di Jakarta. (foto: arief)

Jakarta (Pinmas) --- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan bahwa peristiwa yang terjadi di Tanjung Balai Sumatera Utara tidak terkait dengan persoalan agama. Menurutnya, akar pemicunya lebih pada persoalan etnis yang terpendam cukup lama sehingga kalau ada pemicunya, bisa meledak.
Penjelasan ini disampaikan Menag Lukman usai membuka acara Mudzakarah Perhajian Nasional, di Jakarta, Senin (01/08) malam. Dijelaskan Menag, salah satu faktor pemicu kerusuhan meluas adalah informasi provokatif melalui media sosial yang bernada SARA. Namun, Menag menegaskan bahwa persoalan ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian.
"Jadi pembakaran rumah ibadah itu bentuk pelampiasan dari masyarakat yang marah, mungkin juga terprovokasi karena beredar sosial media yang sedang didalami untuk dicari siapa di balik ini," tuturnya.
"Kita sangat menyayangkan kejadian itu dan kami terus melakukan pendalaman bersama aparat kepolisian. Kami sudah menerjunkan pejabat kita sesuai bidangnya masing-masing untuk mendalami kejadian itu," imbuhnya.
Menurut Menag, saat ini suasana di Tanjung Balai sudah kondusif seiring tercapainya kesepakatan antar tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk sama-sama menjaga kerukunan umat beragama. Menag mengajak masyarakat untuk sama-sama mengambil pelajaran dari peristiwa ini denan terus menjalin komunikasi antar tokoh agama dan masyarakat.
"Jadi terlepas itu semua, kita jadi belajar banyak, terus bekomunikasi dengan tokoh-tokoh agama. Dan Alhamdulillah sudah dicapai kesepakatan tidak hanya tokoh agama tapi juga tokoh masyarakat baik formal maupun informal," pungkas Lukman Hakim.
Diinformasi bahwa polisi sudah menetapkan sejumlah tersangka terkait peristiwa di Tanjung Balai. Mereka adalah oknum-oknum yang terlibat perusakan dan pencurian. Polda Sumatera Utara juga telah membentuk Tim Cyber Crime untuk mengusut lebih lanjut penyebab peristiwa itu.

Sumber: www.kemenag.go.id

Read More

Menperin Airlangga Perkuat Kerjasama Indonesia-Swiss di Sektor Industri

Kerjasama internasional antara Indonesia dengan Swiss menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan sejak dibukanya hubungan diplomatik kedua negara pada tahun 1952. Di bidang penanaman modal, Swiss memposisikan Indonesia pada peringkat ke-4 sebagai daftar negara tujuan utama untuk investasi di Asia.

“Swiss juga memilih Indonesia sebagai salah satu negara prioritas untuk melakukan kerjasama strategis dalam rangka peningkatan ekonomi, termasuk di sektor industri,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ketika memberikan sambutan mewakili Pemerintah Indonesia pada Perayaan Hari Kemerdekaan ke-725 Swiss di Jakarta, Senin malam (1/8).

Kementerian Perindustrian mencatat, pada tahun 2015, nilai perdagangan Indonesia-Swiss mencapai USD 1,7 miliar atau meningkat tajam sebanyak 124 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. “Sedangkan, kinerja ekspor Indonesia ke Swiss sebesar USD 1,07 miliar dan impor Indonesia dari Swiss sekitar USD 0,63 miliar,” ujar Airlangga.

Ke depannya, Menperin meyakini, kerjasama ekonomi kedua negara semakin kuat karena Pemerintah Swiss akan memberikan dukungan dan bantuan untuk Indonesia khususnya di sektor industri seperti pengembangan industri kecil dan menengah, industri agro, dan pelaksanaan pendidikan vokasi.

“Swiss merupakan salah satu negara industri maju di Eropa. Oleh karena itu, Indonesia perlu belajar mengenai penggunaan teknologi dan pengembangan SDM untuk industri yang diterapkan oleh Swiss,” harapnya.

Di samping itu, lanjut Airlangga, pihaknya terus mendorong para pengusaha Swiss agar menambah investasinya di Indonesia terutama sektor manufaktur, farmasi, dan bioenergi. “Hal ini sebagai upaya menjalankan arahan Presiden Joko Widodo terkait pemerataan industri di luar pulau Jawa dan wilayah perbatasan,” ulasnya.

Pada kesempatan tersebut, Menperin memberikan apresiasi kepada pemerintah dan pengusaha Swiss, yang selama ini telah berkontribusi terhadap pembangunan industri di Indonesia. “Kami akan membuka peluang kerjasama yang sama-sama diminati sehingga dapat meyejahterakan kedua negara,” paparnya.

Hal senada juga disampaikan Duta Besar Swiss untuk Indonesia Yvonne Baumann, yang mengapresiasi Pemerintah Indonesia karena menerbitkan paket-paket kebijakan ekonomi sehingga memudahkan para investor berusaha di Indonesia.

“Hingga saat ini, sebanyak 150 perusahaan Swiss telah beroperasi di Indonesia dengan total penyerapan tenaga kerja mencapai 60.000 orang. Kami harap dapat terus menjadi mitra usaha bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia,” tuturnya.

Yvonne pun mengakui, Indonesia memiliki potensi pasar yang cukup menggiurkan karena dengan jumlah penduduk yang besar. “Wajar, jika banyak negara tertarik untuk menjalin kerjasama, termasuk Swiss,” ucapnya.

Sementara itu, Dirjen Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Harjanto mengatakan, kerjasama dalam bidang ekonomi antara dua negara telah terimplementasi di berbagai bidang seperti industri pengolahan, pariwisata, pertanian, pendidikan dan penerbangan.

Hubungan bilateral yang semakin erat ini ditandai dengan adanya beberapa kerjasama yang telah diimplementasikan dan adanya inisiatif kerjasama lanjutan, yang semuanya itu bermanfaat bagi kedua belah pihak.

“Saat ini, Comprehensive Economic Partnership antara Indonesia dan Swisss sedang dinegosiasikan dalam bentuk Indonesia dan European Free Trade Association (EFTA), dimana Swiss menjadi salah satu anggota,” ungkapnya.

Negosiasi tersebut menjadi satu paket dengan nama Indonesia-EFTA Comprehensive Partnership Agreement(IE-CEPA). “Semoga jalannya negosiasi ini nantinya dapat berjalan lancar dan memberikan keuntungan ekonomi bagi kedua negara,” tutur Harjanto.

Sumber: www.kemenperin.go.id

Read More

Siapkan SDM Berkualitas, Kementerian PUPR Laksanakan Training of Trainers MTU

  

Jakarta - Pembinaan dan peningkatan kompetensi pekerja konstruksi menjadi keharusan untuk menghasilkan infrastruktur berkualitas serta menghindari kegagalan konstruksi.  Untuk itu Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengembangkan Unit Pelatihan Keliling atauMobile Training Unit (MTU) yang merupakan unit reaksi cepat dalam menjawab tantangan kebutuhan pekerja konstruksi di suatu wilayah hingga pelosok di Indonesia.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Yusid Toyib ketika memantau PelatihanTraining of Trainers (ToT) MTU Angkatan I di Jakarta, Senin (1/8) mengatakan bahwa pelatihan pekerja konstruksi menggunakan MTU merupakan salah satu upaya DJBK untuk meningkatkan jumlah pekerja konstruksi yang berkualitas di Indonesia. “Hal ini dapat tercapai karena MTU dapat menjangkau kantong-kantong pekerja konstruksi yang ada di pelosok daerah, melalui pelayanan pelatihan dan uji keterampilan,” ujarnya.

Yusid Toyib menambahkan, DJBK telah mengupayakan MTU sebagai stimulus bagi semua provinsi agar senantiasa membina dan meningkatkan kuantitas serta kualitas pekerja konstruksi yang ada di daerahnya. “Hingga saat ini sudah sekitar 33 MTU tersebar di seluruh Indonesia,” katanya.

MTU terdiri dari tiga komponen, yaitu unit operasional berupa kendaraan dan perlengkapan pelatihannya sebagai hardware, materi dan bahan ajar sebagai software, serta tenaga instruktur sebagai brainware yang akan menjadi penggerak terselenggaranya pelatihan. "Tenaga instruktur itulah yang menjadi salah satu realisasi program prioritas DJBK,” ucap Yusid.

Dalam penyelenggaraan pelatihan ToT MTU ini, DJBK telah mengundang pembina jasa konstruksi seluruh Indonesia untuk mengirimkan sumber daya manusia (SDM) terbaiknya sebagai peserta pelatihan yang akan bertugas sebagai instruktur dan fasilitator bagi pelatihan konstruksi yang menggunakan MTU di provinsinya.

Rangkaian pelatihan terdiri dari pelatihan teknis konstruksi bidang konstruksi batu, kayu, dan besi, serta pelatihan metodologi keinstrukturan. Pelatihan akan dibimbing para fasilitator dan narasumber kompeten, yang berasal dari praktisi bidang konstruksi dan praktisi bidang keguruan dan ilmu pendidikan.

Pelatihan ToT MTU angkatan pertama ini diikuti oleh 32 provinsi. Setelah lulus dari pelatihan, para peserta akan langsung disertifikasi sebagai instruktur oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi.

Yusid Toyib menambahkan, DJBK terus melakukan konsolidasi dan kerjasama dengan Tim Pembina Jasa Konstruksi di daerah, institusi pendidikan teknik, maupun pihak swasta. Sehingga mampu memperluas jangkauan program-program pembinaan konstruksi ke seluruh Indonesia.

Selain itu, Balai Pembinaan Konstruksi Wilayah I-VII, DJBK terus bersinergi dengan para Pembina Jasa Konstruksi di wilayah kerjanya. Sinergi tersebut dilakukan untuk memantau kualitas dan meningkatkan kuantitas pelatihan konstruksi dengan memberdayakan para instruktur konstruksi yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Semangat kebersamaan dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan mitra kerja merupakan kunci keberhasilan untuk mencapai target tercetaknya 750.000 tenaga kerja konstruksi kompeten dan tersertifikasi. (DJBK)

Sumber: pu.go.id

Read More

Menpora Menerima Sutradara Muda Livi Zheng yang Akan Membuat Film Tentang Karapan Sapi

Sutradara muda asal Indonesia Livi Zheng berhasil menorehkan prestasinya di dunia perfilman Amerika Serikat dengan film perdananya "Brush with Danger". Film ini masuk ajang seleksi nominasi Oscar untuk kategori "Best Picture" pada "Academy Awards 2015". Film ini mendapat tanggapan baik dari pecinta sineas Indonesia, bahkan Menpora Imam Nahrawi saat menerima Livi Zheng di ruang kerjanya lantai 10, Senin siang (1/8) sangat bangga dengan sineas kelahiran Malang, Jawa Timur ini.(foto:raiky/kemenpora.go.id)

Jakarta : Sutradara muda asal Indonesia Livi Zheng berhasil menorehkan prestasinya di dunia perfilman Amerika Serikat dengan film perdananya "Brush with Danger".  Film ini masuk ajang seleksi nominasi Oscar untuk kategori "Best Picture" pada "Academy Awards 2015". Film ini mendapat tanggapan baik dari pecinta sineas Indonesia, bahkan Menpora Imam Nahrawi saat menerima Livi Zheng di ruang kerjanya lantai 10, Senin siang (1/8) sangat bangga dengan sineas kelahiran Malang, Jawa Timur ini.

 

Pada kesempatan itu Livi juga memperlihatkan  karya-karya film yang sudah dihasilkan kepada. Menpora. Wanita berusai 26 tahun bakal mempersiapkan film bertema kerapan sapi yakni budaya pacuan sapi dari Madura. Menurutnya kepada Menpora,  Livi mengaku tertarik melestarikan budaya Tanah Air yang tidak dimiliki bangsa lain. “Tradisi seperti ini haruslah diabadikan dan salah satu caranya adalah dengan membuat film bertema karapan sapi," kata Levi,

 

Menpora pun sangat mendukung film kerapan sapi ini. Menurutnya,  kerapan Sapi sudah menjadi tradisi budaya masyarakat Madura yang turun-temurun dari generasi ke generasi. “Pertanyaan mendasar, ada apa dibalik kerapan sapi Madura sehingga bertahan sampai sekarang. Ini sebuah karya anak bangsa yang layak dihargai dan sangat membanggakan, melalui karya ini, akan mendorong para sineas muda untuk tampil dan  sukses menembus pasar Hollywood," tambah Menpora. 

 

Selain menerima sutradara muda Livi Zeng, Menpora sebelumnya juga menerima panitia lomba lari marathon Palu 10 K Steffy Burase di ruangan kerjanya lantai 10. Pada pertemuan tersebut Steffy ingin mengajak  Menpora ikut hadir pada acara yang rencananya akan diselenggarakan pada bulan September mendatang. "Kita sangat mengharapkan kehadiran bapak untuk bisa hadir pada acara ini, selain itu kami juga akan melakukan promosi untuk menambah semarak penyelenggraan acara ini," kata Seteffy.

Sumber: www.kemenpora.go.id

Read More

Deklarasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Jakarta, 7 Desember 2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) dan Deklarasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan pada 7-8 Desember di Hotel Aryaduta Jakarta. Rakernas dibuka oleh Dirjen. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Bapak M.R. Karliansyah, sedangkan narasumber adalah pemerintah dari Dirjen. Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, Perwakilan dari Gubernur Jawa Timur, Perwakilan dari Bupati Bone Bolango, Kapolres Bogor dan para akademisi dari IBP, ITB, dan UGM. Acara tersebut dihadiri oleh 200 orang perwakilan BLH dan Dinas ESDM dari 33 Provinsi, Kabupaten/Kota, dan 6 Pusat Pengendalian Pengembangan Ekoregion serta Kementerian/Lembaga terkait dan perusahaan.

Pertambangan Tanpa Izin (PETI)
Lahan akses terbuka adalah lahan yang memiliki akses secara terbuka bagi pihak lain untuk memanfaatkan secara ilegal, sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Akses terbuka terjadi karena pengawasan yang tidak memadai atau bahkan adanya pembiaran dari berbagai pihak.

Salah satu pemanfaatan lahan akses terbuka ini untuk kegiatan PETI. Terdapat ribuan lokasi PETI dan melibatkan sekitar 2 juta penambang. Pada bulan September-Oktober 2015, KLHK telah melakukan verifikasi lapangan terhadap 302 lokasi. Dari hasil verifikasi ini diperoleh data:

1. Jenis tambang : emas (22%), sirtu (13%), pasir kuarsa (9%), batu, tanah dan timah (masing-masing 8%), pasir dan pasir urug (masing-masing 7%), batu gamping (6%), granit dan batu kuarsa (masing-masing 3%), serta lainnya (6%).
2. Verifikasi dilakukan di 31 propinsi, analisa data sementara 302 lokasi yang terdiri 225 PETI, 40 lokasi IUP, dan 8 lokasi IPR.
3. Peralatan tambang : mekanik (57%) dan manual (43%).
4.  Metode penambangan : terbuka (76%), dalam/bawah tanah (15%) dan bawah air (9%).
5. Status tambang : dominan aktif (84%) dan tidak aktif (16%).
6. Status lahan : hutan konservasi (2%), hutan lindung (9%), hutan produksi (6%), tanah negara lainnya (31%) dan hak milik (52%).
7. Mulai penambangan : sebelum 2010 (41%) dan periode 2010-2015 (59%).
8. Status penambang : penduduk setempat (62%) dan pendatang (38%).
9. Tingkat kesejahteraan : meningkat (77%), tetap (21%) dna menurun (2%).
10.  Ketenaga-kerjaan : terdapat anak-anak (36 lokasi), lansia dan perempuan (53 lokasi).
11. Kecelakaan kerja : menimbulkan korban jiwa (23 lokasi) dan cacat (11 lokasi).
12. Jarak tambang dengan permukiman : kurang dari 0,5 km (53%).
13. Konflik sosial : 84 lokasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Pasal 112 mengatur bahwa setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan izin lingkungan, yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia dapat diancam pidana penjara atau denda. Di beberapa daerah kegiatan PETI telah menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, konflik sosial dan bahkan korban jiwa. Untuk mendorong “pejabat yang berwenang” melakukan pengawasan, dari data verifikasi lapangan KLHK membangun basis data dan Sistem Informasi Lahan Akses Terbuka (SILAT). Dengan sistem informasi ini diharapkan pemerintah daerah atau stakeholder lainnya dapat memberikan input mengenai lokasi PETI atau kejadian pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan.

Untuk keperluan penanganan kegiatan PETI ini, dilaksanakan melalui implementasi Nawacita ke-4 “memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya” dan Nawacita ke-7 “mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”. Dalam konteks keadilan untuk usaha dan/atau kegiatan di sektor pertambangan, khususnya bagi kegiatan pertambangan yang dilaksanakan oleh masyarakat, perlunya pembinaan dan fasilitasi dari pemerintah dan pemerintah daerah sebagai wujud kehadiran Negara. KLHK bersama-sama dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, pelaku usaha dan lembaga swadaya masyarakat membangun komitmen bersama melalui  Deklarasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan. Melalui deklarasi ini diharapkan melalui isu pencemaran dan kerusakan lingkungan yang merupakan kewenangan bersama antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat memperkuat kembali kondisi paska penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana kewenangan di bidang energi dan sumber daya mineral menjadi kewenangan pemerintah dan pemerintah provinsi.

Komitmen bersama tersebut, selanjutnya diaktualisasikan melalui penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan. Upaya menjaring informasi mengenai kondisi, permasalahan, kebijakan dan kegiatan saat ini serta kebutuhan mendatang, telah dilakukan melalui rapat kerja ekoregion di Jawa, Kalimantan dan Papua, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi dan Maluku serta Sumatera. Dari proses penjaringan tersebut selanjutnya dapat dirumuskan ruang lingkup aksi yang meliputi:

1. Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
2. Tata kelola terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan yang sedang terjadi.
3. Pemulihan lahan akses terbuka yang rusak dan/atau cemar berat.
4. Kerangka hukum, pengembangan peraturan dan kebijakan.
5. Pelembagaan dan peningkatan kemampuan SDM.

Untuk memulai aksi tersebut, saat ini KLHK melakukan proses pelembagaan sosial “pelaku penambangan” di Singkawang (tambang emas), Paser (tambang emas), Boyolali (tanah urug) dan Bogor (tambang emas) bekerjasama dengan Fakultas Fisipol UGM. Sedangkan untuk upaya pemulihan dilakukan penyusunan Detail Engineering Design (DED) di Singkawang, Paser dan Gunungkidul (tambang batugamping).

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Dirjen PPKL
M.R. Karliansyah
Direktur PKLAT
Sulistyowati

Sumber: www.menlh.go.id

Read More

Presiden Ingatkan Masyarakat Untuk Mengikuti Amnesti Pajak

Presiden Joko Widodo menyampaikan paparan pada kegiatan Sosialisasi Amnesti Pajak di International Expo Kemayoran, Jakarta pada Senin (01/08)

Jakarta, 01/08/2016 Kemenkeu - Sosialisasi Amnesti Pajak kembali digelar. Kali ini acara sosialisasi dilakukan di JIEXPO Kemayoran. Kegiatan yang dimulai pukul 16.00 ini merupakan kerjasama antara Kementerian Keuangan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Hadir sebagai pembawa acara, Cak Lontong berhasil membuat ruangan yang dihadiri sepuluh ribu orang itu terasa lebih segar. Acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala Polri, Jaksa Agung, dan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Dalam sambutan pembukaannya Ketua Apindo Suryadi Soekamdani menyatakan bahwa acara ini merupakan rangkaian kegiatan sosialisasi yang juga diadakan di Kementerian Keuangan. Acara ini juga melibatkan partisipasi dari berbagai lapisan pengusaha.

Selanjutnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan paparannya tentang kondisi ekonomi Indonesia yang tidak lepas dari kondisi global yang terjadi di berbagai belahan dunia. Keberadaan Amnesti Pajak ini memberikan kepastian hukum dan merupakan suatu upaya agar dana yang di luar negeri dapat kembali ke Indonesia. Selain itu, Presiden juga menyampaikan bahwa peluang untuk berinvestasi di Indonesia lebih baik dan menjanjikan.

Lebih lanjut lagi, Presiden juga menyatakan bahwa dalam waktu lima tahun pemerintahannya, pemerintah akan lebih fokus pada pembangunan infrastuktur. Presiden juga menekankan bahwa tahun 2018 adalah tahun keterbukaan informasi perbankan dan keuangan Internasional. Oleh karena itu, ia mengingatkan saat ini adalah momentum dan kesempatan yang tepat bagi masyarakat untuk mengikuti Amnesti Pajak.

Terakhir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjabarkan paparan terkait Amnesti Pajak secara lebih mendetail. Pada sesi akhir Direktur Jenderal Pajak membuka ruang untuk melakukan tanya jawab. Beberapa peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendapatkan kejelasan.

Pada akhir acara, Presiden menyampaikan nomor telepon 08112283333 sebagai sarana untuk melaporkan ketidakpuasan atau laporan terhadap hal-hal yg perlu dilaporkan terkait Amnesti Pajak.

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Read More