Senin 16 Desember 2013
Pertemuan Tim Pengendalian Pelaksanaan Subsidi Beras
Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
Pertemuan Tim Pengendalian Pelaksanaan Subsidi Beras
Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
Oleh : Hangga Sukrisna*)
Dalam rangka pertemuan yang diadakan oleh Kementerian Sosial di balairung di Jakarta Pusat bersama (Perum) BULOG,BPK,Auditor dan TNP2K serta Kementerian Keuangan yang di hadiri oleh Dirjen Dayasos Dan Penanggulangan Kemiskinan BPK. Hartono Laras memaparkan bahwa bulan september akan disampaikan surat kepada Presiden untuk menaikan anggaran agar kualitas Raskin terjaga serta Mutu menjadi salah satu parameter dalam pelaksanaan Raskin, saat rapat dengan KOMISI VIII DPR bahwa DPR menyarankan atau menyesetujui tentang tambahan anggaran serta meningkatkan kualitas mutu beras, dan beras raskin harus di sosialisasikan ke seluruh daerah bila ada beras yang kualitas buruk DPR menyarankan harus ada pertanggung jawaban.
Dalam rangka pertemuan yang diadakan oleh Kementerian Sosial di balairung di Jakarta Pusat bersama (Perum) BULOG,BPK,Auditor dan TNP2K serta Kementerian Keuangan yang di hadiri oleh Dirjen Dayasos Dan Penanggulangan Kemiskinan BPK. Hartono Laras memaparkan bahwa bulan september akan disampaikan surat kepada Presiden untuk menaikan anggaran agar kualitas Raskin terjaga serta Mutu menjadi salah satu parameter dalam pelaksanaan Raskin, saat rapat dengan KOMISI VIII DPR bahwa DPR menyarankan atau menyesetujui tentang tambahan anggaran serta meningkatkan kualitas mutu beras, dan beras raskin harus di sosialisasikan ke seluruh daerah bila ada beras yang kualitas buruk DPR menyarankan harus ada pertanggung jawaban.
Tugas Kementerian Sosial terkait dengan domain Kementerian Sosial, untuk meningkatkan kualitas beras, akan dinaikkan harganya (telah disampaikan dalam Rapat Kemenkokeu) sehingga rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM) dalam menikmati beras yang kualitasnya baik,sehingga program pemerintah dapt terlaksana dan berjalan dengan baik.
ada di beberapa daerah yang menggunakan data BPS tahun 2008 sehingga masyarakat yang tidak mempunyai Kartu Pelindungan Sosial (KPS )menerima dan ada yang memegang kartu tersebut tetapi tidak menerima dan perangkat kelurahan dan Rt tidak berani melakukan musyawarah kelurahan (Muskel) karena dapt menimbulkan konflik.
ada di beberapa daerah yang menggunakan data BPS tahun 2008 sehingga masyarakat yang tidak mempunyai Kartu Pelindungan Sosial (KPS )menerima dan ada yang memegang kartu tersebut tetapi tidak menerima dan perangkat kelurahan dan Rt tidak berani melakukan musyawarah kelurahan (Muskel) karena dapt menimbulkan konflik.
*) Staf OHH Ditjen Dayasos dan PK
0 komentar:
Posting Komentar