Direktur Urusan Agama Kristen Menghadiri Sinode Godang HKBP Ke-63

Sipoholon, DBK - Direktur Urusan Agama Kristen, Andar Gultom menghadiri dan membuka Sinode Godang Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ke 63 yang berlangsung dari tanggal 12-18 September 2016 di Seminarium HKBP Sipoholon. Turut hadir dalam acara tersebut Sekum PGI Gomar Gultom, dan Wakil Bupati Samosir, Juang Sinaga. Sinode Godang tersebut akan memilih pimpinan tertinggi HKBP yaitu Ephorus, Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen Koinonia, Kepala Departemen Marturia, Kepala Departemen  Diakonia, dan pemilihan Praeses HKBP periode 2016-2020 serta menetapkan Rencana Induk Pengembangan Pelayanan dan Rencana Strategis lainnya. Tema yang diusung kali ini adalah, "Berpautlah Selalu Kepada Tuhan" (Yosua 23:8). Adapun Sub temanya adalah: "HKBP bersungguh-sungguh mewujudkan diri menjadi Berkat Bagi Dunia melalui tugas panggilan Koinonia, Marturia dan Diakonia." Kita berharap, suasana damai dan penuh persaudaraan terus terjadi selama berlangsungnya Sinode Godang 12-18 September 2016  hingga terpilihnya pemimpin-pemimpin HKBP yang akan membawa gereja dan jemaat HKBP  dalam kehidupan kehidupan rohani dan jasmani yang semakin berkualitas serta menjadi berkat bagi dunia, sesuai visi HKBP. Sumber : bimaskristen.kemenag.go.id

Read More

Nilai Penyelenggaraan Haji Banyak Kemajuan, Ini Catatan dan Usulan KPHI

KPHI memberikan keterangan pers usai melakukan pengawasan haji di Madinah dan Makkah. (foto: mkd)

Makkah (Pinmas) --- Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) menilai banyak kemajuan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Ketua KPHI Mohammad Samidin Nasir mengungkapkan, bahwa dari hasil pengawasan dan pemantauan, sejak penyelenggaraan di Tanah Air, proses dokumentasi, dan pemberangkatan, telah banyak kemajuan yang dicapai.
"Kami memberikan apresiasi kepada seluruh penyelenggara yang dalam hal ini sebagai pimpinannya adalah Menteri Agama. Seluruh petugas yang terkait dalam penyelenggaraan haji telah bekerja maksimal sehingga menghasilkan berbagai kemajuan di sana-sini," kata Samidin saat memberikan keterangan pers di Kantor Daker Makkah, jelang keberangkatannya menuju Jeddah, Senin (19/09).
Tim KPHI berjumlah 12 orang, terdiri dari 7 orang komisioner dan 5 staf. Mereka terbagi dalam 6 sub tim dengan masing-masing beranggotakan dua orang. Menurut Samidin, proses pengawasan KPHI dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan.
Selama beberapa hari, kata Samidin, tim KPHI sudah melakukan pemantauan lapangan di Madinah dan Makkah. selain pengamatan langsung, KPHI juga mengumpulkan petugas kloter dari masing masing provinsi untuk menampung semua keluhan dan masukan. "Dari apa yang kami lakukan kemarin, klop dengan apa yang kita petakan sehingga KPHI yakin temuannya factual," ujarnya.
Setelah melakukan pengawasan selama beberapa hari di Madinah dan Makkah, malam ini tim KPHI bertolak ke Jeddah untuk memantau pemulangan jemaah haji Indonesia. Sebagian dari tim ini dijadwalkan akan kembali ke Tanah Air pada tanggal 21 September 2016. Sebagian lainnya akan terbang pada tanggal 24 September 2016.
Meski menilai bahwa banyak kemajuan dalam penyelenggaraan haji tahun ini, Samidin mengatakan bahwa KPHI menemukan beberapa catatan kekurangan yang perlu diperbaiki pada kesempatan mendatang. Berikut beberapa catatan KPHI:
Pertama, masih ada beberapa kelemahan layanan konsumsi di Madinah yang perlu diperbaiki. Anggota KPHI yang membidangi pengawasan katering Muhammad Thoha bin Abu Sudja menjelaskan bahwa catatan kelemahan katering di Madinah terkait masih ditemukannya nasi basi dan keterlambatan distribusi.
KPHI menilai hal ini dipengaruhi oleh teknik pengemasan. Menurut Thoha, ada masakan yang masih dalam kondisi panas langsung dikemas dan ditutup sehingga mempercepat basi. "PPIH perlu memberikan wawasan pembinaan terkait teknik packing. Perlu juga penunjukan perusahaan katering dengan memperhatikan jarak demi kelancaran pendistribusian," ujarnya.
"Meski demikian, prinsipnya kami menilai bahwa konsumsi tahun ini meningkat," ujarnya.
Catatan kedua terkait dengan layanan transportasi, khususnya bagasi. Menurut Samidin, pengaturan bagasi jemaah, khususnya dalam pergerakan antar kota, perlu diperbaiki. Barang bagasi yang tidak bisa disertakan dalam bus jemaah bisa dikelompokan berdasarkan rombongan sehingga tidak menyulitkan jemaah.
Ketiga, KPHI menemukan adanya beberapa oknum KBIH yang mengintervensi kewenangan panitia, baik dalam pengaturan bus maupun kamar hotel. Samidin berharap hal ini diantisipasi, jika perlu ditindak dengan tegas.
Selain catatan, KPHI juga menyampaikan sejumlah usulan bagi perbaikan penyelenggaraan haji tahun mendatang. Beberapa usulan umum KPHI antaran lain agar jemaah risiko tinggi (risti) yang layak terbang bisa dipulangkan lebih awal (tanazul). Tujuannya, selain agar segera tiba di Tanah Air, juga tidak menyita perhatian ekstra dari petugas baik kesehatan maupun layanan umum. Sebagai informasi, tahun ini, jumlah jemaah haji Indonesi yag lanjut usia mencapai 67%. Sebagian di antara mereka adalah jemaah risti.
Usulan KPHI lainnya adalah pendataan ulang kondisi jamaah di setiap kloter pasca fase Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armina). Data ulang penting, lanjut Samidin, untuk memastikan kondisi terakhir jemaah di setiap kloter. "Jangan sampai setelah penyelenggaraan haji selesai, masih ada jemaah yang terpisah dari kloternya dan belum pulang ke Tanah Air," ujarnya.
KPHI jug amengusulkan agar pengecekan rekam ibadah setiap jemaah dilakukan secara cermat untuk memastikan seluruh jemaah sudah melakukan seluruh rangkaian ibadah, baik rukun maupun wajib. Jika masih ada yang belum, petugas agar memandu jemaah untuk menyelesaikan kewajibannya sebelum pulang atau ke Madinah. "Dengan demikian, tanggung jawab ibadah haji para jemaah menjadi clear," ujarnya.
KPHI juga mengusulkan perlunya pengamaan rute jalan kaki jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram pada fase pasca Armina, sebelum beroperasinya bus Shalawat. Hal ini menurut Samidin perlu diperketat untuk meminimalisir tindakan criminal, termasuk kecelakaan lalu lintas.
Terakhir, berdasarkan pengalaman tahun lalu, KPHI meminta agar petugas mewaspadai perilaku sebagian pengelola hotel yang memaksa jemaah keluar sebelum waktunya. "Tolong diwaspadai agar mereka bisa melaksanakan persiapan kepulangannya dengan baik," tandasnya.

Sumber : www.kemenag.go.id

Read More

Pewarna Indonesia Apresiasi Pelaksanaan Sidang Sinode Godang HKBP 2016

Organisasi wartawan Nasrani terbesar se-Indonesia, Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia (Pewarna) mengapresiasi pelaksanaan Sidang Sinode Godang Huria Kristen Batak Protestan Ke-63 yang saat ini masih berlangsung di Seminari Sipoholon, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. (Baca Juga: Sidang Sinode Godang HKBP ke-63 Resmi Dibuka Hari ini)
Pewarna melihat bahwa Sidang Sinode Godang HKBP Ke-63 ini adalah salahsatu hajatan terbesar umat Kristen di bumi nusantara, dimana diketahui bahwa HKBP adalah Sinode terbesar se-Indonesia, dan mempunyai jemaat didalam dan luar negeri. “Melihat langsung jalannya Sinode Godang HKBP yang merupakan organisasi ketiga terbesar setelah NU dan Muhamadiyah, kami Pewarna Indonesia memberikan apreasi tinggi atas pelaksanaan sinode yang pastinya kita harapkan dan doakan berjalan dengan tertib, penuh persaudaraan dan keakraban. Semangat mulia ini perlu terus dipelihara,” ujar Ketua Umum Pewarna Indonesia, Yusuf Mujiono yang saat ini berada langsung di tempat berlangsungnya acara, kepada Jawaban.com, Selasa (13/9/2016). (Baca Juga:PGI Tanggapi Isu Intervensi Pemerintah dalam Pemilihan Ephorus HKBP)
Selain itu, ketua umum yang baru saja terpilih kembali dalam Kongres di Ciwidey, Bandung, pada Juli lalu itu, melihat juga bahwa Sidang Sinode Godang HKBP Ke-63 kali ini menarik banyak Sinodestan yang pastinya membuat perputaran ekonomi menjadi bergerak di daerah itu, selain juga berharap bahwa akan ada realisasi nyata dari sidang tersebut. “Saya melihat dengan sidang yang dihadiri ribuan pendeta, sintua dan jemaat ini pastinya membuat perputaran ekonomi bergerak khususnya di Tapanuli Utara. Lebih jauh, tentu kami berharap Harapannya Sidang Sinode Godang ini akan menghasilkan program yang menyentuh langsung pada kepentingan jemaat HKBP,” jelasnya.
Ditanya lebih jauh mengenai harapan kepada Ephorus baru yang akan memimpin roda organisasi HKBP, Yusuf menegaskan bahwa seorang Ephorus baru harus down to earth dan punya hati yang melayani dengan ketulusan dan kejujuran. “Ephorus baru harus menjadi pemimpin yang dekat dan rela berdoa bagi jemaatnya, seorang pemimpin yang mau turun langsung di tengah-tengah umat yang membutuhkan. Ephorus juga harus terbuka kepada para wartawan, untuk mensosialisasikan kegiatan pelayanan dan juga kegiatan kegiatan yang perlu diketahui jemaat dan umat,” tutupnya. (Baca Juga: Pdt. Dr. Robinson Butarbutar: Tuhan Memanggil Saya untuk Melayani)
Sidang Sinode Godang HKBP Ke-63 akan berlangsung mulai 12 sampai 18 September 2016. Saat ini dilaporkan bahwa ada empat calon serius yang akan berkompetisi menjadi Ephorus. Mereka adalah Pendeta Robinson Butarbutar, Pendeta David Sibuea, Pendeta Darwin Lumbantobing hingga Pendeta Saut Sirait. Nama Pendeta Robinson Butarbutar disebut-sebut sebagai kandidat kuat yang diprediksi akan mendapat dukungan dan menarik suara sinodestan, dan memungkinkannya menjadi Ephorus periode terbaru.
Sumber : www.jawaban.com

Read More

Wiranto: HKBP Banyak Menempa Tokoh Besar Bangsa

---

Sumber : Jawaban.com

Perhelatan Sidang Sinode Godang HKBP masih terus berlangsung hingga 18 September 2016 mendatang. Acara yang digelar empat tahun sekali ini diharap bukan hanya sekadar perhelatan pemilihan Ephorus dan jajaran pengurus gereja HKBP, lebih dari itu menjadi momen penting bersejarah bagi HKBP untuk melanjutkan pelayanannya sebagai lembaga penggembalaan jemaat yang berdampak bagi bangsa.

Pesan inilah yang disampaikan Menkopolhukam Jend (Purn) Drs. Wiranto untuk Sidang Sinode Godang pada Selasa, 13 September 2016. Ia tidak menyangkali bahwa HKBP sudah menempa banyak tokoh-tokoh besar yang telah  berkontribusi mendukung kemajuan bangsa dan negara.

“Banyak tokoh besar di Indonesia yang merupakan bagian dari jemaat HKBP. Saya kira HKBP memainkan peran penggembalaan yang penting. Peran HKBP tidak dapat dinafikan ikut menempa beberapa tokoh besar itu. Kontribusi penggembalaan HKBP seperti ini masih akan tetap kita harapkan,” ujar Wiranto dalam kata sambutannya yang diwakili oleh Deputi III Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Menkopolhukam Jhoni Ginting SH, MH, seperti dilansir dari Pelitabatak.com, Rabu (14/9).

Ia menambahkan, semangat pelayanan dan nilai-nilai keluhuran yang ditanamkan kepada jemaat sangat mendukung kemajuan bangsa dan negara di tengah persaingan dunia yang semakin kuat.

Selain menyampaikan pesan dari Menkopolhukam, Jhoni juga menambahkan bahwa HKBP juga sudah berkontribusi besar dalam merawat dan mewarnai kemajemukan di Indonesia. Untuk tetap mempertahankannya, pemimpin gereja yang memiliki 4.5 juta jemaat ini dinilai akan menghadapi tugas dan tanggung jawab yang lebih besar di depan. Dia berharap HKBP akan mendapatkan pemimpin yang memiliki kapasitas yang besar.

“Tentu tidak mudah menata dan mengelola organisasi besar HKBP. Jumlah jemaatnya hampir menyamai besaran populasi Selandai Baru. Menggembalakan jemaat dengan besaran jumlah tersebut memerlukan Ephorus yang memiliki kemampuan luar biasa,” terang Jhoni Ginting.

Sumber : www.jawaban.com

Read More

Perlu Sinkronisasi Roadmap Industri Hulu-Hilir

Kementerian Perindustrian memandang perlu adanya sinkronisasi roadmap (peta jalan) antara sektor hulu dengan industri hilir. Hal ini untuk memperkuat sinergitas arah pengembangan industri nasional yang lebih jelas terkait strategi dan target ke depannya.

Demikian disampaikan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto usai menerima Ketua Umum Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Misbahul Huda serta Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Sugiono bersama jajaran pengurus kedua asosiasi tersebut di Kemenperin, Jakarta, Kamis (8/9).

“Masing-masing kan sudah punya roadmap-nya, baik yang di hutan sebagai hulunya maupun industri sebagai hilirnya. Untuk itu, perlu disinkronkan. Kalau perlu jadi satu sehingga bisa lebih komprehensif,” tegasnya.

Menperin mengharapkan, upaya tersebut akan menyelesaikan permasalahan saat ini, misalnya yang mencakup ketersediaan bahan baku di hulu dengan kebutuhan industri penggunanya seperti industri pulp dan kertas serta industri furniture.

“Dari pihak hulu, mereka meminta untuk memperluas izin pemanfaatan hutan berbasis masyarakat dan pengembangan infrastruktur untuk mendorong konektivitas. Sedangkan, pihak hilir mengatakan kendala saat ini adalah kurangnya pasokan bahan baku,” paparnya.

Berdasarkan laporan APHI, permasalahan pembangunan hutan produksi disebabkan seperti adanya kesenjangan harga kayu bulat domestik dengan internasional dan biaya produksi tinggi. “Strategi yang perlu dilakukan, di antaranya pengembangan pola klaster hulu dan hilir dalam kesatuan landscape pengelolaan hutan,” ujar Sugiono.

Strategi lainnya, lanjut Sugiono, yakni peningkatan produktivitas, optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan produksi, dan penguatan kemitraan perusahaan dengan masyarakat. “Kami mengharapkan juga perlu kebijakan pendukung pemerintah untuk investasi pada pembangunan hutan produksi serta penyediaan infrastruktur seperti jalan, listrik, dan pelabuhan yang memadai,” paparnya.

Sementara itu, Misbahul Huda mengatakan, industri pulp dan kertas di Indonesia tengah mengalami kendala, tak hanya soal kondisi ekonomi domestik dan global yang melanda, melainkan juga kesulitan mendapatkan bahan baku. "Saat ini produksi industri pulp masih belum terlalu banyak, yakni 6,4 juta ton per tahun dan 10,4 juta ton per tahun untuk kertas. Jika dibandingkan permintaan pasar, angka itu masih sangat sedikit," ujarnya.

Misbahul juga mengungkapkan bahwa saat ini kondisi industri kertas terbilang lesu, bahkan banyak diantaranya yang gulung tikar karena tidak mampu bertahan akibat tidak memproduksi. "Industri kertas saat ini cukup tertekan, yang masih tumbuh adalah industri kertas dan pulp untuk produk tisu dan kardus, makanya kita minta pemerintah memperhatikan hal ini,” tuturnya.

Kemenperin mencatat, jumlah industri pulp dan kertas sebanyak 84 perusahaan. Sementara itu, ekspor pulp serat pendek mencapai 3,7 juta ton dan konsumsi dalam negeri untuk pulp sebesar 2,7 juta ton. Sedangkan, ekspor kertas mencapai 4,26 juta ton dan konsumsi dalam negeri untuk kertas sebesar 7,14 juta ton.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Industri Agro Kemenperin Panggah Susanto berharap, peta jalan tersebut perlu segera diselesaikan dalam waktu satu hingga dua bulan ke depan agar dapat lebih cepat ditindaklanjuti. "Roadmap ini akan menyelesaikan banyak hal. Termasuk perencanaan dan target-target ke depan seperti peningkatan ekspor, isu lingkungan, hingga kondisi ketersediaan bahan baku dan energi,” paparnya.

Misalnya, sebut Panggah, target dalam jangka menengah adalah meningkatkan ekspor furniture sebesar USD 5 miliar per tahun, yang saat ini baru mencapai USD 2 miliar per tahun. “Untuk mencapai target itu, pemerintah mengusulkan untuk membuat roadmap antara hulu dan hilir,” ujarnya.

Sumber : www.kemenperin.go.id

Read More

Pemerintah Evaluasi Peraturan Daerah untuk Dukung Investasi

Jakarta, 15/09/2016 Kemenkeu – Dari data tahun 2015, peringkat ease of doing business (kemudahan berusaha) di Indonesia menempati peringkat 109 dari 189 negara. Pemerintah terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong kemudahan berusaha. Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah melakukan evaluasi  atas 3.143 peraturan/keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan, terutama di daerah.

“Penyederhanaan proses dan perizinan harus dilakukan, ini akan membuat negara kita semakin menarik untuk investor,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, seperti dilansir melalui laman Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Kamis (15/09).

Beberapa peraturan dicabut yang tujuannya agar Indonesia dapat bersaing dengan negara tetangga salah satunya Vietnam, yang memiliki peringkat kemudahan berusaha lebih baik. “Pencabutan atau revisi peraturan diharapkan dapat memperkuat daya saing serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan taat kepada hukum,” tambah Darmin.

Sebagai informasi, Perda/Perkada yang disederhanakan antara lain yang mengatur mengenai perizinan, retribusi, izin gangguan, pajak daerah, izin mendirikan bangunan, izin usaha, pelayanan publik, jasa konstruksi, tanda daftar perusahaan yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi, investasi dan kemudahan berusaha, atau tidak sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga.

Sumber : www.kemenkeu.go.id

Read More

Total 139 Jemaah Indonesia Wafat Di Akhir Masa Armina

Pemakaman Ma'la di Makkah. (foto: mkd)

Makkah (Pinmas) --- Sekarang adalah hari terakhir masa Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armina). Seluruh jemaah haji yang mengambil nafar tsani secara bergelombang meninggalkan Mina menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Sehari sebelumnya, jemaah yang mengambil nafar awal telah terlebih dahulu meninggalkan Mina.
Hari ini, tujuh belas jemaah haji Indonesia kembali dilaporkan meninggal dalam tiga hari terakhir. Dengan demikian, total jemaah haji Indonesia yang wafat sampai dengan hari terakhir masa Armina berjumlah 139 orang.
Berdasarkan data Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kesehatan, Kamis (15/9), pukul 07.00 Waktu Saudi, tambahan tujuh belas jemaah yang wafat berasal dari embarkasi Makassar (UPG/2), Jakarta - Bekasi (JKS/5), Surabaya (SUB/4), haji khusus (3), Medan (MES), Jakarta Pondok Gede (JKG), dan Solo (SOC).
Berikut ini daftar lengkap 139 jemaah yang wafat:
1. Senen bin Dono Medjo (79). Embarkasi Surabaya (SUB) Kloter 007.
2. Siti Nurhayati binti Muhammad Saib (68). Embarkasi Aceh (BTJ) Kloter 002.
3. Martina binti Sabri Hasan (47). Embarkasi Batam (BTH) Kloter 006.
4. Khadijah Nur binti Imam Nurdin (66). Embarkasi Aceh (BTJ) Kloter 004.
5. Dijem Djoyo Kromo (53). Perempuan. Embarkasi Solo (SOC) Kloter 018.
6. Sarjono Bin Muhammad (60). Laki-laki. Embarkasi Batam (BTH) Kloter 006.
7. Oom Eli Asik (66). Perempuan. Embarkasi Jakarta-Bekasi (JKS) Kloter 003.
8. Nazar Bakhtiar bin Batiar (82). Embarkasi Padang (PDG) Kloter 001.
9. Juani bin Mubin Ben (61). Embarkasi Aceh (BTJ) Kloter 006.
10. Asma binti Mian (78). Embarkasi Padang (PDG) Kloter 001.
11. Tasniah binti Durakim Datem (73). Embarkasi Padang (PDG) Kloter 003.
12. Jamaludin bin Badri Kar (58). Embarkasi Palembang (PLM) Kloter 005.
13. Abdullah bin Umar Gamyah (68). Embarkasi Aceh (BTJ) Kloter 001.
14. Rubiyah binti Mukiyat Muntari (71). Embarkasi Surabaya (SUB) Kloter 020.
15. Muhammad Tahir bin Abdul Razak (68). Embarkasi Batam (BTH) Kloter 011.
16. Siti Maryam binti Ismail (60). Embarkasi Solo (SOC) Kloter 001.
17. Misnawar bin Kasimo Kamujo (76). Embakarsi Surabaya (SUB) Kloter 015
18. Din Azhari Nurina bin Sadid (73). Embarkasi Padang (PDG) Kloter 005.
19. Noorsi Fatimah binti M Saleh Mardiwiyono (60). Embarkasi Balikpapan (BPN) Kloter 009.
20. Muhammad Nasir bin Abdul Hamid (64). Embarkasi Batam (BTH) Kloter 010.
21. Manih binti Siyan Muhammad (71). Embarkasi Jakarta Pondok Gede (JKG) Kloter 006.
22. Joko Pramono bin H Ali Pramono (41). Embarkasi Surabaya (SUB) Kloter 26.
23. Wahono Wilik bin Walijo Kartodimejo (65). Embarkasi Batam (BTH) kloter 002.
24. Udju Sumiati binti Marhati (62). Embarkasi Jakarta - Bekasi (JKS) Kloter 038.
25. Siti Fatonah Binti Supangat Kasmungin (68). Embarkasi Surabaya (SUB) Kloter 028.
26. Imam Rifai bin Ngali (60). Embarkasi Palembang (PLM) Kloter 005.
27. Suhaimi bin kadir Abdillah (62). Embarkasi Medan (MES) Kloter 005.
28. Siti Maskanah binti Djumri (66). Embarkasi Banjarmasin (BDJ) Kloter 013.
29. Zainabon binti Umar Muhammad (71). Embarkasi Aceh (BTJ) Kloter 008.
30. Awaludin bin Abu Sahar Tanjung (58). Embarkasi Medan (MES) Kloter 011.
31. Kadiran bin Molyadi Sokaryo (71). Embarkasi Surabaya (SUB) Kloter 022.
32. Yudha Arifin bin Kasah (55). Jemaah haji khusus.
33. Abdul Hamid bin Lapewa Palewa (53). Jemaah haji khusus.
34. Roman bin H. Maeji Suhaedi (58). Embarkasi Jakarta-Bekasi (JKS) kloter 020.
35. Mochamad Subarjah bin Sumawinata R (64). Embarkasi Jakarta Bekasi (JKS) kloter 048.
36. Taggi bin Haseng Maggu (57). Embarkasi Surabaya (SUB) kloter 048
37. Saifuddin bin Buchori Abdullah (64). Embarkasi Solo (SOC) kloter 003.
38. Semi Parsinah binti Wamu Adam (65). Embarkasi Aceh (BTJ) loter 002.
39. Siti Maryam binti Haram (79). Embarkasi Surabaya (SUB) kloter 020.
40. Aceng bin Nuroddin Hasyim (58). Embarkasi Jakarta Bekasi (JKS) kloter 018.
41. Adisman Rasidin Salin bin St. Salam (63). Jemaah haji khusus.
42. Warniti binti Samadi Rimin (67). Embarkasi Solo (SOC) kloter 051.
43. Sukardi As Haryanto bin Abu Bakar (78). Embarkasi Surabaya (SUB) kloter 009.
44. Rukiyah bt Muhammad Arif Pane (62). Embarkasi Medan (MES) kloter 011.
45. Sumin Adinoto bn Suto Karso (73). Embarkasi Jakarta Pondok Gede (JKG) kloter 028.
46. Zahadi bin Muhayadin Asir (58). Embarkasi Palembang (PLM) kloter 007.
47. Imo binti Ahmad Umar (73). Embarkasi Lombok (LOP) kloter 006.
48. Carwit binti Karjani Sarip (51). Embarkasi Jakarta Bekasi (JKS) kloter 037.
49. Mukijan bin Sodimejoh Muhammad (62). Embarkasi Surabaya (SUB) kloter 032.
50. Siti Sarah binti Abdul Kapi (53). Embarkasi Banjarmasin (BDJ) kloter 014.
51. Abdul Sani bin H Hayani (59). Embarkasi Jakarta Pondok Gede (JKG) kloter 026.
52. Emuh Sutrisna Atmadja bin Wardi (79). Embarkasi Jakarta Bekasi (JKS) kloter 008.
53. Ali bin Lapantje Lakoro (77). Embarkasi Balikpapan (BPN) kloter 011.
54. Cholik bin Aguscik Usman (65). Embarkasi Palembang (PLM) kloter 005, B3343307.
55. Marfuah Amina Toyib binti Mustofa (76). Embarkasi Jakarta - Bekasi (JKS) kloter 34.
56. Nipi binti Mad Ambri Mungkar (69). Embarkasi Jakarta - Bekasi (JKS) kloter 34.
57. Hawang binti Bungku Ilham (59). Embarkasi Balikpapan (BPN) kloter 007.
58. Boniatun binti Dulkahir Kartak (60). Embarkasi Batam (BTH) kloter 17.
59. Hariri bin Mustafa M. Soleh (73). Embarkasi Jakarta - Pondok Gede (JKG) kloter 37.
60. Dain Nariya bin Satimin (69). Embarkasi Jakarta - Bekasi (JKS) kloter 29.
61. Rosid bin Kamadi Rani (63). Embarkasi Jakarta - Bekasi (JKS) kloter 061.
62. Muhammad Arifin bin Ambo Angka (58). Jemaah haji khusus
63. Zuri Mukanan bin Muhrin Kasrih (66). Jemaah haji khusus
64. Wawan Barnawi K bin Casmita (62). Embarkasi Jakarta - Bekasi (JKS) kloter 036.
65. Sikan bin Bait Sabut (59). Embarkasi Surabaya (SUB) kloter 005.
66. Nana Supena bin Uba R (64). Embarkasi Jakarta-Bekasi (JKS) kloter 010.
67. Budiyanto bin Lihan Suliman (57). Embarkasi kloter Surabaya (SUB) kloter 026.
68. Suhaimi bin Jamain Abdul Gafur (62). Embarkasi Padang (PDG) kloter 009.
69. Agus Slamet Riyadi bin Cokrowasito (62). Jemaah haji khusus.
70. Munawwaroh binti Muslih Simin (66). Embarkasi Jakarta-Pondok Gede (JKG) kloter 020.
71. Darmuya bin Jabar Bila (79). Embarkasi Padang kloter 011.
72. Sofyan Soleh Jamhari binti H.M Sohe (74). Embarkasi Jakarta-Pondok Gede (JKG) kloter 007.
73. Sumi binti Sahrul Towasi (80). Embarkasi Surabaya (SUB) kloter 003.
74. Nur Wachid bin Abdul Majid Samsul (68). Embarkasi Surabaya (SUB) kloter 025.
75. Sahriye binti Sulaiman Kaima (71). Embarkasi Surabaya (SUB) kloter 017.
76. Sulkan bin Satiman Lasijah (57). Embarkasi Solo (SOC) kloter 063.
77. Sariyana Ganing P binti Laganing (73). Jemaah haji khusus.
78. Djunaide bin Masse Bandu (71). Jemaah haji khusus.
79. Sawi bin Saidin Armidin (73). Embarkasi Surabaya (SUB) kloter 017.
80. Jamhari bin Arip Ardiah (83). Embarkasi Jakarta Bekasi (JKS) kloter 021.
81. Endah Wirdah binti Sukemi Harja. Embarkasi Jakarta Bekasi (JKS) kloter 038.
82. Mariyah Komar binti Umar Martawidjaja. Embarkasi Jakarta Pondok Gede (JKG) kloter 031.
83. Aen Harmaen bin Suhandi Suhatma (66). Jemaah haji khusus.
84. Ripah binti Ardja Semita (67). Embarkasi Solo (SOC) kloter 056.
85. Sumitro bin Chambali Moh. Sidik (80). Embarkasi Solo (SOC) kloter 036.
86. Nur Pudjimas Saleh bin Muhammad Nur (70). Embarkasi Jakarta-Pondok Gede (JKG) kloter 027.
87. Rasta Wangsa Mihardja bin P Sayan (80). Embarkasi Solo (SOC) kloter 053.
88. Namin bin Artamin Senang (79). Embarkasi Banjarmasin (BDJ) kloter 013.
89. Badrijanto bin Darmodipuro Kartowijoto (71). Embarkasi Surabaya (SUB) kloter 008.
90. Sanipah binti Kawi Soleh (76). Embarkasi Surabaya (SUB) kloter 030.
91. Sarah binti Marjuki Sere (84). Embarkasi Jakarta Pondok (JKG) kloter 033.
92. Sukro bin Gimin Sali (71). Embarkasi Surabaya (SUB) kloter 039.
93. Sangkut bin Yasin Saguk (60). Embarkasi Jakarta Pondok Gede (JKG) kloter 023.
94. Sutadji bin Taredjo Sabar (85). Embarkasi Surabaya (SUB) kloter 034.
95. Roemijatoen binti Mariso Kromorejo (69). Embarkasi Surabaya (SUB) kloter 028.
96. Djumirah binti Karto Temon (82). Embarkasi Solo (SOC) kloter 024.
97. Dimanto bin Sono Dikromo (72). Embarkasi Medan (MES) kloter 017.
98. Mani binti Mamak Isma (49). Embarkasi Jakarta Bekasi (JKS) kloter 016.
99. Jukih binti Tiyul Kemat (72) Embarkasi Jakarta Bekasi (JKS) kloter 029.
100. Moh. Choliq Atmowisastro bin Hanafi (71). Embarkasi Surabay (SUB) kloter 057.
101. Kadi bin Sanggem Suro (63). Embarkasi Surabaya (SUB) kloter 046.
102. Ramly Sudirman bin Marsudin Mile (60). Embarkasi Makassar (UPG) kloter 022.
103. Huriah binti Abdul Rasyid (62). Embarkasi Lombok (LOP) kloter 002.
104. Robiah binti Ahmad Dirsad (74). Embarkasi Solo (SOC) kloter 059.
105. Mansur bin Mahtar Mutholib (63). Embarkasi Jakarta Pondok Gede (JKG) kloter 026.
106. Buchari bin Abu Bakar Soleh (80). Embarkas Surabaya (SUB) kloter 009.
107. Moch. Busro bin Achmad Zawawi (50). Embarkasi Surabaya (SUB) kloter 021.
108. Sumila binti Atemo Pawiro (64). Embarkasi Solo (SOC) kloter 060.
109. Hasyim bin Idi Asyari (60). Embarkasi Jakarta Bekasi (JKS) kloter 042.
110. Halimah binti Sulaiman Hasibuan (58). Embarkasi Medan (MES) kloter 002.
111. Nisih binti Sumitro Kurdi (71). Embarkasi Solo (SOC) kloter 005.
112. Syaipul bin Yusuf (66). Embarkasi Padang (PDG) kloter 002.
113. Ramli bin Abdul Aziz Banta (67). Embarkasi Aceh (BTJ) kloter 007.
114. Asjhari bin Syafii Karim (82). Embarkasi Surabaya (SUB) kloter 027.
115. Anih binti Abas Adromi (46). Embarkasi Jakarta Bekasi (JKS) kloter 047.
116. Musbitun binti Resodiharjo (71). Embarkasi Jakarta Bekasi (JKS) kloter 025.
117. Shahabuddin bin Abuya H Mansur. Embarkasi Jakarta Bekasi (JKS) kloter 060.
118. Hozain Effendi bin Wahab Yasim (72). Embarkasi Palembang (PLM) kloter 009.
119. Kartini Winangsih binti Eben (71). Embarkasi Jakarta Bekasi (JKS) kloter 025.
120. Siti binti Muhammad Raiman Burjek (79). Embarkasi Surabaya (SUB) kloter 052.
121. Suparmono bin Wiria Sastra (64). Embarkasi Jakarta Bekasi (JKS) kloter 063.
122. Siti Ropiah binti Watas Karsiman (86). Embarkasi Solo (SOC) kloter 052.
123. Hadi Mulyanto bin Atemo (58). Jemaah haji khusus.
124. Shinta Luneira binti Lukman Ibrahim (43). Embarkasi Jakarta Bekasi (JKS) kloter 067.
125. Nursaida binti Juaro Harahap (42). Embarkasi Medan (MES) kloter 001.
126. Siti Hasniah binti Basirong (62). Embarkasi Makassar (UPG) kloter 011.
127. Miun bin Naran Sanim (56). Embarkasi Jakarta Bekasi (JKS) kloter 016.
128. Dahlan bin Kasma Aslim (69). Embarkasi Jakarta Bekasi (JKS) kloter 005.
129. Rahmah binti Imam Pardi (69). Embarkasi Surabaya (SUB) kloter 022.
130. Sudarsih binti Mulyo Taruno (57). Embarkasi Surabaya (SUB) kloter 020.
131. Sudiyono bin Walijo Wongsodikromo (61). Embarkasi Jakarta Pondok Gede (JKG) kloter 008.
132. Taharudin bin Sahed Ahmad (59). Embarkasi Surabaya (SUB) kloter 001.
133. Bahtiar bin Anwar Buttu (56). Embarkasi Makassar (UPG) kloter 005.
134. Sukasmi binti Somo Wigeno (71). Embarkasi Solo (SOC) kloter 035.
135. Sidek bin Mappiase Paddai (66). Jemaah haji khusus
136. Mudjiran bin Samingun Karyadi (76). Embarkasi Surabaya (SUB) kloter 023.
137. Jaya bin Sanadi Masiyan (68). Embarkasi Jakarta Bekasi (JKS) kloter 044.
138. Empat Suparti binti Saleh (64). Embarkasi Jakarta Bekasi (JKS) kloter 058.
139. Asih binti Hamdi H. Husin (63). Jemaah haji khusus.

Sumber: www.kemenag.go.id

Read More

Sambut Dengan Kalungan Bunga, Menpora Tegaskan Bonus Masing-Masing Owi dan Butet Rp 5 Miliar

Penyambutan Pahlawan Olimpiade Indonesia Tontowi Ahmad dan Liliyana Natsir yang tiba di tanah air Selasa (23/8) sore cukup luar biasa. Setiba di Bandara Soekarno Hatta, Owi/Butet dan rombongan lainnya langsung melakukan konfrensi pers di Gate 3 Terminal 3 Ultimate, Cengkareng. Pada konpers tersebut Menpora menyatakan untuk menghargai pahlawan olahraga Indonesia yang berhasil mempersembahkan medali di Olimpiade Brasil 2016, pemerintah akan memberikan penghargaan masing-masing atlet peraih emas sebesar Rp 5 miliar, sementara perak sebesar Rp 2 Miliar. (foto:dokmas/kemenpora.go.id)

Jakarta: Penyambutan Pahlawan Olimpiade Indonesia Tontowi Ahmad dan Liliyana Natsir yang tiba di tanah air Selasa (23/8) sore cukup luar biasa. Setiba di Bandara Soekarno Hatta, Owi/Butet dan rombongan lainnya langsung melakukan konfrensi pers di Gate 3 Terminal 3 Ultimate, Cengkareng. Pada konpers tersebut Menpora menyatakan untuk menghargai pahlawan olahraga Indonesia yang berhasil mempersembahkan medali di Olimpiade Brasil 2016, pemerintah akan memberikan penghargaan masing-masing atlet peraih emas sebesar Rp 5 miliar, sementara perak sebesar Rp 2 Miliar.              

 

"Terima kasih kepada Owi dan Butet dan seluruh yang mengantarkan ke Olimpiade. Pemerintah terus ingin mendukung, menyokong, ini bukan hanya suatu kesenangan tapi sebuah martabat bangsa di negara-negara lain. Maka masing-masing mendapatkan Rp 5 miliar dan bebas pajak," ujar Menpora. 

 

Ke depan Menpora juga berencana mendirikan Yayasan Olahraga yang nantinya bisa menjadi tempat untuk memberikan penghargaan kepada para atlet. "Untuk masalah penghargaan, kita selama ini memang masih sering naik turun nilainya, itu karena tergantung kondisi di Kementerian. Kemenpora sendiri meskipun sedikit mengalami kesulitan dana, ingin ke depan penghargaan kepada atlet harus bisa lebih konsisten dan lebih baik. Saya juga mengharap dukungan penuh dari Komisi X DPR RI," tambah Menpora. 

 

Sambutan dan perhatian yang luar biasa dari masyarakat Indonesia dan pemerintah membuat Liliyana Natsir terharu. Dengan nada suara bergetar ia mencoba mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada semua pihak atas prestasinya selama ini.

 

"Terima kasih untuk dukungan semua pihak yang mendukung kami, buat seluruh masyarakat Indonesia Kemenpora, PBSI, PB Djarum, dan terutama keluarga saya yang selalu mendukung saya. Luar biasa sekali sambutan ini dan saya sangat terharu," kata Liliyana 

 

Sedangkan pernyataan yang sama juga disampaikan Tontowi, selain mengucapkan terimakasih, dia juga ingin kesuksesannya bisa terus dijaga."Saya hanya ingin menambahkan, dan tentunya juga mengucapkan terima kasih kepada Kemenpora, PB Djarum, dan juga keluarga saya. Saya hanya berharap sukses ini bisa terus dijaga untuk para atlet-atlet muda penerus kami," ucap dia.   

 

Indonesia meraih tiga medali di Olimpiade Rio de Janeiro: satu emas dari Owi/Butet dan dua perak persembahan Eko Yuli Irawan dan Sri Wahyuni Agustiani. Kedua lifter kebanggaan Indonesia itu juga berhak atas bonus masing-masing Rp 2 miliar."Pertama kami panjatkan syukur karena hikmahnya kami dihadiahkan medali emas dan dua perak. Tentu semua atas dukungan pemerintah terkhusus Presiden RI Joko Widodo," ujar Chef de Mission (Cd) Olimpiade Raja Sapta Oktohari.

Sumber ; www.kemenpora.go.id

Read More

Menko Luhut : Proyek Danau Toba harus segera dikerjakan

[Humas-Maritim] Laguboti, Tobasa, Sumut – Menko Maritim Luhut Pandjaitan pada hari Jumat (19/8) membuka ‘Workshop Strategi Penguatan Kapasitas Masyarakat di Kawasan Danau Toba’ yang diselenggarakan di institut Teknologi Del di Laguboti kabupaten Toba Samosir (Tobasa) Sumatra Utara.

Di depan sekitar 300 peserta yang terdiri dari generasi muda, tokoh-tokoh masyarakat dan pejabat setempat, Menko Luhut menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo.
“Presiden ingin lingkungan yang baik. Kedua, infrastrukturnya juga harus bagus. Ketiga harus ada investasi yang berasal dari swasta. Keempat, masyarakatnya harus disiapkan,” katanya dalam pidato pembuka acara tersebut.

Menurut Menko Luhut beberapa hal harus dibenahi agar proyek ini bisa segera berjalan, di antaranya adalah mempersiapkan masyarakat sekitar Danau Toba, karena untuk dapat mengatasi ke empat isu tersebut masyarakat harus bisa bersinergi dengan baik. “Masalah lingkungan yang ditimbulkan oleh keramba harus dibereskan. Kemudian masalah lingkungan Toba Pulp Lestari (TPL) yang mengambil kayu dengan menggunakan truk tronton juga harus dibereskan, karena infrastruktur yang dibuat Kemenpupera yang sudah bagus akan rusak manakala tronton-tronton yang berbobot 16 ton terus lewat sana,” ujarn Menko Maritim.

Menko Luhut menyampaikan perhitungan Kemenpupera bahwa nilai tambah yang diberikan TPL hanya 2 kali, tetapi kerusakan yang ditimbulkan 16 kali. Ia ingin masalah ini diselesaikan agar sebagai tujuan destinasi, Toba bisa memenuhi standar lingkungan hidup.
“Jangan sampai lingkungan hidup tidak baik, sehingga orang tidak mau datang kemari,” katanya.

Dalam rencana pembangunannya proyek akan berdiri di lahan seluas 600 hektar, yang di dalamnya akan dibangun convention center, lapangan golf, dan hotel bintang lima. Pembangunan tersebut akan didukung oleh homestay disekeliling danau Toba yang jumlahnya mencapai 1000 buah.

Ia menyinggung bahwa peran gereja dan tokoh agama juga penting. “Masyarakat ini harus disiapkan ketahanannya terhadap datangnya banyak turis yang bermacam-macam kelakuannya. Kita harus menyiapkan agar masyarakat dapat melakukan pelayanan yang baik kepada para tamunya,” ujarnya.

Program di Kemen ESDM

Dalam pidatonya Menko Luhut berbagi cerita bahwa sebagai pelaksana tugas Menteri ESDM, ia menemukan beberapa program yang terbengkalai sekian lama karena tidak ada sinergi antar institusi. “Rancangan UU migas, sudah 6 tahun, masalah revisi UU minerba, PP 79, yang memberikan kemudahan orang untuk berinvestasi, belum selesai,” Ia memberi target masalah itu harus bisa diselesaikan akhir bulan, atau paling lambat minggu pertama bulan September.

Sumber : http://maritim.go.id

Read More

Membangun Kepercayaan Publik dengan Jalankan Standar Pelayanan PPID

BAGIAN Informasi dan Pelayanan Pengaduan (IPP) pada Biro Humas dan Kerja Sama, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) menggelar workshop bertema “Mekanisme Layanan Informasi Publik di PPID”, Jumat (19/8) di Jakarta.

PPID adalah kependekan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang dikomandani oleh Sekretaris Jenderal. Adapun tujuan dari workshop yang bertujuan untuk membentuk Tim PPID yang andal sebagai pengelola layanan informasi publik yang merupakan pejabat eselon tiga dan empat sebagai persons incharge (PIC) dari masing-masing Unit Kerja Eselon 1 (UKE-1).

Acara tersebut dibuka oleh Sekretaris Jenderal KDPDTT Anwar Sanusi dan menghadirkan narasumber Soekartono, S.IP.,M.Si Kepala Bidang Pelayanan Informasi, Pusat Informasi dan Humas, Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dalam kata sambutan saat membuka acara ini, Sekretaris Jenderal KDPDTT Anwar Sanusi menekankan pentingnya peranan PPID di lingkungan kementerian pada Era Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang merupakan amanah dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang KIP. “Dengan menjalankan pelayanan informasi publik, maka akan terbangun kepercayaan dari masyarakat atau publik bahwa kementerian kita akuntabel,” katanya.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Namun demikian, Soekartono mengatakan bahwa keterbukaan harus tetap  bisa diukur. “Tidak ada satupun informasi publik yang keluar tidak berdasarkan Undang-Undang,” katanya.

Informasi juga dapat diklasifikasikan sebagai Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta,  Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat, dan Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat. Selain itu ada juga Informasi Publik Yang Dikecualikan.

Kendati demikian Soekartoo mengingatkan bahwa pemohon informasi mempunyai tiga hak yaitu hak memperoleh informasi, hak menyebarluaskan informasi, dan menggugat.

Sumber : www.kemendesa.go.id

Read More